Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Golkar Ali Mochtar Ngabalin angkat suara. Menanggapi sindiran Said Didu soal sejumlah menteri yang bertemu Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Ngabalin, Said Didu berotak sungsang. Karena eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak bisa berpikir positif.

    Bahkan, ia menyebut kepala Said Didu seperti septik tank.

    “Dasar manusia otak sungsang, tidak pernah berpikir positif, septik tank hampir penuh di kepalanya,” kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Ngabalin berterima kasih dengan Dian Sandi Utama. Karena kader PSI itu meminta Didu beristigfar.

    “Terima kasih dinda @DianSandiU,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, Didu menyoroti kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy ke kediaman Jokowi.

    Apalagi, menurut Said Didu pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri selalu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri.

    “Setiap Presiden @Prabowo ke Luar Negeri selalu ada rapat Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo di Solo,” tulisnya dikutip Senin (23/6/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy menemui Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo.

    Dalam kesempatan itu, Muhadjir menyebut bahwa kedatangannya untuk bersilaturahmi di momen Jokowi ulang tahun ke-64.

  • Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 

    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.

    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 

    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.

    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.

    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.

    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.

    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.

    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 

    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 

    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.

    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.

    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.

    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 
     
    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
     
    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 
     
    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.
     
    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.
     
    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.
     
    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.
     
    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
     
    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.
     
    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 
     
    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 
     
    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.
     
    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.
     
    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.
     
    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
     
    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.
     
    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani.

    Acara tersebut digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama ibunya sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pertemuannya itu, Puan menyebut Ibu Meri, sapaan akrab Meriyati Roeslani, sosok sederhana dan bersahaja. Sosoknya tersebut dapat dijadikan teladan untuk semua pihak, terutama para istri pejabat.

    “Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (23/6/2025).

    Eks Menko PMK ini meneruskan, Ibu Meri juga setia mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi. Nilai hidup inilah, yang menurut Puan, akan terus relevan hingga generasi saat ini.

    “Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam kunjungannya itu Puan turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Asal tahu saja, Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja dan berjiwa patriot. Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.

  • Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi alias Mendikbudristek, Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (kejagung) pada Senin (23/6/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Nadiem dan rombongan pengacaranya tiba sekitar 09.10 WIB. Founder Go-Jek itu nampak mengenakan batik berwarna krem dan membawa tas jinjing hitam.

    Hanya saja, Nadiem tak mengucapkan apapun saat ditemui awak media. Dia hanya melempar senyum dan langsung masuk ke Gedung Bundar Kejagung.

    Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengungkapkan Nadiem bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Mendikbudristek yang dinilai mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan Chromebook.

    “Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini [pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022],” tutur Harli di Kejagung, Jumat (20/6/2025).

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal ketika digunakan saat ada jaringan internet.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

    Dalam hal ini, Nadiem sempat mengemukakan bahwa alasannya tetap melakukan pengadaan barang itu lantaran dilakukan untuk wilayah yang sudah tersedia internet. 

    Selain itu, laptop Chromebook juga dinilai memiliki keunggulan Keamanan dibandingkan dengan laptop lainnya, seperti lebih murah 10%-30%.

