Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPR) masih mendengarkan masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana membentuk panita khusus (pansus) untuk merevisi UU Pemilu.

    “Belum diambil keputusan [pembentukan pansus] karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan melanjutkan, pada Senin kemarin ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR, Mendagri, Mensesneg, hingga Perludem untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan MK. Dalam pertemuan ini, katanya, DPR baru mendengarkan masukan saja.

    “Dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk mencari langkah yang terbaik, tentu saja untuk partai politik,” katanya.

    Meski demikian, eks Menko PMK ini tak memungkiri adanya efek putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    “Tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Pesan Puan untuk HUT ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Semakin Dekat dengan Rakyat

    Pesan Puan untuk HUT ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Semakin Dekat dengan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran HUT ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap tema Hari Bhayangkara tahun 2025 yakni ‘Pelayanan Polri untuk Masyarakat’ dapat dimaknai secara mendalam sebagai arah kebijakan, bukan hanya sebagai slogan.

    “Kekuatan sejati Polri tidak terletak pada kewenangan atau senjata, tetapi pada kepercayaan rakyat. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama dalam pelayanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Lebih lanjut, dia berpandangan Polri saat ini tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjadi institusi yang benar-benar hadir melindungi warga, berpihak pada yang lemah, dan bertindak adil dalam segala situasi.

    Sebab itu, eks Menko PMK ini menekankan Polri perlu melakukan pendekatan-pendekatan partisipatif, dialogis, dan perventif untuk mendekatkan diri dengan rakyat.

    “Ketika seorang petani, nelayan, buruh harian, atau ibu rumah tangga merasa nyaman mengadu ke kantor polisi tanpa rasa takut, saat itulah Polri telah benar-benar menjadi pelindung rakyat,” beber Puan.

    Cucu Proklamator RI ini mendorong agar Polri bisa bekerja secara profesional. Pasalnya, dia menilai keberhasilan pelayanan Polri bergantung pada kehadiran dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

    Oleh karena itu juga Puan mendorong agar institusi Polri terus membuka ruang pembaruan dan koreksi internal. 

    “Reformasi Polri harus berjalan menyeluruh hingga menyentuh aspek sistem pengawasan, transparansi, peningkatan profesionalisme, hingga perbaikan kesejahteraan personel,” ucapnya.

    Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa DPR melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi akan terus mendorong peningkatan kinerja di tubuh Polri. 

    Harapannya agar Polri semakin berintegritas dan berpihak kepada rakyat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

    “Selamat Hari Bhayangkara ke-79 bagi seluruh polisi di Indonesia. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kekuatan Polri tidak terletak pada senjata atau kewenangannya, tetapi pada kepercayaan rakyat yang dilayani dengan ketulusan yang berkeadilan,” tutupnya.

  • Dokter RSCM Ungkap Alasan Masih Banyak WNI Berobat ke LN, Singgung Teknologi Robotik

    Dokter RSCM Ungkap Alasan Masih Banyak WNI Berobat ke LN, Singgung Teknologi Robotik

    Jakarta –

    Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

    Setidaknya, ada sekitar satu juta orang terbang ke luar negeri untuk mendapatkan penanganan medis. Imbasnya, Indonesia mengalami ‘kebocoran’ devisa hingga Rp 200 T per tahun.

    Lantas, mengapa masih banyak pasien yang memilih untuk berobat ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, alih-alih di ‘rumah’ sendiri?

    Spesialis urologi dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof dr Agus Rizal A.H. Hamid, SpU(K), FICRS, PhD mengatakan salah satu alasannya karena adanya perbedaan kelengkapan alat.

    “Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada layanan robotik di Indonesia, itu pasien memilih untuk (berobat) ke luar negeri,” kata Prof Rizal kepada detikcom saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    dr Rizal merupakan salah satu dokter Indonesia yang memiliki banyak sertifikasi pengoperasian robotic surgery. Sejak 2013 silam, dirinya sudah melakukan pelatihan tindakan operasi menggunakan robot di beberapa negara seperti Jerman, India, Singapura, hingga Korea Selatan.

    Namun, sayangnya operasi dengan bantuan robot ini masih belum optimal dilakukan di Indonesia.

    “Memang saat ini masih RS swasta yang memiliki robot, yang sudah ter-install ada tiga RS swasta dan pada perkembangannya saya dengar sudah mulai membeli (robot) tapi belum ter-install,” katanya.

    “Dan tentunya pihak RS pemerintah ini sangat menunggu dari bantuan pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah untuk membantu adanya pelaksanaan dalam robotic surgery,” lanjutnya.

