Tag: Muhadjir Effendy

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan
Pratikno
dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
) Pratikno.
Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:18
Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.

Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera.

Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy.

Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

“Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.

Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media.

“Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.

Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak

Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.

“Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya

Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak

Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.

Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media.

“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.

Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.

“Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.

Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.

“Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.

Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.

“Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.

19/12/2025 13:55
Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

“Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

“Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

19/12/2025 13:04
Menko PMK: Jalan Nasional dan Provinsi Mulai Terhubung PascaBanjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap mulai kembali terhubung di wilayah terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Meski demikian, dia mengatakan sebagian jalan masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunananya.

“Di provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, dan Kuala Simpang-Batas Sumatra Utara , jalan yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon, serta sejumlah jalur Banda Aceh-Aceh Tengah sudah mulai dapat dilalui dan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalin,” ujarnya saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Base Ops Halim, Jumat (19/12/2025).

Selanjutnya, kata dia, di Sumatra Utara Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian sudah pulih.

Pratikno mengatakan masih ada beberapa titik longsor dan jalan amblas serta pemakaian jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra.

“Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan alat berat dan pendirian jembatan bailey,” imbuhnya.

Di Sumatra Barat, Pratikno mengatakan jalan nasional Padang-Bukittinggi melalui Lembah Anai masih dalam perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Jalan provinsi Padang Pariaman-Agam saat ini sudah diakses.

“Masih ada titik yang perlu penanganan lanjutan. Untuk itu, penggunaan alat berat, infrastruktur akan terus diterjunkan untuk perbaikan dengan sekuat tenaga,” jelasnya.

19/12/2025 11:14
Kata Menko PMK soal Pemulihan Bencana Sumatera Jadi Prioritas Nasional

Jakarta –

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan penanganan bencana dan pemulihan daerah terdampak di Sumatera menjadi prioritas nasional. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya, pemerintah bekerja keras, mengerahkan semua sumber daya nasional, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua KL juga menempatkan pemulihan bencana, kasar bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sebagai prioritas nasional dari semua KL,” kata Pratikno di kantornya, Rabu (17/12/2025).

Pratikno menjamin bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah bencana Sumatera ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, sejauh ini ada perkembangan yang signifikan dari pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera.

“Beberapa darah terisolir sudah berhasil dibuka. Terima kasih kepada jajaran BNPB, jajaran TNI, Polri, Kementerian PU dan kementerian-kementerian yang lain,” ucap Pratikno.

“Terima kasih juga perjuangan luar biasa untuk memulihkan listrik, untuk menyediakan BBM dan LPG untuk masyarakat setempat, menyediakan logistik, luar biasa perjuangannya di daerah-daerah terpencil. Jadi progress kita sudah menyampaikan, progress signifikan dari di masing-masing daerah,” tambahnya.

Terakhir, ia berharap masyarakat yang terdampak tetap sabar, kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan bencana tersebut. Dia memastikan pemerintah akan bersama rakyat.

(fas/zap)

18/12/2025 07:13
Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.
Semua kementerian/lembaga, kata
Pratikno
, terus terlibat dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut.
“Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional,” ujar Pratikno usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan
Bencana Sumatera
, Rabu (17/12/2025), dikutip dari
Kompas TV
.
Di samping itu, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang memadai dalam penanganan bencana di Sumatera.
“Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
Sejauh ini, proses distribusi logistik, pembukaan akses, hingga penyediaan bahan bakar minyak (BBM) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Terkait listrik, Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah daerah belum pulih sepenuhnya, sehingga masih menggunakan genset.
Hal serupa juga berlaku kepada akses komunikasi, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemulihan.
Pratikno menekankan, pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan dengan maksimal.
“Sekali lagi arahan Pak Presiden bekerja keras, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, kendala-kendala terkait dengan regulasi, prosedur birokrasi, dan seluruhnya harus dipecahkan. Yang penting adalah pemulihan segera terselesaikan dengan maksimal,” ujar Pratikno.
KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Situasi pascabanjir di Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (17/12/2025)
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi
bencana nasional
.
Prabowo mengatakan bahwa situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, jadi tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ke depan, pemerintah merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
Kepala Negara juga menyebut pemerintah akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia melanjutkan, sudah ada beberapa rumah hunian yang dibangun. Nantinya, rumah yang dibangun tersebut juga akan menjadi rumah hunian tetap.
“Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ucap Prabowo.
Prabowo juga mengajak jajaran di kabinetnya untuk mendoakan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengatakan agar keadaan bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan.
“Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 21:14
2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

Jakarta –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan 2.603 unit hunian tetap siap dibangun untuk korban bencana Sumatera. Dia mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari dana non-APBN, yaitu dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dana pribadi Ara.

