Tag: Mohammed bin Salman

  • Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Diplomasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Riyadh

    Arab Saudi kembali menyampaikan penegasan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka dan diakui. Penegasan ini disampaikan Riyadh kepada Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah dalam upaya normalisasi Saudi dan Israel.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi secara jelas menegaskan kepada Washington, pekan ini, bahwa negara Palestina yang merdeka itu harus diakui berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 silam dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Tidak hanya itu, Riyadh juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin hingga “agresi” militer Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari daerah kantong Palestina tersebut.

    “Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mengenai diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengenai proses perdamaian Arab-Israel, dan mengingat apa yang telah disampaikan kepada juru bicara keamanan nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan terbaru yang dirilis Rabu (7/2) waktu setempat, seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA).

    “Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi teguhnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tegas pernyataan tersebut.

    “Dan jika agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari Jalur Gaza,” imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Penegasan terbaru Saudi ini disampaikan setelah juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS John Kirby, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (6/2), mengatakan bahwa perundingan normalisasi Saudi-Israel “sedang berlangsung” dan bahwa Washington telah “menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia melanjutkan diskusi itu”.

    Saudi yang menjadi rumah bagi situs-situs tersuci dalam ajaran Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun 2020 yang dimediasi oleh AS. Beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

    Pernyataan terbaru Saudi tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken berkunjung ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, pada Senin (5/2) waktu setempat.

    Pertemuan itu dilaporkan membahas sejumlah isu, termasuk soal situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan upaya mencegah penyebaran konflik di Timur Tengah.

    Saat berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, Blinken mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan di Riyadh, MBS “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi dengan Israel.

    “Tapi dia juga memperjelas apa yang telah dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dua hal — berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina,” tutur Blinken.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Arab Saudi Akan Buka Toko Minuman Alkohol Pertama di Riyadh

    Jakarta

    Arab Saudi akan membuka sebuah toko di Riyadh yang menjual minuman beralkohol kepada warga asing non-Muslim toko pertama yang dibuka dalam 70 tahun terakhir.

    Pelanggannya akan dibatasi pada para staf diplomatik, yang selama ini mengimpor minuman keras dalam kemasan resmi tertutup dikenal sebagai kantong diplomatik.

    Pejabat Arab Saudi mengatakan tujuan pembukaan toko tersebut sebagai jalan keluar terhadap “perdagangan gelap alkohol”.

    Larangan menjual minuman alkohol resmi diberlakukan di Saudi sejak 1952 melalui sebuah undang-undang.

    Keputusan ini diambil setelah salah satu anak Raja Abdulaziz mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, kemudian menembak mati seorang diplomat Inggris.

    AFPTuris asal Polandia mendengarkan pemandu saat mengunjungi museum King Abdulaziz di Masmak di kawasan tua ibu kota Saudi, Riyadh, 17 Oktober 2019.

    Toko baru yang menjual alkohol itu akan berlokasi di Kawasan Diplomatik Riyadh di sebelah barat pusat kota, ungkap dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters.

    Meski demikian akan ada sejumlah batasan. antara lain:

    Warga asing yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus mendaftar terlebih dahulu dan mendapat izin dari pemerintah Saudi.Tidak seorang pun yang berusia di bawah 21 tahun akan diizinkan berada di dalam toko yang menjual alkohol dan “mengenakan pakaian yang pantas” saat berada di dalamnya.Calon pembeli tidak akan bisa mengirim minuman beralkohol itu melalui jasa pengantar.Ada pembatasan untuk mengonsumsi alkohol setiap bulan, ungkap pernyataan itu.

    AFPSejumlah perempuan Saudi berjalan di dalam mal ‘Faysalia’ di Kota Riyadh, 26 September 2011.

    Namun menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP peraturan ini tidak akan terlalu ketat.

    Pelanggan akan dibatasi hingga 240 “poin” alkohol per bulan.

    Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

    Juga tidak disebutkan bahwa pelanggan toko minuman beralkohol itu akan diperluas ke orang asing “biasa” tanpa hak diplomatik di negara tersebut, yang secara resmi tidak memiliki akses terhadap alkohol.

    Baca juga:

    AFPFoto yang diambil pada 9 September 2022 memperlihatkan pemandangan di ruas jalan Taylia di Ibu Kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun alkohol akan menjadi bagian dari kehidupan di Riyadh, para konsumennya sebaiknya bersikap hati-hati di mana mereka minum dan bagaimana mereka berperilaku setelahnya.

    Berdasarkan peraturan di Saudi saat ini, hukuman bagi pengonsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

    Dokumen tersebut juga mengatakan pihak berwenang sedang merencanakan “kerangka peraturan baru” yang akan memungkinkan “jumlah tertentu” alkohol yang dapat dibawa oleh para diplomat guna “mengakhiri penyelundupan barang-barang tersebut yang tak terkendali”, tambahnya.

    AFPSeorang perempuan Saudi dan teman-temannya merayakan pertama kalinya berkendara di jalan utama Kota Khobar dalam perjalanan menuju Bahrain pada 24 Juni 2018.

    Selama bertahun-tahun staf diplomatik harus menggunakan “kantong diplomatik” mereka, yang tidak dapat disentuh oleh pihak berwenang di Arab Saudi. Kantong itu digunakan, antara lain, untuk membawa minuman beralkohol dalam jumlah terbatas.

    Bagaimanapun, keputusan Saudi untuk membuka toko minuman beralkohol merupakan langkah terbaru dari rangkaian inisiatif yang dikenal sebagai “Visi 2030”.

    Visi ini bertujuan meliberalisasi masyarakat Saudi di bawah putra mahkota dan penguasa de facto negara tersebut, Mohammed bin Salman.

    Baca juga:

    Negara-negara Teluk lainnya menerapkan aturan serupa.

    Namun, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengizinkan penjualan alkohol kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun di hotel, klub, dan bar.

    Tidak ada indikasi dari dokumen Saudi bahwa pemerintah di sana mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama.

    Meskipun alkohol dilarang dalam Islam, Arab Saudi tidak melarang kehadirannya hingga tahun 1952.

    Hal ini berubah setelah Mishari bin Abdulaziz Al-Saud, seorang pangeran, menembak mati Cyril Ousman, Wakil Konsul Inggris di Jeddah, pada tahun 1951 karena menolak menuangkan minuman lagi untuknya di sebuah acara.

    Setahun kemudian, Raja Abdulaziz memberlakukan larangan total terhadap alkohol. Mishari kemudian dihukum atas dakwaan melakukan pembunuhan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengaku siap membangun Gaza, Palestina, lagi dengan syarat tertentu. Amerika Serikat (AS) yang selama ini mendukung Israel pun merespons syarat dari MbS itu.

    Dilansir NBC News, MbS juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi menyatakan komitmen untuk membantu upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas dengan syarat yang harus dipenuhi. Pejabat senior pemerintah AS yang enggan disebut namanya mengungkap komitmen MbS itu didapatkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken saat berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu.

    MbS, menurut para pejabat senior AS tersebut, menawarkan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk pembangunan kembali Jalur Gaza — hal ini menjadi langkah diplomatik yang sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Israel agar hal itu bisa terwujud. Para pejabat senior AS itu menyebut MbS bersedia membantu pembangunan kembali Jalur Gaza dan menormalisasi hubungan dengan Israel jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi sebuah negara.

    Lalu, bagaimana respons AS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), pertemuan antara MbS dengan Blinken itu dilakukan di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Diketahui, negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    Blinken tidak memberikan detail apa kontribusi dari negara-negara Arab itu. Namun, dukungan finansial dari UEA dan Arab Saudi dipercaya menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan rencana apapun terkait Gaza.

