Xcloud.id

Tag: Mohammed bin Salman

  • Kota Baru Arab Saudi Dikritik Habis-habisan, Ini Kata Pakar Sains

    Kota Baru Arab Saudi Dikritik Habis-habisan, Ini Kata Pakar Sains

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada Januari 2021, Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, mengumumkan megaproyek yang disebut ‘The Line’. Proyek pengembangan area urban raksasa tersebut menjanjikan kota baru yang konsepnya segaris lurus, bukan tipikal kota melingkar atau melintang.

    Kota tersebut memanjang dari Kota Merah ke Kota Tabuk sepanjang 110 mil. Diestimasikan penghuninya akan tembus 9 juta orang dan sepenuhnya tanpa mobil.

    Sistem transportasinya mengandalkan kereta super cepat yang bisa menghubungkan ujung-k-ujung The Line dalam waktu 20 menit saja.

    Ide tata kota ini terbilang radikal karena berbeda dari tata kota pada umumnya. Dalam presentasinya dua tahun lalu, Pangeran Arab Saudi membeberkan konsep serupa karya seni untuk film fiksi sains (sci-fi) yang ambisius.

    Perubahan paradigma ini terdengar aneh untuk banyak orang yang terbiasa hidup di kota yang konsepnya melingkar. Memang, dengan kebijakan tanpa mobil sama sekali dan mendukung tata kota ramah lingkungan, bisa jadi konsep baru ini masuk akal.

    Namun, para ahli matematika tak setuju. Organisasi peneliti The Complexity Science Hub yang berbasis di Vienna, Austria, merilis sebuah laporan pada Juni lalu di sebuah jurnal berjudul ‘NPJ Urban Sustainability’ yang memperinci bahwa The Line merupakan mimpi buruk bagi para pejuang transportasi commuter.

    Menurut laporan tersebut, memilih, memilih dua calon penghuni The Line secara acak menunjukkan mengapa merancang sebuah kota dalam garis lurus pada dasarnya memaksimalkan perjalanan dari titik A ke titik B.

    “Jika 9 juta penghuninya didistribusikan secara homogen, setiap kilometer akan memiliki 53.000 orang. Jika kita pilih secara acak 2 orang dari kota tersebut, akan ada rata-rata pemisahan sejauh 57km,” kata laporan tersebut, dikutip dari Popular Mechanics, Senin (2/12/2024).

    “Meski The Line hanya mewadahi 2 persen dari permukaan Johannesburg, kita kita memilik 2 orang secara acak di Johannesburg, mereka hanya terpaut 33km,” dijelaskan lebih lanjut.

    Para peneliti kemudian memberikan proposal alternatif yang disebut ‘The Circle’. Ketimbang membangun kota garis lurus, pakar tata kota bisa menciptakan bangunan-bangunan serupa di The Line dan menyusunnya secara melingkar.

    Dengan konsep tersebut, menurut laporan, kota baru Arab Saudi bisa hanya memiliki diameter 4 mil dan dihuni 9 juta orang. Luasnya kira-kira setara Pisa, Italia.

    Para penghuni bisa jalan kaki hampir 25% mengelilingi kota. Selain itu, jarak antara dua penghuni secara acak sekitar 1,8 mil.

    Meski laporan itu fokus pada aspek matematis dari desain The Line, ada juga kritik yang menyebut dampak petaka jika terjadi eror pada sistem kereta cepat. Laporan menyebut ketika ada masalah pada kereta, maka penghuni akan sontak terputus dari jutaan orang.

    Namun, kritik para pakar ini sepertinya tak akan menjadi pertimbangan Arab Saudi. Pasalnya, megaproyek tersebut sudah dimulai. Arab Saudi akan memiliki kota dengan garis lurus, meski tak masuk akal menurut matematika.

    (fab/fab)

  • Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    GELORA.CO – Arab Saudi memutuskan menghentikan pembicaraan perjanjian pertahanan ambisius dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pintu masuk menuju normalisasi hubungan dengan Israel.

