Xcloud.id

Tag: Mufti Anam

  • Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Jakarta –

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana merger anak usaha PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) karena dianggap akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Tak hanya itu, kekhawatiran merger ini juga disebut akan merusak reputasi Pelita Air.

    Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan merger ini tidak akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Ia juga menilai, kritik DPR adalah sebuah pengingat tentang kinerja konsolidasian maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “DPR mengingatkan kepada kami bahwa proses merger dan konsolidasi airlines business ini jangan sampai kemudian menurunkan kualitas daripada Pelita Indonesia. Itu sebetulnya menjadi concern bahwa kemudian kita pastikan ini, proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, yang akan diinbreng dari merger Pelita dan Garuda adalah memindahkan bisnis maskapai dari industri minyak dan gas di Pertamina. Melalui merger ini, Pertamina diharapkan bisa fokus pada bisnis utamanya.

    “Yang diinbreng itu adalah nanti kan kita melakukan proses konsolidasi seluruh perusahaan kita kan, sesuai dengan line bisnis masing-masing kan, ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas,” ungkapnya.

    “Contohnya misalkan tadi, airline-nya akan diinbrengkan kepada Garuda Indonesia. Kemudian hotelnya diinbrengkan, sedang terjadi juga hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada Hotel Indonesia Nature, rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, rencana merger antara Garuda Indonesia dengan Pelita sempat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI, salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam yang khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke. Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    (fdl/fdl)

  • Bereda Isu Mafia Slot Penerbangan, Kemenhub Langsung Bantah

    Bereda Isu Mafia Slot Penerbangan, Kemenhub Langsung Bantah

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah ada mafia jual beli slot time atau jam penerbangan.

    Hal ini disampaikan sebagai respons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit kepada maskapai tertentu.

    Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan setiap maskapai bisa memilih sendiri slot time penerbangan yang mereka inginkan meski akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan slot di bandara.

    “Enggak ada mafia slot. Slot itu kan tergantung airline mau dipilih yang mana, terserah dia. Dia mau pilih jam berapa, terserah dia. Tapi biasanya pertimbangan itu market, rotasi pesawat, sama adanya slot di bandara,” katanya dalam media briefing di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

    Lukman mengatakan ketika ada slot penerbangan kosong, pihak bandara akan memberikan informasi kepada maskapai. Dengan begitu maskapai bisa mengetahui dan memutuskan untuk mengambil atau tidak.

    Slot penerbangan ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025. Dalam aturan itu, jika maskapai tak menggunakan slot penerbangan yang sudah diberikan selama dua minggu berturut-turut, maka akan diambil kembali oleh Kementerian Perhubungan.

    “Bahkan sampai dengan 3 bulan ini, mulai Mei, Juni, Juli sudah 651 slot kita cabut, tidak digunakan. Jadi kita langsung ambil sekarang.

    Meski begitu, Lukman mengatakan maskapai yang membutuhkan tambahan slot time penerbangan bisa mengajukan ke Kementerian Perhubungan.

    “Jadi ketika ada usul, baru kita kasih,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyampaikan kecurigaannya soal tidak ada layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Penerbangan di jam favorit justru dikuasai oleh maskapai swasta.

    “Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama temen Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” tanya Mufti.

    Bahkan kabarnya, ada transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

    “Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” tutupnya.

    Terkait hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga sudah buka suara. Maskapai BUMN ini menilai anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi terhadap Garuda Indonesia.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan jumlah pesawat Garuda Indonesia ke rute tertentu berkurang secara frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Saat dikonfirmasi soal keberadaan mafia, Reza tidak menjawab tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik oleh otoritas terkait.

    (igo/hns)

  • DPR Khawatir Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Begini Respons Bos Danantara – Page 3

    DPR Khawatir Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Begini Respons Bos Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mengungkapkan penolakan merger maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia. Dia khawatir penggabungan justru menciderai kinerja operasional Pelita Air, maskapai anak usaha PT Pertamina (Persero).

