Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menag Bicara MBG hingga Sekolah Rakyat

    Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menag Bicara MBG hingga Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Istana Kepresidenan menggelar doa kebangsaan dalam rangkaian HUT RI ke-80. Pada acara tersebut, Menag Nasaruddi Umar menilai cara mengisi kemerdekaan saat ini dengan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat.

    Doa kebangsaan lintas agama ini digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Turut hadir yakni Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wamensesneg Juri Ardiantoro, dan Wamen Kependudukan Isyana Bagoes Oka, Ketum MUI Anwar Iskandar, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, serta perwakilan pimpinan lembaga lintas agama.

    “Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu,” kata Nasaruddin dalam sambutan seperti dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden.

    Menag bersyukur kemerdekaan Indonesia saat ini dapat diwujudkan dengan program-program yang unggulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Alhamdulillah kita sangat sering mendengarkan pernyataan-pernyataan Bapak Presiden Prabowo di berbagai macam kesempatan berulang-ulang,” ujarnya.

    Program untuk mewujudkan kemerdekaan itu yakni program MBG untuk anak-anak, ibu hamil dan melahirkan. Program ini dinilai jangka panjang untuk diraih.

    “Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan memberikan gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan sedang hamil, atau baru melahirkan,” sambungnya.

    Lantas bagaimana kebebasan dan kemerdekaan tanpa pendidikan? Menag menjelaskan hal ini diwujudkan dengan program Sekolah Rakyat yang diprogramkan Prabowo.

    Selain itu, ada pula program Pendidikan Garuda yang ditujukan untuk pemuda dan pemudi dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan di daerah terpencil. Serta program lainnya yang diunggulkan Prabowo untuk mewujudkan kemerdekaan.

    “Bapak Presiden juga mencanangkan apa yang disebut Pendidikan Garuda,” imbuh Menang.

    (rfs/isa)

  • Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    JAKARTA – Karya wisata anak sekolah kerap dipandang punya sisi positif dan negatif. Positifnya karya wisata bisa membuat anak sekolah punya sarana tambahan belajar di luar kelas. Negatifnya karya wisata dianggap hanya kegiatan main –wisata saja.

    Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian jadi yang paling terdepan mengamati fenomena karya wisata. Bupati Purwakarta era 2008-2018 itu lalu melarang karya wisata di sekolah – dari SD, SMP, hingga SMA. Dedi yakin benar kegiatan karya wisata punya banyak mudarat, ketimbang manfaat.

    Tiada sekolah yang menganggap remeh urusan karya wisata. Kegiatan belajar di luar kelas itu dipandang sebagai ajian penting di dunia pendidikan. Kondisi itu membuat beberapa sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Sekalipun ada pula sekolah yang tegas jadikan karya wisata bersifat pilihan.

    Kondisi itu membawa masalah baru. Manfaat karya wisata dipandang tak signifikan. Karya wisata ke luar kota dianggap hanya memberatkan orang tua siswa. Dedi Mulyani pun mengamininya. Bupati Purwakarta itu menganggap bahwa terlalu jauh menganggap karya wisata punya manfaat besar.

    Narasi itu justru dipandangnya hanya malas berpikir saja. Ia menegaskan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dedi menjalankan banyak ide untuk meningkat semangat belajar dan kesetaraan siswa di Purwakarta.

    Ia mencoba menegakkan kedisiplinan di antara siswa. Ia mulanya mengeluarkan kebijakan tak boleh bawa motor ke sekolah bagi anak sekolah – kecuali yang sudah 17 tahun dan punya SIM. Dedi juga melarang guru di sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat akademis.

    Dedi menginginkan PR itu bernuansa kreatif. Suatu hal yang bisa memengaruhi daya kreativitas anak. Puncaknya, Dedi pun mulai melarang karya wisata untuk anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) di seantero Purwakarta.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.

    Pelaku pariwisata yang merasa terdampak kebijakan larangan study tour Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. (Istimewa)

    Aturan itu berlaku 5 September 2016. Semuanya bermuara karena karya wisata dianggap banyak mudarat, ketimbang manfaat. Barang siapa kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi pencopotan. 

    “Judulnya saja karya wisata atau study tour tapi kan itu intinya hanya main. Terus yang tidak ikut disuruh bikin makalah yang susah-susah biar kesannya mending ikut dibanding mengerjakan itu. Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak ada keharusan,” ujar Dedi sebagaimana dikutip laman detik.com, 5 September 2016.

