Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah

    Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah

    Menko PMK menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Jakarta, Kamis (3/7/2025). Foto: Kemenko PMK

    Menko PMK minta semua dukung CKG di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Program Hasil Terbaik Cepat untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Anak Sekolah di tahun ajaran baru, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

     Pratikno juga menjelaskan bahwa kesuksesan program cek Kesehatan gratis untuk siswa membutuhkan dukungan semua pihak dan lintas kementerian terkait baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri maupun Menteri Komunikasi dan Digital.

    “Karena kaitannya dengan membutuhkan dukungan internet dan lain-lain, oleh karena itu dukungan dari Komdigi. Semua telah mempersiapkan dukungannya, karena RTM (Rapat Tingkat Menteri) ini sudah didahului oleh rapat-rapat sebelumnya,” tambahnya.

    Menurut Pratikno, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di sekolah-sekolah akan diawali di Sekolah Rakyat pada bulan Juli tahun ini dan dilanjutkan bulan Agustus mendatang untuk sekolah dibawah  naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Sekolah dibawah naungan Kementerian Agama.

    Penulis: Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 

    “Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025). 

    Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi. 

    “Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag. 

    Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

    “Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” katanya. 

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi,” jelasnya. 

  • Perlukah Pansus Putusan MK Soal Pemisahan Penyelenggaran Pemilu?

    Perlukah Pansus Putusan MK Soal Pemisahan Penyelenggaran Pemilu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR masih mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan penyelenggaran Pemilu daerah dan nasional.

    Dalam perkembangannya, dalam menindaklanjuti putusan tersebut pihak pemerintah tengah mempersiapkan tim khusus untuk mengkaji dampak dan langkah yang diambil ke depannya.

    Sementara itu, DPR masih belum menentukan langkah dalam pembentukan panitia khusus (pansus) guna membahas kelanjutan putusan MK tersebut.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana membentuk panita khusus (pansus) untuk merevisi UU Pemilu.

    “Belum diambil keputusan [pembentukan pansus] karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan melanjutkan, pada Senin (30/6/2025) ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR, Mendagri, Mensesneg, hingga Perludem untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan MK. Dalam pertemuan ini, katanya, DPR baru mendengarkan masukan saja.

    “Dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk mencari langkah yang terbaik, tentu saja untuk partai politik,” katanya.

    Meski demikian, eks Menko PMK ini tak memungkiri adanya efek putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    “Tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut,” pungkasnya.

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah membentuk tim khusus yang terdiri atas Kemensesneg, Kemendagri, dan Kementerian Hukum yang menangani masalah kepemiluan.

    Dia mengatakan tim tersebut dibentuk tidak hanya untuk mengkaji implikasi terhadap putusan MK yang tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan.

    “Secara teknis banyak sekali yang harus dianalisa, beri kamu waktu meminta petunjuk presiden, tapi yang pasti secara kelembagaan kita menghormati keputusan MK,” ujarnya dalam Youtube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Kamis (3/7/2025).

    Dia menambahkan, putusan MK tersebut turut berdampak terhadap kinerja pemerintah yang saat ini tengah fokus menangani masalah lain pascatransisi pemerintahan pada 8 bulan lalu.

    Kendati demikian, persoalan tersebut menjadi penting mengingat sebagai negara demokrasi pemilu menjadi satu-satunya sistem yang digunakan.

    “Kami menghormati tentu pemerintah tidak hanya tinggal diam,” jelasnya.

  • Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa pihak Google terkait dengan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan atau Chromebook periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pihak Google yang diperiksa itu adalah Ganis Samoedra M selaku Strategic Partner Manager Chrome OS.

    “Ganis Samoedra M [pihak Google] pagi tadi [hadir],” ujar Harli saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

    Perlu diketahui, Chromebook sendiri merupakan laptop yang dikembangkan oleh Google. Chromebook sendiri memiliki sistem operasi Chrome OS yang menjadi inti dari perangkat tersebut.

    Di samping itu, pada perkara ini penyidik Jampidsus Kejagung RI mempersoalkan pengadaan Chromebook. Pasalnya, laptop tersebut dinilai kurang efektif dengan keadaan jaringan Indonesia yang kurang merata.

    “Khususnya dalam konteks pengadaan. Karena kalau kita lihat pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” tutur Harli.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga disebut masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem Makarim masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

  • DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPR) masih mendengarkan masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana membentuk panita khusus (pansus) untuk merevisi UU Pemilu.

    “Belum diambil keputusan [pembentukan pansus] karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan melanjutkan, pada Senin kemarin ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR, Mendagri, Mensesneg, hingga Perludem untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan MK. Dalam pertemuan ini, katanya, DPR baru mendengarkan masukan saja.

    “Dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk mencari langkah yang terbaik, tentu saja untuk partai politik,” katanya.