Hal ini disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

“Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

“Uangnya non-APBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” sambungnya.

Meski saat ini penanganan bencana Sumatera masih di tahap tanggap darurat, Ara menyebut pihaknya mulai bersiap untuk membangun hunian bagi rakyat terdampak. Dia juga menekankan bahwa hunian ini bersifat tetap, bukan sementara.

Untuk menindaklanjuti pembangunan hunian itu, Ara mengusulkan kepada Menko Pratikno agar menggelar rapat bersama para penegak hukum. Rapat itu dimaksudkan untuk mengonsultasikan persoalan hukum terkait penggunaan lahan yang akan dipakai untuk hunian tetap masyarakat korban bencana.

“Kita berkoordinasi sesuai arahan Presiden, jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat,” kata Ara.

(knv/knv)

17/12/2025 17:26
2 Jaksa Sebut Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Sempat Tolak Chromebook, tetapi Malah Diterima Nadiem Nasional

Jaksa Sebut Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Sempat Tolak Chromebook, tetapi Malah Diterima Nadiem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut produk Chromebook dari Google pernah ditolak oleh Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebelum Nadiem Makarim.
Hal ini diketahui saat JPU membacakan dakwaan Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021.
Sekitar akhir tahun 2018, PT Google Indonesia pernah mengirim surat kepada Muhadjir agar bisa beraudiensi dan mempresentasikan produk mereka.
“Selanjutnya, PT Google Indonesia mengirimkan surat yang ditujukan kepada Mendikbud RI
Muhadjir Effendy
untuk mengajukan audiensi dan presentasi Solution Google for Education di Kemendikbud RI,” ujar salah satu jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Surat ini ditindaklanjuti dan Google berkesempatan untuk memperkenalkan produk mereka.
Saat itu, Kemendikbud memang sedang memiliki program digitalisasi pendidikan pengadaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Tahun 2018 untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Produk
Chromebook
dari Google pun masuk dalam tahap uji coba, tetapi pada saat itu dinyatakan tidak lulus uji dari kementerian.
Salah satu kendala terbesar adalah untuk mengoperasikan Chromebook butuh sambungan internet yang memadai.
Karena program menyasar daerah 3T, produk ini kesulitan menjalankan perannya mengingat keterbatasan internet di wilayah target pengadaan.
“Bahwa pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome terdapat kelemahan-kelemahan di sekolah-sekolah penerima bantuan dan akan tidak tercapainya tujuan arah pembangunan jangka menengah di bidang pendidikan,” lanjut jaksa.
Atas alasan ini, Muhadjir Effendy tidak menyertakan Chromebook dalam perencanaan pengadaan.
“Maka pada tanggal 22 Januari 2019 Mendikbud RI Muhadjir Effendy menerbitkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang di mana pembelian komputer desktop dan laptop sebagai alat multimedia pembelajaran sistem operasinya tidak menyebutkan Chrome OS,” kata jaksa lagi.
Adapun, Muhadjir digantikan
Nadiem Makarim
pada Oktober 2019.
Pengadaan Chromebook dijalankan oleh Nadiem setelah ia menjadi menteri.
Dalam kasus ini, empat terdakwa disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun.
Hari ini, JPU lebih dahulu membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa, yaitu Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
Sementara, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim baru akan menjalani sidang perdana pada minggu depan.
Saat ini, Nadiem diketahui tengah menjalani proses penyembuhan dan dirawat di rumah sakit (RS).
Adapun, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron.
Para terdakwa diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 16:03
Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pratikno menegaskan pemenuhan kebutuhan hunian sementara (hunian) bagi para korban akan dipercepat.

“Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

Pratikno mendukung kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana.

Lokasi yang disiapkan, menurut Pratikno, layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

“Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

“Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” ujarnya.

“Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno.

(fca/maa)

16/12/2025 01:58
Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

“Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

“Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

“Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

“Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

15/12/2025 12:54