Xcloud.id

Tag: Mohammed bin Salman

  • Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

    Doha –

    Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel menyusul serangan mematikan Tel Aviv menargetkan pemimpin Hamas di Doha, ibu kota Qatar, pekan lalu.

    Seruan itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (16/9/2025), disampaikan saat pertemuan darurat oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Doha pada Senin (15/9) waktu setempat.

    Pertemuan gabungan yang mempertemukan hampir 60 negara itu, berupaya mengambil tindakan tegas setelah Israel melancarkan serangan mengejutkan di Doha, yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas, saat perundingan gencatan senjata berproses.

    Pernyataan bersama yang dihasilkan pertemuan itu mendesak “semua negara untuk mengambil semua langkah hukum dan efektif yang memungkinkan untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina”, termasuk “meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut, dan memulai proses hukum terhadapnya”.

    Negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, bersama dengan Mesir, Yordania, dan Maroko, termasuk di antara negara-negara yang hadir dalam pertemuan darurat itu yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pernyataan bersama tersebut juga mendesak negara-negara anggota untuk “mengkoordinasikan upaya-upaya yang bertujuan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Qatar telah menyerukan respons regional yang terkoordinasi setelah serangan Israel mengejutkan negara yang biasanya damai tersebut.

    Pertemuan darurat di Doha ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, yang menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan gencatan senjata dengan membombardir negosiator Hamas yang ada di Qatar.

    Hamas mengatakan bahwa para pejabat tinggi mereka selamat dari serangan Israel di Doha, yang menewaskan lima anggota Hamas dan satu personel keamanan Qatar. Gelombang kritikan juga menghujani Tel Aviv usai serangan tersebut, termasuk dari sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS).

    “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, bermaksud untuk menggagalkan negosiasi tersebut,” kata Al Thani dalam pertemuan darurat di Doha.

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman termasuk di antara pemimpin yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga hadir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Qatar Desak Dunia Setop Standar Ganda: Hukum Israel atas Kejahatannya

    PM Qatar Desak Dunia Setop Standar Ganda: Hukum Israel atas Kejahatannya

    Doha –

    Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mendesak masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda. Ia meminta Israel harus dihukum berat atas segala kejahatannya terhadap rakyat Palestina.

    Dilansir AFP, Senin (15/9), hal ini diutarakan Abdulrahman Al Thani saat berbicara dalam pertemuan persiapan menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Arab dan Islam yang diselenggarakan oleh Qatar. Pertemuan darurat ini diselenggarakan usai Israel melancarkan serangan udara ke Qatar.

    “Waktunya telah tiba bagi masyarakat internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya, dan Israel perlu tahu bahwa perang pemusnahan yang sedang berlangsung yang dialami oleh saudara-saudara kita Palestina, dan yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah mereka, tidak akan berhasil,” kata Abdulrahman Al Thani.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan para pemimpin Arab dan Islam pada hari Senin (15/9) akan membahas rancangan resolusi mengenai serangan Israel terhadap Qatar. Di antara para pemimpin yang akan hadir adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

    Sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/9). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga diperkirakan akan hadir, menurut laporan media Turki.

    Masih belum diketahui apakah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, akan hadir, Meski begitu, ia mengunjungi Qatar awal pekan ini untuk menunjukkan solidaritas antartetangga.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Yaqut Double Job Dibayar Rp7 Juta Sehari

    Yaqut Double Job Dibayar Rp7 Juta Sehari

    GELORA.CO – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 12 September 2025.

    Maksud kedatangannya bertujuan menyerahkan dokumen terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

    “Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, yaitu surat tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat 29 April 2024 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Pak Faisal, ini tanda tangan dengan barcode,” ujar Boyamin.

    Boyamin menjelaskan, dalam dokumen itu disebutkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama sejumlah orang lainnya ditugaskan melaksanakan pemantauan ibadah haji 2024.

    Itu artinya yang bersangkutan menjalankan fungsi double job lantaran sebelumnya telah menjabat sebagai amirul hajj.

    Menurut dia, tugas pemantauan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “Jadi Menteri Agama dan Staf Khusus nggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri Agama itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian,” bebernya.

