Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • 90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    Jakarta –

    DKI Jakarta mencatat dari total 49.029 kasus tuberkulosis (TBC) hingga 8 November 2025, sebanyak 44.331 kasus atau sekitar 90 persen di antaranya sudah memulai pengobatan. Meningkat signifikan, utamanya dalam kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas.

    Hal ini bisa berdampak baik pada penurunan kasus TBC lantaran penularan otomatis bisa ditekan.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut sebagian pasien masih menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi pengobatan. Beberapa di antaranya menghentikan terapi di tengah jalan karena efek samping obat, merasa sudah sehat, atau takut menghadapi stigma sosial di lingkungan sekitar.

    “Masih ada pasien yang malu atau enggan terbuka karena khawatir dikucilkan. Padahal, pengobatan TBC bisa menekan penularan dan menyembuhkan secara penuh jika dijalani dengan disiplin,” ujarnya.

    Pemprov DKI memperkuat peran tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam memberikan pendampingan aktif kepada pasien. Program Kampung Siaga TBC, yang kini sudah terbentuk di 563 RW, menjadi salah satu ujung tombak. Melalui program ini, warga dilibatkan dalam kegiatan edukasi, pemantauan pengobatan, hingga dukungan psikososial bagi penderita.

    “Kami ingin setiap RW menjadi komunitas yang peduli dan berdaya. Tidak hanya menolong pasien, tapi juga mencegah stigma yang bisa membuat orang enggan berobat,” tambah Ani.

    Deteksi Dini Jadi Kunci

    Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan upaya deteksi dini tetap menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan TBC. Sebagian besar kasus baru, kata dia, ditemukan melalui skrining aktif di puskesmas, rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja.

    Pemprov juga memperkenalkan inovasi digital JakScan, aplikasi yang memungkinkan warga melakukan pemeriksaan mandiri untuk mengetahui risiko TBC dan mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan bila diperlukan.

    “Teknologi membantu mempercepat penemuan kasus dan memudahkan pelaporan. Tapi yang paling penting tetap keberanian masyarakat untuk memeriksakan diri,” ujar Ali.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang turut hadir dalam peluncuran kampanye TOSS TBC di Bundaran HI, mengingatkan bahwa penyakit ini masih menjadi beban kesehatan besar di Indonesia.

    “TBC bisa disembuhkan, asal ditemukan cepat dan diobati sampai tuntas. Kuncinya kedisiplinan pasien dan pendampingan dari tenaga kesehatan maupun keluarga,” katanya.

    Ia menilai langkah Jakarta cukup progresif karena tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pendekatan sosial dan edukatif di tingkat komunitas.

    Pemprov DKI menargetkan eliminasi TBC pada 2030, sejalan dengan target nasional. Strateginya meliputi perluasan cakupan deteksi dini, digitalisasi layanan, serta penguatan jejaring Kampung Siaga TBC di seluruh RW.

    Upaya ini juga diiringi dengan penyediaan layanan pendukung, seperti pemeriksaan dahak gratis, pelacakan kontak erat, serta pemantauan minum obat berbasis aplikasi.

    “Kita ingin setiap warga tahu bahwa TBC bukan aib, tapi penyakit yang bisa disembuhkan. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan masyarakat, Jakarta bisa jadi kota yang bebas TBC,” tegas Ani.

    Dengan 9 dari 10 pasien kini sudah menjalani pengobatan, Pemprov DKI optimistis bisa mempercepat penurunan kasus aktif dan memperkuat sistem penanganan di tingkat akar rumput. Namun, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pratikno Minta Wamenkes Benjamin Turunkan Angka TBC di Indonesia “
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Video: Pratikno Minta Wamenkes Benjamin Turunkan Angka TBC di Indonesia

    Video: Pratikno Minta Wamenkes Benjamin Turunkan Angka TBC di Indonesia

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut Indonesia sebagai negara kedua dengan penyumbang kedua pasien TBC terbanyak di dunia setelah India. Oleh karena itu, Pratikno meminta Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) yang baru, Benjamin Paulus Octavianus, untuk menurunkan angka TBC tersebut.

    “Jadi tugas pertama Wamenkes adalah turunkan berantas TB. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama temukan kasus TBC dampingi, jaga kepentingannya, lindungi para penderita TB, kita kawal minum obat disiplin sampai sembuh,” kata Pratikno.