    Jadi Polemik

    Pelarangan karya wisata bukan tiba-tiba dilakukan. Dedi lebih dulu lakukan sosialisasi terhadap para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK seluruh Puwakarta. Dedi memang melarang karya wisata ke luar daerah. Namun, Dedi tetap memberikan kelonggaran jika sekolah menggelar acara piknik di lokasi terdekat.

    Dedi hanya tak ingin sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Imbasnya bisa ke mana-mana. Orang tua jadi pusing. Mereka yang tak ikut juga sering dibebankan dengan tugas pengganti yang berat. Narasi itu menurutnya tak mendidik.

    Mayoritas mematuhi aturan yang diterapkan oleh Dedi. Namun, bukan berarti langkah Dedi mulus-mulus saja. Kebijakan itu mendapatkan protes dari berbagai macam elemen masyarakat. Penyedia jasa transportasi, utamanya.

    Kebijakan Dedi dianggap menutup pintu rezeki mereka. Kondisi itu membuat angka pengangguran di Purwakarta bertambah. Belum lagi protes dari pengelola akomodasi dan tempat wisata yang notabene kerap kecipratan manfaat dari karya wisata.

    Kebijakan Dedi larang karya wisata juga mulai mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Orang tua murid jadi tak perlu pusing-pusing mengeluarkan dana ekstra. Kebijakan Dedi juga dipuji oleh Muhadjir Effendy.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).(ANTARA/Widodo S. Jusuf)

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menganggap positif langkah Dedi. Muhadjir menyerukan supaya kepala daerah lainnya harus andil bagian dalam menciptakan kebijakan dan pendidikan bermutu di wilayahnya.

    Muhadjir pun menyatakan hal itu lazim adanya karena sekolah saat ini di bawah kendali pemerintah daerah. Namun, Muhadjir tak bisa menerapkan apa yang telah dilakukan Dedi ke semua sekolah di Nusantara. Urgensi daerah beda-beda.

    “Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu. Itu karena sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. Namun, semua kebijakan untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 9 September 2018.

    Belakangan kebijakan yang sama diterapkan oleh Dedi kala menjadi jadi Bupati Purwakarta coba diterapkan kembali saat jadi Gubernur Jawa Barat sedari awal 2025. Ia melarang kembali karya wisata. Namun, larangan karya wisata bukan cuma berlaku untuk Purwakarta saja, tapi seluruh Jawa Barat.

  • Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Dia juga menyebut, idealnya sebuah partai harus makin besar bukan malah menjadi lebih kecil. “Kalian harus merasa sebagai satu keluarga besar yang bergotong royong. Dengan cara ini, rakyat akan terus bersama kita,” pesannya.

    Peserta menerima berbagai materi strategis termasuk penguatan peran fraksi di lembaga legislatif, evaluasi RKPD dan APBD 2025, strategi komunikasi politik di daerah.

    “Kami berharap bimtek ini memperkuat kesatuan visi dan aksi seluruh kader PDIP dalam mengawal pembangunan nasional,” tutup Megawati mengakhiri orasinya yang penuh semangat.

    Adapun Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja politik nyata bagi kader partai dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Dewan Fraksi PDIP 2024-2029 di Denpasar, Bali, Rabu (30/7).

    “Kami tidak cukup hanya bermodalkan teriak ‘Merdeka!’ lalu rakyat akan memilih PDIP. Kami harus punya kerja politik di setiap tingkatan dengan cara yang sesuai zaman,” kata Puan dalam keterangannya.

    Mantan Menko PMK ini menekankan PDIP harus kembali memperkuat kedekatan dengan masyarakat kecil dan generasi muda. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada jumlah kursi legislatif, tetapi pada soliditas internal.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat. Inilah kekuatan kami yang sesungguhnya,” ujar Ketua DPR RI tersebut.

    Puan juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah. “Bimtek ini menjadi momentum untuk menjaga soliditas partai dalam mengawasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.

  • DPR: Pilkada Tak Langsung Muncul dari Kegelisahan Elite dan Rakyat

    DPR: Pilkada Tak Langsung Muncul dari Kegelisahan Elite dan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bahtra Banong, menilai bahwa usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung merupakan bentuk akumulasi kegelisahan masyarakat dan para elit politik terhadap pelaksanaan demokrasi elektoral saat ini.

