Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas
Pemulihan Pascabencana
Sumatera yang digelar DPR di
Aceh
, pada Selasa (30/12/2025).
“Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat, Selasa.
Rinciannya, pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun. Lalu di Sumatera Utara membutuhkan Rp 12 triliun.
Sedangkan di Sumatera Barat, sebesar Rp 13,5 triliun dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di provinsi tersebut.
Nantinya, pemulihan akan meliputi berbagai macam sarana infrastruktur, mulai dari kantor desa hingga sekolah yang hancur akibat bencana.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ujar Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh merupakan wilayah terdampak paling berat.
Hal tersebut juga membuat distribusi bantuan dan layanan pemerintahan ke kabupaten tersebut belum optimal.
“Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif,” ujar Tito.
Secara total pada awal bencana, ada 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga wilayah tersebut, dengan rincian 18 wilayah di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat.
“Tapi berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa yang sudah banyak terjadi pemulihan,” jelas Tito.
Dalam forum berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkap, sebanyak 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana jelang akhir tahun, Senin (29/12/2025).
“Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Senin.
Sedangkan di Sumatera Utara (
Sumut
), sebanyak delapan kabupaten/kota sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
ANTARA FOTO/Khalis Surry BANJIR SUMATERA: Warga menyeberang sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11/2025).
Lalu di Sumatera Barat (
Sumbar
), terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca-bencana,” kata Pratikno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Muhadjir Effendy
-
/data/photo/2025/12/07/6935786b77025.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload
Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyarankan agar posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak diisi oleh sekretaris daerah (Sekda).
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi bersama Menko PMK Pratikno dan Wamendagri Akhmad Wiyagus yang digelar secara daring di akun YouTube BNPB, Senin (29/12/2025).
“Dalam kesempatan ini juga saya, keluarga besar BNPB menyarankan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan melihat, mencatat, apalagi terjadinya bencana besar di Sumatera, ke depannya barangkali salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dari Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD),” kata Suharyanto, Senin.
Suharyanto lalu menyampaikan sarannya.
Ia berharap, tugas yang semestinya dipegang
Kepala BPBD
tidak lagi dibebankan kepada orang yang sudah mempunyai jabatan seperti Sekda.
“Salah satunya yang kami sarankan, Kepala BPBD itu bukan Kepala Pelaksana BPBD lagi, Bapak Menko. Mungkin tidak perlu dirangkap oleh pejabat
Sekretaris Daerah
,” ucapnya.
Menurut Suharyanto, Sekda telah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab sendiri.
“Kalau dibebankan lagi menjadi Kepala BPBD, kami khawatir ini tugasnya
overload
,” ucapnya.
Mengantisipasi kesiapan bencana hidrometeorologi basah, Suharyanto menuturkan bahwa status Kepala BPBD ini penting terkait dengan fungsi dan wewenang dalam mengambil keputusan cepat.
“Kalau hanya Kepala Pelaksana, tentu saja hanya punya tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak punya wewenang. Sementara tentu saja di lapangan, wewenang yang sangat diperlukan untuk kecepatan, ketepatan, dan bisa mengeksekusi setiap permasalahan terjadinya bencana,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5457286/original/021877100_1766994496-Mensesneg_Pratikno.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Berencana Sambut Tahun Baru 2026 di Daerah Terdampak Bencana
Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi daerah terdampak bencana di Sumatera jelang pergantian tahun. Prabowo berencana menyambut tahun baru 2026 di salah satu daerah Sumatera yang terdampak bencana.
“Direncanakan begitu (Presiden ke Sumatra). Rencananya begitu (tahun baru disana),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).
Namun, Prasetyo tak mengungkapkan daerah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo. Selain Sumatra, Prabowo juga berencana meninjau banjir di Kalimantan Selatan.
Hanya saja, kata dia, jadwal kunjungan Prabowo ke Kalimantan Selatan masih belum dapat dipastikan. Sebab, masih melihat kondisi di lapangan.
“Sedang direncanakan, sedang dilihat. Karena tentunya kita harus mengikuti kondisi di lapangan,” tutur Prasetyo.
Sebelumnya, Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Minggu 28 Desember 2025.
Pihaknya menyampaikan saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.
“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” kata Pratikno.
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Aceh Tenggara, Senin (1/12), bersama Mensos Saifullah Yusuf, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry. Prabowo menyapa para pengungsi dan duduk lesehan untuk mendengar langsung keluhan m…
-

Panglima TNI Peringatkan Massa Kibarkan Bendera GAM: Saya Tindak Tegas!
GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons sejumlah massa yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah proses pemulihan bencana. Bahkan, prajurit TNI AD sempat bentrok dengan massa pembawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025) pagi WIB, berlanjut sampai Jumat (26/12/2025) dini hari WIB.
“TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang membantu pemulihan akibat bencana alam, saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, menganggu proses tersebut,” kata Agus dalam konferensi pers di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Agus pun berjanji bakal menindak tegas jika masih ada massa yang mengibarkan bendera GAM di tengah prosesi pemulihan bencana di Provinsi Aceh. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” kata mantan KSAD itu.
Selain Agus, konferensi juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dan Wamensos Agus Jabo.
-

Menko PMK Sebut 5 Januari Pembelajaran Dimulai di Wilayah Bencana Sumatra
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatra akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menyiapkan berbagai langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski sebagian fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat.
Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Pratikno mengungkapkan, bencana di Sumatra berdampak pada sekitar 3.700 sekolah, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung sesuai kalender pendidikan.
“Tanggal 5 Januari akan masuk pada mulai pembelajaran baru. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 587 sekolah yang berada dalam proses pembersihan pascabencana. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
“Target kita tanggal 4 Januari sudah selesai,” katanya.
Menurut Pratikno, langkah tersebut diambil agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sembari pemerintah terus melakukan pemulihan dan perbaikan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana.
Pemerintah menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam fase pascabencana, seiring dengan upaya memastikan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Kendati demikian, Pratikno mengakui sebagian sekolah masih harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas darurat. Sebanyak 54 sekolah akan menjalankan proses pembelajaran di tenda sementara.
“Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” pungkas Pratikno.
-

Pratikno: Seluruh RSUD di Lokasi Bencana Sumatra Sudah Pulih
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di lokasi bencana kini sudah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berjalan penuh.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca Bencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
“Pemerintah terus melakukan pengiriman fasilitas relawan para dokter spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh,” kata Pratikno.
Lebih lanjut, dia memerinci bahwa sejauh ini pemulihan juga terus dilakukan di tingkat layanan kesehatan dasar. Bahkan, dari total 867 puskesmas yang terdampak bencana, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih berada dalam tahap pemulihan.
Selain sektor kesehatan, lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan di bidang pendidikan.
Pratikno memastikan kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada 5 Januari mendatang meski ribuan sekolah terdampak bencana.
“Yang keempat terkait dengan pendidikan. Nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat,” pungkas Pratikno.
/data/photo/2025/12/29/69521e8bb739a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/12/25/694cc12a98949.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/12/24/694bc6174bfd3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)