Xcloud.id

Tag: Moon Jae-in

  • Ternyata Ini Alasan Kim Jong Un Hapus Jejak dan Bawa Toilet Sendiri saat di Beijing

    Ternyata Ini Alasan Kim Jong Un Hapus Jejak dan Bawa Toilet Sendiri saat di Beijing

    Jakarta –

    Setelah Kim Jong Un bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, staf Korea Utara tampak hati-hati membersihkan barang-barang yang disentuh pemimpin tertinggi itu. Menurut analis, langkah tersebut merupakan bagian dari protokol keamanan untuk mencegah upaya mata-mata asing.

    Meski hubungan Kim dan Putin terlihat makin akrab, rekaman pada Rabu (3/8/2025) memperlihatkan betapa seriusnya Korea Utara berusaha menyembunyikan segala petunjuk terkait kondisi kesehatan Kim.

    Dalam sebuah unggahan di Telegram, reporter Kremlin Alexander Yunashev membagikan video yang memperlihatkan dua staf Kim dengan cermat membersihkan ruangan di Beijing, tempat Kim dan Putin berbincang selama lebih dari dua jam.

    Mereka terlihat mengelap sandaran punggung dan sandaran lengan kursi, membersihkan meja kopi di samping kursi Kim, serta menyingkirkan gelas minumnya.

    “Setelah negosiasi selesai, staf yang mendampingi kepala DPRK dengan hati-hati menghancurkan semua jejak keberadaan Kim,” kata reporter tersebut, merujuk pada Korea Utara, dikutip dari CNA.

    Setelah berbincang di ruangan itu, Kim dan Putin kemudian minum teh bersama sebelum berpisah dengan salam perpisahan yang hangat.

    Seperti dalam kunjungan luar negeri sebelumnya, Kim membawa toilet pribadinya di kereta hijau khas yang membawanya ke Beijing. Menurut laporan surat kabar Jepang Nikkei, langkah ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi apa pun terkait kondisi kesehatannya, dengan mengutip sumber intelijen Korea Selatan dan Jepang.

    Michael Madden, pakar kepemimpinan Korea Utara dari Stimson Center, AS, menjelaskan bahwa praktik semacam ini telah menjadi protokol standar sejak era pendahulu Kim, yaitu ayahnya, Kim Jong Il.

    “Toilet khusus dan kantong sampah khusus berisi sampah, limbah, dan puntung rokok disediakan agar badan intelijen asing, bahkan yang bersahabat sekalipun, tidak mengambil sampel dan mengujinya,” kata Madden.

    “Ini akan memberikan wawasan tentang kondisi medis apa pun yang memengaruhi Kim Jong Un. Ini bisa termasuk rambut dan kutil kulit,” ujarnya.

    Pada 2019, setelah pertemuan puncak di Hanoi dengan Presiden AS Donald Trump, pengawal Kim terlihat menutup akses ke lantai kamar hotelnya selama berjam-jam untuk membersihkan ruangan, bahkan sampai mengambil barang-barang termasuk kasur.

    Tim Kim juga kerap terlihat dengan teliti membersihkan barang-barang sebelum ia gunakan. Saat bertemu Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in, petugas keamanan Korea Utara menyemprot kursi dan meja dengan cairan pembersih lalu mengelapnya sebelum Kim duduk.

    Hal serupa terjadi menjelang pertemuan puncaknya dengan Putin pada 2023. Rekaman video menunjukkan tim keamanan Kim membersihkan kursinya dengan disinfektan dan memeriksanya secara ketat. Salah satu penjaga bahkan menggunakan detektor logam untuk memindai kursi, memastikan tidak ada ancaman yang tersembunyi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Di Depan Presiden Korsel, Trump Bilang Mau Bertemu Kim Jong Un”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/suc)

  • Kim Jong Un Tiba di Beijing, Akan Bertemu Xi Jinping-Putin

    Kim Jong Un Tiba di Beijing, Akan Bertemu Xi Jinping-Putin

    Jakarta –

    Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah tiba di Beijing, China. Kim dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping hingga Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), Kim tiba jelang parade militer besar-besaran pada hari Rabu besok. Kim tiba pukul 16.00 waktu setempat di Stasiun Kereta Api Beijing. Dia disambut oleh Cai Qi, pejabat nomor lima Tiongkok, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

    Sebelumnya wartawan AFP melihat sebuah kereta berbendera Korea Utara yang diyakini membawa Kim mendekati stasiun.