    “Soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal itu. Kami jujur ketika terdesak, ketika sudah tidak percaya lagi ke Garuda, naik kemarin ke Pelita ya tepat waktu juga ternyata, dan juga baik, bersih, pelayanan oke, makanan oke,” kata Mufti Anam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Garuda Indonesia, beberapa waktu lalu.

    Dia menilai, kinerja Garuda Indonesia belum sepenuhnya baik sehingga dikhawatirkan akan membebani keuangan Pelita Air. Apalagi, menurut dia, Pelita sudah tidak lagi membebani keuangan Pertamina.

    “Maka kami tidak mau untuk bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibentuk, dibuat diperbaiki untuk bagaimana menjadi alternatif maskapai kita kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda,” terangnya.

  • Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikan tajam kini ditujukan ke manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA).

    Sorotan dan kritikan tersebut datang dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam.

    Berbagai masalah yang dihadapi oleh Garuda Indonesia membuatnya melontarkan kritik bahkan menyarankan agar dibubarkan.

    “Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Garuda Indonesia dikutip Selasa (23/9/2025).

    Ia menyoroti beberapa permasalahan Garuda yang dianggap tidak pernah memberikan keuntungan bagi negara.

    Bahkan suntikan dana segar dari Danantara sebesar Rp6,6 triliun belum mampu membuat perusahaan bergerak lebih baik.

    “Mengenai 50% menguasai pasar domestik, buat kami ini mustahil. Sekarang saja baru 11%, di atas swasta 60%. Maka kami tidak mau ini jadi omon-omon,” tegasnya.

    “50% penguasaan pasar domestik itu dicapai tahun berapa? Kami tidak mau ditipu-tipu lagi di tempat ini. Kami minta road map [peta jalan] nya di tahun 2026, berapa persen penguasaan pasar. Dan kalau tidak tercapai, sanggup nggak direksi mundur,” terangnya.

    Sampai saat ini, Garuda sendiri masih membukukan kerugian sepanjang kuartal I-2025.

    Berdasarkan laporan keuangan, Garuda Indonesia (GIAA) mencatat kerugian bersih US$76,49 juta atau setara sekitar Rp1,25 triliun di tiga bulan pertama tahun ini. 

    Kerugian bersih GIAA tersebut mengecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, US$87,04 juta.

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    News9 jam yang lalu

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 20:00 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:39 WIB

    1ShareCopy LinkBatalkan

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyoroti soal bobroknya PT Garuda Indonesia. Mulai dari mesin pesawat yang bermasalah hingga ketepatan waktu.

    Garuda IndonesiaDPRPT Garuda Indonesia

  • Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal kabar adanya penunjukan Direktur Keuangan (Dirkeu) baru yang berasal dari Singapore Airlines. Manajemen tidak membenarkan kabar tersebut namun tidak juga membantahnya.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan ini ke pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham ya untuk hal tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Kabar Garuda Indonesia merekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines sempat disinggung Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Ia meminta Garuda Indonesia tidak menyembunyikan kabar tersebut jika memang benar terjadi.

    “Kami mendengar ada Executive dari Singapore Airlines menjadi jajaran Direksi Garuda Indonesia, betul tidak pak? Kalau betul kenapa harus disembunyikan?” tanya Mufti.

    Menurutnya, akan percuma jika Garuda merekrut tenaga kerja asing jika tata kelola korporasi masih menyimpan banyak catatan. Mufti juga meminta manajemen Garuda Indonesia lebih memprioritaskan talenta lokal dibandingkan asing.

    “Saya yakin walau ada orang asing sepintar apapun kalau tata kelola korporasi, budayanya masih seperti itu, akan begitu-begitu saya. Maka kami minta diprioritaskan juga untuk ada orang lokal, saya pikir orang kita bagus-bagus juga. Banyak orang kita di Qatar, banyak di Singapore Airlines, kenapa nggak di-hire mereka,” bebernya.

