Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih adalah wujud nyata negara hadir untuk rakyat dan membangun ekonomi rakyat mulai dari desa demi menciptakan pemerataan.

    “Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah pemerintah yang mempraktikkan bahwa negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah,” kata Puan dalam acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Peluncuran Kopdeskel Merah Putih ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Puan tiba di lokasi didampingi Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacu. Puan pun sempat menyapa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Klaten Beny Indra Ardhianto. Kemudian, ia memasuki ruang transit.

    Kemudian, Puan memasuki arena acara dan langsung menempati kursi di barisan depan bersama para pejabat tinggi negara. Prabowo yang juga hadir dalam acara peluncuran tersebut tampak menyapa dan menyalami Puan sebelum acara dimulai.

    Dalam acara ini, Puan juga didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, dan anggota DPR RI Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia.

    Peluncuran program Kopdes Merah Putih juga dihadiri sejumlah jajaran kabinet pemerintahan seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.

    Saat membuka pidato sambutannya, Prabowo secara khusus menyapa dan berjabat tangan dengan Puan.

    Terkait peluncuran Koperasi Merah Putih ini, Puan pun menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian.

    Mantan Menko PMK ini menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah yang menujukkan keberpihakan kepada rakyat.

    “Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat,” lanjutnya.

    Puan menyatakan, orientasi pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi,” sebut Puan.

    Adapun program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

    Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah mentargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.

    Untuk menyukseskan program Koperasi Merah Putih, Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

    “Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan,” urai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Labih lanjut, Puan juga mengatakan kepala daerah harus berperan aktif agar manfaat Koperasi Merah Putih dirasakan oleh masyarakat.

    Dengan kehadiran seluruh lapisan pemerintahan dari pusat hingga desa, Puan berharap hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

    “Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari,” sebut Puan.

    Sementara itu Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih mengutip semboyan Presiden pertama RI Sukarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

    Sembari mencolek Puan yang merupakan cucu Sukarno, Prabowo menyebut Bung Karno merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

    “Nyuwun sewu (maaf), Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” imbuh Prabowo.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dipersiapkan untuk mencetak lulusan-lulusan calon pemimpin nasional dan global. Harapannya, buah lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dapat dituai pada 2045 nanti.

    “Ini tentunya menjadi harapan yang baik untuk kita semua, bahwa SMA KTB angkatan pertama SMA Global Darussalam Academy angkatan pertama ini harapan kita betul-betul bisa dipersiapkan menjadi kader-kader, calon-calon pemimpin, baik di tingkat nasional mau pun di tingkat global di tahun 2045 nanti,” kata Kapolri saat peresmian SMA Kemala Taruna Bhayangkara dan SMA Global Darussalam Academy di Sleman, DIY, Minggu (20/7/2025).

    Kapolri menganalogikan ratusan siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai emas yang akan ditempa oleh para guru dan pengasuh. Kapolri menitipkan para siswa kepada guru dan pengasuh untuk mendidik para siswa menjadi emas 24 karat.

    “Oleh karena itu saya titip kepada seluruh guru, pembina, yang di akademik mau pun pengasuhan, tolong bentuk mereka, siapkan mereka, sehingga betul-betul menjadi emas 24 karat,” ujar Kapolri.

    Sebanyak 120 siswa Kemala Taruna Bhayangkara angkatan pertama dijaring dari 11.000 anak yang dites akademik hingga kesehatan. Tes dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat di Semarang.

    “Saya bangga dan berkali-kali menceritakan hal tersebut karena, mohon izin Pak Menko, khusus adik-adik ini saya sebagai seorang Kapolri nggak bisa Pak mengintervensi atau menentukan kelulusan mereka,” ucap Kapolri.

    “Gayung bersambut, ternyata Bapak Presiden sedang mendesain untuk membangun sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Kemudian semuanya jadi dipermudah,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh yang hadir peresmian yakni Menko PMK Pratikno, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Sekjen Kemenkum Komjen Nico Afinta, Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, dan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan.

    (rfs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memberikan peringatan setelah pemerintah membuka peluang kepada
    rumah sakit asing
    untuk beroperasi di Indonesia.
    Ia meminta rumah sakit asing yang beroperasi di dalam negeri harus taat pada regulasi, meski langkah ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berstandar global.
    “Memperluas akses masyarakat dalam menerima layanan kesehatan tentunya adalah hal yang baik. Tapi harus dipastikan rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia taat terhadap regulasi nasional dan melindungi hak-hak pasien, masyarakat kita,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (16/7/2025).
    Puan menuturkan sektor kesehatan merupakan urusan strategis negara sehingga prinsip kedaulatan nasional harus dipegang teguh.
    “Jangan sampai kita membuka akses dengan iming-iming pelayanan global, namun mengorbankan kendali negara terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” kata dia.
    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa niat pemerintah untuk menekan jumlah warga yang berobat ke luar negeri dengan mendatangkan rumah sakit asing tidaklah salah.
    Kendati demikian, ia menekankan perlunya pembenahan sektor kesehatan dalam negeri untuk mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri.
    Beberapa pembenahan itu seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, SDM medis, teknologi medis lokal, hingga pengelolaan BPJS Kesehatan untuk memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional.
    “Jika orientasi utamanya adalah mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri, maka pembenahannya seharusnya dilakukan dari dalam: memperbaiki sistem rujukan, kualitas SDM tenaga medis, penguatan teknologi medis lokal, dan tata kelola BPJS Kesehatan,” ungkap Puan.
    Mantan Menko PMK ini juga meminta agar proses perizinan rumah sakit asing dilakukan dengan mekanisme yang transparan.
    Puan mengatakan DPR akan mengawal rencana ini sesuai fungsi dan kewenangan DPR dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
     
    “DPR RI akan terus memastikan kebijakan atau program Pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengizinkan rumah sakit asing dan kampus asing beroperasi di Indonesia.
    Hal ini dikatakannya dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, Belgia, pekan lalu.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lalu menjelaskan kebijakan itu diambil agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kualitas layanan kesehatan yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri koordinator sebelum melakukan kunjungan kerja di Belgia, Sabtu (12/7/2025).

