Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
Tim Redaksi
GAZA, KOMPAS.com
– “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
BBC Mundo
.
Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
“Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
BBC Mundo
.
Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
“Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
“Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
Namun, hal ini tidak terjadi.
Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
(Arab Spring).
“Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
“Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
“Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
Sejak
Arab Spring
, jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.
“
Arab Spring
benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
“Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
“Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
“Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
Menurut
The New York Times
, Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
“Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
“Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
“Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
“Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
“Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
“Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
“Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mohammed bin Salman
-

Timur Tengah Memanas, Putra Mahkota Saudi Bertemu Menlu Iran
Jakarta –
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan menteri luar negeri (menlu) Iran di Riyadh, Saudi saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan Israel terhadap Iran.
Menlu Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya telah bertemu dengan menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan untuk membahas “hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkannya di berbagai bidang dan perkembangan regional, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (10/10/2024).
Sebelumnya, juru bicara kementerian luar negeri Iran Esmail Baghaei menuliskan di media sosial X, bahwa kunjungan Araghchi akan difokuskan pada penghentian “genosida & agresi rezim Israel” dan bertujuan untuk “meringankan rasa sakit dan penderitaan saudara-saudari kita di Gaza dan Lebanon.”
Israel telah melancarkan perang selama setahun melawan Hamas di Gaza, yang dipicu oleh serangan besar-besaran kelompok militan Palestina tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon, mulai menggempur Israel utara setelah serangan itu, dan sejak bulan lalu Israel telah secara signifikan meningkatkan serangannya yang menargetkan para pemimpin dan infrastruktur Hizbullah.
Hamas dan Hizbullah merupakan bagian dari apa yang disebut “Poros Perlawanan” Iran, yang terdiri dari kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut.
Kunjungan Araghchi ke Arab Saudi dilakukan saat wilayah tersebut menunggu respons Israel atas serangan rudal Iran di wilayahnya minggu lalu.
Baghei mengatakan pertemuan di Riyadh itu “untuk melanjutkan upaya diplomatik kami, dalam koordinasi dengan negara-negara di kawasan.”
Pemerintah Iran menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel sebagai “titik balik dalam sejarah perjuangan sah rakyat Palestina melawan Israel.”
Iran dan Arab Saudi menjalin kembali hubungan diplomatik pada Maret 2023 berdasarkan kesepakatan mengejutkan yang dimediasi China, setelah putus hubungan selama tujuh tahun.
Bulan lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman secara tegas menyatakan bahwa Kerajaan tersebut tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya “negara Palestina yang merdeka.”
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-

Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi
Jakarta –
Arab Saudi kembali menyampaikan inisiatif terbaru berkaitan dengan nasib negara Palestina. Arab Saudi, lewat Menteri Luar Negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina.
Inisiatif ini mencuat setelah beragam upaya untuk mendorong solusi dua negara tidak kunjung membuahkan hasil. Padahal, solusi dua negara tersebut sudah disuarakan sejak beberapa dekade lalu.
Apa inisiatif yang dimaksud? Dilansir dari Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), inisiatif itu berkaitan dengan aliansi global. Aliansi itu nantinya akan mendorong solusi dua negara.
Pangeran Faisal menyampaikan inisiatif tersebut saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.
Dia mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.
Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.
“Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.
Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.
“Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Arab Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka
Sikap tegas Arab Saudi terhadap Israel juga sempat dinyatakan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk.
“Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9).
“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.
Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.
Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.
Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.
“Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.
Halaman 2 dari 2
(maa/maa)
-

Kritik Pemerintah, Pria Arab Saudi Divonis 30 Tahun Penjara
Jakarta –
Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepada seorang guru pensiunan karena mengkritik pemerintah di media sosial. Vonis ini dijatuhkan kurang dari dua bulan setelah hukuman mati pria itu dibatalkan.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (25/9/2024), hukuman mati terhadap Mohammed al-Ghamdi menyoroti apa yang digambarkan para kritikus sebagai peningkatan penindasan di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan Teluk tersebut.
Pangeran Mohammed membahas kasus tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada bulan September 2023 lalu. Saat itu, Putra Mahkota Saudi itu mengatakan bahwa pemerintah “malu” atas hal itu dan menyatakan harapan bahwa putusan mati itu dapat diubah.
Hukuman mati Ghamdi dibatalkan pada banding pada bulan Agustus lalu.
Namun pengadilan banding menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepadanya atas dakwaan yang sama, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, seorang ulama Islam yang tinggal di Inggris, kepada AFP.
Sebelumnya, Mohammed al-Ghamdi telah dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 2023 oleh Pengadilan Pidana Khusus, yang dibentuk pada tahun 2008 untuk menangani kasus-kasus terkait terorisme.
Mantan guru tersebut, yang berusia 50-an tahun, ditangkap pada Juni 2022.
Kasus terhadapnya sebagian besar bermula dari unggahan yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungannya terhadap para tahanan seperti ulama-ulama yang dipenjara Salman al-Awda dan Awad al-Qarni, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, sebelumnya.
Akunnya di platform media sosial X hanya memiliki sembilan pengikut, kata Gulf Centre for Human Rights ketika masalah hukumnya terungkap tahun lalu.
Dakwaan yang dihadapinya termasuk konspirasi terhadap kepemimpinan Saudi, melemahkan lembaga negara, dan mendukung ideologi teroris. Demikian diungkapkan sumber-sumber yang diberi pengarahan tentang rincian tersebut.
“Perubahan keputusan dalam putusan ini membuktikan keadaan dramatis sistem peradilan kerajaan yang dipolitisasi,” tulis Saeed al-Ghamdi di X.
“Saudara saya tidak bersalah untuk ditangkap dan diadili dengan cara ini,” tambahnya.
Di bawah Pangeran Mohammed, Arab Saudi telah menjalankan agenda reformasi ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030, yang dimaksudkan untuk mengubah kerajaan yang sebelumnya tertutup, menjadi tujuan wisata dan bisnis global.
Namun, otoritas Saudi terus mendapat kecaman atas catatan hak asasi negara tersebut dan pembatasan kebebasan berbicara khususnya.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-

Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Tanpa Negara Palestina
Jakarta –
Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk. Hal tersebut merupakan pukulan bagi upaya Amerika Serikat (AS) untuk kesepakatan normalisasi.
“Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9/2024).
“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.
Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.
Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.
Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.
“Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, Riyadh diharapkan untuk bersikeras pada jalur menuju kenegaraan bagi Palestina serta jaminan keamanan bergaya aliansi dari Washington.
“Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal–ketenangan di Gaza dan jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata Blinken dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.
Namun, pemerintahan sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menentang keras negara Palestina. Tingginya jumlah korban tewas warga sipil akibat perang Israel melawan Hamas di Gaza dan kerusakan besar yang terjadi di wilayah Palestina telah memberikan tekanan besar pada kerajaan itu untuk menahan diri dari pembukaan diplomatik besar apa pun.
(rfs/rfs)
-

Macron Minta Negara-negara di Timur Tengah Hindari Eskalasi Konflik
Paris –
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan agar Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menahan diri meski Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh. Macron berharap semua pihak mengindari eskalasi konflik.
Dilansir AFP, Selasa (6/8/2024), seruan tersebut disampaikan Macron ketika bertemu Presiden Mohamed bin Zayed dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Dia menyampaikan betapa pentingnya para pemimpin Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk menghindari eskalasi di Timur Tengah.
“Saya telah berbicara dengan Presiden Mohamed bin Zayed dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengenai situasi di Timur Tengah. Kami menyerukan semua pihak untuk bertanggung jawab dan menahan diri untuk menghindari konflik regional,” tulisnya dalam postingan media sosial.
Dia memastikan eskalasi konflik bukan keinginan siapapun. “Eskalasi bukanlah kepentingan siapa pun,” imbuh dia.
Sebagai informasi, kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap Israel semakin meningkat setelah pembunuhan pemimpin politik kelompok militan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, pada pekan lalu di Teheran. Iran dan sekutunya pun menyalahkan Israel terkait tewasnya Haniyeh.
Pembunuhan Haniyeh terjadi hampir 10 bulan setelah serangan militer Israel yang menghancurkan Jalur Gaza, dan dipicu oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan.
(maa/maa)
-

Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?
Riyadh –
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang biasa disebut MBS telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Apa yang dibahas keduanya?
Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), kantor berita Saudi Press Agency (SPA) melaporkan pada Senin (29/4) waktu setempat, bahwa MBS menegaskan kepada Abbas soal dukungan teguh Riyadh kepada rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan hak-hak mereka.
MBS, menurut SPA, juga menegaskan bahwa Saudi terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang tengah dilanda perang antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu.
Pertemuan dengan MBS itu dilakukan setelah Abbas menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Riyadh. Dalam forum itu, Abbas berterima kasih kepada kepemimpinan Saudi karena menyediakan platform untuk membahas perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.
Saat berpidato dalam forum WEC, Abbas menyebut Israel memanfaatkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu untuk menyerang warga Palestina di Jalur Gaza.
“Israel memanfaatkan serangan itu (serangan Hamas pada 7 Oktober-red) untuk membalas secara tidak proporsional dengan dalih bahwa itu adalah balas dendam terhadap Hamas,” tuding Abbas dalam pernyataannya.
Abbas juga menyerukan negara-negara kekuatan global, khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Tel Aviv, untuk mendesak Israel “menahan serangannya” saat invasi darat ke Rafah diperkirakan akan segera terjadi.
“Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut,” cetusnya.
Abbas memperingatkan bahwa invasi darat oleh Israel terhadap Rafah akan memicu “bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina”. Rafah merupakan wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang.
Selain bertemu Abbas, menurut laporan SPA pada Senin (29/4) waktu setempat, MBS juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Menlu Inggris David Cameron yang berkunjung ke Saudi.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berada di Riyadh untuk menghadiri pembicaraan soal gencatan senjata Gaza, termasuk “melalui jalur menuju negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel”.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza
Jakarta –
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.
Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.
Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).
(whn/whn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Raja Salman-Pangeran MBS Ucapkan Selamat Idul Fitri ke Pemimpin Negara Islam
Jakarta –
Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ucapan selamat ini dikirimkan ke para pemimpin negara muslim.
Dilansir dari Arab News dan Saudi Press Agency, Rabu (10/4/2024) pesan-pesan ini dikirimkan berdasarkan keinginan para pemimpin negara tersebut. Mereka ingin menjalin komunikasi dengan kerajaan Saudi setiap tahun.
“Pesan-pesan tersebut dikirim berdasarkan keinginan para pemimpin untuk berkomunikasi setiap tahun dengan para pemimpin negara-negara Islam pada hari raya yang diberkahi ini,” tulis laporan tersebut.
Dilaporkan juga bahwa Raja Salman dan Pangeran MBS menyampaikan pesan-pesan khusus. Pesan tersebut terkait isu keamanan, stabilitas dan kemakmuran untuk dunia Islam.
Selain itu, Kerajaan Saudi juga menerima pesan dari para kepala negara Islam yang menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri.
(rdp/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
/data/photo/2024/11/04/672879ca11d60.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)