    Dilaporkan Bloomberg, Balagopal Kunduvara, wakil presiden divisi layanan keuangan di Singapore Airlines (SIA), dijadwalkan mulai bertugas di Garuda Indonesia pada Oktober mendatang. Penunjukan ini dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus memperluas jaringan internasionalnya.

    Kunduvara akan menggantikan Prasetio yang sudah menjabat sejak akhir 2020. Kunduvara sendiri sudah lebih dari dua dekade berkarier di maskapai nasional Singapura itu, memulai langkahnya sebagai insinyur pada tahun 2000.

    Penunjukan tersebut dikabarkan sudah mendapat lampu hijau dari Danantara. Ia dijadwalkan resmi bergabung pada Oktober.

    (acd/acd)

  • Garuda Angkat Bicara soal Tudingan Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Angkat Bicara soal Tudingan Jual Beli Jam Penerbangan

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merespons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit di industri penerbangan Tanah Air. Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menilai anggapan itu terjadi karena tingginya ekspektasi terhadap Garuda Indonesia.

    Menurut Reza, jumlah pesawat Garuda Indonesia ke rute tertentu berkurang secara frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Menurut Reza, pihaknya terus meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan yang saat ini ada. Hal itu dilakukan demi memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    Saat dikonfirmasi soal keberadaan mafia, Reza tidak menjawab tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik oleh otoritas terkait

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pengajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenhub,” sebut Reza.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyatakan kecurigaannya soal tidak adanya layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Penerbangan di jam favorit justru dikuasai oleh maskapai swasta.

    “Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama temen Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” tanya Mufti.

    Bahkan kabarnya, ada transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

    “Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Anggota DPR Kritik Rencana Merger Garuda dan Pelita

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI mengkritik rencana merger PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    “Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” sambung dia.

    Terlebih, sebut Mufti, berdasarkan portofolio yang dibacanya, Pelita Air sudah tidak membebani Pertamina. Ia kembali menekankan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.

    “Karena sampai hari ini saya senang setelah saya naik saya baca portofolio perusahaan ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi. Maka kami tidak mau bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibentuk, dibuat, diperbaiki bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda,” imbuhnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim lantas merespons soal rencana tersebut. Menurut Reza, Garuda Indonesia akan mengikuti arahan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Saat ini proses merger masih dalam tahapan analisis awal. Ia menyebut maskapai pelat merah itu menyerahkan sepenuhnya wewenang tersebut kepada pemegang saham.

    “Kami mengikuti panduan strategis dari Danantarta dan saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis Danantara. Jadi pada prinsipnya kami dari Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini kepada pemegang saham,” jelas Reza.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR Pertanyakan Kabar Garuda Indonesia Rekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines – Page 3

    Anggota DPR Pertanyakan Kabar Garuda Indonesia Rekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mencecar petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Salah satunya mengenai kabar perekrutan orang asing pada posisi Direktur Keuangan maskapai pelat merah tersebut.

    Mufti mengaku telah mendapat kabar tersebut. Dia turut meminta penjelasan dari manajemen maskapai pelat merah mengenai kebenaran kabar itu.

    “Kami mendengar bahwa akan ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk di jajaran direksi Garuda Indonesia, itu betul tidak pak? Nah kami ingin tanggapan hal itu. Kalau betul, kenapa harus disembunyikan gitu pak?,” tanya Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin (22/9/2025).

    Dia menyoroti soal kapabilitas dari orang asing maupun lokal. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) perlu didukung oleh tata kelola korporasi yang baik.

    Mufti menegaskan, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mengkritisi kabar orang asing masuk manajemen Garuda Indonesia, dia meminta ada prioritas terhadap talenta-talenta lokal.

    “Kami minta juga diprioritaskan untuk ada orang lokal. Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar pak, banyak orang kita di Singapure Airlines, kenapa enggak kita hire dari mereka,” tutur Mufti Anam.