    Riyadh kini mengalihkan fokus pada kesepakatan kerja sama militer yang lebih sederhana, menurut pejabat Saudi dan Barat yang dikutip oleh Reuters.

    Upaya perjanjian pertahanan ini sebelumnya terganjal syarat pengakuan Israel terhadap solusi dua negara untuk Palestina.

    Namun, tindakan militer Israel di Gaza membuat Putra Mahkota Mohammed bin Salman kembali menegaskan pentingnya langkah konkret untuk pendirian negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan.

    “Bagaimana kawasan ini bisa terintegrasi jika kita mengabaikan hak Palestina?” ujar seorang pejabat senior Saudi.

    Pemerintah Joe Biden sebelumnya mendorong perjanjian keamanan yang mencakup jaminan perlindungan militer untuk Arab Saudi, tetapi Riyadh harus terlebih dahulu mengakui Israel.

    Namun, dengan situasi politik yang sensitif di Israel dan kemarahan publik di Arab Saudi atas konflik di Gaza, negosiasi ini menemui jalan buntu.

    Meski begitu, kedua belah pihak berharap perjanjian kerja sama militer yang lebih sederhana dapat disepakati sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya pada Januari 2025.

    Pakta ini diperkirakan mencakup perluasan latihan militer gabungan dan peningkatan pertahanan siber, tetapi tanpa komitmen AS untuk membela Arab Saudi dalam situasi konflik besar.

    Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap berambisi mewujudkan normalisasi dengan Arab Saudi, meskipun menghadapi tekanan politik di dalam negeri.

    “Netanyahu memahami pentingnya normalisasi ini, tetapi situasi politik saat ini membatasi ruang geraknya,” ujar seorang diplomat Barat.

    Arab Saudi juga menghadapi dilema terkait kemungkinan perubahan kebijakan jika Donald Trump kembali menjabat.

    Trump dikenal lebih condong pada Israel, dengan “Kesepakatan Abad Ini”-nya yang secara langsung berpihak pada kepentingan Israel tanpa jaminan kenegaraan Palestina.

    Fawaz Gerges, pakar Timur Tengah dari London School of Economics, menyebut normalisasi hubungan Saudi-Israel tetap memungkinkan, meski dengan prasyarat yang rumit.

    “Arab Saudi adalah hadiah besar bagi Trump, tetapi Riyadh tetap bersikeras bahwa hak Palestina tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

    Dengan sikap Riyadh yang tetap teguh mendukung Palestina, normalisasi hubungan Saudi-Israel tampaknya masih menjadi tantangan besar dalam waktu dekat.

  • Raja Yordania Abdullah II ‘Sentil’ Dunia Muslim, Serukan Ini soal Gaza

    Raja Yordania Abdullah II ‘Sentil’ Dunia Muslim, Serukan Ini soal Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja Yordania Abdullah II menyebut negara-negara Muslim di dunia harus bersatu untuk menciptakan “jembatan kemanusiaan guna mengakhiri pengepungan yang dijatuhkan kepada rakyat di Jalur Gaza.”

    Hal ini disampaikannya dalam KTT Luar Biasa Gabungan Arab-Islam di ibu kota Saudi, Riyadh pada Selasa (12/11/2024).

    “(Menekankan perlunya) menemukan cakrawala politik yang nyata untuk menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara, sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan tersebut,” kata Raja Abdullah, seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (13/11/2024).

    Ia juga menyerukan “negara-negara yang bersaudara dan bersahabat untuk berpartisipasi dalam meluncurkan jembatan kemanusiaan guna mengakhiri pengepungan yang dijatuhkan kepada rakyat di Jalur Gaza, dan mengirimkan bantuan darurat ke sektor yang tengah menderita bencana kemanusiaan.”