  • 4 Wajah Jokowi Jadi Sorotan, Ajudan: Tidak Ada Masalah Serius Regional

    4 Wajah Jokowi Jadi Sorotan, Ajudan: Tidak Ada Masalah Serius Regional

    Wajah Jokowi Jadi Sorotan, Ajudan: Tidak Ada Masalah Serius
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Kondisi kesehatan mantan Presiden
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) kembali menjadi perhatian publik usai muncul kabar bahwa beliau mengalami peradangan kulit akibat alergi.
    Hal ini diungkapkan oleh ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menyatakan bahwa kondisi Presiden ke-7 RI tersebut kini berangsur membaik.
    “Sedang proses pemulihan. Secara visual kita bisa lihat Bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, tidak ada masalah. Secara medis disampaikan alergi beliau menyebabkan peradangan. Tapi saat ini pemulihannya mulai membaik,” ujar Syarif saat ditemui di Solo, Minggu (22/6/2025).
    Dari penampilannya di berbagai kesempatan,
    wajah Jokowi
    tampak mengalami perubahan, terutama di area kulit yang terlihat meradang.
    Saat ditanya soal kemungkinan penyakit autoimun, Syarif mengaku tidak mengetahui secara pasti.
    “Iya, peradangan terutama di wajah. Itu mungkin dokter yang bisa menjelaskan (mengenai autoimun),” imbuhnya.
    Momen ini bertepatan dengan ulang tahun ke-64 Jokowi, yang dirayakan di kediaman pribadinya di Solo bersama keluarga.
    Menurut Syarif, suasana perayaan berlangsung sederhana dan hangat.
    “Kemarin kebetulan adik-adik Bapak, adik-adik Ibu datang ke kediaman Pak Joko Widodo. Kalau teman-teman lihat ada tumpengan, nasi dan sebagainya dari warga yang menyiapkan. Itu spontan dari warga,” katanya.
    Selain keluarga, beberapa tokoh nasional juga hadir untuk memberikan ucapan ulang tahun. Di antaranya Menko PMK Pratikno dan mantan Menko PMK Muhadjir Effendy, yang datang secara terpisah ke rumah Jokowi.
    “Tadi kebetulan Pak Pratikno dan Pak Muhadjir datang ke kediaman Bapak. Untuk obrolan di dalam kurang tahu juga. Tapi yang pasti momen hari ulang tahun mengucapkan selamat hari ulang tahun,” tambah Syarif.
    Sebelumnya, kondisi kesehatan Jokowi sempat ramai diperbincangkan warganet setelah beberapa foto dan video menunjukkan adanya perubahan pada kulit wajahnya. Ajudan memastikan bahwa Jokowi kini sedang dalam proses pemulihan medis dan tidak mengalami kondisi serius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno: Rapat Tingkat Menteri Segera Digelar Bahas Sekolah Gratis

    Pratikno: Rapat Tingkat Menteri Segera Digelar Bahas Sekolah Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan akan segera digelar rapat tingkat menteri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menggratiskan pendidikan dasar dari SD hingga SMP, termasuk madrasah dan sekolah swasta.

    “Kita dalam waktu cepat akan segera koordinasi untuk rapat tingkat menteri,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Pratikno menjelaskan, tim teknis di tiap kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sudah mulai menyusun langkah-langkah strategis.

    Menurutnya, Kemendikdasmen bahkan telah bergerak lebih dahulu mempersiapkan berbagai skema pembiayaan dan teknis implementasi. “Kemendikdasmen sudah melangkah jauh, saya akan cek progresnya, tetapi tim teknis sudah mulai menyiapkan tindak lanjutnya,” imbuhnya.

    Putusan MK tersebut merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    Artinya, pemerintah pusat dan daerah kini diwajibkan menyediakan pendidikan dasar gratis, tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga mencakup sekolah swasta dan madrasah yang sederajat.

    Rapat koordinasi antarkementerian ini akan menjadi langkah krusial dalam menyusun kebijakan turunan, anggaran, serta sistem pengawasan agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menerapkan prinsip tanpa pungutan biaya sebagaimana mandat MK.

  • Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menggodok perubahan aturan soal rumah subsidi, termasuk rencana pemangkasan batas minimal luas bangunan dari semula 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan isu ini bukan dalam koordinasi kementeriannya.

    “Mohon maaf ya, bukan dalam koordinasi kami, jadi kami tidak paham mengenai isu itu,” ujar Pratikno kepada wartawan di gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Pratikno menekankan, polemik mengenai perubahan standar rumah subsidi berada di luar kewenangannya. Ia menyebut bahwa program rumah subsidi merupakan ranah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Kementerian PKP saat ini sedang menindaklanjuti rencana penyesuaian batas minimal ukuran rumah subsidi, baik dari sisi luas tanah maupun luas bangunan. Langkah ini diklaim bertujuan membuka peluang penyediaan lebih banyak tempat tinggal, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

    Rencana perubahan tersebut tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dalam draf tersebut, batas minimal luas tanah rumah subsidi disesuaikan dari 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Sementara itu, luas bangunan dikurangi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Adapun batas maksimal luas tanah tetap 200 meter persegi dan bangunan maksimal 36 meter persegi.
     

  • Kunjungi Markas Besar Meta dan Google di California AS, Puan Maharani Apresiasi Dukungan Buat RI Perangi Judol

    Kunjungi Markas Besar Meta dan Google di California AS, Puan Maharani Apresiasi Dukungan Buat RI Perangi Judol

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Meta di Menlo Park, kawasan Silicon Valley, California, Amerika Serikat (AS). Meta adalah perusahaan teknologi global yang menaungi platform media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

    Di Markas Besar Meta, Puan disambut Vice President of Product Policy & Strategy Meta, Andy O’Connell, Jumat (13/6/2025) waktu setempat. Puan juga didampingi WNI yang bekerja di sana, termasuk Head of Public Policy, Indonesia & Timor Leste, Berni Moestafa.

