Xcloud.id

Tag: Muchlis

  • Ini Dua Jalur Resmi Pembayaran Dam bagi Jemaah Haji RI, Jangan Tempuh Cara Ilegal!

    Ini Dua Jalur Resmi Pembayaran Dam bagi Jemaah Haji RI, Jangan Tempuh Cara Ilegal!

    Bisnis.com, MAKKAH — Kemen Agama RI mengumumkan dua jalur resmi pembayaran atau penyembelihan hewan yang merupakan dam alias denda, yakni melalui platform Adahi di Arab Saudi atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

    Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi menegaskan pelaksanaan penyembelihan hewan dam hanya dapat dilaksanakan melalui dua jalur resmi tersebut. Dia mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak menempuh jalur ilegal di luar yang telah ditetapkan. 

    “Proyek Adahi ditetapkan sebagai satu-satunya mekanisme resmi sah dan legal dalam penyembelihan hewan dam dan kurban di Tanah Suci,” kata Muchlis saat konferensi pers di Makkah, Rabu (28/5/2025). 

    Segala bentuk transaksi dan keterlibatan pihak lain di luar proyek Adahi dalam pelaksanaan kurban dan dam, lanjutnya, dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Arab Saudi.

    Adapun, demi kemudahan dan kepastian ibadah bagi jemaah haji Indonesia, PPIH Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan. Pertama, penyembelihan di tanah suci. Jemaah haji reguler baik mandiri maupun melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) didata oleh ketua kelompok terbang (kloter), dilaporkan kepada ketua sektor dan kemudian difasilitasi teknis pembayaran ke proyek Adahi oleh PPIH arab saudi

    Sementara itu, jemaah haji khusus dikoordinir oleh masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan dilaporkan kepada PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah. Batas pengumpulan terakhir data pembayaran dam ditetap hingga Jumat, 30 Mei 2025 pukul 15:00 Waktu Arab Saudi. Kedua, penyembelihan di Tanah Air. 

    “Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan dam di Indonesia pelaksanaan dapat dilakukan melalui Baznas. Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi yang telah ditetapkan oleh Baznas,” jelasnya. 

    Muchlis menggarisbawahi para jemaah Indonesia untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi demi ketertiban, kenyamanan, serta kemabruran ibadah di Tanah Suci. 

    “Kami mengimbau kepada seluruh jemaah, yang pertama agar tidak bertransaksi di luar proyek Adahi termasuk dengan pedagang musiman atau calo, individu tak dikenal, atau rumah potong hewan tidak resmi. Kedua, mematuhi seluruh aturan dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi demi kemabruran ibadah, keamanan pribadi, dan ketertiban bersama,” katanya. 

  • 1 Makelar Situs Judol Sebut Terdakwa Adhi Kismanto Tangan Kanan Eks Menkominfo Megapolitan