    Meski demikian, eks Menko PMK ini tak memungkiri adanya efek putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    “Tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Pesan Puan untuk HUT ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Semakin Dekat dengan Rakyat

    Pesan Puan untuk HUT ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Semakin Dekat dengan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran HUT ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap tema Hari Bhayangkara tahun 2025 yakni ‘Pelayanan Polri untuk Masyarakat’ dapat dimaknai secara mendalam sebagai arah kebijakan, bukan hanya sebagai slogan.

    “Kekuatan sejati Polri tidak terletak pada kewenangan atau senjata, tetapi pada kepercayaan rakyat. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama dalam pelayanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Lebih lanjut, dia berpandangan Polri saat ini tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjadi institusi yang benar-benar hadir melindungi warga, berpihak pada yang lemah, dan bertindak adil dalam segala situasi.

    Sebab itu, eks Menko PMK ini menekankan Polri perlu melakukan pendekatan-pendekatan partisipatif, dialogis, dan perventif untuk mendekatkan diri dengan rakyat.

    “Ketika seorang petani, nelayan, buruh harian, atau ibu rumah tangga merasa nyaman mengadu ke kantor polisi tanpa rasa takut, saat itulah Polri telah benar-benar menjadi pelindung rakyat,” beber Puan.

    Cucu Proklamator RI ini mendorong agar Polri bisa bekerja secara profesional. Pasalnya, dia menilai keberhasilan pelayanan Polri bergantung pada kehadiran dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

    Oleh karena itu juga Puan mendorong agar institusi Polri terus membuka ruang pembaruan dan koreksi internal. 

    “Reformasi Polri harus berjalan menyeluruh hingga menyentuh aspek sistem pengawasan, transparansi, peningkatan profesionalisme, hingga perbaikan kesejahteraan personel,” ucapnya.

    Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa DPR melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi akan terus mendorong peningkatan kinerja di tubuh Polri. 

    Harapannya agar Polri semakin berintegritas dan berpihak kepada rakyat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

    “Selamat Hari Bhayangkara ke-79 bagi seluruh polisi di Indonesia. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kekuatan Polri tidak terletak pada senjata atau kewenangannya, tetapi pada kepercayaan rakyat yang dilayani dengan ketulusan yang berkeadilan,” tutupnya.

  • Dokter RSCM Ungkap Alasan Masih Banyak WNI Berobat ke LN, Singgung Teknologi Robotik

    Dokter RSCM Ungkap Alasan Masih Banyak WNI Berobat ke LN, Singgung Teknologi Robotik

    Jakarta –

    Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

    Setidaknya, ada sekitar satu juta orang terbang ke luar negeri untuk mendapatkan penanganan medis. Imbasnya, Indonesia mengalami ‘kebocoran’ devisa hingga Rp 200 T per tahun.

    Lantas, mengapa masih banyak pasien yang memilih untuk berobat ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, alih-alih di ‘rumah’ sendiri?

    Spesialis urologi dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof dr Agus Rizal A.H. Hamid, SpU(K), FICRS, PhD mengatakan salah satu alasannya karena adanya perbedaan kelengkapan alat.

    “Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada layanan robotik di Indonesia, itu pasien memilih untuk (berobat) ke luar negeri,” kata Prof Rizal kepada detikcom saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    dr Rizal merupakan salah satu dokter Indonesia yang memiliki banyak sertifikasi pengoperasian robotic surgery. Sejak 2013 silam, dirinya sudah melakukan pelatihan tindakan operasi menggunakan robot di beberapa negara seperti Jerman, India, Singapura, hingga Korea Selatan.

    Namun, sayangnya operasi dengan bantuan robot ini masih belum optimal dilakukan di Indonesia.

    “Memang saat ini masih RS swasta yang memiliki robot, yang sudah ter-install ada tiga RS swasta dan pada perkembangannya saya dengar sudah mulai membeli (robot) tapi belum ter-install,” katanya.

    “Dan tentunya pihak RS pemerintah ini sangat menunggu dari bantuan pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah untuk membantu adanya pelaksanaan dalam robotic surgery,” lanjutnya.

    NEXT: Menguntungkan dokter maupun pasien

    Menurut dr Rizal, operasi dengan bantuan robot dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik si dokter itu sendiri maupun pasien.

    “Menurut saya, saya yakin banyak masyarakat kita yang jika terpaksa operasi, mereka ingin dikerjakan di ‘rumah’-nya, di negaranya,” kata Prof Rizal.

    “Dan saya rasa ini terjadi di seluruh negara ya. Jika layanan itu tidak ada di negaranya sendiri, pasti dia (pasien) akan mencari alternatif ke negara sekitarnya,” tutupnya.

  • Kejagung Bakal Periksa Pihak Google di Kasus Chromebook, Ini Alasannya

    Kejagung Bakal Periksa Pihak Google di Kasus Chromebook, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa pihak Google dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Google itu lantaran ada kaitannya dengan pengadaan Chromebook.

    “Khususnya dalam konteks pengadaan. Karena kalau kita lihat pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” ujar Harli di Kejagung, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Dia menambahkan, pemeriksaan itu dilakukan agar fakta-fakta hukum perkara Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim itu bisa terungkap secara terang benderang.

