Xcloud.id

Tag: Muhadjir Effendy

  • Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas, bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Tito resmi ditugaskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat.

    Hal ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito mengatakan dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan.

    Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata Tito, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

    Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Tito berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.

    Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.

    “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Seskab Teddy Rapat dengan Mendagri Tito, Bahas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Seskab Teddy Rapat dengan Mendagri Tito, Bahas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Menurut Seskab Teddy, Tito juga langsung bekerja usai ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Khususnya, kata dia, melakukan proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak sesuai rencana strategis.

    “Setelah menerima penugasan dari Presiden, Mendagri langsung mengontrol dan mengoordinasi pelaksanaan pemulihan keadaan sesuai rencana strategis yang telah dibuat,” tutur Teddy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra. Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi ketua.

    Sementata itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon ditunjuk menjadi wakil ketua. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Prasetyo usai taklimat awal tahun atau retret kabinet merah putih yang digelar Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026.

    “Dan beliau menunjuk Bapak Tito Karvanian Medagri sebagai ketua satgas, yang didamlingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon. Kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” sambungnya.

    Dia menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra memiliki dampak yang cukup luas. Prabowo meyakini Tito sebagai Mendagri mampu berkoordinasi dengan baik proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yamg terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik,” kata Tito.

     

  • Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

    Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menindaklanjuti itu, Mendagri bergerak cepat menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Forum ini juga sebagai upaya untuk memetakan langkah percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana

    “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada media massa usai pertemuan.

    Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mendagri menyampaikan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

    Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata dia, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

    Mendagri menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).

    Pada sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

    Terkait penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah agar segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai. “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Mendagri.

    Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.

    “Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi. Saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Mendagri.

  • Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Menindaklanjuti penugasan tersebut, Tito menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra sekaligus memetakan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

    Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tito menyampaikan dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

    Tito menambahkan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).

    Pada sektor pelayanan dasar, Tito memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

    Terkait penanganan pengungsi, Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai.

    “Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Tito.

    Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. Posko tersebut juga akan menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.

    “Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito.

    (akd/ega)

  • Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua dan Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua.

    Pembentukan satgas sekaligus penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas diputuskan Presiden Prabowo dalam retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Selasa, 6 Januari dilansir ANTARA.

    “Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian, Mendagri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon, kemudian dibantu Dewan Pengarah yang akan diketuai Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno),” imbuhnya

    Prasetyo menyampaikan pembentukan satgas tersebut bertujuanmempercepat penanganan dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi dengan cakupan wilayah terdampak yang luas.

    Dia mengatakan penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas karena Presiden Prabowo menilai koordinasi lintas daerah dan kementerian akan lebih efektif apabila berada di bawah kepemimpinan Mendagri.

    Prasetyo menuturkan prioritas awal satgas difokuskan pada pembangunan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian.

    Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, telah melaporkan keterlibatan dalam bantuan dan pembangunan hunian, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menyusun rencana penanganan berdasarkan rekap data kerusakan.

    “Tadi beberapa melaporkan hampir seluruh kementerian, selain Danantara, memberikan bantuan atau membangun hunian, kemudian juga kepolisian ikut membangun hunian, kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat,” kata Prasetyo.

    Untuk rumah dengan kerusakan ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan realisasi kompensasi dalam waktu secepatnya agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah dan kembali ke tempat tinggal masing-masing.

    Prasetyo mengatakan satgas tersebut ditarget untuk bekerja secepat-cepatnya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi tiga wilayah terdampak bencana.

    “Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada,” katanya.

  • Prabowo Tunjuk Mendagri Tito Jadi Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Prabowo Tunjuk Mendagri Tito Jadi Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra. Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi ketua.

    Sementata itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon ditunjuk menjadi wakil ketua. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjadi Ketua Dewan Pengarah Satgas.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Prasetyo usai taklimat awal tahun atau retret kabinet merah putih yang digelar Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Dan beliau menunjuk Bapak Tito Karvanian Medagri sebagai ketua satgas, yang didampingi wakil ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon. Kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” sambungnya.