    1 Makelar Situs Judol Sebut Terdakwa Adhi Kismanto Tangan Kanan Eks Menkominfo Megapolitan

    Makelar Situs Judol Sebut Terdakwa Adhi Kismanto Tangan Kanan Eks Menkominfo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muhrijan alias Agus, salah satu terdakwa kasus perlindungan situs judi 
    online 
    (judol) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi) menyebutkan, terdakwa Adhi Kismanto merupakan tangan kanan
    Budi Arie Setiadi
    yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo. 
    Hal ini diungkapkan Agus saat dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) situs judol dengan terdakwa Darmawati yang tak lain istri dari Agus sendiri.
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (27/5/2025), Hakim Ketua Sulistyo Muhamad Dwi Putro meminta Agus menceritakan awal mula dirinya berperan sebagai penghubung antara agen situs judol dan Kementerian Kominfo agar tidak terblokir.
    Sebab, sebelum terlibat, Agus bekerja sebagai pengusaha di bidang ekspor-impor.
    Agus mengungkapkan bahwa dia merupakan penghubung antara agen situs judol dan Kementerian Kominfo sejak Maret 2024.
    “Cuma penghubung. Saya yang menghubungkan agen judi
    online
    dengan Komdigi,” ungkap Agus. 
    Beberapa agen yang menitipkan situs judol kepada Agus agar tidak diblokir oleh Kementerian Kominfo antara lain Muchlis Nasution serta Ferry, yang juga dikenal dengan nama William atau Acal.
    Sementara itu, pihak Kementerian Kominfo yang disebut berkomunikasi dengan Agus adalah Denden Imadudin Soleh selaku Ketua Tim Penyidikan sekaligus Ahli Undang-Undang ITE Kementerian Kominfo, serta Adhi Kismanto yang saat itu menjabat sebagai staf ahli di kementerian yang sama.
    “Dia (Adhi Kismanto) tangan kanannya Pak Menteri,” ujar Agus.
    Agus mengaku bisa terlibat dalam praktik gelap ini setelah berkenalan dan berkomunikasi dengan Denden. Saat itu, Denden mengaku bahwa dia tidak lagi melindungi sejumlah situs judol.
    Pasalnya, situs-situs judol yang seharusnya dilindungi oleh komplotan Denden justru diblokir oleh Adhi setelah dipekerjakan Menteri Kominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.
    “Jadi, Adhi Kismanto ini blokir website judi
    online
    . Waktu ditaruh di posisi sama Pak Budi Arie itu, dia memblokir situs. Jadi, enggak ada kesempatan untuk Denden ini menjaga,” urai Agus.
    Namun, pada akhirnya Agus meminta Denden untuk mengenalkannya kepada Adhi. Meski begitu, Denden hanya memberikan biodata Adhi ke Agus. 
    Berangkat dari situ, Agus melakukan lobi agar Adhi ikut terlibat dalam perlindungan situs judol.
    “Semenjak dia (Adhi) pegang, pas ketemu sama saya, dia tugasnya hanya memblokir saja,” kata Agus.
    Setelah bergabungnya Adhi, peran Agus pun dimulai. Dari praktik ini, Agus mendapatkan sejumlah uang yang sebagian dia berikan kepada istri, Darmawati. 
    Namun, Darmawati tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh suaminya itu merupakan hasil penjagaan situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo.
    “(Darmawati baru tahu asal uang) waktu pas penangkapan saya, Yang Mulia,” ucap dia.
    Berdasarkan hasil penyelidikan, Darmawati terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suaminya. Dalam dakwaan JPU, Darmawati disebut membelanjakan uang hasil kejahatan untuk membeli berbagai barang mewah.
    Adapun barang-barang yang telah dibelanjakan Darmawato untuk sejumlah perangkat elektronik bernilai tinggi, seperti iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, serta satu unit
    handphone
    Asus ROG.
    Selain itu, Darmawati juga membeli satu unit MacBook Pro dan satu unit iPad Pro, serta
    handphone
    Samsung Z Flip 5 berwarna ungu dan Samsung A35 berwarna biru.
    Tak hanya barang elektronik, Darmawati juga membelanjakan uangnya untuk membeli tiga unit mobil mewah, yakni BMW X7 warna putih, Toyota Fortuner putih, dan Lexus dengan pelat nomor B 16 WT.
    Gaya hidup mewah Darmawati juga tercermin dari pembelian berbagai barang fesyen bermerek, termasuk dua cincin Louis Vuitton, satu jam tangan Louis Vuitton warna emas, satu jam tangan Rolex warna perak, satu kacamata Dior, satu koper Louis Vuitton, serta satu pasang sandal Hermes.
    Koleksi tas mewah terdakwa terdiri dari berbagai merek ternama, antara lain tas Louis Vuitton warna pink, tas Louis Vuitton warna coklat, pouch Louis Vuitton coklat, tas Dior warna biru dongker, tas Chanel warna pink, dan tas Longchamp warna abu-abu.
    Tak berhenti di situ, Darmawati juga memborong berbagai perhiasan, di antaranya 18 cincin, tujuh kalung, empat gelang emas, tiga gelang emas berbahan karet, tiga pasang anting, dua liontin emas bercampur berlian, dan satu liontin emas.
    Atas perbuatannya, Darmawati diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Terpisah, Budi Arie Setiadi menjelaskan soal rekrutmen Adhi Kusmanto masuk Kemenkominfo.
    Saat itu, ia melihat situs judol merebak begitu masif.
    Di sisi lain, ia juga mendapat “bisikan” bahwa ada beberapa pegawai Kominfo yang hidup mewah dan tak sesuai profil pekerjaan mereka. 
    Ia menilai hal itu tidak wajar dan menjadi salah satu indikator bahwa ada sesuatu yang tidak bersih.
    Kemudian, Budi Arie merekrut Adhi Kismanto, yang belakangan terseret dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online.
    Alasannya, Adhi punya kemampuan teknis yang baik untuk memblokir situs.
    Menurut Budi, Kominfo saat itu hanya bisa menutup sekitar 3.000 situs per hari, yang dianggapnya terlalu lambat.
    Oleh karena itu, dia mencari bantuan dari pihak luar yang bisa menangani dengan lebih cepat dan banyak.
    “Muncullah nama Adhi Kismanto. Dia punya kemampuan untuk melakukan
    take down
    50.000 sampai 150.000 situs per hari,” kata Budi Arie.
    Namun, menurut Budi, Adhi akhirnya “tergoda” oleh pemain lama dalam praktik judol.
    Budi Arie pun membantah dirinya terlibat dalam praktik perlindungan judi
    online
    .
    Ia menegaskan bahwa aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung sebelum ia menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Kominfo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang Capai Rp12 M, RSUD Mardi Waluyo Blitar Pernah Surplus Pendapatan