    Di samping itu, Harli mengungkap bahwa pihak Google sejatinya telah dilakukan pemanggilan. Namun, pihak Google belum bisa menghadiri panggilan penyidik. Oleh karena itu, Harli menuturkan bahwa pihak Google itu kemungkinan bakal diperiksa pekan depan.

    “Namun kapan dan bagaimana saya kira nanti perlu kita konfirmasi kepada penyidik untuk memastikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal ketika digunakan saat ada jaringan internet.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga disebut masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

  • John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    John Sitorus Soroti Alergi Kulit Jokowi karena Sabun di Vatikan: Hanya Beliau yang Terkena?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakta-fakta menarik terkait penyakit yang dialami mantan Presiden Jokowi banyak yang jadi perbincangan.

    Jokowi diklaim hanya mengalami alergi kulit dan tidak menderita penyakit serius lainnya.

    Yang paling disorot terkait pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy.

    Muhadjir mengungkapkan, alergi kulit yang dialami Jokowi diduga dari bahan tertentu yang terkandung dalam sabun saat kunjungannya di luar negeri.

    “Beliau mengalami alergi kulit, kemungkinan alergi terhadap bahan tertentu dari sabun mandi ketika beliau berkunjung keluar negeri. Kulit beliau memang sensitif,”

    Biasanya kalau berkunjung ke luar negeri oleh Bu Iriana beliau dibekali sabun dari Indonesia. Waktu itu kelupaan,” ucap Muhadjir.

    Terkait hal ini, pegiat media sosial, John Sitorus memberikan sorotan tajam.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia masih bertanya-tanya terkait penyebab penyakit kulit Jokowi ini.

    “Gara2 sabun Vatikan?

    Kok dari puluhan ribu orang yang ke Vatikan saat pemakaman Paus Fransiskus, hanya Jokowi yang berubah kulit + wajahnya?,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    John Sitorus pun bertanya-tanya jika memang penyebabnya adalah sabun di Vatikan, mengapa hanya dirinya yang terkena penyakit ini.

    “Mengapa tokoh2 dari negara lain tidak mengalami hal yang sama? Kenapa mengkambinghitamkan Vatikan soal penyakit Jokowi?,” ujarnya.

    Ia pun memberikan saran ke Jokowi untuk mengintropeksi dirinya. Karena bisa saja penyakit yang dialaminya adalah teguran.

    “Kenapa ga introspeksi diri, barangkali ini TEGURAN dari Yang Maha Kuasa?,” pungkasnya.

  • Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Klarifikasi Sekda Jabar Usai Disindir Erwan Setiawan karena Tak Hadir di Rapat Paripurna

    Liputan6.com, Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memberikan klarifikasi terkait dirinya yang absen dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan sempat menyinggung Herman selaku sekda yang tak hadir dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Terkait itu, Herman mengaku tidak dapat menghadiri rapat lantaran mendapat tugas untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke lokasi bencana pergeseran tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

    Dalam kunjungan itu, Herman mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga turut hadir untuk meninjau langsung lokasi bencana.

    “Pak Menko masihan simpati, bantosan tur ngadorong akselerasi penanganan bencana utamina pascabencana nyaeta ka lokasi. Sateuacanan pak gubernur oge tos on the spot langsung ka lapangan kangge mempercepat evakuasi sareng memetakan rencana relokasi (Pak Menko memberikan simpati, bantuan untuk mendorong akselerasi penanganan bencana terutama pascabencana yakni ke lokasi. Sebelumnya, pak gubernur juga sudah on the spot langsung ke lapangan untuk mempercepat evakuasi dan memetakan rencana relokasi),” kata Herman dalam unggahan di media sosialnya, dikutip pada Sabtu 21 Juni 2025.

    Setelah mendampingi Menko PMK, Herman mengaku langsung melakukan konsolidasi bersama Sekda Kabupaten Purwakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan tindak lanjut relokasi.

    “Rencana tindak lanjut relokasi tur mastikeun dukungan logistik, layanan kesehatan, tur nu sanesna kangge para pengungsi (Rencana tindak lanjut relokasi untuk memastikan dukungan logistik, layanan kesehatan, dan lainnya untuk para pengungsi),” tandasnya.

    Maka dari itu, atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Herman mengucapkan permohonan maaf. 

    “Ku kituna simkuring ngadugikeun hapunten, tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta (Dengan itu, saya mengucapkan permintaan maaf, tadi tidak bisa mengikuti rapat paripurna DPRD karena waktunya bersamaan dengan kegiatan di Purwakarta),” ucapnya.

    Adapun terkait kinerjanya, Herman meminta masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana rekam jejaknya selama menjabat sebagai sekda di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

    “Simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi sekda, dibantos ku wargi-wargi ASN (Saya totalitas untuk membangun Jawa Barat sebagaimana tugas dan fungsi sekda, dibantu oleh para ASN),” pungkasnya.

     

    Simulasi Demo Rusuh usai Pilkada 2024 di Pemalang