    Kim akan bergabung dengan Presiden China Xi Jinping, Vladimir Putin dari Rusia, dan pemimpin negara lainnya dalam pertunjukan besar untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    China akan memamerkan kehebatan militernya dengan pasukan yang berbaris dalam formasi, pertunjukan terbang lintas, dan perlengkapan tempur berteknologi tinggi lainnya dalam pertunjukan luar biasa yang berpusat di Lapangan Tiananmen Beijing.

    Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, juga melaporkan kedatangan kereta lapis baja khusus tersebut di ibu kota China.

    Ini merupakan kunjungan kedua Kim ke luar negeri yang dilaporkan dalam enam tahun. Sementara ini yang pertama ke China sejak 2019.

    China menyebut parade tersebut sebagai pertunjukan persatuan dengan negara-negara lain. Kehadiran Kim akan menjadi pertama kalinya ia terlihat bersama Xi dan Putin di acara yang sama.

    Foto-foto yang dirilis KCNA menunjukkan Kim sedang merokok di luar kereta berwarna hijau zaitun miliknya bersama Menteri Luar Negeri Choe Son Hui dan ajudan dekatnya, Jo Yong Won.

    Foto lain menunjukkan Kim sedang menyeringai di dalam gerbong kereta mewah berlapis kayu di depan bendera dan lambang nasional Korea Utara. Kedua foto tersebut diambil pada hari Senin, menurut KCNA.

    Kehadiran Kim di China “meresmikan hubungan trilateral China-Rusia-Korea Utara kepada publik”, ujar konsultan risiko geopolitik dan mantan analis CIA, Soo Kim, kepada AFP.

    Kim menikmati masa singkat diplomasi internasional tingkat tinggi sekitar tahun 2018, bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan kemudian Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beberapa kali.

    Namun, ia menarik diri dari panggung global setelah gagalnya pertemuan puncak dengan Trump di Hanoi, Vietnam, pada tahun 2019.

    Kim tetap berada di Korea Utara selama pandemi Covid-19, tetapi bertemu Putin di timur jauh Rusia pada tahun 2023.

    (lir/lir)

  • Presiden Korea Selatan Tunjuk Calon Menteri Keuangan Baru

    Presiden Korea Selatan Tunjuk Calon Menteri Keuangan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae-Myung mengusulkan Koo Yun-Cheol sebagai Menteri Keuangan baru dengan tugas mendukung ekonomi di tengah pelemahan pertumbuhan dan tekanan perang dagang AS.

    Dikutip dari Bloomberg pada Minggu (29/6/2025), Kepala Staf Presiden Kang Hoon-sik mengatakan sang Presiden telah mencalonkan Koo Yun-Cheol. “[Dia] seorang ahli kebijakan yang diakui secara luas karena dia adalah sosok yang telah lama merenungkan inovasi Korea dan sangat cocok untuk memetakan jalan menuju pertumbuhan nasional,” ujarnya.

    Koo pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan kedua dan Kepala Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah. Dia akan kembali ke jabatan ekonomi tertinggi saat Presiden Lee membentuk tim untuk melawan hambatan yang meningkat setelah berbulan-bulan terjadi kekacauan politik.

    Saat bertugas di bawah Menteri Keuangan Hong Nam-ki selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in, Koo membantu memandu ekonomi Korea melalui pandemi Covid-19 dan guncangan inflasi pada awal 2020.

    Pria berusia 60 tahun ini meraih gelar doktor administrasi bisnis dari Universitas Chung-Ang dan gelar ekonomi dari Universitas Nasional Seoul.

    Koo akan mengambil alih kendali dari Kim Beom-seok, yang telah mengisi peran tersebut sebagai pelaksana tugas sejak Choi Sang-mok mengundurkan diri.