    Raja Abdullah pun menyindir kegagalan masyarakat internasional untuk menghentikan perang Israel di Gaza, sehingga menyebabkan eskalasi terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat yang diduduki, serta terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem, dan melancarkan perang terhadap Lebanon.

    Dalam waktu yang sama, Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) menekankan perlunya “melanjutkan upaya bersama untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    MBS juga menegaskan kembali penolakannya terhadap genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, mengecam pelarangan Israel terhadap kelompok bantuan UNRWA dan penghalangan organisasi bantuan untuk mengirimkan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, serta mengutuk agresi militer Israel terhadap Lebanon dan menolak serangan terhadap wilayah Iran.

    Dalam pidatonya, MBS menekankan bahwa “kejahatan Israel yang terus berlanjut terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan pelanggaran terus-menerus terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa yang diberkahi merupakan penghinaan terhadap peran penting Otoritas Nasional Palestina di semua wilayah Palestina, yang akan merusak upaya yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak sah rakyat Palestina dan membangun perdamaian di wilayah tersebut.”

    KTT Luar Biasa Gabungan Arab-Islam dimulai Selasa. Gelaran ini dipartisipasi oleh para pemimpin termasuk Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza.

     

    (luc/luc)

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza. MBS bahkan menyebut Israel telah melakukan genosida di wilayah Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Kritis dari MBS itu merupakan kritik paling keras yang dikeluarkan oleh Arab Saudi usai perang Gaza dimulai.

    Selain itu, Arab Saudi pun memperingatkan Israel agar tak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Israel Sebabkan Kelaparan di Gaza

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Sebuah laporan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa hampir 70% korban yang diverifikasi selama periode enam bulan di Gaza adalah wanita dan anak-anak. Para pemimpin di KTT tersebut juga mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai ‘serangan berkelanjutan’ Israel terhadap staf dan fasilitas PBB di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Riyadh –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza yang disebutnya sebagai ‘genosida’. Ini merupakan kritik paling keras terhadap Israel dari seorang pejabat Saudi sejak dimulainya perang di Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Sebagai tanda membaiknya hubungan antara Riyadh dan Teheran, dia memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Perang di Gaza diklaim Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Israel meluncurkan serangan militer yang diklaim untuk menghancurkan Hamas. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.400 orang di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

    Dia menyenangkan Israel dan membuat marah dunia Muslim dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta aneksasi Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Dia juga mengamankan Perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang membuat UEA, Bahrain, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan Sudan setuju untuk melakukannya.

    Salah satu tajuk rencana di surat kabar terkemuka Saudi hari ini membuat judul ‘Era harapan baru. Kembalinya Trump dan janji stabilitas’.

    Lihat Video ‘Hizbullah Bombardir Haifa Israel dengan Lebih dari 80 Roket’:

    (haf/haf)

  • Pangeran MBS Minta Israel Tahan Diri Tak Serang Iran

    Pangeran MBS Minta Israel Tahan Diri Tak Serang Iran

    Jakarta –

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), meminta Israel untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri tak menyerang wilayah Iran. MBS menyoroti hubungan yang menghangat antara kedua rival di Timur Tengah tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (12/11/2024), Pangeran MBS mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab dan negara muslim bahwa masyarakat internasional harus mewajibkan Israel “untuk menghormati kedaulatan Republik Islam Iran dan tidak melanggar wilayahnya”.

    Arab Saudi yang mayoritas muslim Sunni dan Iran yang mayoritas Syiah sering kali berada di pihak yang berseberangan dalam konflik regional termasuk konflik Suriah.

    Pada tahun 2015, Arab Saudi memobilisasi koalisi militer untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa dan maju menuju kota utama di selatan Aden.

    Tahun berikutnya, Riyadh dan Teheran memutuskan hubungan setelah serangan terhadap misi diplomatik Saudi di Iran selama protes atas eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Riyadh. Namun, pada Maret 2023, mereka mengumumkan kesepakatan pemulihan hubungan yang ditengahi oleh Tiongkok.

