Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Nadiem Vs Kejagung di Perkara Laptop Chromebook Kemendikbudristek

    Nadiem Vs Kejagung di Perkara Laptop Chromebook Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah memberikan klarifikasi soal perkara dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022, yaitu laptop Chromebook, yang kini tengah periksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

    Klarifikasi itu dilakukan Nadiem setelah bungkam selama satu bulan sejak perkara dugaan korupsi di Kemendikbudristek itu naik ke penyidikan pada Selasa (20/6/2025).

    Pernyataan perdana Nadiem itu langsung dilakukan saat konferensi pers di The Dharmawangsa Jakarta pada Selasa (10/6/2025). Kala itu, Nadiem muncul dengan menggandeng kuasa hukum kondang, Hotman Paris Hutapea.

    Nadiem menjelaskan program pengadaan alat penunjang pendidikan itu bermula saat Indonesia dilanda virus Covid-19. Peristiwa itu dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan telah melumpuhkan sektor pendidikan.

    Founder Go-Jek itu menyatakan bahwa wabah tersebut telah mengancam proses pendidikan atau learning loss. Oleh sebab itu, dia menilai program digitalisasi pendidikan merupakan mitigasi untuk menekan ancaman tersebut.

    “Pada 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan, upaya pengadaan itu dilakukan agar program pembelajaran di Tanah Air bisa berlangsung di masa pandemi Covid-19.

    Secara total, kata Nadiem, ada 1,1 juta unit laptop beserta alat pendukung TIK lainnya seperti modem hingga proyektor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan Kemenbudristek. Pengadaan perangkat elektronik itu diklaim telah diterima di 77.000 sekolah.

    Selain untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi, program ini juga menjadi alat untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan RI.

    Alasan Nadiem Pilih Chromebook 

    Pemilihan laptop Chromebook menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI. Pasalnya, penggunaan Chromebook itu sudah di uji coba pada era Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.

    Dalam uji coba itu, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal apabila digunakan dengan jaringan internet. Dengan demikian, tim teknis perencanaan pembuatan kajian pengadaan peralatan TIK telah merekomendasikan agar pengadaan perangkat elektronik ini menggunakan spesifikasi OS Windows.

    Hanya saja, Kemenbudristek tetap melakukan pengadaan laptop menggunakan spesifikasi Operating System (OS) Chrome/Chromebook.

    Berkaitan dengan hal ini, Nadiem menjelaskan alasan memilih pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan itu lantaran dari sisi harga, Chromebook lebih murah 10%-30% dibandingkan dengan laptop lainnya.

    “Satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah,” tutur Nadiem.

    Nadiem menambahkan secara sistem operasi Chromebook tidak memiliki biaya tambahan. Sementara itu, sistem operasi laptop lainnya bisa menelan biaya Rp1,5 juta sampai dengan Rp2,5 juta tambahan.

    Secara pengamanan, Chromebook dinilai lebih unggul karena memiliki keterbatasan dalam penginstalan aplikasi. Dengan begitu, murid maupun guru terhindar dari pornografi, judi online, hingga aplikasi permainan.

    Selain itu, Nadiem menekankan bahwa pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek era kepemimpinannya itu tidak ditujukan untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Dengan demikian, Nadiem menilai persoalan ini tidak relevan apabila dijadikan dasar pengusutan.

    “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis [petunjuk teknis] sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” pungkasnya.

    Respons Kejagung atas Pernyataan Nadiem

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah fokus melakukan pendalaman kasus Chromebook dibandingkan dengan merespons sejumlah pernyataan Nadiem Makarim.

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pihaknya tidak ingin berpolemik dan ingin fokus pada pendalaman keterangan terkait fakta hukum yang ada.

    “Kami tidak mau saling sahut-sahutan. Kami akan fokus pada fakta-fakta hukum apa yang diperoleh oleh penyidik sebagai dasar menilai. Karena ini sudah penyidikan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Dia menambahkan nantinya fakta hukum yang diperoleh itu bakal menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perkara dugaan korupsi di Kemendikbudristek itu.