    Para menteri koordinator itu ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Turut hadir dalam rapat itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy mengungkapkan, dalam rapat yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu, Kepala Negara membahas berbagai hal tentang bidang-bidang koordinasi yang dibawahi tujuh menko tersebut.

    Di antaranya ialah terkait komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih.

    “Selain itu, Kepala Negara juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya, serta berbagai agenda strategis lainnya,” ujar Teddy melalui akun instagram @sekretariat.kabinet, hari ini.

    Selepas rapat itu, Prabowo akan melakukan serangkaian kegiatan di Belgia untuk memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan. 

     

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan. 

     

  • Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah

    Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah

    Menko PMK menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Jakarta, Kamis (3/7/2025). Foto: Kemenko PMK

    Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Program Hasil Terbaik Cepat untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Anak Sekolah di tahun ajaran baru, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

     Pratikno juga menjelaskan bahwa kesuksesan program cek Kesehatan gratis untuk siswa membutuhkan dukungan semua pihak dan lintas kementerian terkait baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri maupun Menteri Komunikasi dan Digital.

    “Karena kaitannya dengan membutuhkan dukungan internet dan lain-lain, oleh karena itu dukungan dari Komdigi. Semua telah mempersiapkan dukungannya, karena RTM (Rapat Tingkat Menteri) ini sudah didahului oleh rapat-rapat sebelumnya,” tambahnya.

    Menurut Pratikno, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di sekolah-sekolah akan diawali di Sekolah Rakyat pada bulan Juli tahun ini dan dilanjutkan bulan Agustus mendatang untuk sekolah dibawah  naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Sekolah dibawah naungan Kementerian Agama.

    Penulis: Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 

    “Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025). 

    Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi. 

    “Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag. 

    Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

    “Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” katanya. 

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi,” jelasnya. 

  • Perlukah Pansus Putusan MK Soal Pemisahan Penyelenggaran Pemilu?

    Perlukah Pansus Putusan MK Soal Pemisahan Penyelenggaran Pemilu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR masih mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan penyelenggaran Pemilu daerah dan nasional.

    Dalam perkembangannya, dalam menindaklanjuti putusan tersebut pihak pemerintah tengah mempersiapkan tim khusus untuk mengkaji dampak dan langkah yang diambil ke depannya.

    Sementara itu, DPR masih belum menentukan langkah dalam pembentukan panitia khusus (pansus) guna membahas kelanjutan putusan MK tersebut.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana membentuk panita khusus (pansus) untuk merevisi UU Pemilu.

    “Belum diambil keputusan [pembentukan pansus] karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan melanjutkan, pada Senin (30/6/2025) ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR, Mendagri, Mensesneg, hingga Perludem untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan MK. Dalam pertemuan ini, katanya, DPR baru mendengarkan masukan saja.

    “Dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk mencari langkah yang terbaik, tentu saja untuk partai politik,” katanya.

    Meski demikian, eks Menko PMK ini tak memungkiri adanya efek putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    “Tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut,” pungkasnya.

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah membentuk tim khusus yang terdiri atas Kemensesneg, Kemendagri, dan Kementerian Hukum yang menangani masalah kepemiluan.

    Dia mengatakan tim tersebut dibentuk tidak hanya untuk mengkaji implikasi terhadap putusan MK yang tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan.

    “Secara teknis banyak sekali yang harus dianalisa, beri kamu waktu meminta petunjuk presiden, tapi yang pasti secara kelembagaan kita menghormati keputusan MK,” ujarnya dalam Youtube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Kamis (3/7/2025).

    Dia menambahkan, putusan MK tersebut turut berdampak terhadap kinerja pemerintah yang saat ini tengah fokus menangani masalah lain pascatransisi pemerintahan pada 8 bulan lalu.

    Kendati demikian, persoalan tersebut menjadi penting mengingat sebagai negara demokrasi pemilu menjadi satu-satunya sistem yang digunakan.

    “Kami menghormati tentu pemerintah tidak hanya tinggal diam,” jelasnya.

  • Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa pihak Google terkait dengan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan atau Chromebook periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pihak Google yang diperiksa itu adalah Ganis Samoedra M selaku Strategic Partner Manager Chrome OS.

    “Ganis Samoedra M [pihak Google] pagi tadi [hadir],” ujar Harli saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

    Perlu diketahui, Chromebook sendiri merupakan laptop yang dikembangkan oleh Google. Chromebook sendiri memiliki sistem operasi Chrome OS yang menjadi inti dari perangkat tersebut.

    Di samping itu, pada perkara ini penyidik Jampidsus Kejagung RI mempersoalkan pengadaan Chromebook. Pasalnya, laptop tersebut dinilai kurang efektif dengan keadaan jaringan Indonesia yang kurang merata.

    “Khususnya dalam konteks pengadaan. Karena kalau kita lihat pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” tutur Harli.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga disebut masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem Makarim masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.