    Dia menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra memiliki dampak yang cukup luas. Prabowo meyakini Tito sebagai Mendagri mampu berkoordinasi dengan baik proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yamg terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik,” jelasnya.

    Menurut dia, Presiden Prabowo tidak memberikan target kerja untuk satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana. Namun, satgas diminta memprioritaskan membangun hunian sebanyak-banyaknya untuk masyarakat terdampak bencana.

    “Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada, untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak banyaknya hunian-hunian bagi saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” tutur Prasetyo.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait anggaran untuk membantu rehabilitasi lokasi bencana di Aceh dan Sumatera. Menkeu Purbaya menanggapi pernyataan Kasad TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memiliki utang saat membang…

  • Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T

    Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T

    Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengungkap, masalah internet menjadi kendala penggunaan laptor Chromebook di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
    Gogot menyampaikan hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop
    Chromebook
    di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022 untuk tiga terdakwa, pada Selasa (6/1/2026).
    Ketiga terdakwa adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    “Internetnya tidak stabil sehingga fungsi Chromebook tidak maksimal,” ujar Gogot dalam sidang, Selasa.
    Ketidakstabilan internet menjadi kendala dari penggunaan
    laptop Chromebook
    dalam kegiatan belajar-mengajar di daerah 3T.
    Hal tersebut menjadi masalah karena sistem operasi Chrome OS sangat membutuhkan koneksi internet.
    “Hanya karena daerah 3T secara demografis banyak tantangan, ada awan tebal saja itu internetnya sudah goyang karena pakai satelit, harus nembak ke atas tidak ada kabel. Jadi intinya internetnya tidak stabil,” ujar Gogot.
    Selain masalah internet, banyak orang di daerah 3T tidak familiar menggunakan laptop dengan sistem operasi Chrome OS.
    “Karena tidak familiar dengan cara mengoperasikan, intinya tidak biasa menggunakan Chromebook SDM-nya. Guru-guru terutama, karena kita berikan untuk guru,” ujar Gogot.
    Chromebook juga tidak bisa digunakan saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung pada 2019.
    Sedangkan alasan terkahir, ada beberapa aplikasi Kemendikbud yang tidak bisa digunakan dengan Chromebook.
    “Contoh, kita punya aplikasi Dapodik itu tidak bisa, kemudian juga beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak approve oleh Google, tidak bisa dioperasikan di dalam Chromebook,” imbuh Gogot.
    Hal inilah yang membuat Mendikbud sebelum
    Nadiem Makarim
    , Muhadjir Effendy menolak pengadaan laptop Chromebook saat itu.
    Sebelumnya, Nadiem sendiri didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lain.
    Perhitungan kerugian negara ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management (CDM).
    Pada Desember 2025, hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan terlebih dahulu dakwaan terhadap tiga terdakwa
    kasus Chromebook
    .
    Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Sebut Pengadaan Chromebook Dilakukan Nadiem untuk Kepentingan Bisnisnya