    Di samping itu, Harli juga menekankan bahwa dirinya menghormati setiap pendapat yang dilontarkan pihak manapun, termasuk Nadiem Makarim. Namun demikian, pengusutan perkara ini bakal berdasar pada temuan penyidikan yang ada.

    “Yang mau kami sampaikan juga bahwa kami menghormati, menghargai setiap pendapat apa pun,” imbuhnya.

    Adapun, kini Kejagung tengah mendalami dua bekas Stafsus Nadiem Fiona Handayani (FH) dan Jurist Tan (JT) dan satu tim teknis di Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IA).

    Peran tiga orang itu didalami apakah telah memberikan analisa dalam program digitalisasi pendidikan ini, termasuk peran dan kedudukan ketiganya.

    “Bahwa sebagai staf khusus sangat terkait dengan analisa-analisa teknis. Kan staf khusus itu memberikan saran-saran, memberikan pandangan-pandangan. Itu yang mau didalami penyidik, apa kaitan antara kedudukan posisi mereka sebagai staf khusus dengan proses pengadaan Chromebook ini,” pungkas Harli.

  • Kenaikan Gaji Hakim Jadi Motivator Reformasi Sistem Kehakiman

    Kenaikan Gaji Hakim Jadi Motivator Reformasi Sistem Kehakiman

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280% sebagai langkah yang positif. Ia berpandangan kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum.

    “Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Jumat 13 Juni 2025.

    “Kenaikan gaji bagi hakim kita harap menjadi motivasi untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. Punishment dan reward penting untuk perbaikan tata kelola promosi,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Adapun Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa Pemerintah akan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Hal itu disampaikan dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA). Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mencari uang demi menaikkan gaji hakim, bahkan ia tidak segan untuk mengurangi postur anggaran dari TNI dan Polri.

    Prabowo juga menekankan salah satu syarat menjadi negara berhasil ialah sistem hukum yang adil. Menurutnya, negara yang tidak memiliki sistem hukum baik akan mengalami ketidakstabilan yang harus diantisipasi.

    Kenaikan gaji hakim juga sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA).

    Langkah Prabowo menaikkan gaji hakim dinilai Puan sejalan dengan semangat memperkuat sistem hukum nasional. Ia memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil.

    “Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berpihak pada penguatan kelembagaan hukum. Harapannya, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen,” tutur Puan.

    Meski begitu, mantan Menko PMK ini mengingatkan agar kenaikan gaji bagi hakim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Puan berharap kenaikan gaji hakim dapat meminimalisir penyimpangan di institusi peradilan.

    “Menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikian integritas para hakim,” sebutnya.

    “Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi,” tambah Puan.

    Puan pun menyatakan bahwa kebijakan ini harus menjadi bagian dari kerangka reformasi yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga. 

    “Pembenahan sistem peradilan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat menyeluruh agar semua elemen penegak hukum bergerak dalam satu visi yang sama,” pesan cucu Bung Karno itu.

    Puan menyebut DPR juga memiliki komitmen terhadap reformasi hukum di Indonesia. Untuk itu, ia mendorong agar kebijakan kenaikan gaji hakim ini dibarengi dengan langkah sistemik seperti penguatan dan independensi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi etika dan perilaku hakim.

    “Termasuk keterbukaan publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hakim, audit berkala dan independen terhadap perilaku serta putusan-putusan peradilan,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, peningkatan pendidikan antikorupsi dan etika harus ada sejak tahap rekrutmen calon hakim. 

    “Penghargaan terhadap profesi hakim melalui peningkatan kesejahteraan tentu layak diapresiasi. Namun, keseimbangan antara insentif dan pengawasan tetap penting agar tujuan memperkuat integritas peradilan bisa tercapai,” jelasnya.

    Puan juga mengingatkan pentingnya membangun sistem peradilan yang kuat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

    “Termasuk mutasi hakim agar dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik transaksional,” tegas Puan.

    Di sisi lain, Puan memastikan DPR akan mengawal kebijakan kenaikan gaji hakim dalam lembaga peradilan yang merupakan pilar utama dalam negara hukum.