    Meskipun masih ada masalah dalam hubungan yang rumit tersebut, pemulihan hubungan tersebut merupakan pencapaian diplomatik yang penting bagi Pangeran MBS, yang telah mengambil pendekatan yang lebih mendamaikan terhadap diplomasi regional dalam beberapa tahun terakhir.

    Jangkauan diplomatik ini menghasilkan panggilan telepon pertama antara Pangeran MBS dan Presiden Iran saat itu Ebrahim Raisi–hanya lima hari setelah perang meletus–dan kunjungan Raisi ke Riyadh setahun yang lalu untuk menghadiri pertemuan puncak bersama Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Pada bulan Oktober, Arab Saudi mengumumkan telah mengadakan latihan perang dengan Iran dan negara-negara lain di Laut Oman. Pada hari Minggu (10/11), pejabat tinggi militer Arab Saudi, Fayyad al-Ruwaili, tiba di Teheran untuk berunding dengan pejabat Iran.

    Pezeshkian tidak hadir karena “masalah eksekutif” yang mendesak, kata pernyataan pemerintah Iran, dan Wakil Presiden Pertama Mohammad Reza Aref pergi ke Riyadh sebagai gantinya.

    (rfs/rfs)

  • Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar Isi

    Mereka yang Untung

    Mereka yang Dirugikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kembalinya Donald Trump untuk duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membawa ramalan baru terkait arah geopolitik Negeri Paman Sam. Pasalnya, kemenangannya mungkin akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara dunia, namun juga dapat menjadi bumerang bagi sebagian negara.

    Berikut daftar pemimpin yang diuntungkan dan dirugikan oleh kemenangan Trump dikutip Hindustan Times, Sabtu (9/11/2024):

    Mereka yang Untung

    1. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Kembalinya Trump dipandang sebagai perkembangan positif bagi Modi, yang telah menjalin hubungan yang kuat dengan mantan presiden AS tersebut. Kedua pemimpin saling memuji di depan umum dan membangun hubungan pribadi selama bertahun-tahun.

    Dengan kembalinya Modi menjadi PM, kemungkinan besar Modi akan terus diuntungkan dari posisi yang menguntungkan, karena fokus pada hubungan bilateral yang kuat akan sejalan dengan kebijakan Trump.

    Sikap Trump dalam merundingkan perdamaian dengan Rusia dapat memungkinkan Modi untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow, yang merupakan mitra utama bagi India dalam hal energi dan pertahanan.

    2. Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS).

    Penguasa de facto Saudi MBS itu akan melihat peluang untuk menghidupkan kembali upaya pakta keamanan dengan AS. Trump, yang memainkan peran kunci dalam Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, diperkirakan akan fokus pada perluasan kerangka kerja ini untuk mencakup Arab Saudi.

    Jika Trump berhasil menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel dan kerajaan, hal itu dapat membuka jalan bagi AS untuk memperluas dukungan keamanannya ke Arab Saudi. Hal ini akan memungkinkan kerajaan untuk mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi dan mengurangi kekhawatiran atas potensi ancaman dari Iran.

    3. PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia memiliki hubungan yang tegang dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser, tetapi diperkirakan akan menyambut kedatangan sekutu lama di Gedung Putih.

    Donald Trump kemungkinan akan memperkuat dukungan AS untuk Israel. Ini berbeda dengan Biden, yang menghentikan sebagian bantuan militer karena kekhawatiran tentang penderitaan warga sipil Palestina dalam konteks perang Israel terhadap Hamas.

    Trump diperkirakan akan lebih bersimpati terhadap sikap Netanyahu dalam memerangi proksi Iran dan menentang pembentukan negara Palestina, meskipun ada risiko memicu konflik regional yang lebih besar.

    Foto: Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)
    Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)

    4. Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin melihat kembalinya Donald Trump sebagai kesempatan untuk memanfaatkan perpecahan di Barat dan meraup keuntungan lebih lanjut di Ukraina. Presiden AS yang baru diharapkan akan melemahkan persatuan sekutu NATO dan membuat masa depan bantuan untuk Ukraina diragukan dengan kebijakannya yang mengutamakan Amerika.