    NEXT: Menguntungkan dokter maupun pasien

    Menurut dr Rizal, operasi dengan bantuan robot dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik si dokter itu sendiri maupun pasien.

    “Menurut saya, saya yakin banyak masyarakat kita yang jika terpaksa operasi, mereka ingin dikerjakan di ‘rumah’-nya, di negaranya,” kata Prof Rizal.

    “Dan saya rasa ini terjadi di seluruh negara ya. Jika layanan itu tidak ada di negaranya sendiri, pasti dia (pasien) akan mencari alternatif ke negara sekitarnya,” tutupnya.

  • Kejagung Bakal Periksa Pihak Google di Kasus Chromebook, Ini Alasannya

    Kejagung Bakal Periksa Pihak Google di Kasus Chromebook, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa pihak Google dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Google itu lantaran ada kaitannya dengan pengadaan Chromebook.

    “Khususnya dalam konteks pengadaan. Karena kalau kita lihat pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” ujar Harli di Kejagung, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Dia menambahkan, pemeriksaan itu dilakukan agar fakta-fakta hukum perkara Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim itu bisa terungkap secara terang benderang.

    Di samping itu, Harli mengungkap bahwa pihak Google sejatinya telah dilakukan pemanggilan. Namun, pihak Google belum bisa menghadiri panggilan penyidik. Oleh karena itu, Harli menuturkan bahwa pihak Google itu kemungkinan bakal diperiksa pekan depan.

    “Namun kapan dan bagaimana saya kira nanti perlu kita konfirmasi kepada penyidik untuk memastikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal ketika digunakan saat ada jaringan internet.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga disebut masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

  • John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakta-fakta menarik terkait penyakit yang dialami mantan Presiden Jokowi banyak yang jadi perbincangan.

    Jokowi diklaim hanya mengalami alergi kulit dan tidak menderita penyakit serius lainnya.

    Yang paling disorot terkait pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy.

    Muhadjir mengungkapkan, alergi kulit yang dialami Jokowi diduga dari bahan tertentu yang terkandung dalam sabun saat kunjungannya di luar negeri.

    “Beliau mengalami alergi kulit, kemungkinan alergi terhadap bahan tertentu dari sabun mandi ketika beliau berkunjung keluar negeri. Kulit beliau memang sensitif,”

    Biasanya kalau berkunjung ke luar negeri oleh Bu Iriana beliau dibekali sabun dari Indonesia. Waktu itu kelupaan,” ucap Muhadjir.

    Terkait hal ini, pegiat media sosial, John Sitorus memberikan sorotan tajam.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia masih bertanya-tanya terkait penyebab penyakit kulit Jokowi ini.

    “Gara2 sabun Vatikan?

    Kok dari puluhan ribu orang yang ke Vatikan saat pemakaman Paus Fransiskus, hanya Jokowi yang berubah kulit + wajahnya?,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    John Sitorus pun bertanya-tanya jika memang penyebabnya adalah sabun di Vatikan, mengapa hanya dirinya yang terkena penyakit ini.

    “Mengapa tokoh2 dari negara lain tidak mengalami hal yang sama? Kenapa mengkambinghitamkan Vatikan soal penyakit Jokowi?,” ujarnya.

    Ia pun memberikan saran ke Jokowi untuk mengintropeksi dirinya. Karena bisa saja penyakit yang dialaminya adalah teguran.

    “Kenapa ga introspeksi diri, barangkali ini TEGURAN dari Yang Maha Kuasa?,” pungkasnya.

  • Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Liputan6.com, Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memberikan klarifikasi terkait dirinya yang absen dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan sempat menyinggung Herman selaku sekda yang tak hadir dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Terkait itu, Herman mengaku tidak dapat menghadiri rapat lantaran mendapat tugas untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke lokasi bencana pergeseran tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

    Dalam kunjungan itu, Herman mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga turut hadir untuk meninjau langsung lokasi bencana.

    “Pak Menko masihan simpati, bantosan tur ngadorong akselerasi penanganan bencana utamina pascabencana nyaeta ka lokasi. Sateuacanan pak gubernur oge tos on the spot langsung ka lapangan kangge mempercepat evakuasi sareng memetakan rencana relokasi (Pak Menko memberikan simpati, bantuan untuk mendorong akselerasi penanganan bencana terutama pascabencana yakni ke lokasi. Sebelumnya, pak gubernur juga sudah on the spot langsung ke lapangan untuk mempercepat evakuasi dan memetakan rencana relokasi),” kata Herman dalam unggahan di media sosialnya, dikutip pada Sabtu 21 Juni 2025.