    “DPR RI akan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan ini dan mendorong reformasi lembaga peradilan yang menyentuh hingga ke akar permasalahan,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280% sebagai langkah yang positif. Ia berpandangan kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum.
     
    “Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Jumat 13 Juni 2025.
     
    “Kenaikan gaji bagi hakim kita harap menjadi motivasi untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. Punishment dan reward penting untuk perbaikan tata kelola promosi,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Adapun Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa Pemerintah akan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Hal itu disampaikan dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA). Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mencari uang demi menaikkan gaji hakim, bahkan ia tidak segan untuk mengurangi postur anggaran dari TNI dan Polri.
     
    Prabowo juga menekankan salah satu syarat menjadi negara berhasil ialah sistem hukum yang adil. Menurutnya, negara yang tidak memiliki sistem hukum baik akan mengalami ketidakstabilan yang harus diantisipasi.
     
    Kenaikan gaji hakim juga sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA).
     
    Langkah Prabowo menaikkan gaji hakim dinilai Puan sejalan dengan semangat memperkuat sistem hukum nasional. Ia memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil.
     
    “Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berpihak pada penguatan kelembagaan hukum. Harapannya, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen,” tutur Puan.
     
    Meski begitu, mantan Menko PMK ini mengingatkan agar kenaikan gaji bagi hakim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Puan berharap kenaikan gaji hakim dapat meminimalisir penyimpangan di institusi peradilan.
     
    “Menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikian integritas para hakim,” sebutnya.
     
    “Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi,” tambah Puan.
     
    Puan pun menyatakan bahwa kebijakan ini harus menjadi bagian dari kerangka reformasi yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga. 
     
    “Pembenahan sistem peradilan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat menyeluruh agar semua elemen penegak hukum bergerak dalam satu visi yang sama,” pesan cucu Bung Karno itu.
     
    Puan menyebut DPR juga memiliki komitmen terhadap reformasi hukum di Indonesia. Untuk itu, ia mendorong agar kebijakan kenaikan gaji hakim ini dibarengi dengan langkah sistemik seperti penguatan dan independensi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi etika dan perilaku hakim.
     
    “Termasuk keterbukaan publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hakim, audit berkala dan independen terhadap perilaku serta putusan-putusan peradilan,” ungkap Puan.
     
    Menurut Puan, peningkatan pendidikan antikorupsi dan etika harus ada sejak tahap rekrutmen calon hakim. 
     
    “Penghargaan terhadap profesi hakim melalui peningkatan kesejahteraan tentu layak diapresiasi. Namun, keseimbangan antara insentif dan pengawasan tetap penting agar tujuan memperkuat integritas peradilan bisa tercapai,” jelasnya.
     
    Puan juga mengingatkan pentingnya membangun sistem peradilan yang kuat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
     
    “Termasuk mutasi hakim agar dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik transaksional,” tegas Puan.
     
    Di sisi lain, Puan memastikan DPR akan mengawal kebijakan kenaikan gaji hakim dalam lembaga peradilan yang merupakan pilar utama dalam negara hukum.
     
    “DPR RI akan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan ini dan mendorong reformasi lembaga peradilan yang menyentuh hingga ke akar permasalahan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Soroti Kasus Pengoplosan Gas Subsidi, Puan: Kejahatan Terhadap Rakyat Kecil!

    Soroti Kasus Pengoplosan Gas Subsidi, Puan: Kejahatan Terhadap Rakyat Kecil!

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait Kembali ditemukannya kasus pengoplosan gas subsidi di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menyebut, tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap rakyat kecil dan pemerintah tidak boleh menutup mata terkait hal ini.

    Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6/2025). 

    “Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.
     

     

    Kronologi Penggerebekan Lokasi Pengoplosan Gas Subsidi di Cileungsi
    Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

    Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.

    Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

    Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. 

    “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.
     
    Pemerintah Tak Bisa Tinggal Diam
    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

    “Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.

    Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 

    “Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.

    “Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.
     
    Respons Cepat Pemerintah
    Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.

    “Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait Kembali ditemukannya kasus pengoplosan gas subsidi di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menyebut, tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap rakyat kecil dan pemerintah tidak boleh menutup mata terkait hal ini.
     
    Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.
     
    “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6/2025). 

    “Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.
     

     

    Kronologi Penggerebekan Lokasi Pengoplosan Gas Subsidi di Cileungsi
    Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 
     
    Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.
     
    Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.
     
    Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. 
     
    “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.
     

    Pemerintah Tak Bisa Tinggal Diam

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.
     
    “Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.
     
    Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 
     
    “Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.
     
    “Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.
     

    Respons Cepat Pemerintah

    Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.
     
    “Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.
     
    “Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Pemerintah Upayakan Bandara Taif jadi Pintu Masuk Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Suci

    Pemerintah Upayakan Bandara Taif jadi Pintu Masuk Jemaah Haji Indonesia ke Tanah Suci

    Bisnis.com, JEDDAH — Selain Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dan Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Bandara Internasional Taif direncanakan menjadi salah satu pintu masuk jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Arab Saudi untuk membicarakan kemungkinan tersebut.

    Diketahui, Taif adalah sebuah kota di sebelah barat Makkah dengan jarak sekitar 70 kilometer. Waktu tempuh Taif-Makkah hampir sama dengan Jeddah-Makkah. Jarak yang relatif dekat itu, membuat Bandara Taif menjadi pilihan strategis untuk memperbanyak slot penerbangan jemaah haji Indonesia.

    “Kemarin sudah saya lakukan [pertemuan] dengan Pak Menteri Perhubungan [Arab Saudi]. Kalau hasil pembicaraan dengan kepala pengelola bandara, positif. Karena Bandara Taif ini jaraknya dengan Makkah sama dengan Bandara Jeddah, bahkan lebih pendek, hanya 70 km,” katanya, ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (10/6/2025).

    Muhadjir melanjutkan, selain faktor jarak, bandara ini juga telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dijadikan pintu masuk jemaah haji Indonesia, antara lain telah memiliki dua landasan pacu untuk pesawat berbadan lebar. Bandara ini juga sudah beroperasi 24 jam dan saat ini sudah digunakan oleh 11 maskapai penerbangan dari berbagai negara.

    Hanya saja, yang masih perlu dipenuhi yakni peningkatan kapasitas terminal bandara untuk menampung jemaah haji yang datang dan pulang dari bandara ini.

    “Mungkin terminal yang harus diperbesar karena terminal internasionalnya itu hanya berkapasitas sekitar 500 orang. Tapi dari pihak pengelola bandara, asal itu ada deal, dia akan memenuhi permintaan-permintaan kami,” katanya.

    Jika rencana ini terealisasi, maka akan memperbanyak slot penerbangan jemaah haji Indonesia sehingga Presiden Prabowo Subianto dapat membuat kebijakan yang lebih strategis untuk menurunkan beban biaya jemaah haji Indonesia.

    “Itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi masa tinggal di sini karena masa tinggal jemaah kita itu sebenarnya menunggu giliran mau terbang untuk pulang dan itu saya rasa semakin pendek semakin baik lah sekarang,” jelasnya.

    Sementara ini, fase pemulangan jemaah haji Indonesia masih akan dilayani di Bandara Madinah dan Jeddah. Pemulangan gelombang pertama akan melalui Bandara Jeddah, dilanjutkan dengan gelombang kedua dari Bandara Madinah.

    Fase pemulangan itu dimulai pada Rabu (11/6/2025) dan akan berakhir tuntas pada 12 Juli 2025.

  • RI-Arab Saudi bahas penggunaan Bandara Taif untuk haji dan umrah

    RI-Arab Saudi bahas penggunaan Bandara Taif untuk haji dan umrah

    Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) bersama Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi membahas penggguaan bandara internasional tersebut agar bisa digunakan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

    “Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Menhub menyampaikan hal itu saat pertemuan antara anggota Amirul Hajj Indonesia 2025 dengan Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).

    Pertemuan itu membahas kemungkinan penggunaan Bandara Taif bagi jamaah haji maupun umrah dari Indonesia. Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendistribusikan arus kedatangan dan memberikan alternatif jalur yang lebih efisien menuju Makkah.