  • Presiden Lee Tunjuk Kim Min-seok Sebagai PM Korea Selatan

    Presiden Lee Tunjuk Kim Min-seok Sebagai PM Korea Selatan

    JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Hari Rabu menunjuk Kim Min-seok, aktivis yang beralih menjadi anggota parlemen sekaligus wakil ketua komite kampanye Partai Demokratik Korea (DPK) sebagai perdana menteri.

    Itu adalah pengumuman pertama setelah Lee dilantik pada Hari Rabu usai memenangkan pemilihan presiden sehari sebelumnya.

    “Anggota parlemen Kim Min-seok adalah kandidat yang tepat untuk memimpin pemulihan ekonomi dengan pengalaman parlementernya yang kaya, ketajaman politik dan kebijakan serta kepekaan yang baik terhadap urusan internasional,” kata Presiden Lee kepada wartawan di ruang pengarahan presiden di Seoul, melansir The Korea Times 4 Juni.

    Dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam faksi pro-Lee dalam partai liberal, Kim (61) terpilih menjadi Dewan Tertinggi pada Bulan Agustus 2024 sebelum bergabung dengan tim kampanye presiden.

    Untuk pemilihan umum yang diadakan pada tahun yang sama, Kim juga menjadi direktur operasi kampanye dan membantu memimpin partai tersebut meraih kemenangan telak.

    Inaugurasi Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan (Sumber: Joint Press Corps)

    Untuk memangku jabatan secara resmi, Kim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional ― proses yang tidak mungkin menghadapi rintangan yang berarti, karena partai yang berkuasa memegang mayoritas.

    Setelah dikukuhkan, ia akan mulai membentuk Kabinet Lee dengan merekomendasikan pengangkatan menteri, sebagaimana yang diuraikan dalam Konstitusi.

    Selain Kim, Presiden Lee juga menunjuk Kang Hoon-sik, mantan juru bicara DPK, sebagai kepala staf pertamanya.

    Terkenal karena kemampuannya sebagai ahli strategi pemilu, Kang (51) membantu Lee merumuskan strategi selama kampanyenya untuk pemilihan presiden 2022 dan menjabat sebagai direktur operasi kampanye partai kali ini.

    “Kang Hoon-sik adalah kepala strategi untuk pemilihan presiden, yang memiliki keahlian dalam ekonomi dan penganggaran. Ia akan berperan sebagai fasilitator urusan negara,” kata Presiden Lee.

    Dalam pengumuman lainnya, presiden menominasikan Lee Jong-seok, mantan menteri unifikasi, untuk direktur Badan Intelijen Nasional (NIS).

    Inaugurasi Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan (Sumber: Joint Press Corps)

    Lee Jong-seok adalah pakar Korea Utara yang sangat mendukung Kebijakan Sinar Matahari yang diadopsi oleh pemerintahan Kim Dae-jung sebelumnya yang berfokus pada keterlibatan dan bantuan kemanusiaan, alih-alih pendekatan konfrontatif, untuk mendorong perdamaian dan reunifikasi dengan Korea Utara.

    Ia menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) sebelum menjadi menteri unifikasi selama pemerintahan Roh Moo-hyun, yang melanjutkan pendekatan yang bersifat mendamaikan terhadap Korea Utara.

    “Ia adalah orang yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah perang dagang, dengan pengalamannya dalam memperkuat kemampuan pengumpulan intelijen badan intelijen dan meningkatkan sistem penyampaian informasinya sebagai anggota NSC,” kata presiden, seraya menambahkan ia akan menggunakan keahliannya untuk menemukan terobosan bagi hubungan antar-Korea yang membeku.

    Sedangkan anggota parlemen lainnya, Wi Sung-lac, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar untuk Rusia antara November 2011 hingga Mei 2015, ditunjuk sebagai Direktur NSC berikutnya. Ia diharapkan untuk mengejar tujuan Semenanjung Korea yang damai dan makmur melalui diplomasi pragmatis di era “transformasi besar,” kata presiden.

    Adapun Hwang In-kwon, pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat, ditunjuk sebagai kepala Dinas Keamanan Presiden berikutnya. Selama pemerintahan Moon Jae-in, Hwang menjabat sebagai komandan jenderal Komando Operasi ke-2 antara Oktober 2018 dan September 2020.

    Di posisi juru bicara pertama, Presiden Lee menunjuk anggota parlemen Kang Yu-jung yang sebelumnya menjabat juru bicara tim kampanye pemilihan presiden.

