Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Momen Prabowo Bagi-Bagi THR Usai Salat Idul Adha 2025 di Masjid Istiqlal – Page 3

    Momen Prabowo Bagi-Bagi THR Usai Salat Idul Adha 2025 di Masjid Istiqlal – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan dua sapi kurban dengan bobot masing-masing hampir 1,3 ton ke Masjid Istiqlal Jakarta, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2025.

    Proses serah terima itu diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kepada Plt Imam Besar Masjid Istiqlal Mulawarman Hannase.

    Pantauan Liputan6.com, Jumat (6/6/2025), lokasi penempatan dua sapi kurban itu berada di sekitar pintu VIP Masjid Istiqlal Jakarta. Sebuah tenda merah putih dibangun di bawah pepohonan, yang menjadi tempat hewan tersebut berteduh.

    Sapi kurban Prabowo dan Gibran berwarna cokelat dengan moncong putih agak merah muda. Kedua hewan tersebut ditambatkan dalam pagar kecil.

    Sapi pemberian Prabowo bernama Brawijaya, sementara dari Gibran bernama Jack. Jemaah salat Idul Adha 2025 dan pengunjung yang datang tampak antusias mengambil foto dan video sapi limousin berukuran raksasa itu.

    Bobot Brawijaya sendiri disebut seberat 1,2 ton dan Jack di angka 1,1 ton. Hal itu dibenarkan oleh Menko PMK Pratikno.

    “Saya mendapatkan tugas dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wapres untuk menyerahkan hewan kurban kepada Masjid Istiqlal. Barusan kita serahkan. Jadi Pak Presiden itu 1,25 ton berat sapinya dan Pak Wapres itu 1,1 ton,” kata Pratikno.

     

  • Pratikno Soroti Kerugian Negara Hampir Rp 200 T Imbas WNI Berobat ke Luar Negeri

    Pratikno Soroti Kerugian Negara Hampir Rp 200 T Imbas WNI Berobat ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut orang Indonesia yang berobat ke luar negeri masih cukup banyak. Hal ini membuat adanya kerugian devisa negara hampir Rp 200 T per tahunnya.

    “Hampir satu juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Kebocoran devisa kita mendekati Rp 200 T tiap tahunnya,” kata Pratikno dalam sambutannya di groundbreaking Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Pratikno menambahkan negara tetangga, Singapura masih menjadi salah satu destinasi favorit untuk berobat.

    “Kalau kita lihat dari Singapore Tourism Board dan Kementerian Kesehatan Singapura, sekitar 47,2 persen pasien asing yang berobat ke Singapura adalah warga negara Indonesia,” tuturnya.

    Demi tetap mengamankan devisa, khususnya di sektor kesehatan, Pratikno menambahkan pemerataan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit tipe C dan peran rumah sakit swasta sangat dibutuhkan.

    “Sekaligus untuk pengembangan teknologi, pengembangan SDM ke level advanced,” tambah Pratikno.

    Nantinya, jika pelayanan kesehatan di dalam negeri sudah semakin baik, Pratikno menyebut ini bisa menjadi ‘pintu gerbang’ masuknya pasien-pasien asing untuk berobat ke Indonesia.

    (dpy/kna)

  • Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) pagi.

    Dalam momentum bersejarah ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, tampak hadir kompak mengikuti jalannya upacara.

    Gibran hadir dengan mengenakan setelan jas formal berwarna gelap, sementara Megawati tampil anggun mengenakan seragam putih khas BPIP.

    Upacara dimulai sekitar pukul 09.20 WIB setelah Presiden Prabowo tiba di lokasi. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny yang saat ini menjabat sebagai Danlanal Mataram.

    Sejumlah tokoh penting juga tampak menghadiri upacara tersebut, antara lain Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, Menko PMK Pratikno, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua MK Suhartoyo, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

    Upacara tahun ini dilaksanakan pada 2 Juni, sehari setelah tanggal resmi Hari Lahir Pancasila, menyusul keputusan BPIP yang memundurkan jadwal pelaksanaan melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025.

    Dalam edaran tersebut juga disebutkan bahwa penurunan bendera Merah Putih oleh Paskibraka akan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta upacara dan tamu undangan.

