Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Tiba di Arab Saudi, Menag Nasaruddin: Pertahankan Reputasi Jemaah Terbaik Sedunia

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi, tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Kamis (29/5/2025) malam sekira pukul 23:00 Waktu Arab Saudi (WAS). 

    Tampak mendampingi Menag diantaranya Penasehat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii, Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Arifatul Choiri Fauzi, dan lainnya. 

    Dalam keterangan persnya di Bandara Jeddah, Nasaruddin kembali menekankan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak, tahun ini mencapai 203.320 orang atau sekitar seperlima dari jemaah seluruh dunia. Jumlah yang besar menjadikan jemaah Indonesia paling disorot oleh Pemerintah Arab Saudi. 

    Dia meminta seluruh jemaah Indonesia menjaga reputasi sebagai masyarakat yang tertib aturan, sehingga menjadi teladan bagi jemaah lainnya dari seluruh dunia. 

    “Kami mengimbau terus agar jemaah haji Indonesia terus mempertahankan prestasi dan reputasinya yang lalu. Kita tetap jadi jemaah haji yang terbaik,” katanya. 

    Lebih lanjut mengenai operasional penyelenggaraan ibadah haji, Nasaruddin menekankan pentingnya layanan bimbingan terus digalakkan kepada jemaah, terutama jelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). 

    Pengetahuan mengenai perhajian, lanjutnya, adalah hal yang pokok pada pelaksanaan rukun Islam kelima itu, selain juga layanan akomodasi, transportasi, hingga konsumsi, yang dinikmati para jemaah. 

    “Secara terus menerus, kami akan mengeliminir jemaah-jemaah yang bermasalah hanya karena tidak tahu cara pelaksanaan haji dan umrah, karena ini sangat penting. Boleh jadi kami berikan pelayanan konsumsinya, hotelnya, kendaraannya. Tapi kalau ada rukunnya, syaratnya haji tidak terselesaikan, itu kan percuma,” jelasnya. 

    Operasional penyelenggaraan ibadah haji memasuki hari ke-30, dan akan segera mencapai masa akhir kedatangan jemaah haji reguler gelombang II pada 31 Mei 2025. Pergerakan dan aktivitas jemaah saat ini terkonsentrasi di Makkah. Jemaah calon haji akan digerakkan menuju Arafah pada 4 Juni 2025, untuk kemudian melaksanakan wukuf keesokan harinya, Kamis 5 Juni 2025.

    Hingga Jumat (30/5/2025) pukul 01:15 WAS, sudah sebnyak 192.963 jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci, yang terbagi ke dalam 496 kelompok terbang (kloter).

    Jumlah jemaah tersebut mencakup 94,91% dari total rencana kedatangan sebesr 203.320 jemaah. Adapun, dari jumlah tersebut, 189.580 jemaah telah tiba di Makkah, dan 1.183 lainnya sedang dalam perjalanan.

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Merayakan Indonesia: Budaya dan Kopi Nusantara Dipamerkan di World Expo 2025 Osaka

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia menampilkan gelaran National Day di World Expo 2025 Osaka pada Selasa (27/5/2025), dengan pertunjukan budaya, kuliner khas Nusantara, serta diplomasi kopi yang menyatukan warisan, rasa dan masa depan. Acara ini dibuka dengan parade budaya dari Grand Ring di Yumeshima, menuju National Day Hall, dengan menampilkan Ondel-Ondel Betawi, Reog Ponorogo dan tarian daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

    Parade National Day Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, didampingi oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming dan Wakil Menteri Bappenas Febrian A. Ruddyard.

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi IV DPR Republik Indonesia, Titiek Soeharto dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Dardak. Dalam pidatonya, Pratikno menyampaikan bahwa World Expo menjadi panggung penting untuk membangun persepsi dunia tentang Indonesia masa kini. 

    “Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang sebagai mitra di bidang pembangunan, pemulihan dan ketangguhan. Mulai dari perdagangan, infrastruktur, pendidikan, teknologi hingga lingkungan, kolaborasi kita telah teruji oleh waktu. Kini, saatnya kita menjawab tantangan masa depan melalui inovasi berkelanjutan,” ujar Pratikno.