    Ia menuding Yaqut diduga menerima uang tambahan sebesar Rp7 juta per hari. “Nah, diduga juga diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya kali 15 hari ya berapa itu,” kata Boyamin.

    Selain itu lanjut Boyamin, patut dicurigai adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

    “Pengawas luar itu DPR, BPK, dan BPKP segala macam, pengawas internal itu adalah dari APIP. APIP itu orang-orang Inspektorat Jenderal, inspektur lah, pengawasnya Kementerian Agama. Maka di sini menjadi double, bukan sekadar double anggaran, tapi nggak boleh sebenarnya, nggak boleh Menteri Agama, Staf Khusus jadi pengawas, karena pengawas harus APIP atau orang dari Inspektorat Jenderal,” tutupnya.

    Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas disebut membuat surat keputusan menteri terkait pembagian kuota haji tambahan 2024.

    KPK mengungkapkan, dalam payung hukum itu, ada 20 ribu kuota tambahan usai permintaan atau lobi dari asosiasi haji kepada Kemenag.

    Disebutkan, permintaan tersebut usai pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    “Jadi, tidak sendiri-sendiri untuk travel agent ini, tapi mereka tergabung di dalam asosiasi,” ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa 9 September 2025 malam.

    “Asosiasi inilah yang kemudian menghubungi para oknum pejabat yang ada di Kementerian Agama untuk mengatur bagaimana caranya supaya kuotanya itu yang masuk kuota khusus menjadi lebih besar,” imbuhnya.

    Usai lobi, pada tanggal 15 Januari 2024, Yaqut menandatangani Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus (50:50).

    Namun, SK tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur penetapan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

    Di mana, kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Lalu, 92 persen untuk kuota haji reguler.

    Seharusnya pula, tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dibagikan untuk jemaah haji reguler. Rinciannya, 18.400 atau setara dengan 92 persen, dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen. Itu berarti, kuota haji reguler yang awalnya hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang.***

  • Suara Tegas Putra Mahkota Arab Saudi: Gaza Milik Palestina

    Suara Tegas Putra Mahkota Arab Saudi: Gaza Milik Palestina

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, tiba-tiba bersuara terkait kondisi di Gaza. Ia menegaskan Gaza milik Palestina.

    Dilansir Al Arabiya, Kamis (11/9/2025), Ia menegaskan bahwa Gaza adalah tanah milik Palestina dan hak-hak rakyatnya tidak dapat dirampas oleh agresi apa pun. Dia menyampaikan itu saat pidato yang disiarkan televisi nasional Saudi pada hari Rabu (10/9) waktu setempat.

    Berbicara pada pembukaan tahun kedua sidang kesembilan Dewan Syura, Pangeran Mohammed mengatakan bahwa upaya Kerajaan telah membantu mengamankan dukungan internasional untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Putra Mahkota mengatakan bahwa Arab Saudi menolak dan mengutuk “serangan-serangan” Israel di wilayah tersebut.

    Tak cuma Putra Mahkota, Kabinet Arab Saudi juga pernah menyampaikan kecaman terhadap tindakan Israel di Gaza. Kabinet Arab Saudi mengatakan Tel Aviv sedang melakukan “pembersihan etnis” terhadap warga Palestina.

    Kecaman terhadap Israel itu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (12/8) yang lalu, disampaikan oleh kabinet Saudi saat menggelar rapat di NEOM, yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi.

    “Kabinet dengan tegas dan dengan suara keras mengecam keputusan pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza dan mengutuk kegigihan mereka dalam melakukan serangkaian kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” demikian dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).

    Kabinet Saudi, menurut SPA, juga “menekankan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dan Dewan Keamanan yang berkelanjutan untuk menghentikan serangan dan pelanggaran ini telah merusak dasar sistem internasional dan legitimasi internasional”.

    Arab Saudi Kecam Serangan Israel ke Qatar

    Tak hanya serangan Israel di Gaza, MBS juga mengecam serangan terbaru Israel ke Doha, Qatar. Ia mengecam keras serangan tersebut.

    “Agresi brutal terhadap negara saudara kita Qatar membutuhkan tindakan Arab, Islam, dan internasional,” katanya, dilansir Al Arabiya, Kamis (11/9).