    Setelah mendampingi Menko PMK, Herman mengaku langsung melakukan konsolidasi bersama Sekda Kabupaten Purwakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan tindak lanjut relokasi.

    “Rencana tindak lanjut relokasi tur mastikeun dukungan logistik, layanan kesehatan, tur nu sanesna kangge para pengungsi (Rencana tindak lanjut relokasi untuk memastikan dukungan logistik, layanan kesehatan, dan lainnya untuk para pengungsi),” tandasnya.

    Maka dari itu, atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Herman mengucapkan permohonan maaf. 

    “Ku kituna simkuring ngadugikeun hapunten, tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta (Dengan itu, saya mengucapkan permintaan maaf, tadi tidak bisa mengikuti rapat paripurna DPRD karena waktunya bersamaan dengan kegiatan di Purwakarta),” ucapnya.

    Adapun terkait kinerjanya, Herman meminta masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana rekam jejaknya selama menjabat sebagai sekda di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

    “Simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi sekda, dibantos ku wargi-wargi ASN (Saya totalitas untuk membangun Jawa Barat sebagaimana tugas dan fungsi sekda, dibantu oleh para ASN),” pungkasnya.

     

    Simulasi Demo Rusuh usai Pilkada 2024 di Pemalang

  • Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Golkar Ali Mochtar Ngabalin angkat suara. Menanggapi sindiran Said Didu soal sejumlah menteri yang bertemu Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Ngabalin, Said Didu berotak sungsang. Karena eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak bisa berpikir positif.

    Bahkan, ia menyebut kepala Said Didu seperti septik tank.

    “Dasar manusia otak sungsang, tidak pernah berpikir positif, septik tank hampir penuh di kepalanya,” kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Ngabalin berterima kasih dengan Dian Sandi Utama. Karena kader PSI itu meminta Didu beristigfar.

    “Terima kasih dinda @DianSandiU,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, Didu menyoroti kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy ke kediaman Jokowi.

    Apalagi, menurut Said Didu pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri selalu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri.

    “Setiap Presiden @Prabowo ke Luar Negeri selalu ada rapat Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo di Solo,” tulisnya dikutip Senin (23/6/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy menemui Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo.

    Dalam kesempatan itu, Muhadjir menyebut bahwa kedatangannya untuk bersilaturahmi di momen Jokowi ulang tahun ke-64.

  • Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 

    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.

    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 

    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.

    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.

    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.

    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.

    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.

    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 

    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 

    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.

    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.

    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.

    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 
     
    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
     
    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 
     
    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.
     
    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.
     
    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.
     
    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.
     
    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
     
    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.
     
    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 
     
    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 
     
    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.
     
    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.
     
    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.
     
    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
     
    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.
     
    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani.

    Acara tersebut digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama ibunya sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pertemuannya itu, Puan menyebut Ibu Meri, sapaan akrab Meriyati Roeslani, sosok sederhana dan bersahaja. Sosoknya tersebut dapat dijadikan teladan untuk semua pihak, terutama para istri pejabat.

    “Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (23/6/2025).

    Eks Menko PMK ini meneruskan, Ibu Meri juga setia mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi. Nilai hidup inilah, yang menurut Puan, akan terus relevan hingga generasi saat ini.

    “Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam kunjungannya itu Puan turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Asal tahu saja, Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja dan berjiwa patriot. Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.

  • Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi alias Mendikbudristek, Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (kejagung) pada Senin (23/6/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Nadiem dan rombongan pengacaranya tiba sekitar 09.10 WIB. Founder Go-Jek itu nampak mengenakan batik berwarna krem dan membawa tas jinjing hitam.

    Hanya saja, Nadiem tak mengucapkan apapun saat ditemui awak media. Dia hanya melempar senyum dan langsung masuk ke Gedung Bundar Kejagung.

    Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengungkapkan Nadiem bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Mendikbudristek yang dinilai mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan Chromebook.

    “Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini [pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022],” tutur Harli di Kejagung, Jumat (20/6/2025).

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal ketika digunakan saat ada jaringan internet.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

    Dalam hal ini, Nadiem sempat mengemukakan bahwa alasannya tetap melakukan pengadaan barang itu lantaran dilakukan untuk wilayah yang sudah tersedia internet. 

    Selain itu, laptop Chromebook juga dinilai memiliki keunggulan Keamanan dibandingkan dengan laptop lainnya, seperti lebih murah 10%-30%.