    Blinken kemudian menyebut MbS tertarik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengatakan hal itu baru bisa terjadi saat jalan Palestina menjadi negara merdeka terbuka dan konflik di Gaza berhenti.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken pun menyatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab, termasuk MbS, kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu diketahui memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Reaksi AS Usai Putra Mahkota Saudi Ungkap Syarat Mau Bangun Gaza Lagi

    Putra Mahkota Saudi Mau Bangun Lagi Gaza dengan Syarat, Bagaimana Sikap AS?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menyampaikan kesediaannya membangun ulang Gaza, Palestina, yang hancur diserang Israel dengan syarat saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Adapun syarat dari MbS itu ialah Israel harus memberikan jalan agar Palestina secara resmi menjadi sebuah negara.

    MbS juga disebut bersedia melakukan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel jika Palestina resmi menjadi sebuah negara. Lalu, bagaimana sikap AS yang selama ini mendukung Israel terhadap syarat dari MbS?

    Dilansir situs resmi US Department of State (Kemlu AS) dan Associated Press, Minggu (21/1/2024), Blinken melakukan perjalan ke Saudi dan bertemu dengan MBS di Al’Ula pada 8 Januari 2024. Blinken dan MbS disebut membahas sejumlah hal mulai dari masalah kemanusiaan di Gaza hingga serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    “Menteri menggarisbawahi perlunya segera mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut. Menlu dan Putra Mahkota membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi ketegangan regional, termasuk pencegahan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Menteri Blinken menekankan pentingnya membangun kawasan yang lebih aman, sejahtera, dan terintegrasi, termasuk melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka juga membahas pentingnya kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” demikian keterangan dari situs resmi Kemlu AS.

    Blinken mengklaim Arab Saudi, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki telah sepakat untuk memulai rencana rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah perang Israel melawan Hamas berakhir. Negara-negara tersebut sebelumnya menolak seruan AS untuk memulai perencanaan pascaperang dan bersikeras harus ada gencatan senjata dan pengurangan penderitaan warga sipil yang disebabkan oleh serangan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Ke mana pun saya pergi, saya menemukan para pemimpin yang bertekad untuk mencegah meluasnya konflik yang kita hadapi sekarang, melakukan segala kemungkinan untuk mencegah eskalasi guna mencegah perluasan konflik,” kata Blinken kepada wartawan usai bertemu MbS seperti dilaporkan AP.

    “Para pemimpin setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya kami untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza, untuk memetakan jalur politik ke depan bagi rakyat Palestina dan untuk bekerja menuju perdamaian, keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut secara keseluruhan,” sambungnya.

    “Tetapi hal ini mengharuskan konflik di Gaza diakhiri, dan hal ini juga jelas memerlukan adanya jalan praktis menuju negara Palestina,” ucap Blinken.

    “Ketertarikan ini ada, nyata, dan bisa menjadi transformatif,” sambungnya.

    Blinken mengatakan dia akan menyampaikan komitmen negara-negara Arab tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet perangnya serta pemimpin Palestina Mahmoud Abbas. Setiap rencana pascaperang untuk Gaza diketahui membutuhkan dukungan dari Israel dan Palestina.

    Namun, Netanyahu memiliki sikap sendiri mengenai masa depan Gaza yang kemungkinan besar tidak akan diterima oleh negara lain. Netanyahu diketahui menentang konsep resolusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Tak Ada Hubungan dengan Israel Tanpa Gencatan Senjata Gaza

    Davos

    Arab Saudi menegaskan tidak akan bisa melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penting untuk mengakui Israel sampai adanya gencatan senjata di wilayah Jalur Gaza yang terus-menerus dilanda perang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/1/2024), penegasan itu disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Putri Reema binti Bandar, saat berbicara dalam panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis .

    “Saya pikir hal yang paling penting untuk disadari adalah (Kerajaan Saudi) belum menempatkan normalisasi sebagai inti kebijakannya. Kerajaan menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya,” ujar Putri Reema dalam forum dunia tersebut.