    “Itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elite-elite partai politik,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025) seperti dikutip Antara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bahtra merespons wacana yang kembali mengemuka dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, yang mengusulkan agar kepala daerah dapat dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

    Menurut Bahtra, gagasan pilkada tidak langsung bukan hal baru. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan pandangan serupa dalam pidatonya saat menghadiri peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Jawa Barat pada Desember 2024.

    “Sebetulnya ini bukan ide baru karena Ketua Umum kami, sekaligus Presiden Prabowo, pada pidato di acara Partai Golkar sekitar tujuh bulan lalu, juga menyampaikan hal yang serupa,” ujarnya.

    Bahtra menambahkan, sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia juga menerapkan sistem pilkada tidak langsung namun tetap mampu mengelola pemerintahan secara efektif dan demokratis.

    “Mereka sukses melaksanakan pemilu, walaupun kepala daerahnya tidak dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.

    Meski demikian, menurut Bahtra, DPR tetap akan membuka ruang diskusi dan mengkaji secara mendalam desain sistem pemilu ke depan. Tujuannya agar pemilu dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap berkualitas.

    “Dari sisi biaya, waktu, dan efektivitas penyelenggaraan, semua menjadi bagian dari kegelisahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya,” pungkasnya.

  • Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih adalah wujud nyata negara hadir untuk rakyat dan membangun ekonomi rakyat mulai dari desa demi menciptakan pemerataan.

    “Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah pemerintah yang mempraktikkan bahwa negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah,” kata Puan dalam acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Peluncuran Kopdeskel Merah Putih ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Puan tiba di lokasi didampingi Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacu. Puan pun sempat menyapa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Klaten Beny Indra Ardhianto. Kemudian, ia memasuki ruang transit.

    Kemudian, Puan memasuki arena acara dan langsung menempati kursi di barisan depan bersama para pejabat tinggi negara. Prabowo yang juga hadir dalam acara peluncuran tersebut tampak menyapa dan menyalami Puan sebelum acara dimulai.

    Dalam acara ini, Puan juga didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, dan anggota DPR RI Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia.

    Peluncuran program Kopdes Merah Putih juga dihadiri sejumlah jajaran kabinet pemerintahan seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.

    Saat membuka pidato sambutannya, Prabowo secara khusus menyapa dan berjabat tangan dengan Puan.

    Terkait peluncuran Koperasi Merah Putih ini, Puan pun menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian.

    Mantan Menko PMK ini menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah yang menujukkan keberpihakan kepada rakyat.

    “Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat,” lanjutnya.

    Puan menyatakan, orientasi pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi,” sebut Puan.

    Adapun program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

    Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah mentargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.

    Untuk menyukseskan program Koperasi Merah Putih, Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

    “Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan,” urai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Labih lanjut, Puan juga mengatakan kepala daerah harus berperan aktif agar manfaat Koperasi Merah Putih dirasakan oleh masyarakat.

    Dengan kehadiran seluruh lapisan pemerintahan dari pusat hingga desa, Puan berharap hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

    “Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari,” sebut Puan.

    Sementara itu Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih mengutip semboyan Presiden pertama RI Sukarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

    Sembari mencolek Puan yang merupakan cucu Sukarno, Prabowo menyebut Bung Karno merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

    “Nyuwun sewu (maaf), Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” imbuh Prabowo.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dipersiapkan untuk mencetak lulusan-lulusan calon pemimpin nasional dan global. Harapannya, buah lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dapat dituai pada 2045 nanti.

    “Ini tentunya menjadi harapan yang baik untuk kita semua, bahwa SMA KTB angkatan pertama SMA Global Darussalam Academy angkatan pertama ini harapan kita betul-betul bisa dipersiapkan menjadi kader-kader, calon-calon pemimpin, baik di tingkat nasional mau pun di tingkat global di tahun 2045 nanti,” kata Kapolri saat peresmian SMA Kemala Taruna Bhayangkara dan SMA Global Darussalam Academy di Sleman, DIY, Minggu (20/7/2025).

    Kapolri menganalogikan ratusan siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai emas yang akan ditempa oleh para guru dan pengasuh. Kapolri menitipkan para siswa kepada guru dan pengasuh untuk mendidik para siswa menjadi emas 24 karat.