    Tonton video lainnya di sini!

    (/)

    tbc menko pmk pratikno tuberkulosis menko pmk penyumbang tbc

  • Video Menko PMK: RI Negara Kedua Penyumbang Pasien TBC Terbanyak di Dunia

    Video Menko PMK: RI Negara Kedua Penyumbang Pasien TBC Terbanyak di Dunia

    Video Menko PMK: RI Negara Kedua Penyumbang Pasien TBC Terbanyak di Dunia

  • Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Jakarta –

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penjualan barang thrifting atau bekas terutama pakaian yang dilarang oleh pemerintah. Saleh mengatakan perlu ada alternatif bagi pedagang yang terdampak di samping kebijakan pelarangan itu.

    “Kalau tiba-tiba dilarang, pasti ada yang tidak puas. Ada tuntutan agar penghasilan dan kebutuhan keluarga mereka tidak terganggu. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu tidak mudah menyelesaikannya,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Saleh mengatakan langkah presiden melakukan rapat terbatas dengan menko dan kementerian terkait dinilai sudah tepat. Diharapkan, ada pemikiran dan langkah strategis yang bisa dilahirkan, bahkan jika perlu pemerintah mendukung permodalan bagi pedagang yang terdampak.

    “Ini kan yang diajak Kementerian UMKM. Di situ ada KUR dan akses pada permodalan. Jika memang para pedagang itu mau beralih ke produksi dalam negeri, mungkin butuh tambahan modal. Pada titik ini, kementerian UMKM bisa langsung mendampingi dan memberikan jaminan agar mereka mendapatkan akses dari bank-bank penyalur,” ujar Waketum PAN ini.

    Ia mengatakan jika tak didampingi, masyarakat akan kesulitan. Ia berharap proses administrasi hingga persyaratan dari pemberian modal itu dipermudah.

    Menurutnya pendampingan dan bimbingan bagian dari afirmasi kepada para pedagang thrifting. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, katanya, para pedagang akan ikhlas untuk beralih ke penjualan produk UMKM.

    Kendati demikian, Saleh menyarankan agar peralihan yang dimaksud tetap terbuka pada bidang usaha lain. Ia menyebut jika para pedagang thrifting mau beralih ke usaha selain tekstil, pemerintah tetap harus memfasilitasi.

    “Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau selama ini ada yang dinilai melanggar, tugas negara adalah mengingatkan dan memberikan pembelajaran,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.

    Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

    (dwr/jbr)

  • IPM Indonesia Naik, Pemerintah Terus Fokus pada Pemerataan

    IPM Indonesia Naik, Pemerintah Terus Fokus pada Pemerataan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. 

    Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia di bawah arahan Presiden. “Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta Kamis, 6 November 2025.

    Menurutnya, peningkatan di seluruh komponen IPM mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

    “Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” ujar Pratikno.
     

    Kenaikan IPM ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah memperluas akses dan mutu pendidikan.

    Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga dan skrining massal TBC memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
     
    Fokus pada pemerataan

    Meski capaian nasional ini menggembirakan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian penuh pada tantangan pemerataan pembangunan manusia. Kemenko PMK, terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.

    “Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas, menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” ungkap Pratikno.

    Data BPS menunjukkan kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di lima provinsi dengan IPM terendah: Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89). Menyikapi hal ini, Pratikno memastikan Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program-program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.

    Ke depan, Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. 
     
    Kenaikan ini menjadi cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia di bawah arahan Presiden. “Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta Kamis, 6 November 2025.
     
    Menurutnya, peningkatan di seluruh komponen IPM mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

    “Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” ujar Pratikno.
     

     
    Kenaikan IPM ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah memperluas akses dan mutu pendidikan.
     
    Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga dan skrining massal TBC memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini.
     

    Fokus pada pemerataan

    Meski capaian nasional ini menggembirakan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian penuh pada tantangan pemerataan pembangunan manusia. Kemenko PMK, terus mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.
     
    “Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas, menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” ungkap Pratikno.
     
    Data BPS menunjukkan kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di lima provinsi dengan IPM terendah: Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89). Menyikapi hal ini, Pratikno memastikan Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program-program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.
     