    “Ke depannya, pengangkatan pejabat pemerintahan baru akan didasarkan pada prestasi dan difokuskan pada persatuan nasional,” kata Presiden Lee.

    Diketahui, para menteri dan wakil menteri dari pemerintahan Yoon Suk-yeol sebelumnya mengajukan surat pengunduran diri mereka secara massal pada awal pekan ini.

  • Eks Presiden Korsel, Moon Jae In Didakwa Suap Usai ‘Titip’ Menantu untuk Dapat Pekerjaan

    Eks Presiden Korsel, Moon Jae In Didakwa Suap Usai ‘Titip’ Menantu untuk Dapat Pekerjaan

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In secara resmi dakwa tanpa penahanan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada Kamis 18 April 2025 lalu. Dia dituduh menerima suap secara tidak langsung melalui penempatan kerja mantan menantunya di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.

    Dugaan Suap melalui Menantu dan Maskapai

    Kasus ini mencuat setelah kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul melayangkan pengaduan pada Desember 2021. Mereka menuding adanya hubungan timbal balik yang melibatkan Moon Jae In, mantan menantunya Seo, dan Lee Sang-jik selaku pendiri Eastar Jet dan mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

    Jaksa menyebut bahwa hampir 220 juta won atau sekitar 154.000 dolar AS (Rp2,5 miliar) diberikan kepada Seo dalam bentuk gaji bulanan dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020. Uang ini dinilai sebagai bentuk suap de facto kepada Moon Jae In, yang kala itu menjabat sebagai Presiden.

    Penunjukan Seo sebagai direktur eksekutif Thai Eastar Jet dipertanyakan karena minimnya pengalaman di industri penerbangan dan kondisi keuangan perusahaan yang sedang kesulitan. Menurut jaksa, proses rekrutmen itu juga melibatkan tim urusan sipil di kantor kepresidenan Moon, yang seharusnya bersifat netral.

    Kinerja Seo Dipertanyakan, Gaji Dua Kali Lipat CEO

    Kejaksaan menyampaikan bahwa Seo sering absen dalam tugasnya, kerap terbang ke Korea atau bekerja dari jarak jauh. Padahal, gaji yang diterimanya jauh melebihi standar.

    “Seo sering meninggalkan jabatannya untuk waktu yang lama, terbang ke Korea Selatan atau bekerja dari jarak jauh. Dia tidak menyediakan tenaga kerja yang layak sesuai dengan posisinya sebagai direktur eksekutif. Tapi Seo menerima gaji bulanan 8 juta won, hampir dua kali lipat gaji CEO maskapai,” kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam pernyataan resmi.

    Manfaat Finansial Langsung kepada Moon Jae In

    Jaksa juga menyoroti fakta bahwa Moon Jae In sempat membiayai hidup keluarga putrinya, termasuk mantan menantu dan cucunya, sebelum Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet. Setelah Seo mendapat pekerjaan, dukungan finansial dari Moon dihentikan.

    Jaksa menilai hal ini sebagai manfaat langsung bagi Moon, yang seharusnya tidak diperoleh lewat fasilitas jabatan.

    “Inti dari kasus ini adalah bahwa presiden menerima perlakuan istimewa dengan menggunakan wewenangnya, memungkinkan migrasi luar negeri putrinya dan suaminya melalui perusahaan penerbangan yang dikelola oleh mantan anggota parlemen dan pengusaha Lee,” tutur Jaksa.

    Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun 2018 yang menyatakan bahwa jika pejabat publik dan non-publik merencanakan kejahatan bersama, maka keduanya dapat dijerat pidana atas dasar penyuapan, meskipun uang suap diterima oleh pihak ketiga.

    Moon Bantah, Tim Hukum Sebut Jaksa Salahgunakan Wewenang

    Pihak Moon Jae-in membantah seluruh tuduhan. Tim hukum mantan presiden menyatakan bahwa jaksa telah menyalahgunakan kekuasaan karena mendakwa Moon tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan terlebih dahulu.