    Jaksa Sebut Pengadaan Chromebook Dilakukan Nadiem untuk Kepentingan Bisnisnya

    Jaksa Sebut Pengadaan Chromebook Dilakukan Nadiem untuk Kepentingan Bisnisnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, Nadiem Makarim tetap melakukan pengadaan laptop Chromebook demi kepentingan bisnisnya.
    Jaksa mengungkap hal tersebut dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap
    Nadiem Makarim
    atas kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Senin (5/1/2026).
    “Hal itu dilakukan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT AKAB,” ujar jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan, Senin.
    Jaksa melanjutkan, Nadiem sebenarnya tahu bahwa laptop Chromebook tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengetahui laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome tidak bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar khususnya daerah 3T,” ujar jaksa.
    Nadiem sendiri didakwa memperkaya diri senilai Rp 809,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
    “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809,5 miliar,” ujar jaksa.
    Berdasarkan uraian surat dakwaan, Nadiem dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya. Ia disebut telah mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia.
    “Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang telah menyalahgunakan dengan mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan Chrome Device Management (CDM)/Chrome Education Upgrade menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia,” lanjut jaksa
    Jaksa menyebutkan, keuntungan pribadi yang diterima Nadiem berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang melalui PT Gojek Indonesia.
    “Adapun sumber uang PT AKAB sebagian besar merupakan total investasi Google ke PT AKAB sebesar 786.999.428 dollar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022 perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp 5.590.317.273.184,” ujar jaksa.
    BAYU PRATAMA S Tersangka kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim (ketiga kanan) memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). Sidang perdana yang sedianya digelar pada 16 Desember 2025 tersebut baru digelar awal Januari 2026 ini setelah Nadiem pulih pascaoperasi di rumah sakit. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/app/YU
    Jaksa sendiri mengungkap, alasan Muhadjir Effendy,
    Mendikbud
    sebelumnya batal melakukan pengadaan laptop Chromebook untuk kegiatan belajar-mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Terdapat kegagalan karena siswa dan guru tidak bisa menggunakan untuk proses belajar-mengajar. Hal tersebut dikarenakan, satu, keharusan Chromebook terkoneksi dengan internet. Sedangkan kecepatan koneksi internet menjadi salah satu isu utama di sekolah 3T,” ujar jaksa.
    “Saat Chromebook tidak terkoneksi dengan internet, maka seluruh perangkat lunaknya tidak bisa dipakai,” sambungnya.
    Alasan kedua, minimnya pengetahuan para pengguna terhadap sistem operasi hingga aplikasi yang dipakai dalam Chromebook.
    “Yakni aplikasi yang lebih spesifik seperti Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya,” ujar jaksa.
    Ketiga, Chromebook yang menggunakan sistem operasi khusus menyebabkan terjadinya kendala saat membuka aplikasi yang sebelumnya berada dalam sistem operasi Windows.
    “Hingga aplikasi pendukung pembelajaran seperti aplikasi Dapodik Kemendikbud, aplikasi vcon Kemendikbud yang tidak bisa diinstal di Chromebook,” ujar jaksa.
    Terakhir, Chromebook juga tidak bisa digunakan untuk mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah.
    Akhirnya, Muhadjir menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) pada 22 Januari 2019, yang pada pokoknya tidak mencantumkan Chromebook dalam pembelian laptop untuk pembelajaran.
    Sebagai informasi, pada Desember 2025, hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan terlebih dahulu dakwaan terhadap tiga terdakwa
    kasus Chromebook
    .
    Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno Diam-diam Temui Jokowi di Solo, Rizal Fadillah Curiga Ada Agenda Tersembunyi

    Pratikno Diam-diam Temui Jokowi di Solo, Rizal Fadillah Curiga Ada Agenda Tersembunyi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ke kediaman Presiden ke-7 RI, Jokowi di Solo, Jawa Tengah, menuai sorotan.

    Pertemuan yang berlangsung tertutup hampir satu jam itu memicu beragam spekulasi, terutama di tengah kembali menguatnya isu ijazah palsu Jokowi.

    Rizal Fadillah mengatakan, pertemuan tersebut sarat makna politis. Ia menyinggung kedatangan Pratikno yang disebut berlangsung secara tertutup dan menghindari media.

    “Secara tergesa-gesa dan menghindari media Pratikno datang ke Solo menemui Jokowi. Datang inisiatif sendiri atau dipanggil tidaklah penting,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (1/1/2026).

    Dijelaskan Rizal, yang paling mencolok dari pertemuan tersebut adalah relasi keduanya yang dinilainya sudah lama terbangun.

    “Yang terbaca terang adalah bahwa keduanya memang berkolaborasi bahkan berkonspirasi,” sebutnya.

    Rizal menuturkan, pertemuan itu justru semakin menguatkan dugaan keterlibatan Pratikno dalam pusaran isu ijazah Jokowi yang kembali mencuat.

    “Pertemuan kemarin itu bukti bahwa akhirnya Pratikno muncul dan segera terseret ke pusat isu ijazah palsu. Sudah lama rakyat mencurigai akan peran besar dirinya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung sikap Pratikno ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatannya dalam polemik tersebut.

