Separuh Angka Kematian Haji 2025 Adalah Jemaah Asal Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menuturkan, separuh angka kematian Haji 2025 adalah jemaah dari Indonesia.
Gus Irfan menceritakan, sehari sebelum berangkat ke Arafah, ia dan Menteri Agama RI Nazaruddin Umar diundang Kementerian Haji dan Umrah Saudi untuk memenuhi panggilan dari Menteri Haji Arab Saudi.
“Salah satu topik yang diingatkan sekali lagi sama, kesehatan waktu itu sudah seratusan yang meninggal, beliau mengatakan ‘hari ini jemaah haji seluruh dunia yang meninggal sekian dan Indonesia menyumbang separuh dari kematian’,” kata Irfan di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2025).
Mengetahui itu, Menteri Haji Arab Saudi memberikan peringatan kepada Indonesia untuk memperhatikan aspek kesehatan jemaah sebelum berangkat.
“Beliau, Menteri Haji (bilang) ‘tolonglah Indonesia, tolong istithaah kesehatan benar-benar dipegang’,” kata Gus Irfan mengingat ucapan Menteri Haji Arab.
Gus Irfan mengatakan, Pemerintah Arab Saudi tidak ingin pelaksanaan ibadah haji menjadi sebuah ajang kematian umat Islam.
“Kenapa? ‘Kita ini dilihat dunia,’ kata beliau, ‘kita ini dilihat dunia, jangan sampai proses haji dilihat sebagai Ladang Kematian,’ itu kalimat yang diucapkan oleh Menteri Haji,” ucapnya.
Tidak mengelak peringatan itu, Gus Irfan justru sepakat.
Ia tidak ingin pelaksanaan ibadah haji di Indonesia menjadi “ladang kematian”.
“Saya kira saya sepakat dengan itu. Kita tidak ingin dunia melihat proses ritual ibadah haji kita menjadi ladang kematian,” paparnya.
Gus Irfan menambahkan, angka kematian ini juga disampaikan juga oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud ketika menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kebetulan saya waktu itu diajak mendampingi beliau, Prince MBS juga mengatakan hal yang sama jumlah kematian jemaah haji sekian dan Indonesia menyumbang separuh dari kematian itu,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mohammed bin Salman
-
/data/photo/2025/08/20/68a54be088fbc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Separuh Angka Kematian Haji 2025 Adalah Jemaah Asal Indonesia
Nasional
20 Agustus 2025")
Separuh Angka Kematian Haji 2025 Adalah Jemaah Asal Indonesia Nasional 20 Agustus 2025
-
Yaqut Cholil Akan Kembali Diperiksa Kasus Korupsi Kuota Haji
GELORA.CO -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) setelah mengamankan ponsel hingga dokumen saat menggeledah rumah Yaqut.
Setyo mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail barang bukti apa yang diamankan tim penyidik saat menggeledah rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Agustus 2025.
“Nanti akan dilakukan konfirmasi atau kegiatan lanjutan terhadap para pihak yang lokasinya dilakukan penggeledahan,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Agustus 2025.
Namun demikian, Setyo mengaku tidak mengetahui jadwal pemeriksaan terhadap Yaqut.
“Kalau waktunya, ya saya kembalikan kepada para penyidik. Pimpinan tentunya tidak akan mengatur masalah hal yang sifatnya teknis banget, seperti waktu penyidikan, hari, jam, apa, semua itu menjadi ranah penyidik,” pungkas Setyo.
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Dari rumah Yaqut, tim penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE), salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.
KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.
Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.
Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah.
-
Keluarga Terkaya di Dunia Punya Kekayaan Fantastis, Nilainya 16 Kali Lipat dari Kerajaan Inggris
GELORA.CO – Status keluarga terkaya di dunia ternyata milik keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi, Keluarga Saud. Diperkirakan kekayaan tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 1,4 triliun dolar AS atau setara Rp22,63 kuadriliun (kurs Rp16.165 per dolar).
Angka tersebut bahkan melampaui kekayaan yang dimiliki keluarga kerajaan Inggris yang diperkirakan memiliki harta mencapai 88 miliar dolar AS atau setara Rp1,42 kuadriliun.