    “(Kerajaan Saudi) Sudah cukup jelas. Selama masih terjadi kekerasan di lapangan dan pembunuhan terus terjadi, kita tidak akan bisa membicarakannya pada keesokan harinya,” tegasnya.

    Saudi tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham yang dimediasi AS tahun 2020 lalu, yang membuat sejumlah negara tetangga Riyadh di kawasan Timur Arab, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, menjalin hubungan formal dengan Tel Aviv.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong keras Saudi untuk mengambil langkah yang sama.

    Dalam wawancara dengan media AS, Fox News, pada September tahun lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan bahwa “setiap hari kita semakin dekat” untuk mencapai kesepakatan, merujuk pada hubungan Riyadh dan Tel Aviv.

    Saksikan juga ‘Setelah Lama Tertahan, Akhirnya Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza’:

    Momentum tersebut terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil.

    Tel Aviv lantas bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan melancarkan pengeboman tanpa henti terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang, sekitar 70 persennya adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Arab Saudi Bisa Akui Israel Jika Masalah Palestina Diselesaikan

    Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat berbicara dalam forum yang sama di Davos mengatakan bahwa Riyadh bisa saja mengakui Israel jika ada kesepakatan komprehensif yang tercapai, dengan mencakup status kenegaraan resmi bagi Palestina.

    Pangeran Faisal menjawab “tentu saja” saat ditanya lebih lanjut apakah Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, Namun dia juga menekankan perlunya gencatan senjata dalam perang di Jalur Gaza.

    “Kami tidak melihat tanda-tanda nyata bahwa tujuan strategis yang diklaim oleh Israel…semakin dekat,” imbuhnya.

    Putri Reema, dalam pernyataannya pada Kamis (18/1) waktu setempat, mengatakan bahwa “orang-orang dengan kepala dingin pasti berhasil”.

    “Ada trauma dan rasa sakit di kedua sisi. Saya tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gencatan senjata sekarang,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Dikawal 4 Jet Tempur Saat Kunjungi Timur Tengah, Ini Alasannya

    Putin Dikawal 4 Jet Tempur Saat Kunjungi Timur Tengah, Ini Alasannya

    Moskow

    Pesawat yang membawa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan ke Timur Tengah, pekan ini, dikawal oleh empat jet tempur Su-35S sekaligus. Apa penyebabnya?

    Seperti dilansir RT, Jumat (8/12/2023), Putin berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi pada Rabu (6/12) waktu setempat. Dalam kunjungannya, Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, kemudian dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, di Riyadh.

    Dalam kunjungannya itu, pesawat yang membawa Putin diapit oleh empat jet tempur Su-35S dari Angkatan Udara Rusia, yang membawa persenjataan standar berbagai kelas.

    Pengawalan empat jet tempur Rusia itu sempat memicu pertanyaan? Apa alasan di balik pengawalan besar-besaran itu?

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan penjelasannya. Peskov mengatakan bahwa kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang ‘penuh bahaya’ dan langkah-langkah tertentu diambil untuk menjamin keselamatan Putin sebagai Presiden Rusia.

    Menurut Peskov, langkah-langkah semacam itu diambil demi melindungi pemimpin Rusia di kawasan yang ‘bergejolak’, dan izin penerbangan khusus diperoleh untuk pengawalan udara terhadap pesawat kepresidenan dari negara-negara yang melintasi kawasan tersebut.

    Lebih lanjut, Peskov menjelaskan bahwa UAE dan Saudi sendiri merupakan ‘negara yang stabil dan aman’, namun tidak demikian dengan negara-negara sekitarnya.

    Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis sebuah video yang menunjukkan jet-jet tempur Su-35S mengawal pesawat yang membawa Putin dalam kunjungannya ke Timur Tengah.