  • Wamenag Ajak Jemaah Haji RI Jaga Semangat Jelang Puncak Armuzna

    Wamenag Ajak Jemaah Haji RI Jaga Semangat Jelang Puncak Armuzna

    Makkah, Beritasatu.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menyapa jemaah haji Indonesia di Hotel 312, Makkah. Dalam kesempatan tersebut, wamenag mengajak mereka menjaga kesehatan dan semangat menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Didampingi anggota Amirulhaj seperti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Amirsyah Tambunan, Syafii menyatakan layanan haji tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya.

     “Alhamdulillah sejauh ini tidak ada keluhan penerbangan. Bahkan lebih tepat waktu dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (1/6/2025).

    Dalam suasana santai, Syafii mengenang pengalaman hajinya dahulu yang jauh lebih sederhana, mulai dari kamar tanpa AC, lift, hingga koper yang harus diurus sendiri. Cerita itu ia sampaikan untuk menunjukkan peningkatan layanan haji saat ini. 

    “Dahulu satu kamar 14 orang, sekarang 3 hingga 5 orang dengan AC dan toilet. Kita harus bersyukur,” ucapnya. 

    Syafii mengingatkan haji mabrur bukan dilihat dari status sosial, melainkan dari ketakwaan yang meningkat setelah berhaji. “Orang kaya yang tidak bangga dengan hartanya, tetapi menggunakannya untuk kemaslahatan, itulah ciri haji mabrur,” tegasnya.

    Ia juga berdialog dengan jamaah mengenai layanan kesehatan. Salah satu jemaah menyebutkan sudah ada pos kesehatan yang aktif melayani, termasuk rujukan ke rumah sakit jika diperlukan. Syafii pun menegaskan agar petugas medis tetap siap membantu, selama tidak melanggar aturan pemerintah Arab Saudi. 

    “Kalau tak tertangani, yakinkan jemaah dan antar ke rumah sakit,” katanya. 

    Sementara itu, anggota Amirulhaj, Amirsyah Tambuhan, mengajak jemaah haji bersabar. Dia mengatakan sabar merupakan hal penting yang harus diterapkan umat Islam. “Kalau koper tercecer, sabar nggak? Kalau pisah tempat suami istri sabar nggak?” tanya Amirsyah.

    “Sabar,” jawab jemaah.

    Dia mengatakan jemaah haji harus saling mengingatkan untuk bersabar. Dia mengatakan jemaah telah diberi waktu untuk melaksanakan haji sehingga harus bersabar dan memanfaatkan waktu dengan baik. “Gampang ucapin sabar, tetpi mari sekarang kita praktikkan bersama-sama,” ujar Amirsyah.

  • Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Makkah –

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. Syafii mengajak seluruh jemaah haji menjaga kesehatan jelang wukuf di Arafah.

    Syafii didampingi sejumlah anggota Amirulhaj, antara lain Muhadjir Effendy hingga Amirsyah Tambunan. Syafii awalnya mengatakan Amirulhaj diberi tugas untuk mendampingi para jemaah haji RI di Saudi dan memastikan seluruh layanan berjalan baik.

    “Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendapat keluhan tentang penerbangan, bahkan lebih tepat waktu dari tahun lalu,” ucap Syafii di Hotel 312, Makkah, Minggu (1/6/2025).

    Syafii kemudian berkelakar dengan mengatakan hotel tempat jemaah menginap saat ini lebih baik dari rumahnya. Dia mengatakan rumahnya tak memiliki karpet tebal seperti di hotel.

    Dia kemudian bercerita momen dirinya naik haji saat berusia 37 tahun. Dulu, katanya, hotel tempatnya menginap belum dilengkapi AC dan lift.

    Wamenag Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. (Haris/detikcom)

    Dia menyebut satu kamar dihuni 14 orang. Sementara saat ini satu kamar hanya dihuni tiga sampai lima orang, dilengkapi AC, toilet dan juga ada lift.

    “Sampai mau pulang saya urusin koper. Sekarang koper walau agak lama diurusin kan pak? Dulu nggak, kami ambil sendiri. Dulu sampai mimisan, berdarah baju saya. Jemaah itu bilang ‘Udah pak ustaz kami aja. Saya bilang nggak apa-apa, saya buang baju itu saya ganti kaus,” ujar Syafii.