    “Arab Saudi akan mendukung Qatar dalam semua langkah yang diambilnya, tanpa batas,” kata Pangeran Mohammed.

    MBS juga menyampaikan kecaman itu kala menghubungi Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    “Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan solidaritas penuh Kerajaan (Saudi) dengan … Qatar dan menegaskan kecaman atas serangan secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara Qatar, yang merupakan aksi kriminal dan pelanggaran berat terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    MBS, menurut SPA, juga menekankan bahwa “Kerajaan (Saudi) mengerahkan seluruh kemampuannya” untuk mendukung Qatar dan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.

    Simak juga Video: 1.800 Seniman Hollywood Boikot Lembaga Film Israel

    Halaman 2 dari 3

    (maa/lir)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Tegaskan Gaza Milik Palestina!

    Putra Mahkota Arab Saudi Tegaskan Gaza Milik Palestina!

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menegaskan bahwa Gaza adalah tanah milik Palestina dan hak-hak rakyatnya “tidak dapat dirampas oleh agresi apa pun.” Hal ini disampaikannya dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Saudi pada hari Rabu (10/9) waktu setempat.

    Berbicara pada pembukaan tahun kedua sidang kesembilan Dewan Syura, Pangeran Mohammed mengatakan bahwa upaya Kerajaan telah membantu mengamankan dukungan internasional untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Putra Mahkota mengatakan bahwa Arab Saudi menolak dan mengutuk “serangan-serangan” Israel di wilayah tersebut, yang terbaru adalah serangan di Doha, Qatar pada hari Selasa (9/9) lalu.

    “Agresi brutal terhadap negara saudara kita Qatar membutuhkan tindakan Arab, Islam, dan internasional,” katanya, dilansir Al Arabiya, Kamis (11/9/2025).

    “Arab Saudi akan mendukung Qatar dalam semua langkah yang diambilnya, tanpa batas,” kata Pangeran Mohammed.

    Sebelumnya, kelompok Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat itu. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas. Hamas mengatakan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.

    Pemerintah Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan Hamas.

    Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.

    Tonton juga video “Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Suara Tegas Putra Mahkota Arab Saudi: Gaza Milik Palestina

    Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Riyadh –

    Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengutuk keras serangan Israel terhadap Qatar. MBS menyebut serangan tersebut sebagai “aksi kriminal”.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), disampaikan MBS saat berbicara via telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin senior kelompok Hamas yang ada di Doha, ibu kota Qatar, pada Selasa (9/9).

    “Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan solidaritas penuh Kerajaan (Saudi) dengan … Qatar dan menegaskan kecaman atas serangan secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara Qatar, yang merupakan aksi kriminal dan pelanggaran berat terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    MBS, menurut SPA, juga menekankan bahwa “Kerajaan (Saudi) mengerahkan seluruh kemampuannya” untuk mendukung Qatar dan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, secara terpisah, juga menyatakan kecaman untuk serangan Israel terhadap Qatar.

    Otoritas Qatar sebelumnya mengatakan bahwa Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayahnya, terutama menargetkan gedung-gedung permukiman yang menjadi tempat tinggal sejumlah anggota biro politik Hamas di ibu kota Doha.

    Belum ada pernyataan resmi dari otoritas Qatar mengenai korban jiwa akibat serangan itu, dan seberapa besar dampak kerusakan yang terjadi.

    Meskipun seorang pejabat senior Hamas, Suhail al-Hindi, menyebut putra dan ajudan negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, tewas akibat serangan Israel tersebut. Suhail memastikan para pemimpin senior Hamas selamat.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya, menegaskan serangan tersebut sebagai operasi independen dan mengatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab penuh.

    “Tindakan hari ini terhadap para pemimpin Hamas adalah operasi Israel yang sepenuhnya independen,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah unggahan media sosial, dilansir Al Jazeera.

    “Israel yang memulainya, Israel yang melaksanakannya, dan Israel bertanggung jawab penuh,” lanjut Netanyahu.