    Harmoni suara dan gerak Panggung utama National Day Indonesia, menghadirkan penampilan terbaik dari talenta Indonesia yang dipandu oleh Tantowi Yahya, seniman, komunikator dan mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru.Rangkaian pertunjukan dimulai dengan Cecep Arif Rahman dan Padepokan Kasundan yang menampilkan seni pencak silat dalam format pertunjukan teatrikal.

    Dilanjutkan oleh Endah Laras yang membawakan lagu ikonik “Bengawan Solo” dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Jepang sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan budaya Indonesia-Jepang.Suasana kemudian berubah menjadi lebih modern melalui penampilan Tulus yang membawakan tiga lagu, termasuk “Tujuh Belas” yang dikolaborasikan dengan Papermoon Puppet Theatre.

    Teater boneka asal Yogyakarta ini dikenal secara global melalui karya-karya kontemporer tanpa dialog yang menyentuh dan penuh makna sosial. Sebagai penutup, Putri Ariani, penyanyi muda penyandang disabilitas yang dikenal dunia melalui bakat dan semangatnya, membawakan “Indonesia Pusaka” dengan penuh penghayatan, menutup perayaan dengan semangat kebangsaan yang menggugah.

    Dalam jamuan makan malam resmi, para tamu undangan menikmati nasi nusantara, hidangan khas yang menyatukan nasi daun jeruk, ayam bakar, telur balado, mie goreng Jawa, kerupuk, lalapan segar, dan sambal bajak yang merupakan representasi keragaman rasa dan budaya Indonesia. Melengkapi suguhan khas nusantara, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia (Kappi) menyajikan suguhan kopi Mandheling kepada para undangan.

    “Kami optimistis partisipasi KAPPI dapat membantu mempromosikan Indonesia kepada masyarakat global, khususnya para pengunjung World Expo Osaka 2025, melalui suguhan secangkir kopi sebagai bagian dari budaya Indonesia. Kopi unggulan Indonesia seperti kopi Mandheling, Toraja dan Bali Kintamani, telah kami perkenalkan sejak awal expo ini dibuka, ” ujar Roby Wibisono, selaku perwakilan Kappi.

    Di Temanggung, Jawa Tengah, selain terkenal dengan tembakau dan kopi, ternyata juga menyimpan keindahan alam di kaki Gunung Sindoro, bernama Taman Wisata Alam Posong. Selain terkenal dengan udaranya yang dingin, Taman Wisata Alam Posong juga terkenal…

  • DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    DPR Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Berlanjut di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana efisiensi anggaran belanja negara yang akan berlanjut pada 2026.

    Ketua DPR, Puan Maharani menyebut selama kebijakan pemerintah itu memang baik untuk rakyat, maka pihaknya akan mendukung hal tersebut.

    “Efisiensi anggaran, selama itu memang baik untuk rakyat, DPR akan mendukung, karena kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa DPR akan ‘memelototi’ pelaksanaan APBN ahar pengelolaan oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada.

    “Jadi ya itu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan, minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” terang mantan Menko PMK itu. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan. 

    Kepastian itu disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025). 

    “Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.  

    Dia menuturkan, pihaknya punya dua bulan untuk menyusun anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Menurutnya, RAPBN 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi anggaran kementerian/lembaga tahun ini. 

    “Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ungkapnya.

  • Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan berhati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR juga berjanji akan melibatkan partisipasi publik.

    Puan mengungkapkan perkembangan pembahasan RUU PPRT kini telah memasuki tahapan menerima pendapat dan masukan dari masyarakat melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

    “Jadi proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, DPR RI akan meminta masukan seluruh pihak seperti pemberi pekerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagu semua pihak yang terlibat dalam RUU ini.

    “Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya,” tutur eks Menko PMK tersebut.

    Adapun, lanjutnya, hingga sejauh ini belum ada kepastian apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

    Meski demikian, pembahasan RUU PPRT dipastikan sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam rangka meminta masukan di Baleg. “Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg,” ucap dia. 

    Lebih jauh, Puan menuturkan hal yang sama juga berlaku untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), karena masih belum ada kepastian apakah akan dibahas di Baleg atau Komisi II DPR.

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” beber dia.

  • Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Prabowo Ingin Turunkan Lagi: Kita Harus yang Termurah – Halaman all

    Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Prabowo Ingin Turunkan Lagi: Kita Harus yang Termurah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan penurunan biaya ibadah haji sebesar Rp4 juta yang telah ditetapkan di masa pemerintahannya. Ia akan berjuang keras untuk membuat biaya haji lebih murah dan lebih terjangkau lagi bagi semua umat Islam.