    Laporan The Independent menyebut jet-jet tempur Su-35S dari Angkatan Udara Rusia mengudara dalam formasi jaring pengaman yang ketat di sekitar pesawat yang membawa Putin saat mereka terbang dari Rusia menuju ke Abu Dhabi pada Rabu (6/12) waktu setempat.

    Pesawat yang membawa Putin itu mendarat di bandara komersial di Abu Dhabi, yang berjarak kurang dari 30 kilometer dari Pangkalan Udara Al-Dhafra, yang merupakan pangkalan militer utama Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut.

    Pengawalan Angkatan Udara Rusia yang luar biasa ketat terhadap pesawat yang membawa Putin itu tergolong tidak biasa. Terlebih kunjungan ke Timur Tengah ini menjadi kunjungan pertama Putin ke kawasan tersebut sejak pandemi virus Corona (COVID-19) merajalela dan invasi Rusia dilancarkan ke Ukraina.

    Putin hampir tidak pernah pergi keluar dari Rusia sejak perang berkecamuk dengan Ukraina, sebagian karena dia menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang, berupa penculikan anak-anak Ukraina. Baik UEA maupun Saudi bukanlah anggota ICC.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bertebaran Pujian dari Putin saat Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

    Bertebaran Pujian dari Putin saat Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Pujian bertebaran dari Putin tentang hubungan kedua negara saat pertemuan di Arab Saudi itu.

    Pangeran MBS mulanya mengatakan Saudi dan Rusia memiliki banyak kepentingan untuk dikerjakan bersama. MBS pun memuji koordinasi bersama antara kedua negara “yang membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah”.

    “Kita memiliki banyak kepentingan dan dokumen yang kita kerjakan bersama demi kepentingan Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Timur Tengah, dan juga dunia,” kata MBS seperti dikutip kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya dan Reuters, Kamis (7/12/2023).

    Pertemuan itu berlangsung di Riyadh pada Rabu (6/12) waktu setempat. Putin mengatakan hubungan Rusia dengan Arab Saudi saat ini berada pada “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Dalam pidato pengantar yang ditayangkan di televisi Rusia, Putin mengucapkan terima kasih kepada Putra Mahkota Saudi atas undangannya. Putin mengatakan bahwa ia awalnya mengharapkan Putra Mahkota tersebut untuk datang ke Moskow, “tetapi ada perubahan pada rencana.”

    Pujian dari Putin

    Putin mengatakan pertemuan berikutnya harus dilakukan di Moskow. Menurutnya kedua negara memiliki hubungan yang baik dan stabil di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

    “Tidak ada yang bisa menghalangi berkembangnya hubungan persahabatan kita,” kata Putin kepada MBS.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin dan MBS membahas kerja sama OPEC+ pada pembicaraan di Riyadh dan bahwa kerja sama akan dilanjutkan.

    Sebelum ke Saudi, Putin berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk kunjungan langka ke luar negeri, di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung.

    Sementara dilansir Deutsche Welle (DW), Putin pada hari Rabu (06/12) dilaporkan sudah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Saat ini, Kota Dubai di UEA tengah menjadi tuan rumah perundingan iklim COP28 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

    Kunjungan Putin berlangsung meski ada surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bagi dirinya karena invasi ke Ukraina.

    Baik Arab Saudi maupun UEA belum menandatangani perjanjian pendirian ICC. Itu berarti mereka tidak berkewajiban menahan Putin berdasarkan surat perintah ICC. Putin dituduh bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina selama perang di negara itu.