    Namun, ketidakpastiannya telah menimbulkan kekhawatiran di Kremlin bahwa Trump dapat, dalam jangka pendek, meningkatkan konflik untuk memaksakan penyelesaian pada Putin, dengan konsekuensi yang berpotensi membawa bencana, termasuk konfrontasi nuklir.

    5. PM Italia Giorgia Meloni.

    Meloni telah memposisikan dirinya dengan kuat sebagai pemimpin pro-Atlantik, namun ia tetap menjadi politikus sayap kanan. Meskipun ia telah berjanji untuk bekerja sama dengan kandidat mana pun yang memenangkan pemilihan AS, hubungan dekatnya dengan Elon Musk diharapkan akan memberinya pengaruh terhadap presiden AS yang baru.

    Meloni kemungkinan akan melihat dirinya sebagai jembatan antara NATO, UE, dan Gedung Putih.

    6. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Turki mungkin berharap hubungan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Erdogan dan Trump telah menjaga hubungan yang baik, sering berkomunikasi melalui telepon, dan Erdogan bahkan memanggilnya ‘sahabatku’.Tidak seperti pemerintahan Biden, kembalinya Trump dapat memberi Erdogan akses yang lebih langsung ke Washington.

    Sikap anti perang Trump dan fokus pada perdagangan dapat menguntungkan Erdogan, tetapi kritiknya terhadap Israel dapat menciptakan ketegangan. Selain itu, langkah-langkah terbaru Turki untuk memperkuat hubungan dengan China dapat menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan hubungannya dengan AS.

    7. Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Kim dan Trump mengembangkan hubungan yang baik, ditandai dengan surat-surat dan dua pertemuan puncak. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan program rudal nuklir Pyongyang.

    Sejak saat itu, Kim telah menolak upaya AS untuk berdialog dan malah memperkuat hubungan dengan Putin, sambil memperluas persenjataan Korut. Dengan kembalinya Trump ke jabatannya, Kim mungkin berharap untuk mengurangi kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut dan melemahkan kerja sama militer yang sedang berkembang antara AS, Jepang, dan Korea Selatan.

    8. PM Hungaria Viktor Orban.

    Sebagai pemimpin nasionalis selama lima periode, Orban telah menjadi salah satu sekutu Trump yang paling setia di Eropa. Orban bahkan memuji Trump saat figur 78 tahun itu terpilih kembali saat dirinya terkena kasus-kasus kriminal yang sedang berlangsung di AS.

    Sekarang, Orban memposisikan dirinya sebagai perwakilan Trump di Eropa, berharap bahwa hubungan pribadinya yang kuat dengan presiden AS yang akan datang akan meningkatkan posisinya di dalam UE.

    Orban telah menghadapi kritik atas kecenderungan otokratisnya dan sikap pro-Rusia. Dia berharap Trump akan segera mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan mengurangi tekanan AS terhadap Hungaria terkait kemunduran demokrasinya.

    9. Presiden Argentina Javier Millei.

    Millei mengambil resiko besar atas kemenangan Trump dan berhasil. Selama pertemuan pertama mereka di bulan Februari, Millei memuji Trump sebagai ‘presiden yang sangat hebat’ dan menyampaikan harapannya agar ia terpilih kembali.

    Milei kini berharap masa jabatan kedua Trump dapat membantu Argentina mengamankan kesepakatan yang lebih baik di Dana Moneter Internasional (IMF), terutama karena negara tersebut berupaya mengganti programnya yang saat ini bernilai US$ 44 miliar (Rp 685 triliun).

    Pemimpin Argentina tersebut juga telah memperkuat hubungan dengan Elon Musk, bertemu dengannya beberapa kali tahun ini, saat miliarder tersebut menjajaki peluang investasi di Argentina.