    “Bertekadlah dengan sungguh-sungguh bahwa pulang dari sini kita semakin bertakwa kepada Allah,” ujarnya.

    Syafii kemudian menjelaskan soal ciri haji mabrur. Dia menyebut haji yang mabrur berarti semakin menunjukkan ketakwaan kepada Allah.

    Syafii kemudian berdialog dengan jemaah. Dia bertanya soal layanan kesehatan yang kini harus dilaksanakan oleh rumah sakit Arab Saudi.

    “Sepanjang yang berlangsung di sini itu ada nggak dampaknya?” tanya Syafii.

    Salah satu jemaah mengatakan ada pos kesehatan di hotel. Menurutnya, layanan kesehatan seperti pemeriksaan bagi jemaah telah diberikan lewat pos kesehatan itu. Dia juga menyebut ada jemaah yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

    Syafii kemudian mengingatkan petugas medis di Hotel 312 untuk memberi bantuan urusan kesehatan kepada jemaah. Asal, katanya, bantuan itu tidak bertentangan dengan aturan Arab Saudi.

    “Kalau sudah tak tertangani, yakinkan dia, antar ke rumah sakit,” ujar Syafii.

    Syafii pun meminta jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Dia berdoa agar seluruh jemaah haji RI menjadi haji yang mabrur.

    “Jaga kesehatan, jaga semangat,” tuturnya.

    Anggota Amirulhaj, Amirsyah Tambuhan, mengajak jemaah haji bersabar. Dia mengatakan sabar merupakan hal penting yang harus diterapkan umat Islam.

    “Kalau koper tercecer, sabar nggak? Kalau pisah tempat suami istri sabar nggak?” tanya Amirsyah.

    “Sabar,” jawab jemaah.

    Dia mengatakan jemaah haji harus saling mengingatkan untuk bersabar. Dia mengatakan jemaah telah diberi waktu untuk melaksanakan haji sehingga harus bersabar dan memanfaatkan waktu dengan baik.

    “Gampang ucapin sabar, tapi mari sekarang kita praktikkan bersama-sama,” ujar Amirsyah.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Menko PMK Tindaklanjuti Putusan MK Soal SD-SMP Swasta Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.

    Menurutnya, putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 soal frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, selaras dengan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.

    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dikatakannya, putusan MK itu akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akubat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    Sebab itu, lanjutnya, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas strategi pengimplementasian putusan MK tersebut.

    Adapun, strategi yang dimaksud mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, dan evaluasi serta penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah.

    “Menko PMK menilai putusan MK ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin pendidikan dasar yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak Indonesia,” tutup Pratikno.

    Sependapat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga mengatakan pemerintah segera menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian terkait guna menelusuri pos dana yang bisa dialokasikan. 

    “Segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar untuk menyisir pos dana yang bisa dialokasikan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta membutuhkan pembahasan serius, terutama terkait sumber pendanaannya. Bima menyebutkan bahwa pembiayaan akan sangat membebani anggaran daerah.

    “Yang jelas akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan. Belum memungkinkan kalau diterapkan tahun ini. Harus dibicarakan dulu dengan kementerian,” ujarnya.

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi Nasional 31 Mei 2025

    SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi Nasional 31 Mei 2025

    SD-SMP Swasta Gratis Diusulkan Bertahap, Pemerintah Segera Koordinasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi X
    DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan, penerapan secara bertahap implementasi putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan negara menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
    Fase pertama atau untuk jangka pendek, pemerintah dapat memulainya dari SD dan SMP swasta yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Mungkin pertama, dalam jangka pendek, prioritas fase pertama, awal fokus ke
    sekolah swasta
    yang berbiaya rendah di daerah-daerah tertinggal, yang terpencil, pedalaman,” kata Hetifah dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Pada fase pertama ini, pemerintah dapat menyasar sekolah-sekolah swasta yang dikelola organisasi keagamaan.
    Sebab, banyak dari sekolah-sekolah tersebut membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan operasionalnya.
    “Di situ banyak yayasan-yayasan seperti tadi Muhammadiyah, juga Yayasan Pendidikan Kristen di Papua, atau daerah-daerah lainnya yang juga memang membutuhkan sokongan pendanaan kalau ini digratiskan,” ujar Hetifah.
    Setelah itu, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap fase pertama tersebut dan melanjutkannya ke fase jangka panjang.
    “Kemudian fase jangka panjangnya baru perluasan kepada sekolah-sekolah lain dengan evaluasi berkala,” ujar Hetifah.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah menyikapi serius putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan negara wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
    Karenanya, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan dilakukan dalam merumuskan implementasi putusan tersebut.
    “Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).
    Pratikno memandang, putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025 merupakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” ujar Pratikno.
    Putusan tersebut juga akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi. Khususnya bagi keluarga tidak mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    “Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pratikno.
    “Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Menag Nasaruddin Minta Jemaah Fokus Persiapan Wukuf di Arafah