    “Pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga memberi pelayanan terbaik. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” kata Prabowo saat meresmikan Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5).

    “Alhamdulillah kita bisa menurunkan biaya haji Rp 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini, 203 ribu (jemaah). Tapi Rp 4 juta saya minta dikurangi lagi, saya belum puas, kita harus yang termurah yang bisa kita capai, kalau bisa lebih murah dari Malaysia.

    Prabowo telah meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, hingga Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Haji Muhadjir Effendy untuk berkoordinasi dan bersama-sama mencari solusi penurunan biaya haji. 

    Ia juga mengaku akan mengupayakan penurunan biaya haji lewat jalur diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. 

    “Saya sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Di situ saya akan membahas upaya kita permintaan Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, Prabowo meminta Garuda yang selama ini jadi maskapai penerbangan haji jemaah Indonesia untuk melakukan efisiensi. Menurutnya, Garuda bisa menghilangkan hal-hal yang tak perlu, sehingga biaya haji jadi bisa lebih murah.

    “Garuda juga saya minta efisien dilakukan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi bisa menurunkan biaya,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan sejauh ini dia sudah berbicara dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) tentang niatnya membangun perkampungan RI di Saudi dan ditanggapi secara positif.

    Menurut Prabowo, jemaah haji dan umrah asal Indonesia bisa mencapai 2,2 juta dalam satu tahun. Pada waktu puncak, jemaah asal Indonesia mencapaii 12.000 orang per hari.

    “Ini sesuatu yang sangat besar, mungkin kita yang terbesar di dunia. Paling besar rombongan haji dan umrah. Dengan demikian tentunya pemerintah ingin memberi pelayanan terbaik kepada jemaah kita. Juga kita mengerti banyak jemaah kita sudah lanjut usianya,” jelas dia.

  • Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam prosesi peresmian, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat dan perwakilan dari Arab Saudi meneken tombol sirine, kemudian Presiden lanjut menandatangani prasasti peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah.

    “Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno Hatta,” kata Presiden dalam sambutannya saat acara peresmian di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.

    Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal Khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari ini.

    “Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita, juga kita mengerti bahwa banyak jamaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus,” kata Presiden.

    Di Terminal Khusus Haji dan Umrah, jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

    Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan khusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi itu, para jamaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga setibanya mereka di Arab Saudi, para jamaah haji tidak lagi mengantre di konter Imigrasi.

    Usai meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Presiden lanjut berkeliling mengecek sejumlah fasilitas di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno Hatta yang saat ini diperuntukkan kepada calon jamaah haji Indonesia.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Kemudian ada juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR RI Melalui Forum Parlemen Bela Palestina, Desak Serangan di Gaza Dihentikan – Page 3

    Ketua DPR RI Melalui Forum Parlemen Bela Palestina, Desak Serangan di Gaza Dihentikan – Page 3

    Dalam forum tersebut, Puan Maharani menyoroti bencana kemanusiaan tragis yang terjadi di Gaza. Ia menggambarkan kondisi memilukan di mana banyak anak-anak menderita kelaparan, rumah sakit runtuh, dan seluruh keluarga harus bertahan hidup tanpa akses terhadap kebutuhan dasar.

    “Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Puan.

    Puan juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghapuskan penjajahan di dunia.

    “Rakyat Indonesia selalu mengingat pesan inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno, yang pernah menyatakan, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” ungkap cucu Presiden Sukarno tersebut.

    Menurut Puan, anggota parlemen di seluruh dunia tidak boleh tinggal diam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang wakil rakyat tidak hanya kepada konstituen di negaranya, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

    Puan juga menyesalkan fakta bahwa gencatan senjata yang telah disepakati pada awal tahun 2025 belum berhasil ditegakkan. Ia mengajak seluruh parlemen dunia untuk bersuara bersama, mendesak agar situasi di Gaza segera dipulihkan dan Israel menghentikan agresinya.

    “Fase kedua gencatan senjata harus segera dijalankan tanpa penundaan. Parlemen di berbagai negara harus mendorong pemerintah mereka agar mengambil sikap yang lebih tegas,” seru Puan.

    Ia menambahkan, komunitas internasional perlu bersatu dalam satu suara untuk mendesak Israel agar mematuhi sepenuhnya ketentuan gencatan senjata.