    Ke depan, Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Komitmen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) dalam mengembangkan kawasan produktif berbasis masyarakat kembali mendapat apresiasi. 
    Tamansari Laswi City yang dikelola
    WIKA
    dan
    WIKA Realty
    kini disiapkan menjadi salah satu pusat usaha mikro kecil menengah (
    UMKM
    ).
    Kawasan bersejarah tersebut direncanakan menjadi proyek percontohan program “Pasar 1.001 Malam”. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menggerakkan kembali sektor ekonomi kreatif dan memperkuat ekosistem UMKM di perkotaan. 
    Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke kawasan Tamansari Laswi City, Bandung, Rabu (5/11/2025).
    Rombongan turut disambut Director of Development WIKA Realty, Realty Manager Tamansari Laswi City, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, serta jajaran kementerian. 
    Menanggapi hal tersebut, Director of Development WIKA Realty Adhi Priyanto Putro menegaskan, perusahaan berkomitmen untuk menjadikan Tamansari Laswi City sebagai model pengembangan kawasan yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat. 
    “Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pelaku UMKM, tetapi juga pada komunitas kreatif dan masyarakat sekitar agar bersama-sama dapat tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/11/2025).
    Dia menambahkan, Tamansari Laswi City dikelola sebagai ruang di mana sejarah, kreativitas, dan kehidupan sosial saling menguatkan.
    Sejalan dengan komitmen tersebut, Tamansari Laswi City telah berkembang menjadi ruang hidup bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif di Kota Bandung.
    Melalui berbagai kegiatan seni, kuliner, dan ajang komunitas, kawasan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pelestarian sejarah sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat. 
    Sementara itu, Corporate Secretary WIKA Realty Saskia Ayu Megananda menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan.
    Melalui kegiatan seperti Tamansari Festival dan bazar UMKM rutin di Tamansari Hive, WIKA Realty terus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
    “Tamansari Laswi City menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan ruang tumbuh bagi UMKM dan komunitas kreatif yang berkontribusi pada ekonomi rakyat,” terang Saskia. 
    Sebagai bagian dari WIKA Group, WIKA Realty terus memperkuat perannya dalam mengelola aset negara secara produktif melalui pengembangan kawasan tematik yang mengedepankan keberlanjutan, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. 
    Melalui pengelolaan Tamansari Laswi City, WIKA Realty menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang publik yang hidup dan inklusif.
    Tak hanya itu, WIKA Realty juga memperkuat identitas budaya lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dua strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan lewat Sekolah Rakyat.

    Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    “Hari ini kami melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” ujar Cak Imin.

    Menurutnya, strategi pertama dilakukan melalui sektor pendidikan yang konkret diwujudkan lewat sekolah rakyat.

    Dia menjelaskan bahwa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pemerintah akan mengonsolidasikan pendidikan agar menjadi bagian integral dari solusi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa depan.

    Cak Imin menambahkan, strategi kedua dalam memutus rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

    “Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

    Dua strategi besar tersebut, lanjut Cak Imin, akan diterapkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah memperbanyak pelatihan vokasi agar lulusan SMA dan SMK lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    “Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Pemerintah juga akan melibatkan balai pelatihan kerja milik negara dan swasta agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

    “Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perintah khusus untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

    “Yang kedua, perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” ungkapnya.

    Cak Imin menyebut Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya investasi negara dalam peningkatan skill vokasi serta penguasaan bahasa asing.

    “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk, pak presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ujarnya.

    Di akhir keterangannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam memperkuat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

    “Sekaligus, kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.

  • Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS

    Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS

    Menko PMK Dorong Korban Begal Baduy Punya Kartu Identitas Usai Ditolak Berobat di RS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno bakal mendorong seorang warga Baduy Dalam, Repan, untuk memiliki kartu identitas.
    Hal ini menyusul terjadinya
    penolakan rumah sakit
    terhadap Repan saat mengakses pengobatan pasca menjadi
    korban begal
    lantaran tidak memiliki identitas.
    Pratikno akan membicarakan hal itu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Kami bicarakan dengan Kemendagri, ya, di Adminduk kan itu,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
    Ia pun mengaku akan melacak kejadian tersebut agar kasusnya tidak berulang.
    “Kami lacak, ya,” ucap Pratikno singkat.
    Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyayangkan penolakan rumah sakit terhadap Repan.
    Seharusnya, pihak rumah sakit mengkategorikan peristiwa ini sebagai masalah kemanusiaan.
    “Ya, kita sayangkan ya, harusnya yang sudah apapun ya, itu harus ditangani. Ini masalah kemanusiaan, jangan lihat KTP-nya,” jelas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, seorang warga suku Baduy Dalam bernama Repan (16) menjadi korban pembegalan di Jalan Pramuka Raya, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10/2025).
    Repan dibegal empat pria tidak dikenal saat sedang berjalan kaki berjualan madu di pinggir kali Jalan Pramuka Raya, sekitar pukul 04.15 WIB.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan, peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih pada Minggu (2/11/2025).
    Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki dan empat pria pelaku penjambretan masih diburu polisi.
    Ruslan juga mengatakan Repan saat ini sudah kembali ke Kampung Cikesik, Desa Kanekes, Baduy Dalam, Kabupaten Lebak.
    Jika sudah ada perkembangan dari proses penyelidikan, maka Repan akan dipanggil oleh Polsek Cempaka Putih.
    “Korban (Repan) sudah (kembali ke kampungnya). Nanti kalau ada perkembangan perkaranya, korban akan dipanggil kembali oleh penyidik Polsek Cempaka Putih,” tutur Ruslan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: Perang Lawan Narkoba Tak Hanya Dibebankan pada Aparat

    Puan: Perang Lawan Narkoba Tak Hanya Dibebankan pada Aparat

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan gerakan nasional yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, hingga dunia digital.

    “Kita harus membentengi anak-anak muda dengan pendidikan karakter, ketahanan moral, dan lingkungan sosial yang sehat. Jangan sampai bonus demografi yang kita miliki justru berubah menjadi bencana demografi karena narkoba,” ujarnya saat ikut menyaksikan pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

    Puan juga mengingatkan narkoba sudah sangat jelas merusak kehidupan, termasuk generasi muda Indonesia. Ia berpesan kepada seluruh pihak agar jangan pernah lengah melawan narkoba demi terciptanya generasi emas pada tahun 2045.

    “Jangan pernah beri ruang bagi peredaran narkoba. Kita harus lindungi generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia,” kata Puan.

    Dia juga menegaskan, narkoba bukan sekadar masalah hukum, tetapi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan keberlanjutan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    “Pemusnahan ini bukan hanya simbol penegakan hukum, tetapi juga pengingat keras bagi kita semua bahwa narkoba adalah musuh bangsa. Jika generasi muda kita terjerat narkoba, maka masa depan Indonesia akan terampas,” ujar Puan.

    Mantan Menko PMK itu pun menekankan komitmen DPR RI yang mendukung penuh langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba.

    “Jangan sampai Indonesia Emas 2045 tidak tercapai karena bencana narkoba,” katanya.

    Diketahui, sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika senilai Rp29,37 triliun, menangkap 65.572 tersangka dari 49.306 kasus, serta mengungkap 22 tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan aset senilai Rp221,38 miliar. Barang bukti yang dimusnahkan hari itu mencapai 2,1 ton narkotika berbagai jenis, hasil kerja kolaboratif antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan PPATK. [hen/aje]

  • Pengacara Nadiem Makarim Ungkap Asal Usul Grup WA ‘Mas Menteri Core Team’ – Page 3

    Pengacara Nadiem Makarim Ungkap Asal Usul Grup WA ‘Mas Menteri Core Team’ – Page 3

    Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop chromebook pada 4 September 2025. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Nurcahyo menjelaskan duduk perkara pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara Rp 1,98 triliun.

    Bermula pada Februari 2020 lalu. Saat itu, Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google dalam program Google O-Education.

    “Dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian, terutama kepada peserta didik,” ujar Nurcahyo.

    Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem dengan pihak Google, disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK.

    Untuk memuluskan rencana pengadaan laptop itu, pada tanggal 6 Mei 2020, Nadiem mengajak anak buahnya yakni H selaku Dirjen Pau Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Ditbang Kemenbud Ristek, JT dan Eva selaku staf khusus menteri untuk melakukan rapat tertutup via zoom.

    “Dan mewajibkan para peserta rapat menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM,” ujarnya.

    Setelah melakukan pembicaraan ‘rahasia’ dengan sejumlah jajarannya, Nadiem kemudian menjawab surat dari Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud.

    Padahal, surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendi. Muhadjir tidak merespons surat Google tersebut karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam, 3T.

    “Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci yaitu Chrome OS,” katanya.

    Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS.

    “NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS,” katanya.