    Utang Capai Rp12 M, RSUD Mardi Waluyo Blitar Pernah Surplus Pendapatan

    Blitar (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Blitar kini kondisinya kolaps dan tengah menanggung beban utang mencapai Rp12 miliar. Di Tengah kondisi yang kritis tersebut, sebenarnya RSUD Mardi Waluyo Blitar sempat pernah berjaya dan memperoleh surplus keuangan.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi. Menurut Samanhudi, RSUD Mardi Waluyo pernah mendapatkan keuntungan hingga Rp60 miliar. Kondisi itu terjadi pada tahun 2017 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar.

    “Menurut saya, ada tiga poin yang harus diperbaiki kalau ingin kondisi RSUD Mardi Waluyo kembali sehat,” ujar Samanhudi, Selasa (27/5/2025).

    Selama dibawah kepemimpinan Samanhudi Anwar, RSUD Mardi Waluyo yang berlokasi di Jalan Kalimantan, Kota Blitar itu berjalan sehat dan tak sampai merugi. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat pun berjalan dengan baik dan prima.

    “Apalagi infonya saat ini menanggung hutang hingga Rp12 miliar, padahal pada 2017 lalu kondisi keuangannya sehat dan surplus sekitar Rp60 miliar,” ungkapnya.

    Adapun beberapa hal yang menurut Samanhudi harus diperbaiki, diantaranya disiplin seluruh jajaran mulai manajemen, dokter hingga perawat di RSUD Mardi Waluyo.

    “Kalau tidak disiplin, mulai waktu, pelayanan hingga pertanggungjawaban. Sulit memperbaiki kinerjanya,” tandas Samanhudi.

    Kemudian kedua, pengawasan dari Pemkot maupun DPRD Kota Blitar, kalau sekarang kondisinya kolaps dan merugi. Ditegaskan Samanhudi pengawasan tidak berjalan, terbukti sampai timbul hutang belasan miliar.

    “Termasuk adanya evaluasi kinerja RSUD Mardi Waluyo, melalui laporan secara berkala dua kali setahun. Baik kinerja pelayanan, maupun keuangan,” tegasnya.

    Kalau sekarang Pemkot dan DPRD Kota Blitar mempermasalahkannya, ditambahkan Samanhudi selama ini bagaimana pengawasannya.

    “Padahal pada 2017 lalu sudah surplus sekitar Rp60 miliar dan bisa jadi modal, kenapa sekarang bisa merugi sampai punya hutang miliaran,” imbuh pria yang juga Panglima Kawula Alit Blitar ini.