    Bisnis.com, JEDDAH — Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (29/5/2025) Amirulhajj, Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung mengingatkan jemaah haji Indonesia agar fokus mempersiapkan diri menyambut puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan ibadah haji sangat ditentukan oleh kesiapan jemaah, baik dari sisi pengetahuan maupun kondisi fisik. 

    “Kita selalu wanti-wanti, seluruh jemaah haji kali ini fokusnya kepada pelaksanaan haji. Jangan sampai kita mengejar sunah tapi gagal mendapatkan yang wajib,” kata Nasaruddin. 

    Menag pun menekankan pentingnya pemahaman yang benar terkait syarat dan rukun haji. Menurutnya, pelayanan jemaah tidak hanya menyangkut logistik seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi, tetapi juga mencakup pembinaan ibadah yang mendalam.

    “Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik. Tapi kalau rukunnya tidak dikerjakan atau syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ini yang harus kita jaga,” katanya. 

    Untuk itu, Kementerian Agama memperkuat layanan pembinaan ibadah melalui musytasyar dinni (konsultan ibadah), petugas kloter, serta para pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). 

    Nasaruddin menyampaikan bahwa kehadiran Amirulhaj membawa misi penting untuk memastikan seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan optimal, termasuk aspek pelayanan dan pembinaan ibadah.

    Untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan ibadah yang optimal, Kemenag melibatkan sekitar 20 ulama dan pakar keagamaan yang tergabung dalam mustasyar diny. 

    “Mustasyar diny ini sudah datang sebelum Amirulhaj tiba, dan kehadiran mereka sangat efektif dalam membimbing ibadah jemaah,” ujar Nasaruddin.

    Menag juga kembali menyoroti pentingnya menjaga kesehatan menjelang wukuf di Arafah. Ia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunah, seperti arbain di Madinah, jika kondisi fisik tidak memungkinkan.

    “Jangan sampai karena mengejar sunah, jemaah justru kelelahan dan tidak sanggup menjalani wukuf di Arafah. Kita harus utamakan yang wajib,” ujarnya.

    Dia juga meminta para petugas agar membantu jemaah membuat prioritas ibadah dengan bijak, serta memastikan mereka mendapatkan informasi dan arahan yang tepat.

    Koordinasi antar petugas dan pimpinan kloter terus diperkuat. Laporan perkembangan lapangan juga rutin disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menag, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

    Kedatangan Menag disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdulaziz, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, serta jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. 

    Turut mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Haj Romo Muhammad Syafi’i. Turut menyertai pula beberapa anggota Amirulhaj seperti Muhadjir Effendy, Amirsyah Sanusi Tambunan, Dudung Abdurachman, serta Arifatul Choiri Fauzi.

  • Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

    Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera melakukan koordinasi lintas pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang
    pendidikan dasar gratis
    .
    “Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).
    Adapun putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus dimaknai berlaku bagi semua penyelenggara pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
    Adapun keputusan MK tersebut dinilai selaras dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.
    “Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” kata dia.
    “Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
    Menurut Pratikno, keputusan tersebut akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tidak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan. Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan strategi implementasi. 
    “Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” tegasnya.
    Menko PMK menjelaskan, strategi tersebut mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah (ATS).
    Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap jutaan anak usia sekolah yang saat ini belum mengakses pendidikan.
    Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat terdapat 3,9 juta anak tidak bersekolah, 881.168 anak putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. 
    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan menganalisis putusan MK tersebut.
    “Perlu ada koordinasi lintas pihak, termasuk dengan sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan ini,” tegas Abdul Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.