    Mereka yang Dirugikan

    1. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meskipun Zelensky termasuk di antara para pemimpin dunia pertama yang memberi selamat kepada Trump, ada kekhawatiran yang berkembang di Kyiv atas kemenangan kader Republikan tersebut. Ukraina khawatir Trump mungkin mendorong konsesi lahan dalam perundingan damai dengan Rusia dan mengurangi dukungan finansial dan militer.

    Pergeseran kepemimpinan AS ini terjadi saat Rusia terus maju dalam kampanyenya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah Ukraina di empat wilayah yang telah dianeksasinya. Sementara Biden berhati-hati dalam mendukung aspirasi Ukraina untuk bergabung ke NATO, Trump berjanji untuk mengakhiri perang dalam “24 jam” menunjukkan prioritasnya untuk menyelesaikan krisis dengan cepat.

    2. Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Iran sejauh ini meremehkan dampak kembalinya Trump. Namun kepresidenan Trump telah menutup pintu bagi diplomasi mengenai program nuklir Teheran, yang diharapkan Negeri Persia dapat meringankan ekonominya yang dilanda sanksi.

    Sebagai pendukung kuat Israel, Trump menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran selama masa jabatan pertamanya. Ia mungkin akan semakin mengisolasi Iran dengan memperketat sanksi AS yang sebelumnya ia kenakan.

    Namun, Trump akan menghadapi kawasan yang berubah, karena Iran baru-baru ini memperkuat hubungan dengan Arab Saudi dan UEA.

    Foto: Pertemuan G-20 Trump-Xi (REUTERS/Kevin Lamarque)
    U.S. President Donald Trump poses for a photo with China’s President Xi Jinping before their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    3. Presiden China Xi Jinping.

    Kemenangan Trump datang di saat yang sulit bagi Xi. Ancaman tarif menyeluruh sebesar 60% terhadap barang-barang China dapat menghancurkan perdagangan dengan AS, sehingga merugikan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

    Hal ini menambah ketidakpastian karena pemerintah Xi meluncurkan stimulus besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan kepercayaan diri.

    Namun, ada beberapa hal positif. Elon Musk, yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan China, dikatakan menarik perhatian Trump. Selain itu, Trump mempertanyakan komitmen AS untuk membela Taiwan, yang dapat sejalan dengan kepentingan China.

    4. PM Jepang Shigeru Ishiba.

    Kemenangan Trump menambah tekanan baru pada pemimpin Jepang, terutama setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dalam pemilihan umum baru-baru ini. Trump sering mengkritik surplus perdagangan Jepang dengan AS dan mendesak Jepang untuk membayar lebih untuk kehadiran militer AS yang berjumlah sekitar 55.000 tentara.

    Jepang sebelumnya menolak tuntutan tersebut, tetapi perjanjian saat ini akan berakhir pada tahun 2026, masa di mana Trump masih menjadi presiden. Selain itu, Jepang mungkin menghadapi tekanan atas ekspor peralatan pembuatan chip ke China, yang ingin dibatasi oleh AS.

    5. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

    Meksiko sedang mengambil persiapan untuk melihat bagaimana Trump akan melaksanakan rencana tarifnya, yang dapat menjadi hambatan bagi Mexico City untuk meningkatkan ekspor ke negara tetangganya di Utara itu melalui nearshoring.

    Sumber kecemasan lainnya adalah tinjauan yang diharapkan pada tahun 2026 atas perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Amerika Utara. Imigrasi juga merupakan isu yang hangat, dengan Trump mengancam akan memberikan tekanan finansial pada Meksiko meskipun tindakan kerasnya telah membantu AS mengurangi migrasi perbatasan menjelang pemilihan.