    Seperti diketahui, Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengakui bahwa fasilitas kesehatan yang dipimpinya itu sedang mengalami kolaps secara keuangan, hutang terus bertambah seiring berkurangnya jumlah pendapatan.

    Terungkap RSUD Mardi Waluyo masih memiliki hutang senilai Rp12 miliar rupiah, berupa tunggakan kewajiban terhadap hak-hak pegawai hingga tahun 2025 ini.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Minggu (25/5/2025).

    Pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terus menurun setiap tahunnya, bahkan selama beberapa tahun terakhir tidak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    “Pendapatan rumah sakit rata-rata Rp90-98 miliar setahun, targetnya Rp110 miliar,” paparnya. [owi/beq]

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • PPIH Arab Saudi Rapat Maraton Bahas Persiapan Armuzna

    PPIH Arab Saudi Rapat Maraton Bahas Persiapan Armuzna

    Makkah (beritajatim.com) – Puncak haji 2025 semakin dekat. Puncak haji berlangsung di Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus mematangkan persiapan menjelang puncak haji. Salah satunya mengadakan rapat maraton selama dua hari dengan 8 syarikah.

    Syarikah merupakan perusahaan mitra Kemenag RI di Arab Saudi yang bertanggung jawab menyediakan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan lainnya bagi jemaah haji Indonesia selama menjalani ritual haji.

    Rapat berlangsung di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah membahas persiapan masing-masing Syarikah terkait pergerakan jemaah haji Indonesia saat puncak haji. Pada musim haji 2025, Kemenag RI mewujudkan kerja sama dengan delapan Syarikah dalam penyediaan layanan jemaah haji pada fase Armuzna. Delapan syarikah itu: Dluyuful Bait, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Alrifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad.

    “Dua hari ini, kami mengadakan serial rapat dengan delapan Syarikah untuk memahami dan menjelaskan konsep yang disiapkan masing-masing Syarikah terkait pergerakan jemaah haji Indonesia saat puncak haji di Armuzna,” kata Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi di Makkah, Selasa (20/5/2025) sebagaimana dilansir Kemenag.go.id .

    Dalam rapat tersebut, masing-masing Syarikah memaparkan konsep mereka terkait puncak haji. Rencana mereka didiskusikan bersama dengan tim PPIH, mulai dari Ketua PPIH Arab Saudi, Tenaga Ahli Menteri Agama, Kabid Layanan Umum, Kabid Transportasi, Kabid Bimbingan Ibadah, Kabid Lansia/Disabilitas, Kabid Pelindungan Jemaah (Linjam), Tim Mitigasi Haji, Mustasyar Diniy, dan PIC Syarikah dari PPIH Arab Saudi.

    Poin-poin yang dibahas secara mendalam di antaranya terkait dengan pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Arafah, pergerakan jemaah dari Arafah ke Mina (Murur), pergerakan jemaah dari Arafah lalu Mabit Muzdalifah dan menuju Mina (Taraddudi), pergerakan jemaah yang mengikuti program Tanazul (dari tenda Mina ke hotel di Syisyah dan Raudlah, serta pergerakan ke Jamarat pada hari-hari Tasyriq), dan pergerakan jemaah yang mengambil Nafar Awal dan Nafar Tsani.

    “Setelah ini kita akan dalami konsep dan rencana masing-masing Syarikah sambil mengindentifikasi setiap tantangan yang perlu diantisipasi, lalu kita merumuskan model pergerakan untuk bisa menjadi perhatian bersama,” tambah Muchlis.

    Ada sejumlah hal baru dalam pergerakan jamaah pada fase puncak haji, katanya. Pertama, pergerakan transportasi Armuzna tidak lagi dikelola Kementerian Haji, tetapi langsung di bawah kendali Hay’ah Malakiyyah li Madinat Makkah wa Masyair al-Muqaddasah (Komisi Kerajaan).
    Poin kedua, pergerakan di setiap tahapan puncak haji, sejak dari Makkah, dilakukan berdasarkan Syarikah, bukan kloter.