    Dengan Andy O’Connell dan Berni, Puan membahas sejumlah isu penting, mulai dari literasi digital, penguatan demokrasi di media sosial, serta teknologi pemantauan dan pemblokiran konten berisiko.

    Puan kemudian diajak berkeliling dan melihat fasilitas yang ada di Meta, seperti teknologi-teknologi terkini yang ada dan sedang dikembangkan, hingga kemampuan blocking Meta, di mana disampaikan untuk Indonesia yang paling terbanyak diblokir adalah aktivitas terkait judi online (judol).

    Puan pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Meta yang telah aktif mendukung upaya Indonesia dalam memerangi praktik perjudian online di ruang digital.

    “Sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbesar ke-4 di dunia, Indonesia perlu mendorong kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan kanal digital secara positif dan bertanggung jawab,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima VOI.

    Dalam kunjungan ke kantor Meta, Puan Maharani amat antusias danbertanya epada petugas di kantor Meta, Califormia. (IST)

    Puan mengatakan, langkah konkret Meta yang telah memblokir ribuan konten dan akun terkait perjudian online membantu melindungi masyarakat Indonesia dari judol. Indonesia diketahui tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah konten judol terbanyak yang diblokir di platform Meta.

    “Langkah Meta ini sangat membantu upaya Indonesia memerangi praktik judi online. Terima kasih atas kerja sama ini. Ke depan harus semakin diperkuat ruang digital kita agar semakin sehat dan aman bagi masyarakat,” tutur Puan.

    Mantan Menko PMK itu menegaskan judol adalah praktik ilegal yang harus diatasi bersama. Tak hanya melanggar hukum, kata Puan, judol berdampak buruk terhadap sisi sosial masyarakat.

    “Judol berdampak sosial yang seriusmulai dari kerugian finansial keluarga, potensi kriminalitas, hingga rusaknya generasi muda. Indonesia sendiri juga terus melakukan berbagai langkah dalam upaya memerangi judol,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    “Karena itu, kolaborasi dengan platform digital sangat penting untuk memastikan konten-konten semacam ini tidak punya ruang tumbuh di dunia maya,” imbuh Puan.

    Saat berkeliling di kantor Meta, Puan juga melihat teknologi terkini mereka, termasuk di antaranya sistem kecerdasan buatan (AI), fitur keamanan digital, serta kemampuan deteksi otomatis terhadap konten bermasalah.

    Di Markas Meta, Puan pun bertemu dengan sejumlah warga negara Indonesia yang kini bekerja di sana. Salah satunya adalah Sara Angelita yang berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sara bekerja di tim AI untuk WhatsApp.

    Sara mengaku bangga memiliki kesempatan langsung bertemu dengan Puan. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Whatsapp terbesar di dunia.

    “Sangat senang hari ini Ibu Puan mengunjungi Meta dan saya bertemu langsung dengan Ibu Puan karena di Meta, Indonesia adalah salah satu pengguna terbesar di dunia, apalagi Whatsapp. Jadi saya sangat bangga bisa bekerja di Whatsapp,” ungkap Sara.

    Sara menyatakan merasa senang menjadi WNI yang memiliki kesempatan bekerja di Meta.

    “Saya sangat senang bekerja di Meta karena rasanya di Meta banyak yang bisa dipelajari dan banyak orang pintar di sini. Jadi semuanya sangat encourage supaya kita belajar di sini culture-nya supaya semua orang belajar bersama teamwork, saya sangat suka culture itu,” ucap Sara.

    Selain ke Markas Meta, Puan juga mengunjungi kantor pusat Google di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Googleplex. Kantor pusat Google terletak di Mountain View, California.

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Puan Maharani soal Kenaikan Gaji Hakim: Motivasi untuk Reformasi Sistem Kehakiman – Page 3

    Puan Maharani soal Kenaikan Gaji Hakim: Motivasi untuk Reformasi Sistem Kehakiman – Page 3

    Meski begitu, mantan Menko PMK ini mengingatkan agar kenaikan gaji bagi hakim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

    Puan berharap kenaikan gaji hakim dapat meminimalisir penyimpangan di institusi peradilan.

    “Menambah gaji hakim penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikan integritas para hakim,” sebutnya.

    “Integritas bukan komoditas yang bisa dibeli negara. Ia dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi,” tambah Puan.

    Dia menegaskan, kebijakan ini harus menjadi bagian dari kerangka reformasi yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga.

    “Pembenahan sistem peradilan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat menyeluruh agar semua elemen penegak hukum bergerak dalam satu visi yang sama,” pesan cucu Bung Karno itu.