    Kunjungan tersebut dilakukan saat polisi bersenjata PBB berpatroli di sebagian Kota Expo Dubai yang saat ini dianggap sebagai wilayah internasional untuk perundingan COP28. Hubungan bisnis negara-negara ini memang melonjak pesat sejak Barat menjatuhkan sanksinya terhadap Moskow.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putra Mahkota Saudi-Presiden Iran Teleponan, Bahas Perang Israel-Hamas

    Putra Mahkota Saudi-Presiden Iran Teleponan, Bahas Perang Israel-Hamas

    Jakarta

    Putra Mahkota Arab SaudiMohammed bin Salman dan Presiden Iran Ebrahim Raisi berbicara melalui telepon tentang perang antara Israel dan Hamas. Ini merupakan percakapan telepon pertama mereka sejak pemulihan hubungan yang mengejutkan pada bulan Maret lalu.

    Mohammed bin Salman (MBS) menerima telepon pada hari Rabu (11/10) dari pemimpin Iran, Ebrahim Raisi, di mana mereka membahas “situasi militer saat ini di Gaza dan sekitarnya”, lapor kantor berita Saudi Press Agency (SPA), dikutip AFP, Kamis (12/10/2023).

    Pangeran Mohammed mengatakan kepada Raisi bahwa Riyadh “berkomunikasi dengan semua pihak internasional dan regional untuk menghentikan eskalasi yang sedang berlangsung”, kata SPA.

    MBS juga menekankan “posisi tegas kerajaan dalam mendukung perjuangan Palestina”, lapor SPA.

    Kantor berita Iran, IRNA, juga melaporkan pembicaraan tersebut, dan mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas “perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina”.

    Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada hari Sabtu (7/10) lalu, yang menurut militer Israel menewaskan 1.200 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

    Di Gaza, para pejabat melaporkan lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan balasan Israel melalui serangan udara dan artileri.

    Lihat juga Video: Dukungan Mia Khalifa ke Palestina yang Bikin Dirinya Dipecat Playboy

  • Mimpi Apa Bocah Saudi Satu Ini, Minta Mercy ke MBS Langsung Dipenuhi

    Mimpi Apa Bocah Saudi Satu Ini, Minta Mercy ke MBS Langsung Dipenuhi

    Jakarta

    Seorang anak di Arab Saudi mendadak jadi viral. Bocah laki-laki tersebut mendapat hadiah mobil mewah, yakni Mercedes Benz (Mercy), dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    Siapa sosok anak laki-laki itu? Dilansir media lokal India, News18 dan media lokal Pakistan, SamaaTV, Senin (2/10/2023), bocah tersebut adalah satu dari kerumunan massa yang Kota Tabuk, yang antusias dengan kunjungan kerja Pangeran MBS. Bocah tersebut bersama warga lainnya menunggu untuk melihat Pangeran MBS, dan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran MBS di akhir kunjungannya di kota bagian barat laut Saudi ini.

    Sebuah video yang viral di internet menunjukkan momen tak biasa ketika seorang bocah Arab Saudi meminta mobil Mercy ke Pangeran MBS. Dalam video yang viral di media sosial, MBS terlihat berjalan keluar dari sebuah gedung dengan ditemani rombongannya.

    Di tengah kerumunan orang itu, ada seorang pria yang mendekati MBS sembari menggendong seorang bocah laki-laki ini, yang diduga anaknya. Keduanya dengan hangat menyambut MBS dan terjadilah interaksi antara bocah laki-laki itu dengan MBS, di mana permintaan tidak biasa dilontarkan oleh bocah itu.

    Terdengar secara samar-samar dalam video yang viral bahwa bocah laki-laki itu mengatakan ‘Saya ingin sebuah Mercedes’ kepada MBS, sembari tangannya menunjuk mobil yang menunggu di dekat mereka. Disebutkan bahwa MBS menanggapi bocah itu dengan mengatakan, ‘Kamu mau sebuah Mercedes?’.

    Bocah itu kemudian tampak menganggukkan kepala penuh semangat. MBS membalas permintaan itu dengan senyuman dan menyentuh ujung hidungnya di anak dengan jarinya, pertanda setuju atas permintaan bocah tersebut.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

    Lihat juga Video: Pernyataan Pangeran MBS Sebut Arab Saudi Makin Dekat dengan Israel