    “Ketiga, kita tahun ini dilayani oleh delapan Syarikah. Ini yang menjadi tantangan tersendiri dan diharapkan semua pihak bisa melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan kepada jemaah haji,” katanya. [air]

  • Keberangkatan 103.806 Jemaah Haji Gelombang I Tuntas, 2 Juta Lebih Boks Katering Dibagikan

    Keberangkatan 103.806 Jemaah Haji Gelombang I Tuntas, 2 Juta Lebih Boks Katering Dibagikan

    Makkah (beritajatim.com) – Tahap keberangkatan jemaah haji gelombang pertama (I) telah tuntas. Sebanyak 103.806 jemaah telah diterbangkan dari berbagai bandar udara di Indonesia dengan tujuan Bandar Udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Ratusan ribu jemaah haji itu terbagi dalam 266 kelompok terbang (Kloter).

    Operasional kedatangan jemaah haji gelombang I di Madinah berlangsung sejak 2 Mei 2025. Selama 17 hari pemberangkatan, ada 266 kloter denga 103.806 jemaah yang tiba di Bandara AMAA Madinah, dan 22.359 di antaranya adalah jemaah lanjut usia. Para jemaah haji itu diangkut pesawat Garuda Indonesia, Saudia Airlines dan Lion Air.

    “Alhamdulillah, fase kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang I sudah berakhir pada 17 Mei 2025. Total ada 266 kloter dengan 103.806 jemaah yang tiba melalui Bandara AMAA Madinah,” kata Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, di Makkah, Senin (19/5/2025) sebagaimana dilansir Kemenag.go.id.

    Dia mengutarakan bahwa tingkat persentase On Time Performance pada masa keberangkatan gGelombang I sangat baik, yakni mencapai 95,5 persen. Keberangkatan jemaah haji gelombang I mulai 2 Mei hingga 17 Mei 2025. Setelah itu hingga 31 Mei 2025, jemaah haji yang diterbangkan ke Jeddah masuk gelombang II.

    “Selama 16 hari operasional di Madinah, kita berhasil mendistribusikan 2.050.541 boks katering untuk jemaah haji Indonesia dari 21 dapur,” tambahnya.

    Selain itu, katanya, “Ada 89 hotel dengan lebih dari 17 ribu kamar yang tersebar di 5 sektor yang menjadi saksi kehadiran jemaah haji Indonesia di Kota Madinah.”

    Di samping itu, lebih dari 64 ribu tasreh (izin masuk) Raudlah di Masjid Nabawi yang diterbitkan bagi jemaah haji Indonesia dari 2 – 16 Mei lalu. Jumlah ini juga masih akan terus bertambah karena masih ada jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah.

    Untuk mobilisasi jemaah dari Bandara AMAA ke hotel jemaah di Madinah, Daerah Kerja Bandara telah mengoperasionalkan ribuan armada bus yang dikoordinir oleh Naqabah (Organda Saudi).

    “Hingga 18 Mei 2025, sebanyak 85.628 kartu Nusuk juga sudah didistribuskan ke jemaah. Petugas haji terus berkoordinasi dengan Syarikah untuk melakukan akselerasi agar seluruh jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci bisa segera mendapatkan kartu Nusuk,” tegas Muchlis M Hanafi. [air]

  • Kemenag Siapkan 25,8 Juta Boks Makanan untuk Jemaah Haji Selama di Tanah Suci – Page 3

    Kemenag Siapkan 25,8 Juta Boks Makanan untuk Jemaah Haji Selama di Tanah Suci – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sekitar 25,8 juta boks makanan untuk jemaah haji 2025 selama berada di Tanah Suci. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Muchlis Hanafi menyebut layanan konsumsi sebagai salah satu dari lima layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk jemaah.

    “Kita sudah berkontrak dengan 55 dapur di Makkah, 21 dapur di Madinah karena mereka akan menyediakan 25,8 juta boks makanan untuk jemaah kita,” katanya ditemui di sela Orientasi dan Pembekalan PPIH Arab Saudi Terintegrasi di Cipondoh, Tangerang, Minggu 4 Mei 2025.