Kekayaan mereka terutama berasal dari kepemilikan real estate dan merek keluarga. Aset berharga mereka meliputi Kadipaten Cornwall dan Lancaster yang sangat menguntungkan, Hotel Savoy yang bergengsi, dan Somerset House senilai 755,4 juta dolar AS atau setara Rp12,21 triliun.
Adapun, kekayaan pribadi Raja Charles III diperkirakan mendekati 772 juta dolar AS setara Rp12,47 triliun, menjadikannya orang terkaya ke-258 di Britania Raya.
Melansir Sarajevo Times, harta yang dimiliki keluarga kerajaan terkaya di dunia, Keluarga Saud juga bahkan melampaui orang-orang terkaya di dunia, termasuk Elon Musk, Larry Ellison hingga Mark Zuckerberg.
Orang terkaya di dunia, Elon Musk memiliki kekayaan bersih sebesar 416 miliar dolar AS atau setara Rp6.724 triliun, pundi-pundi Larry Ellison mencapai 291 miliar dolar AS atau setara Rp4.704 triliun, serta harta Mark Zuckerberg senilai 269 miliar dolar AS atau setara Rp4.348 triliun, menurut data Forbes.
Kekayaan Keluarga Saud yang luar biasa sebagian besar berasal dari cadangan minyak yang melimpah, kumpulan istana megah, jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan koleksi seni yang sangat berharga.
Monarki Timur Tengah tersebut mengalami peningkatan kekuasaan dan kekayaan yang eksponensial selama 50 tahun terakhir.
Keluarga kerajaan Saudi diperkirakan memiliki hampir 15.000 anggota, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di antara 2.000 kerabat. Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, yang telah memerintah sejak 2015, merupakan kepala resmi keluarga kerajaan.
Putra dan pewarisnya yang paling terkemuka, Mohammed bin Salman Al Saud, menjabat sebagai penguasa de facto Arab Saudi.
Menurut laporan, Saudi telah sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir dalam memperluas aset mereka. Mereka mengakuisisi Chateau Louis XIV Prancis senilai 300 juta dolar AS, lukisan Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, seharga 450 juta dolar AS, dan beberapa kapal pesiar senilai 500 juta dolar AS. Angka tersebut tampak kecil mengingat total kekayaan keluarga kerajaan yang melimpah.
-
Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Singgung Niat Awal Jokowi
GELORA.CO – Pembagian kuota tambahan haji 2024 dianggap tidak sesuai dengan niat awal Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi ketika meminta tambahan kepada pemerintah Arab Saudi.
Niat awalnya untuk mengurangi masa tunggu haji reguler, namun nyatanya dibagi ke haji khusus.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa perkara ini diawali adanya kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2023 lalu.
“Itu Presiden (Jokowi) kan meminta tambahan kuota, dengan alasan bahwa antrian, antrian itu maksudnya yang di reguler ya, antrian itu sudah mencapai 15 tahun lebih ini. Nah, maka Pak Presiden meminta kuota ke pemerintah Arab Saudi. Dan dikabulkan atau diberikan yaitu sebanyak 20 ribu kuotanya,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.
Sehingga kata Asep, kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dipergunakan seluruhnya untuk haji reguler.
“Seharusnya yang 20 ribu itu kan semuanya dimasukkan ke reguler. Supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek. Tetapi yang terjadi tidak demikian,” terang Asep.
Pada kenyataannya, kuota tambahan itu dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
“Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal, seperti itu. Kalaupun mau dibagi sudah ada UU 8/2019. Itu pembagiannya untuk yang kuota reguler 92 persen, untuk kuota yang khusus 8 persen. Jadi kira-kira 8 persen itu 8 x 20 ribu, 1.600. Jadi yang kuota regulernya berarti 18.400, harusnya seperti itu,” jelas Asep.
Asep menyebut, travel haji yang tergabung dalam asosiasi yang mengetahui adanya kuota tambahan itu juga menghubungi Kementerian Agama (Kemenag), mengusulkan agar kuota tambahan dibagi proporsional.
“Nah ini mereka ini asosiasi ini berpikirnya berpikir ekonomis. Artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau hanya dibagi sekarang 92 persen dengan 8 persen, mereka hanya akan dapat 1.600 kuota. Nah nilainya akan lebih kecil. Apalagi kalau 20 ribu itu semuanya digunakan atau dijadikan kuota yang reguler, mereka bahkan tidak akan dapat tambahan kuotanya atau zonk. Nah makanya mereka berupaya supaya bisa nambah gitu dari 8 persen ini,” terang Asep.