    Diharapkan pula, kata Menhub, penggunaan Bandara Taif akan memberikan kenyamanan lebih kepada para jamaah.

    “Bandara Taif akan menjadi alternatif bandara haji/umrah selain Jeddah dan Madinah untuk mengurangi kepadatan. Apalagi, jarak dari Bandara Taif ke Makkah tidak terlalu jauh, hanya 70 km,” ujar Menhub.

    Menhub menyatakan untuk kali pertama pada musim haji tahun ini, Bandara Taif sudah digunakan jamaah haji khusus asal Indonesia. Sebanyak 44 jamaah haji khusus Indonesia tiba di Bandara Internasional Taif pada Rabu (28/5).

    “Kedatangan di Bandara Taif ini menjadi catatan penting dalam upaya diversifikasi jalur masuk jamaah haji ke Arab Saudi,” tuturnya.

    Adapun anggota Amirul Hajj Indonesia yang turut hadir pada pertemuan tersebut yakni Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah; Wakil Menteri Agama RI Romo KH R Muhammad Syafi’i; Rektor IPB University Arif Satria; Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak memaknai Hari Raya Iduladha 2025 sebagai teladan untuk berkorban pada negara.

    Mulanya, Pratikno bersyukur bahwa salat Id hari ini, Jumat (6/6/2025) di Masjid Istiqlal berlangsung dengan suasana yang sejuk, tenang, dan menyentuh karena kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang memberikan tauladan perlunya pengorbanan.

    Menurutnya, Iduladha bukan sekadar hanya ritual mengkurbankan hewan. Lebih dari itu, momen ini dijadikan sebagai pengingat untuk melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

    “Pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama apalagi pemerintah, kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara,” jelasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Sependapat, AHY juga menilai semangat kurban harus menjadi pedoman dalam hidup, termasuk untuk pengabdian terhadap negara. Dia berpendapat demikian lantaran menurutnya pengorbanan bukan hanya antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama umat manusia.

    “Bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita termasuk dalam pengabdian kita untuk negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Masjid Istiqlal menggelar salat Id tadi pagi yang juga diikuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Selain itu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Muhammad Ali.

  • Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan semangat berbagai kepada sesama dan memperkuat solidaritas, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 2025.

    Puan beranggapan esensi berkurban bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan. Dia berpesan Iduladha terletak pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” ucapnya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong agar momentum kurban dapat menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” tutur Puan.

    Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini berpandangan nilai-nilai Iduladha ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritasnya. 

    Sebab itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Puan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengenakan busana muslim berwarna putih dan kerudung senada, dia tiba di masjid sekitar pukul 06:20 WIB. 

    Sebelum salat dimulai, dia sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis sejumlah tokoh lainnya yang terlihat salat Id di Masjid Istiqlal ada Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.

  • Ketua DPR: Iduladha momentum perkuat empati sosial dan persaudaraan

    Ketua DPR: Iduladha momentum perkuat empati sosial dan persaudaraan

    Pengorbanan sejati adalah ketika kita menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa esensi Iduladha dan kurban bukan hanya pada penyembelihan hewan, melainkan juga pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha bukan hanya soal ritual ibadah kurban. Lebih dari itu, ini adalah refleksi tentang bagaimana kita harus berani berkorban demi kepentingan yang lebih besar, berbagi kepada sesama, menumbuhkan keikhlasan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, Puan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Iduladha sebagai momen reflektif untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” tutur Puan.

    “Iduladha juga memberikan teladan tentang semangat gotong royong dan memperkuat empati sosial antar sesama,” sambungnya.

    Dalam konteks penguatan ekonomi umat, Puan mendorong momentum kurban menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    Menurut dia, hal ini menjadi salah satu bentuk gotong royong sosial yang merupakan ciri atau kekhasan bangsa Indonesia.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” ungkap Puan.

    Menurut Mantan Menko PMK itu, semangat Iduladha juga bisa menjadi energi kolektif bagi seluruh penyelenggara negara untuk selalu memperjuangkan kebutuhan rakyat, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kesulitan dan keterbatasan.