    “Oleh karena itu saya titip kepada seluruh guru, pembina, yang di akademik mau pun pengasuhan, tolong bentuk mereka, siapkan mereka, sehingga betul-betul menjadi emas 24 karat,” ujar Kapolri.

    Sebanyak 120 siswa Kemala Taruna Bhayangkara angkatan pertama dijaring dari 11.000 anak yang dites akademik hingga kesehatan. Tes dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat di Semarang.

    “Saya bangga dan berkali-kali menceritakan hal tersebut karena, mohon izin Pak Menko, khusus adik-adik ini saya sebagai seorang Kapolri nggak bisa Pak mengintervensi atau menentukan kelulusan mereka,” ucap Kapolri.

    “Gayung bersambut, ternyata Bapak Presiden sedang mendesain untuk membangun sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Kemudian semuanya jadi dipermudah,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh yang hadir peresmian yakni Menko PMK Pratikno, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Sekjen Kemenkum Komjen Nico Afinta, Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, dan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan.

    (rfs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi

    Puan Peringatkan Pemerintah, RS Asing Harus Taat Regulasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memberikan peringatan setelah pemerintah membuka peluang kepada
    rumah sakit asing
    untuk beroperasi di Indonesia.
    Ia meminta rumah sakit asing yang beroperasi di dalam negeri harus taat pada regulasi, meski langkah ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berstandar global.
    “Memperluas akses masyarakat dalam menerima layanan kesehatan tentunya adalah hal yang baik. Tapi harus dipastikan rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia taat terhadap regulasi nasional dan melindungi hak-hak pasien, masyarakat kita,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (16/7/2025).
    Puan menuturkan sektor kesehatan merupakan urusan strategis negara sehingga prinsip kedaulatan nasional harus dipegang teguh.
    “Jangan sampai kita membuka akses dengan iming-iming pelayanan global, namun mengorbankan kendali negara terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” kata dia.
    Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa niat pemerintah untuk menekan jumlah warga yang berobat ke luar negeri dengan mendatangkan rumah sakit asing tidaklah salah.
    Kendati demikian, ia menekankan perlunya pembenahan sektor kesehatan dalam negeri untuk mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri.
    Beberapa pembenahan itu seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, SDM medis, teknologi medis lokal, hingga pengelolaan BPJS Kesehatan untuk memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional.
    “Jika orientasi utamanya adalah mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri, maka pembenahannya seharusnya dilakukan dari dalam: memperbaiki sistem rujukan, kualitas SDM tenaga medis, penguatan teknologi medis lokal, dan tata kelola BPJS Kesehatan,” ungkap Puan.
    Mantan Menko PMK ini juga meminta agar proses perizinan rumah sakit asing dilakukan dengan mekanisme yang transparan.
    Puan mengatakan DPR akan mengawal rencana ini sesuai fungsi dan kewenangan DPR dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
     
    “DPR RI akan terus memastikan kebijakan atau program Pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengizinkan rumah sakit asing dan kampus asing beroperasi di Indonesia.
    Hal ini dikatakannya dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, Belgia, pekan lalu.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lalu menjelaskan kebijakan itu diambil agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kualitas layanan kesehatan yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri koordinator sebelum melakukan kunjungan kerja di Belgia, Sabtu (12/7/2025).

    Para menteri koordinator itu ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Turut hadir dalam rapat itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy mengungkapkan, dalam rapat yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu, Kepala Negara membahas berbagai hal tentang bidang-bidang koordinasi yang dibawahi tujuh menko tersebut.

    Di antaranya ialah terkait komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih.

    “Selain itu, Kepala Negara juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya, serta berbagai agenda strategis lainnya,” ujar Teddy melalui akun instagram @sekretariat.kabinet, hari ini.

    Selepas rapat itu, Prabowo akan melakukan serangkaian kegiatan di Belgia untuk memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan. 

     

  • Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Menko PMK: Semua Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Maksimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong transformasi pesantren menjadi lebih maju, sehingga para santri ke depan juga bisa lebih kompeten.

    Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno mengemukakan pemerintah sangat perhatian pada pendidikan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul harus diutamakan.

    “Pengembangan SDM unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran, semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata Menko PMK Pratikno saat ke Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari Antara.

    Menko Pratikno mengatakan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, dan juga mempunyai kompetensi yang relevan.