Hasil keputusan dari asosiasi pun akhirnya diadakan rapat dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Hasil keputusannya pun sesuai dengan keinginan para asosiasi travel dimaksud.
“Setelah disepakati 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kita dalami. Di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK dari menteri adalah 50-50 itu. Cuman kita sedang mendalaminya. Apakah ini memang bottom up atau top down. Atau memang dua-duanya ketemu di frekuensi yang sama. Yang dari bawah inginnya begitu, yang dari atas juga inginnya begitu. Jadi sama-sama ketemu gitu,” beber Asep.
Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.
Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah
-
Arab Saudi Kecam Israel Perluas Serangan di Gaza: Pembersihan Etnis!
Riyadh –
Kabinet Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk memperluas operasi militer di wilayah Jalur Gaza. Riyadh menyebut Tel Aviv sedang melakukan “pembersihan etnis” terhadap warga Palestina.
Kecaman terhadap Israel itu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (12/8/2025), disampaikan oleh kabinet Saudi saat menggelar rapat di NEOM, yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi.
“Kabinet dengan tegas dan dengan suara keras mengecam keputusan pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan serangkaian kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).
Kabinet Saudi, menurut SPA, juga “menekankan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dan Dewan Keamanan yang berkelanjutan untuk menghentikan serangan dan pelanggaran ini telah merusak dasar sistem internasional dan legitimasi internasional”.
Kecaman itu dilontarkan setelah kabinet keamanan Israel, pekan lalu, menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Tel Aviv “mengambil alih kendali” atas Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza.
Rencana itu, menurut Israel, bertujuan untuk “mengalahkan” kelompok Hamas di Jalur Gaza.
Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza dan memperluas serangan di Jalur Gaza itu menuai banyak kritikan. Namun, Netanyahu menyampaikan pembelaannya.
“Israel tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan pekerjaan dan menuntaskan kekalahan Hamas,” tegasnya.
“Kami memiliki sekitar 70 persen hingga 75 persen wilayah Gaza di bawah kendali Israel, kendali militer. Tetapi kami masih memiliki dua benteng tersisa, oke? Ini adalah Kota Gaza dan kamp-kamp pusat di Al Mawasi,” ucap Netanyahu merujuk pada lokasi dua benteng Hamas yang tersisa di Jalur Gaza.
Netanyahu, pada Senin (11/8), mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap Jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke Jalur Gaza dengan “cukup cepat”.
Tonton juga video “Ini Daftar 10 Negara Paling Islami di Dunia, Enggak Ada Indonesia” di sini:
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
-
Abbas Berterima Kasih ke Saudi yang Galang Pengakuan Negara Palestina
Jakarta –
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas perannya dalam menggalang dukungan internasional bagi negara Palestina. Hal ini disampaikan Abbas dalam percakapan via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada Senin (11/8) waktu setempat.
Kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa Abbas “menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas upaya dan posisi terhormat Kerajaan, yang berkontribusi pada komitmen banyak negara untuk mengakui Negara Palestina.”
Abbas juga berterima kasih kepada para pemimpin Saudi atas “upaya tanpa lelah dalam mengoordinasikan posisi untuk memastikan dukungan internasional terbesar bagi perjuangan Palestina selama konferensi New York bulan lalu tentang solusi dua negara,” lapor SPA, dilansir Al Arabiya, Selasa (12/8/2025).
Dalam percakapan via telepon itu, Pangeran Mohammed dan Abbas juga membahas situasi di Gaza. Putra Mahkota Saudi menegaskan kembali kecaman Kerajaan atas “kejahatan, praktik brutal, dan upaya penggusuran” terhadap rakyat Palestina, dan mendesak masyarakat internasional untuk mengakhiri “konsekuensi bencana” dari perang Israel dan melindungi warga sipil, kata SPA.
Tonton juga video “Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi” di sini:
Dalam beberapa hari terakhir, lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Inggris dan Australia telah menyatakan akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB yang akan berlangsung pada September nanti. Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.
Diketahui bahwa solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.
Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Salah satu penyebabnya adalah pendudukan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-
Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!
Bisnis.com, JAKARTA — Danantara akan memimpin proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkap oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Dia menyebut tanah yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia melalui Danantara akan sangat dekat dengan salah satu Haramain itu.
“Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission [for Makkah City and Holy Sites, red]. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (31/7/2025).
Rosan menjelaskan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan baik secara komersial maupun oleh pemerintah. Hal itu lantaran akan ada area komersial yang turut dibangun d Kampung Haji itu. Akan tetapi, dia memastikan Danantara akan memimpin proses tersebut.
Tujuannya, agar nantinya Kampung Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umrah.
Secara lokasi, terang Rosan, titik letak tanah yang akan dibangun Kampung Haji bakal sangat dekat dengan Kota Makkah.
“Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel,” ungkap pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.
Untuk diketahui, rencana pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah itu merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman al Saud atau Crown Prince MBS.
Bahkan, Rosan menyebut pihak Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan Kampung Haji itu.
“Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ungkapnya.
Pria yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu lalu menuturkan, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk mengajukan rancangan infrastruktur Kampung Haji. Desain lokasi tersebut sudah harus dilakukan pada Oktober 2025 ini.
-
/data/photo/2023/08/10/64d516176653d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah
Nasional
30 Juli 2025")
Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah Nasional 30 Juli 2025
Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com-
CEO Danantara
Rosan Roeslani
mengungkapkan, pemerintah
Arab Saudi
sedang mengubah aturan agar pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di
Mekkah
.
“Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu
freehold
, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Rosan menuturkan, perubahan undang-undang itu ditargetkan bakal selesai pada Januari 2026 mendatang.
Setelah undang-undang itu diubah, pemerintah Indonesia akan segera membeli lahan di Mekkah untuk dibangun
kampung haji Indonesia
.
“Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Mekah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata dia.
Rosan mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi juga sudah menawarkan sejumlah lahan di Mekkah yang dapat menjadi lokasi berdirinya kampung haji Indonesia.
Lokasi dan karakteristik lahan itu pun beragam, ada yang jaraknya begitu dekat dengan Mekkah, ada pula yang jaraknya cukup jauh tapi lebih luas dibandingkan dengan yang dekat.
“Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektar gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ‘oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram’, ada memang, tapi masih ada penduduknya,” kata Rosan.
Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi juga bersedia untuk merelokasi para penduduk yang lahan tempat tinggalnya dijadikan lokasi kampung haji Indonesia.
Rosan menegaskan tidak ada barter antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan kemudahan yang diberikan untuk membangun kampung haji tersebut.
Ia menyatakan, hal ini merupakan buah dari pertemuan antara Presiden
Prabowo Subianto
dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman pada beberapa waktu lalu.
“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke
Crown Prince
MBS dan disetujui sehingga prosesnya ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden insya Allah bisa terlaksa,” kata Rosan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN
Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.
Berikut rangkuman berita selengkapnya:
1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga
Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.
“Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.
Simak berita selengkapnya di sini.
2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.
“Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.
Simak berita selengkapnya di sini.
3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS
Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.
Simak berita selengkapnya di sini.
4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.
“Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.
Simak berita selengkapnya di sini.
5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.
“Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Simak berita selengkapnya di sini.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji
Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.
Pertemuan itu dilakukan di sela agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.
“Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani juga menyepakati pandangan Menkeu Al-Jadaan mengenai pentingnya peran G20 dalam konteks kondisi geopolitik saat ini.
Menurut dia, G20 harus kembali ke tujuan awal, menjadi forum yang mengedepankan multilateralisme daripada unilateralisme.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Menkeu Al-Jadaan mengundang Indonesia untuk turut serta dalam Expo 2030 yang akan diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.
Undangan itu, kata Sri Mulyani, merupakan suatu bentuk kehormatan dan kepercayaan dari Kerajaan Arab Saudi yang memandang Indonesia sebagai mitra strategis.
“Mengutip kalimat Minister Al-Jadaan, ‘it just confirms that the relationship is not only strong, but it actually can grow even more’,” tutur Sri Mulyani.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan haji bagi jamaah Indonesia.
Selain fokus pada pelayanan haji, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat mendukung investasi di sektor kesehatan yang lebih luas.
Kolaborasi akan dikembangkan dalam industri farmasi, produksi vaksin, pengembangan sumber daya manusia, hingga teknologi kesehatan yang dapat menunjang layanan ibadah dan kebutuhan jamaah.
Selain itu, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.