    “Pengorbanan sejati adalah ketika kita menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah hakikat kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” tuturnya.

    Puan melanjutkan, “Nilai-nilai Iduladha menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada solidaritasnya. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Yang kuat bantu yang lemah, yang mampu berbagi dengan yang masih kurang. Itulah inti dari gotong royong.”

    Lebih lanjut Puan menuturkan bahwa DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat berkomitmen terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” tuturnya.

    Pagi ini Puan melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Puan Mengenakan busana muslimah berwarna putih dan kerudung senada.

    Puan tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, sekitar pukul 06.20 WIB. Sebelum salat Id dimulai, Puan sempat menunggu di ruang tunggu bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

    Saat salat Id hendak dimulai, Puan lantas menuju lokasi salat bersama-sama dengan Prabowo. Keluar dari lift, Puan lalu menuju ke saf perempuan, sementara Prabowo ke saf laki-laki.

    Puan tampak khusyuk menjalankan salat Id. Selain Prabowo, tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut menunaikan salat Iduladha di Masjid Istiqlal bersama ribuan orang.

    Dalam suasana penuh kekhidmatan, Puan menyampaikan selamat Iduladha 1446 Hijriah kepada umat muslim di Indonesia.

    Pada kesempatan itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Iduladha sebagai momentum memperkuat semangat berbagi, gotong royong, dan kepedulian sosial.

    “Selamat Iduladha 1446 Hijriah. Semoga Allah Swt. menerima ibadah kita dan memberkahi bangsa Indonesia dengan persatuan, kemakmuran, dan kedamaian,” kata Puan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PMK wakili Presiden dan Wapres serahkan sapi kurban ke Istiqlal

    Menko PMK wakili Presiden dan Wapres serahkan sapi kurban ke Istiqlal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan masing-masing satu ekor sapi kurban kepada Plh. Imam Besar Masjid Istiqlal Mulawarman Hannase di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.

    Prosesi penyerahan dua ekor sapi kurban itu, yang masing-masing bernama Brawijaya (hewan kurban Presiden) dan Jack (hewan kurban Wapres) berlangsung di pelataran belakang dekat pintu VVIP Masjid Istiqlal, selepas rangkaian salat Id dan khotbah.

    “Saya mendapatkan tugas dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wapres untuk menyerahkan hewan kurban kepada Masjid Istiqlal. Barusan kami serahkan. Jadi, hewan kurban dari Pak Presiden itu bobotnya 1,25 ton dan Pak Wapres itu seberat 1,1 ton,” kata Pratikno menjawab pertanyaan wartawan selepas prosesi penyerahan hewan kurban.

    Dalam prosesi itu, ada juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga ikut menyaksikan penyerahan hewan kurban bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Plh. Imam Besar Masjid Istiqlal Mulawarman Hannase menyebut dua ekor sapi kurban dari Presiden dan Wapres beserta hewan kurban lainnya akan disembelih pada hari Sabtu (7/6). Totalnya ada 50 ekor sapi dan 79 ekor kambing.

    “Insyaallah itu semua akan disembelih besok,” kata Mulawarman.

    Dikatakan pula bahwa daging kurban yang disembelih nantinya disalurkan melalui yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal.

    Mulawarman berharap cara itu tidak memunculkan kerumunan massa di Masjid Istiqlal.

    Masjid Istiqlal juga akan mengundang 2.000 anak yatim untuk makan bersama yang salah satu menunya dari daging sapi hasil kurban Presiden.

    “Asal anak yatimnya dari Jabodetabek, yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan,” kata Plh. Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

    Untuk peringatan Iduladha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo menyerahkan 985 ekor sapi yang telah disalurkan ke masjid-masjid di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Sebanyak 985 ekor sapi kurban yang dibeli Presiden Prabowo memiliki bobot sekitar 800 kilogram hingga 1,3 ton. Beberapa jenis sapi yang disalurkan untuk kurban, di antaranya simmental, limousine, peranakan ongole, brahman, angus, dan sapi bali.

    Sebelum disalurkan, seluruh sapi kurban telah lolos pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.