    “Saat ditanyakan padanya mengenai dugaan keterlibatan, termasuk kemungkinan sebagai disainer, ia minta agar tanyakan kepada instusi,” ucap Rizal.

    Namun, Rizal mengkritik respons Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinilainya tidak terbuka dalam menjelaskan polemik ijazah Jokowi.

  • Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    JAKARTA – Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Total 1.140 jiwa melayang, dengan rincian 513 jiwa di Aceh, 365 jiwa di Sumatera Utara, dan 262 jiwa di Sumatera Barat. Tragedi ini meluluhlantakkan sendi kehidupan masyarakat di sepanjang wilayah terdampak dan kembali mengingatkan urgensi kesiapsiagaan menghadapi bencana di Indonesia, negara yang rawan bencana akibat letak geografisnya di “cincin api pasifik”.

    Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, yang menjadi panduan kerja BNPB dan BPBD selama ini. Secara paralel, dunia internasional mengadopsi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 (SFDRR).

    Meskipun UU Kebencanaan bersifat mengikat secara nasional, Kerangka Sendai berfungsi sebagai panduan global non-mengikat yang diadopsi 187 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Kerangka ini lahir pasca-tragedi gempa dan tsunami dahsyat di Jepang pada Maret 2011, yang menewaskan lebih dari 15.000 jiwa, dan menekankan pendekatan komprehensif dari pencegahan hingga pemulihan.

    Gempa di Palung Jepang yang terjadi dengan kekuatan 7,2 Skala Richter (SR) yang memunculkan tsunami setinggi 10 meter, menggulung sisi timur Pulau Honshu dan menewaskan lebih dari 15.000 jiwa. Untuk pertama kalinya Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang terbentuk dari hasil konsultasi antar pemangku kepentingan resmi, sekarang kerangka itu menjadi acuan sejumlah negara dalam menangani bencana. Sekarang aturan itu diadopsi 187 negara anggota PBB, dilatarbelakangi tragedi gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Jepang pada Maret 2011.

    lokasi banjir di Aceh (Antara)

    Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 menguraikan tujuh target yang jelas dan empat prioritas tindakan untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada: (i) Memahami risiko bencana; (ii) Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; (iii) Berinvestasi dalam pengurangan bencana untuk ketahanan; dan (iv) Meningkatkan kesiapan bencana untuk respons yang efektif, dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Bentuk perbaikan pasca banjir bandang mencakup pemulihan awal (rehabilitasi) seperti pembersihan lumpur, bantuan logistik, layanan kesehatan, dan trauma healing, serta rekonstruksi jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap yang lebih aman dan infrastruktur tangguh bencana, termasuk relokasi ke zona aman dan perbaikan lingkungan, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, sosial, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana mendatang.

    Tahap Rehabilitasi (Pemulihan)

    Pembersihan & Layanan Dasar, membersihkan lumpur dari fasilitas umum, perkantoran, dan rumah warga dengan bantuan alat berat serta memulihkan akses transportasi dan air bersih.

    Bantuan Kemanusiaan, penyaluran logistik (makanan, air bersih), bantuan medis, dan kegiatan trauma healing (pemulihan psikologis) bagi korban, terutama anak-anak.

    Bantuan Ekonomi: Pemberian bantuan tunai untuk renovasi ringan atau modal usaha agar masyarakat bisa memulai kembali aktivitas ekonomi. Kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, edukasi sanitasi, dan pencegahan penyakit pasca-banjir yang bisa timbul.

    ilustrasi penanganan bencana (Ist)

    Tahap Rekonstruksi (Pembangunan Kembali)

    Pembangunan Hunian, pembangunan rumah tetap (huntap) di zona aman, jauh dari bantaran sungai atau lereng curam, dan hunian sementara (huntara) untuk masa transisi.

    Infrastruktur Tangguh, pembangunan kembali infrastruktur (jembatan, infrastruktur listrik, jaringan air) dengan standar yang lebih kuat terhadap bencana.