    Masing-masing jemaah, sambung dia, akan mendapatkan 127 kali makan yang terbagi pada 84 kali di Makkah, 15 kali di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), dan 27 kali di Madinah.

    Muchlis menyebut pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas makanan, terutama terkait cita rasa, dengan menyiapkan bumbu kemasan dari Indonesia. Selain, bumbu jadi lebih praktis bagi produsen.

    “Untuk tahun ini, kita dorong untuk menggunakan bumbu jahe pasta yang dikirim dari Indonesia. Jadi dari 611 ton bumbu yang dibutuhkan, 474 tonnya itu sudah kita kumpulkan dari Indonesia,” sambung Muchlis

    Menurut Muchlis, ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah terkait layanan konsumsi, yaitu produksi dan distribusi. Dari kedua hal tersebut, faktor distribusi lah yang umumnya lebih menantang.

    “Kalau produksi, kita bisa kendalikan. Nanti ada tim pengawasnya. Quality kontennya kita jaga. Tapi, distribusi ini banyak dikeluarkan dari kita,” katanya.

     

  • Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

    Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

    Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan sudah lebih dari 15.000
    jemaah haji
    asal Indonesia yang telah tiba di
    Madinah
    , Arab Saudi hingga Minggu (4/5/2025).
    Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Muchlis Hanafi menjelaskan, mereka berasal dari 40 kloter jemaah haji yang diberangkatkan sejak 2 Mei 2025.
    “Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), pada Minggu, 4 Mei 2025 pukul 08.00 WIB atau pukul 04.00 WAS, jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 40 kloter atau 15.597 jemaah,” ujar Muchlis Hanafi, Minggu (4/5/2025).
    Pada hari ini, lanjut Muchlis, terdapat 8.307 jemaah suci yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci.
    Mereka terbagi menjadi 21 kloter dan akan langsung diterbangkan ke Madinah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA).
    Dalam kesempatan yang sama, Muchlis pun mengimbau
    jemaah haji Indonesia
    untuk mencatat alamat lengkap hotel atau tempat menginap selama berada di Mekkah maupun di Madinah.
    Langkah tersebut dianggap perlu untuk mempermudah jemaah haji kembali ke hotel usai beribadah, terutama saat terpisah dari rombongannya.
    “Langkah ini penting untuk menghindari kebingungan dan memudahkan identifikasi jika jemaah terpisah dari rombongan,” kata Muchlis.
    Adapun pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 300 hotel untuk pemondokan atau penginapan jemaah.
    Sebanyak 205 hotel untuk pemondokan di Mekkah dan 95 lainnya untuk pemondokan di Madinah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menyiapkan total 300 hotel di
    Mekkah
    dan
    Madinah
    , Arab Saudi, sebagai tempat tinggal
    jemaah haji
    1446 Hijriah.
    Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M Hanafi menuturkan, 205 hotel di Mekkah dan 95 hotel di Madinah siap menyambut jemaah haji asal Indonesia yang akan diberangkatkan pada 2 Mei 2025.
    “Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Mekkah dan Madinah,” kata Muchlis dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
    Untuk hotel di Mekkah, jaraknya maksimum 4,5 kilometer. Sementara di Madinah, semua hotel berada di wilayah Markaziyah.
    Jarak ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji dalam melakukan ibadah di Masjidil Haram.
    Bukan hanya akomodasi tempat tinggal, Kemenag juga menyediakan layanan transportasi di tiga area.
    “Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah hingga Mekkah, kemudian rute Jeddah ke Mekkah, Mekkah ke Jeddah, dan Mekkah ke Madinah,” jelasnya.
    Terdapat juga bus shalawat yang akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
    Kemudian, tersedia pula transportasi saat puncak proses ibadah haji di Arafah ke Muzdalifah ke Mina (Armina).
    Sesuai arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Muchlis memastikan seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci telah siap.
    “Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.

    Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.

    Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.

    Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.

    Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.

    Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.

    Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.

    “Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.