    Putrinya Juga Terseret Kasus Hukum Lain

    Meskipun Moon Da-hye (putri Moon Jae-in) dan Seo dianggap terlibat sebagai kaki tangan, jaksa memutuskan untuk menangguhkan dakwaan terhadap mereka. Mereka menilai cukup dengan menuntut Moon Jae-in dan Lee Sang-jik demi kepentingan keadilan negara.

    Namun, Moon Da-hye sendiri baru-baru ini juga dijatuhi sanksi hukum lain. Pada 17 April 2025, Pengadilan Distrik Barat Seoul menjatuhkan denda sebesar 15 juta won atas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyewakan properti tanpa izin.

    Ia diketahui mengemudi dengan kadar alkohol tinggi di kawasan Itaewon pada Oktober 2024, dan menjalankan bisnis sewa jangka pendek di Seoul dan Pulau Jeju melalui Airbnb tanpa pendaftaran resmi, yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Kesehatan Masyarakat.

    Persidangan Dilakukan di Seoul

    Kasus Moon Jae In akan disidangkan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Perhatian publik kini tertuju pada proses hukum terhadap mantan presiden yang sebelumnya dikenal dengan citra bersih dan reformis selama masa jabatannya dari 2017 hingga 2022.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial melempar sindiran terkait mantan Presiden Korea Selatan yang dituduh Korupsi karena kedapatan mencari pekerjaan ke menantunya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dituduh korupsi karena mempekerjakan menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

    “Moon didakwa atas korupsi karena menerima 217 juta won (USD 150.000) sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan”, kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP

    Kasus ini juga tentunya menambah drama politik yang mencengkeram Korea Selatan. 

    Yusuf Dumdum kemudian melakui cuitan di media sosial X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut Korea Selatan tidak asik karena menghukum mantan pejabat negara karena mencarikan pekerjaan untuk orang terdekatnya.

    “Ah gak seru nih Korsel. Masa nyariin kerjaan buat menantu aja dihukum,” tulisnya dikutip Jumat (25/4/2025).

    Hal ini menurutnya berbanding terbalik di Indonesia. Bukan hanya menantu satu keluarga pun dipastikan aman untuk masalah pekerjaan.

    “Kalau di Indonesia bukan hanya menantu. Mulai dari anak sampai cucu cicit juga dicariin semua pasti aman. 😁,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Presiden Korsel Moon Jae-in Didakwa Lakukan Korupsi, Carikan Pekerjaan untuk Mantan Menantu – Halaman all

    Eks Presiden Korsel Moon Jae-in Didakwa Lakukan Korupsi, Carikan Pekerjaan untuk Mantan Menantu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Presiden Korea Selatan (Korsel) periode 2017-2022, Moon Jae-in didakwa telah melakukan korupsi terkait dengan mencarikan pekerjaan bagi mantan menantunya, Seo, di salah satu maskapai di Thailand, Thai Easter Jet.

    “Moon didakwa melakukan korupsi karena menerima 217 juta won sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan,” kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan resmi, Kamis (24/4/2025), dikutip dari ABC News.

    Jaksa menilai Seo tetap diangkat menjadi Direktur Utama Thai Easter Jet meskipun secara pengalaman dan kualifikasinya tidak relevan dengan industri penerbangan.

    Jaksa juga memperoleh temuan bahwa Seo kerap tidak melaksanakan tugasnya sebagai direktur utama.

    “Maskapai tersebut, yang secara efektif dikendalikan oleh mantan anggota parlemen dari partai Moon, telah memberikan pekerjaan tersebut kepada eks menantu Moon untuk mendapatkan dukungan dari presiden saat itu,” ujar jaksa.

    Jaksa juga menemukan bahwa gaji dan tunjangan keuangan yang dibayarkan pihak maskapai kepada mantan menantu Moon ternyata digunakan untuk suap yang ditujukan untuk Moon.

    Putri Moon pun lantas diceraikan oleh menantunya tersebut.

    Kronologi Korupsi Moon

    Sebagai informasi, Moon sebenarnya telah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus korupsi ini pada 30 Agustus 2024 lalu.

    Dikutip dari Reuters, penetapan tersangka terhadap Moon setelah dilakukan penggeledahan oleh Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju di kediaman anaknya, Moon Da Hye.