    Penataan Ruang, penetapan zona merah (larangan hunian tetap) dan zona aman, serta penetapan jalur hijau. Peningkatan kapasitas, pelatihan sumber daya manusia dan penyusunan rencana kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

    Menurut Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, biaya membangun kembali Aceh dan Sumatera pasca banjir bandang diperkirakan menelan sekitar 51,82 T. Untuk pembangunan kembali dan pemberian santunan korban yang mengalami musibah meninggal atau hilang,

    Menteri Menko PMK, Pratikno mengatakan pemerintah memastikan memiliki anggaran yang memadai untuk memulihkan kondisi rumah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

    “Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” Kata Pratikno usai RTM, Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah berencana memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pembuatan hunian sementara dan hunian permanen. Bahkan alokasi santunan korban yang meninggal dan hilang kepada ahli warisnya.

    Perubahan Jangka Panjang

    Perubahan Material Bangunan, masyarakat cenderung membangun rumah dari bata dengan pondasi lebih tinggi karena khawatir banjir terulang. Perubahan Perilaku, peningkatan kesadaran akan risiko bencana, namun kadang diiringi perubahan sosial seperti memudarnya gotong royong.

    Strategi terintegrasi melibatkan semua pihak (pemerintah, swasta, filantropi, publik) dengan kolaborasi erat, komunikasi transparan, dan tujuan bersama, fokus pada pendekatan berlapis seperti Trisula KPK (Penindakan, Pencegahan, Pendidikan) untuk isu korupsi, atau GRC (Governance, Risk, Compliance) untuk bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital dan kepemimpinan yang kuat, demi mencapai hasil yang holistik, efisien, dan berkelanjutan dalam berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau pemberantasan korupsi.

    Strategi Terintegrasi Sinergi Multi-Sektor

    Kondisi Aceh Utara (Antara)

    Untuk memastikan dana triliunan rupiah tersebut tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, pemerintah mengadopsi strategi terintegrasi yang melibatkan empat elemen kunci:

    Pemerintah: Menjadi regulator, fasilitator, penyedia regulasi, dan penjamin akses setara.

    Sektor Swasta: Berkontribusi melalui inovasi, investasi, dan implementasi praktik terbaik (misal: GRC).

    Lembaga Filantropi: Memberikan dukungan spesifik, menjembatani kesenjangan, dan memperkuat program di komunitas.

    Masyarakat : berperan aktif dalam partisipasi, pelaporan, dan edukasi publik.

    Pendekatan Holistik (Trisula KPK) untuk Integritas dalam Pemulihan

    Dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana seperti yang digambarkan dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik guna memastikan integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Pendekatan ini mencakup beberapa lini utama:

    Penegakan Aturan: Memastikan penerapan peraturan yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemulihan.

    Perbaikan Sistem: Melakukan perbaikan sistematis melalui transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran, penerapan manajemen risiko yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk akuntabilitas.

    Peningkatan Kesadaran: Melakukan kampanye dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam pemulihan bencana dan risiko penyimpangan.

    Langkah ini bukan sekadar membangun kembali gedung yang runtuh, melainkan memperbaiki pola pikir dan perilaku kolektif. Perubahan material bangunan ke arah yang lebih tangguh dan peningkatan kesadaran risiko menjadi kunci agar tragedi serupa tidak berulang di masa depan.

    Dengan kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu mengubah sisa-sisa kehancuran di Sumatera menjadi momentum kebangkitan ekosistem yang lebih tangguh terhadap bencana.

    Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Strategis

    Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform berbasis online untuk transparansi dan manajemen risiko, dapat membantu menghindari hambatan informasi antar-lembaga dan mempercepat pengambilan keputusan yang akurat.

    Selain itu, kolaborasi strategis antar-pihak yang terlibat sangat krusial. Dukungan dari berbagai pihak dan pembangunan kemitraan yang kuat dapat mempercepat proses pemulihan dan inovasi yang dibutuhkan.

    Melalui strategi terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan pendekatan holistik ini, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi secara menyeluruh, menuju hasil yang lebih efisien dan berkelanjutan.