    Serangan Israel itu menuai kritikan negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis. Sedangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv dilaporkan telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Tonton juga video “Inggris dan Prancis Kompak Mengecam Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau disebut OPEC+ sepakat mempercepat penambahan pasokan minyak yang selama ini ditahan dari pasar. Langkah tersebut sejalan dengan strategi OPEC+ yang kini lebih mengutamakan pangsa pasar ketimbang harga.

    Melansir Bloomberg pada Senin (8/9/2025), dalam pertemuan virtual bulanan yang hanya berlangsung 11 menit, anggota kunci OPEC+ menyetujui pengembalian produksi sebesar 137.000 barel per hari mulai Oktober. 

    Volume ini merupakan bagian awal dari total 1,65 juta barel per hari yang semula dijadwalkan kembali ke pasar pada akhir tahun depan, mencerminkan optimisme hati-hati terhadap prospek pasar.

    Langkah ini mengikuti keputusan mengejutkan OPEC+ beberapa bulan terakhir yang mengembalikan 2,2 juta barel per hari setahun lebih cepat dari jadwal, demi merebut kembali pangsa pasar meski ada kekhawatiran kelebihan pasokan. Pemulihan itu telah selesai tanpa menyebabkan harga jatuh ataupun lonjakan stok minyak di pasar Barat, pusat patokan harga global.

    Dalam pernyataannya, OPEC+ menegaskan bahwa pengembalian pasokan 1,65 juta barel akan dilakukan bertahap sesuai kondisi pasar, bahkan bisa dihentikan atau dibalik jika diperlukan. Sejumlah delegasi menyebut tambahan pasokan akan berlangsung bulanan hingga September 2026. 

    Adapun, pertemuan OPEC+ berikutnya dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang.

    Harga minyak mentah telah turun 12% sepanjang tahun ini akibat peningkatan produksi dari negara-negara OPEC+ dan lainnya, serta dampak perang dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan permintaan. 

    Namun, pasar relatif tahan dengan perubahan strategi ini, memberi keyakinan tambahan bagi Arab Saudi dan sekutunya untuk menambah pasokan.

    Menurut seorang delegasi, kelompok ini berharap peningkatan volume penjualan dapat mengimbangi penurunan harga, menandai pergeseran dari strategi menjaga harga yang dianut sejak OPEC+ terbentuk hampir satu dekade lalu.

    Tambahan produksi ini diperkirakan akan disambut baik Trump, yang berulang kali menekan agar harga minyak lebih rendah guna meredam inflasi, sekaligus sebagai tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dijadwalkan mengunjungi Washington pada November untuk bertemu Presiden AS.

    Meski demikian, realisasi volume tambahan kemungkinan lebih rendah dari yang diumumkan. Sejumlah anggota OPEC+ harus mengompensasi kelebihan pasokan sebelumnya atau tidak memiliki kapasitas cadangan yang cukup. 

    Hal tersebut berpotensi menyoroti kesenjangan kapasitas produksi antarnegara anggota, di mana sebagian tidak mampu meningkatkan produksi meski kuota ditambah, sekaligus menghadapi tekanan harga lebih rendah.

    Keputusan OPEC+ ini muncul di tengah peringatan meningkatnya risiko kelebihan pasokan global setelah berakhirnya musim berkendara musim panas di belahan bumi utara

    Badan Energi Internasional (IEA) di Paris memperkirakan surplus pasokan mencapai rekor tahun depan seiring konsumsi China yang melemah serta lonjakan produksi di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Guyana. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan harga Brent bisa anjlok ke level US$50-an pada 2026.

    Sebelumnya, OPEC+ telah menyetujui pemulihan 2,2 juta barel per hari antara April–September, setahun lebih cepat dari jadwal awal

    Para pejabat memberi berbagai alasan untuk membuka keran produksi, mulai dari menindak anggota yang kelebihan pasokan seperti Kazakhstan, hingga memenuhi permintaan Trump agar harga lebih rendah dan merebut kembali volume penjualan dari pesaing seperti produsen shale oil AS.

    Bagi pasar global, langkah terbaru OPEC+ sekaligus mengikis jaring pengaman pasokan cadangan yang selama ini berfungsi meredam guncangan tak terduga

    Keputusan hari Minggu juga menjadi kejutan lain dari Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, yang dikenal kerap membuat langkah tak terduga untuk mengecoh spekulan.

  • Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

    “Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

    “Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

    “Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

    Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

    “Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

    “Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

    Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Uji Taji KPK Dalam Kasus Haji

    Uji Taji KPK Dalam Kasus Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berulang kali memanggil mantan Menag Yaqut dalam kasus kuota haji, tetapi tersangka belum juga ditetapkan.

    Baru-baru ini, KPK telah mengumumkan penyitaan sejumlah aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik jual beli kuota tambahan haji tahun 2023–2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, hingga saat ini tim penyidik telah menyita uang tunai senilai US$1,6 juta, empat unit kendaraan roda empat, serta lima bidang tanah dan bangunan.

    “Penyitaan aset-aset tersebut sebagai bagian dari upaya pembuktian perkara sekaligus langkah awal KPK dalam mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan keuangan negara,” ujar Budi kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, penyidik masih terus menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan praktik korupsi jual beli kuota tambahan haji.

    Menurut Budi, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan cukup besar. “Terlebih dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi ini mencapai nilai yang cukup besar,” pungkas Budi.

    Kemarin, pada Senin, 1 September 2025, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/9/2025), Yaqut berstatus sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi kuota Haji 2024.

    “Saya menghadiri panggilan KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana diketahui,” kata Yaqut saat ditanya wartawan, Senin (1/9/2025). 

    Yaqut mengaku tidak ada dokumen dalam pemeriksaan hari ini. Dia juga tampak didampingi Juru Bicara yang telah menemaninya sejak 2022, Anna Hasbie.

    Pemeriksaan hari ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang menjelaskan Yaqut diperiksa untuk mendalami penyidikan kuota haji.

    KPK juga telah mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan. Hingga saat ini, KPK masih kesulitan dalam menetapkan tersangka dalam perkara kasus transaksi jual beli kuota haji.

    Setoran Oknum

    Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus, kuota haji furoda juga dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 miliar per kuotanya, per orang,” kata Asep, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

    Kronologis Kasus Kuota Haji, Bermula dari Lobi Jokowi

    Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada Kamis, 19 Oktober 2023 memberikan tambahan kuota haji. Ini bermula dari lobi yang dilakukan Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan bilateral pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, pertemuan berlangsung di sela-sela Konferensi ASEAN dan Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (GCC) di Riyadh, kala itu Jokowi mengaku menyampaikan ke Pangeran Saudi itu tentang panjangnya antrean haji di Indonesia.

    Jokowi mengadu ke Mohammed bin Salman bahwa ada calon jamaah haji yang harus menunggu hingga 47 tahun. “Alhamdulillah ditanggapi sangat positif,” kata Jokowi dalam pernyataan pers mengenai kunjungannya di Riyadh pada Jumat, 20 Oktober 2023, yang disiarkan melalui video Sekretariat Presiden.

    Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 kuota, dalam Waktu kurang dari 12 jam usai Jokowi bertemu dengan MBS. Menurut data Kementerian Agama, kuota haji Indonesia untuk 2024 sebanyak 221.000, dengan kuota petugas haji sebanyak 2.200 orang.

    Antrean panjang haji reguler bisa sampai belasan tahun dan terakhir malah sudah di atas 20 tahun. Tambahan 20.000 kuota haji itu disambut positif karena akan memperpendek antrean, apalagi selama 3 tahun ibadah Haji sangat dibatasi akibat pandemi Covid-19.

  • KPK Sita 1,6 Juta Dolar AS dan 4 Mobil di Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Sita 1,6 Juta Dolar AS dan 4 Mobil di Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

    GELORA.CO -Penyidik menyita uang 1,6 juta Dolar AS atau sekitar Rp26 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, selain uang, tim penyidik juga menyita  empat mobil dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    “Penyidik masih akan terus mendalami aliran uang terkait praktik jual beli kuota tambahan haji 2023-2024 tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

    Budi menjelaskan, penyitaan aset-aset tersebut sebagai bagian dari upaya untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal KPK dalam mengoptimalkan asset recovery atau pemulihan keuangan negara.

    “Terlebih dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi ini mencapai nilai yang cukup besar,” pungkas Budi.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. 

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.