    Kasus ini bermula dari adanya pengaduan yang diajukan lima tahun lalu yang menyoroti proses perekrutan Seo di Thai Eastar Jet.

    Lantas, investigasi dilakukan yang berfokus pada hubungan Seo dengan penunjukkan Lee Sang-jik sebagai Kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah Korea Selatan (KOSME).

    Adapun aduan tersebut diajukan oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) bersama dengan elemen sipil bernama Justice People pada medio September 2020-April 2021.

    Dalam aduan itu, Seo diduga memperoleh jabatan sebagai direktur utama sebagai imbalan atas dukungan politi yang diberikan Lee selaku pendiri Easter Jet.

    Temuan itu menguat setelah Lee diangkat menjadi Presiden KOSME pada tahun 2018 atau hanya beberapa bulan setelah Seo menjabat sebagai direktur utama Thai Eastar Jet.

    Tak sampai itu, tudingan tersebut menguat setelah jaksa menemukan keputusan tersebut diduga diambil dalam pertemuan informal antara sekretaris presiden pada tahun 2017.

    Terkait kasus ini, Seo telah diperiksa sebanyak tiga kali tetapi memilih bungkam.

    Lalu, beberapa mantan pejabat tinggi era kepemimpinan Moon juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam penunjukkan Lee sebagai Presiden KOSME.

    Kasus yang menjerat Moon ini menambah drama politik di Korsel di mana di saat yang bersamaan Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatan presidennya karena memberlakukan darurat militer.

    Kini, Yoon pun tengah menghadapi persidangan terkait darurat militer yang dianggap wujud sebuah makar.

    Dua kasus hukum ini berlangsung menjelang pemilihan presiden yang bakal digelar pada 3 Juni 2025 mendatang.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol masih menghadapi tuduhan kriminal usai memimpin sebuah pemberontakan dengan cara memberlakukan darurat militer. Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup.

    Karier politik Yoon Suk Yeol mungkin sudah berakhir, tetapi permasalahannya belum selesai.

    Mantan Presiden Yoon, yang juga seorang eks jaksa, dipecat dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 4 April 2025. Namun, ia masih menghadapi tuduhan kriminal terkait dengan memimpin pemberontakan buntut penerapan darurat militer 3 Desember 2024.

    Proses persidangan terpisah terkait tuduhan tersebut dimulai pada bulan Februari dan masih berlangsung hingga kini.

    “Yoon melakukan pemberontakan ketika ia melarang semua kegiatan politik dan memerintahkan para komandan militer untuk membobol pintu-pintu Majelis Nasional ‘dengan kapak’ atau ‘dengan menembak, jika perlu’ dan ‘menarik keluar’ para legislator,” demikian pernyatan Jaksa.

    Yoon telah berulang kali membantah klaim dirinya mengatur pemberontakan. Menurutnya ia hanya memberlakukan darurat militer demi melindungi Korea Selatan dari “kekuatan anti-negara” yang telah menyusup ke dalam pemerintahan.

    Jika pengadilan memutuskan Yoon bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, banyak mantan presiden Korea Selatan yang pernah dipenjara, termasuk Park Geun-hye yang dihukum karena suap, akhirnya dibebaskan lebih awal. Park diampuni pada tahun 2021 oleh Presiden Moon Jae-in, kurang dari lima tahun setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun.

    Kasus kriminal ini tidak akan langsung dipengaruhi oleh keputusan MK yang menguatkan pemecatannya.

    Masa jabatan Yoon penuh dengan masalah dan skandal. Setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan 2022, ia segera menjadi pemimpin yang sangat tak disukai dan memecah belah masyarakat.

    Sebagai presiden, Yoon menggunakan gugatan hukum, regulator negara, dan penyelidikan kriminal untuk menanggulangi pidato yang ia sebut sebagai disinformasi, yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berkali-kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang kantor presidennya tuduh menyebarkan “berita palsu.”

    Yoon juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk membersihkan penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada 2023, dan memveto sebuah undang-undang yang didorong oleh oposisi di Parlemen yang menyerukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut.

    Istri Yoon dan Huru-hara Korea Utara

    Istri Yoon, Kim Keon Hee, juga terlibat dalam skandal setelah terlihat menerima tas Dior senilai 2.200 dolar AS, yang mengguncang partai politiknya menjelang pemilu.