    Puan juga menekankan pentingnya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang cepat, aman, dan tanpa hambatan.

    “Memblokir bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” tegasnya.

    Ia menyerukan agar para anggota parlemen dari berbagai negara berani menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum.

    “Oleh karena itu, kita harus bergerak untuk memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita masing-masing untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyinggung upaya pemindahan paksa warga Gaza ke luar wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menolak rencana Israel yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah kelahirannya.

    Tolak Relokasi“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” tegas Puan dalam forum tersebut, seperti dilansir dari Emedia DPR Ri

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa masa depan Gaza harus dipersiapkan dengan semangat membangun kembali, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam hal martabat, keadilan, dan harapan. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan menekankan bahwa rekonstruksi Gaza harus dipimpin langsung oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ia menilai komunitas internasional perlu mendukung proses tersebut tanpa mengendalikannya.

    “Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan. Ia menambahkan, “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini.”

    Seruan untuk Akui PalestinaDi hadapan pimpinan parlemen negara-negara pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur melalui solusi dua negara. Ia mendorong para delegasi untuk memanfaatkan pengaruh dan otoritas moral masing-masing dalam mendorong pengakuan terhadap Palestina.

    “Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan.

    Puan menegaskan bahwa pengakuan tersebut juga mengirimkan pesan bahwa dunia tidak akan lagi mentolerir standar ganda dalam memperlakukan Palestina. “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” jelasnya.

    Serukan Kerja Sama GlobalSebagai sesama anggota parlemen, Puan mengingatkan pentingnya suara dan kekuatan legislatif untuk memengaruhi kebijakan negara masing-masing serta membentuk opini global.

    “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” ajaknya.

    Sebelum forum The Group of Parliaments in Support of Palestine resmi dimulai, Puan bersama para pimpinan parlemen lainnya sempat melakukan audiensi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sela acara, Puan juga melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina.

    Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

     

    (*)

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mata pelajaran
    coding
    dan
    artificial intelligence
    (AI) akan mulai diberikan kepada siswa kelas 5 SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026. 
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah akan memastikan para guru yang mengajar mata pelajaran itu sudah tersertifikasi.
    “Kami sekarang sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan mitra-mitra terkait,” kata Mukti di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
    “Kami juga menyediakan pendanaan untuk
    pelatihan guru

    coding
    dan kecerdasan artifisial,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
    Mengingat mata pelajaran coding dan AI ini bukan mata pelajaran wajib, maka guru-guru nantinya akan diberikan kebebasan untuk
    upskilling
    atau menambah kemampuannya.
    “Artinya sekolah yang siap itu nanti kita sediakan kurikulumnya. Nanti, sekolah bisa melatih (gurunya) sendiri atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka,” ujar Mukti.
    “Seperti sertifikasi, kan model begini sekarang kan belum ada lulusannya, dan kami baru akan mendidik mereka,” lanjut dia.
    Di sisi lain, Mukti juga membuka peran swasta untuk ikut terlibat. Dia mengatakan ada mitra yang sudah menawarkan beasiswa untuk program sarjana.
    “Ada mitra yang sudah menawarkan untuk 1.000 beasiswa bagi mereka yang mengambil program S1. Nah, sekarang guru yang ada ini kita berikan pelatihan AI,” jelasnya.
    “Jadi memang semacam sertifikasi itu yang nanti lebih sebagai kompetensi pendukung yang akan kita berikan, kita buka kesempatan untuk guru yang punya dasar-dasar penggunaan teknologi informasi dan teknologi digital itu,” tegas dia.
    Mengenai biaya, Mukti mengatakan pihaknya akan menggandeng mitra agar program
    upskilling
    ini tidak membebani keuangan guru.
    “Mudah-mudahan tidak (berbayar), karena kami sedang mencari mitra dan sudah ada mitra yang menawarkan pelatihan untuk 1 juta guru untuk pelatihan AI ini,” tegas dia.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol dalam hal talenta digital.
    “Sebetulnya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah memberikan pembiayaan, ada yang sudah lulus, ada yang masih studi, untuk studi spesifik tentang AI,” ujarnya.
    Menurut Pratikno, ribuan mahasiswa Indonesia juga telah dibiayai LPDP untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. “Artinya, kita tidak mulai dari nol untuk talenta, juga tidak dari nol untuk regulasi. Ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.