Xcloud.id

Tag: Muammar Bakry

  • MUI Sulsel keluarkan maklumat fatwa pembebasan Palestina 

    MUI Sulsel keluarkan maklumat fatwa pembebasan Palestina 

    Makassar (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan 15 poin maklumat fatwa dukungan untuk membantu pembebasan Palestina atas kekejaman serangan zionis Israel yang menimbulkan ribuan korban jiwa warga sipil, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

    Melalui surat MUI Sulsel nomor: Maklumat-02/DP.P.XXI/IV/Tahun 2025 tentang Dukungan Fatwa Jihad Melawan Israel diteken Ketua MUI Sulsel Prof KH Najamuddin bersama Sekretaris Umumnya Prof KH Muammar Bakry pada 10 Syawal 1446 Hijriah, atau 9 April 2025 dengan mengajak seluruh masyarakat membela Palestina.

    Fatwa dukungan tersebut dikeluarkan setelah International Union Of Muslim Scholars (IUMS) juga mengeluarkan fatwa jihad melawan Israel belum lama ini usai melihat kebrutalan tentara zionis Israel membunuh orang tidak bersalah.

    “Poin pertama, MUI Sulsel menyerukan segala bentuk ikhtiar untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, termasuk jihad diplomasi, ekonomi, medsos mengecam agresi Israel, dan usaha-usaha lainnya sesuai kemampuan kita,” kata Ketua MUI Sulsel Prof KH Najamuddin.

    Kedua, larangan mendukung Israel yakni segala bentuk dukungan terhadap Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kerja sama militer, ekonomi, dan politik, adalah haram dan bertentangan dengan prinsip solidaritas Islam dan keadilan kemanusiaan.

    Ketiga, larangan menyuplai sumber daya ke Israel, atau memberikan dukungan logistik kepada pihak penjajah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam dan penderitaan rakyat Palestina.

    Keempat, seruan pembentukan aliansi militer dunia islam. Negara-negara mayoritas Muslim didorong untuk membentuk kerja sama militer dan strategi pertahanan bersama guna menjaga kehormatan umat dan membela rakyat Palestina yang tertindas.

    Kelima, evaluasi perjanjian dengan Israel. MUI Sulsel mendukung upaya negara-negara Muslim untuk mengevaluasi dan meninjau kembali perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Israel, guna memastikan tidak ada pengkhianatan terhadap umat Islam.

    Keenam, kewajiban jihad finansial. Setiap Muslim yang mampu dianjurkan untuk berinfak, menyumbangkan hartanya demi mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui lembaga resmi kemanusiaan maupun kanal donasi yang terpercaya.

    Ketujuh, penolakan normalisasi hubungan. MUI Sulsel menyerukan pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara yang telah menormalisasi hubungan tersebut. Kedelapan, seruan kepada ulama. Ulama dan tokoh agama wajib menyuarakan kebenaran dan menentang kezaliman serta mendesak pemerintah dan lembaga berwenang untuk mengambil langkah nyata dalam membela Palestina.

    Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina membawa poster saat mengikuti aksi damai bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

    Kesembilan, seruan boikot produk dan perusahaan pendukung Israel. MUI Sulsel mendukung kampanye boikot produk dan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung penjajahan Israel, sebagai bagian dari jihad ekonomi umat.

    Sepuluh, peringatan kepada pemerintah negara adidaya. MUI Sulsel mendesak pemerintah negara-negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, agar tidak bersikap ganda, dan benar-benar menghentikan dukungan militer terhadap Israel.

    Sebelas, boikot terhadap sekutu Israel. Umat Islam diajak untuk tidak bekerja sama secara ekonomi atau politik dengan negara atau perusahaan yang secara terbuka mendukung Israel dalam agresinya ke Palestina.

    Dua belas, bantuan kemanusiaan. Umat Islam wajib menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar dan kebutuhan vital lainnya dengan segala cara.

    Tiga belas, persatuan umat Islam. MUI Sulsel mengajak seluruh elemen umat Islam, baik organisasi keislaman, ormas, maupun individu, untuk bersatu mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengesampingkan perbedaan demi kepentingan umat.

    Empat belas, doa dan Qunut Naziliah. Diharapkan, seluruh masjid dan umat Islam di Sulsel dianjurkan untuk membaca Qunut Naziliah dalam salat berjamaah sebagai bentuk solidaritas spiritual terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Gaza.

    Lima belas, apresiasi atas dukungan kepada Palestina. MUI Sulsel menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, materil, dan diplomatik kepada rakyat Palestina.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait politik dan pertahanan terjadi di sepanjang Rabu (8/1), kemarin. Dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang tidak akan kabur dari kejaran KPK hingga kritik penggunaan senjata oleh anggota TNI.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. PDIP jamin Hasto tidak kabur, setiap hari ke Kantor DPP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjamin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak kabur usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab setiap hari masih beraktivitas ke Kantor DPP PDIP, Jakarta.

    “Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    2. PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menilai bahwa tidak ada bukti signifikan yang terkait dengan perkara setelah KPK menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, KPK menggeledah kediaman Hasto di dua lokasi, yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan. Pada penggeledahan di Bekasi, menurut dia, barang yang disita adalah 1 buah USB (penyimpanan data) dan 1 buku catatan milik Kusnadi, sedangkan di Kebagusan tidak ada barang yang disita.

    Baca di sini

    3. DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    4. Akademisi: Pencegahan radikalisme tak boleh kendur walau teroris turun

    Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

    Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

    Baca di sini

    5. Komisi III : Aturan penggunaan senjata api aparat harus ditinjau ulang

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat keamanan harus ditinjau ulang, menyusul sejumlah insiden penembakan oleh aparat kepolisian dan anggota TNI yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Dia pun memandang perlu adanya pemeriksaan kondisi psikologi aparat secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan senjata api oleh oknum.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Prof KH Muammar Bakry menyebut, usai Pilkada serentak yang baru saja digelar di Sulsel, masyarakat harus kembali bersatu dan saling merangkul.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu usai membuka acara dialog akhir tahun di di Vasaka Hotel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (14/12/224).

    “Tentu kita berharap Sulsel tetap kondusif. Apalagi kita akan menyambut pemimpin baru,” ujar Prof Muammar.

    Dikatakan Prof Muammar, masyarakat harus menerima secara terbuka siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Meskipun itu bukan pilihan politiknya.

    “Siapapun yang ditetapkan KPU, kita tentu harus terima sebagai warga negara, kita harus terima dengan lapang dada,” terangnya.

    Ia menegaskan bahwa demi kerukunan antar masyarakat dan ummat, setelah penetapan resmi dari KPU mestinya tidak ada lagi pembahasan nomor-nomor pasangan calon (Paslon).

    “Tidak ada lagi nomor setelah ini, karena pemimpin terpilih adalah pemimpin kita semua,” tukasnya.

    Prof Muammar bilang, bukan hanya masyarakat yang mesti menjaga kerukunan, tapi juga pemimpin terpilih harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

    “Kami berharap pemimpin yang dipilih rakyat dapat mengayomi seluruh komponen masyarakat Sulsel,” sebutnya.

    Selaras dengan itu, kata Prof Muammar, FKUB Sulsel mengadakan dialog akhir tahun untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman, serta mempererat persatuan menjelang tahun 2025.

    Sekadar diketahui, dialog tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel Muh Tonang, Kaban Kesbangpol Sulsel Ansyar, dan berbagai Majelis Umat dari berbagai lintas agama di Sulsel.