    Hubungan dengan Korea Utara memburuk setelah Yoon menjabat, dengan Korea Utara semakin agresif dan memutuskan dialog.

    Yoon mengadopsi pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara, memperluas latihan militer dengan AS dan Jepang.

    Yoon meninggalkan pemerintahan tanpa pemimpin terpilih dan menghadapi pemilu dalam 60 hari.

    Setelah dipecat, Yoon mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta maaf atas kekurangannya, tanpa mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Yoon dan istrinya harus meninggalkan kediaman resmi dan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari keamanan presiden.

    Pada intinya, ada lima hal yang akan terjadi pada Yoon di masa mendatang:

    1. Yoon masih menghadapi persidangan terkait tuduhan pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

    2. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dipenjara, meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan lebih awal seperti mantan presiden lainnya.

    3. Yoon dan istrinya akan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari layanan keamanan presiden.

    4. Meskipun masa jabatannya selesai, Yoon masih bisa mempengaruhi politik Korea Selatan melalui pernyataan dan tindakannya.

    5. Skandal selama masa jabatan dapat mempengaruhi partai Yoon dalam pemilihan presiden yang akan datang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Palsukan Dokumen Anaknya Demi Masuk Kampus Bergengsi, Oposisi Korsel Dipenjara Dua Tahun

    Palsukan Dokumen Anaknya Demi Masuk Kampus Bergengsi, Oposisi Korsel Dipenjara Dua Tahun

    ERA.id –

    Pemimpin oposisi terkemuka Cho Kuk dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas pemalusan dokumen akademis. Pemalsuan itu dia lakukan demi anak-anaknya bisa diterima di sekolah bergengsi.

    Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan hukuman dua tahun penjara terhadap Cho Kuk. Dalam dakwaan, Mahkamah Agung menekankan perbuatan Cho yang memalsukan dokumen akademis dinyatakan secara sah sebagai perbuatan melanggar hukum.

    “Mahkamah Agung menyatakan dakwaan menghalangi bisnis, dan pemalsuan dokumen publik dan pribadi terhadap para terdakwa adalah sah,” demikian putusan tersebut, dikutip AFP, Kamis (12/12/2024).

    Cho, mantan profesor hukum di Universitas Nasional Seoul, menjabat sebagai sekretaris senior presiden untuk urusan sipil pada tahun 2017-19 pada masa kepresidenan Moon Jae-in. Dia diangkat sebagai menteri kehakiman pada September 2019 sebelum mengundurkan diri sekitar sebulan kemudian di tengah skandal tersebut.

    Cho yang berada di garis depan dalam upaya pemakzulan Presien Yoon Suk-yeol didakwa pada Desember 2019 atas berbagai dakwaan, termasuk memalsukan berbagai dokumen untuk membantu kedua anaknya masuk universitas dan sekolah pascasarjana.

    Bukan hanya itu saja, ia juga diduga menerima suap sebesar 6 juta won (Rp66 juta) dalam bentuk beasiswa untuk putrinya, yang diketahui menempuh pendidikan di sekolah kedokteran di kota tenggara Busan.

    Cho juga didakwa atas tuduhan menggunakan kekuasaanya sebagai bantuan presiden untuk mengakhiri pemeriksaan atas klain suap yang melibatkan mantan wakil walikota Busan.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepadanya pada tahun 2023

    “Sifat kejahatannya sangat serius, karena ia mengeksploitasi posisinya sebagai profesor perguruan tinggi untuk menghalangi proses penerimaan selama bertahun-tahun,” kata pengadilan saat itu.

    Atas kasus yang menjerat Cho, dia yang sudah lama dipandang sebagai calon presiden akan kehilangan kursinya di Kongres. Dia diperintahkan untuk melapor ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

    Lebih lanjut, jaksa menuntut Cho untuk menyerahkan tuntutannya paling cepat pada Jumat (13/12). Jika Cho tidak memenuhi permintaan jaksa, pihak berwenang akan mengambil tindakan untuk mengamankan hak asuhnya secara paksa.

  • Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.

    “Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).

    Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.

    Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.

    “Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.

    Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.