    6. PM Inggris Keir Starmer.

    Hanya sedikit sekutu Barat tradisional Amerika yang memulai hubungan dari posisi yang lebih sulit dengan Trump daripada Starmer. Baru empat bulan menjabat, Starmer sudah berselisih paham dengan Trump, setelah tim kampanye Republik menuduh partainya yang condong ke kiri mengirim relawan untuk berkampanye bagi kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Starmer menyebut penyerbuan Gedung Capitol AS yang dilakukan pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu sebagai ‘serangan langsung terhadap demokrasi’. Menteri Luar Negerinya, David Lammy, pada tahun 2017 menyebut presiden AS saat itu sebagai ‘sosiopat pembenci wanita dan bersimpati pada neo-Nazi’.

    Baru-baru ini, ia terlibat perseteruan publik dengan Musk, setelah miliarder industri itu mengatakan di Twitter bahwa kerusuhan sayap kanan di Inggris akan menyebabkan perang saudara.

    7. Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Macron sudah memiliki pengalaman bekerja dengan Trump, yang memberinya pengalaman berharga dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa.

    Memang, selama masa jabatan pertama Trump, kedua pemimpin tersebut memproyeksikan aliansi yang mencolok, termasuk dengan makan malam di atas menara Eiffel.

    “Siap bekerja sama seperti yang telah kami lakukan selama empat tahun,” tulis Macron di X.

    Foto: Emmanuel Macron bertemu Trump (AP Photo/ Evan Vucci)
    An interpreter translates for President Donald Trump as French President Emmanuel Macron speaks during a meeting at Winfield House during the NATO summit, Tuesday, Dec. 3, 2019, in London. (AP Photo/ Evan Vucci)

    8. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sekutu Trump di Brasil adalah mantan Presiden Jair Bolsonaro, pesaing politik utama Lula. Lula khawatir bahwa kembalinya Trump dapat memperkuat gerakan politik konservatif yang dipimpin Bolsonaro, yang para pendukungnya berupaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya hanya satu minggu setelah pelantikannya tahun lalu.

    Menjelang pemilu AS, Lula mengatakan dia berdoa untuk kemenangan Harris, seraya menambahkan bahwa Trump telah mendorong kerusuhan antidemokrasi di Capitol setelah kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 2021.

    9. Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    Kebencian Trump terhadap pendahulu Scholz, Angela Merkel, memberikan tekanan besar pada hubungan AS-Jerman. Saat itu, Scholz adalah Menteri Keuangan di era Merkel, sehingga akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari hubungan itu.

    Jerman telah menjadi sasaran obsesi Trump selama puluhan tahun dengan mobil dan surplus perdagangannya dan akan kembali menjadi sasaran. Sektor otomotif Jerman adalah industri terbesar di ekonomi terbesar Eropa dan sangat rentan terhadap tarif impor AS yang tinggi, yang saat ini direncanakan Trump.

    (dce/dce)

  • Putra Mahkota Saudi Telepon Trump, Ucapkan Selamat-Ingin Perkuat Hubungan

    Putra Mahkota Saudi Telepon Trump, Ucapkan Selamat-Ingin Perkuat Hubungan

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menelepon Donald Trump untuk memberi selamat kepadanya atas kemenangannya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

    Dilansir Al Arabiya, Kamis (7/11/2024), kantor berita pemerintah Saudi, SPA melaporkan bahwa percakapan telepon tersebut dilakukan pada hari Rabu (6/11).

    Selama panggilan telepon tersebut, MBS “menyatakan aspirasi Kerajaan untuk memperkuat hubungan historis dan strategis antara kedua negara, mendoakan kemajuan dan kemakmuran rakyat Amerika yang bersahabat di bawah kepemimpinan (Trump),” lapor SPA.

    Sebagai tanggapan, Trump “menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas ucapan selamat dan perasaannya terhadap rakyat Amerika,” demikian laporan SPA.

    Sebelumnya, juga pada hari Rabu, baik MBS maupun Raja Salman telah mengirimkan pesan ucapan selamat secara terpisah kepada Trump, yang kembali ke Gedung Putih setelah mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Dalam pidatonya di depan para pendukungnya, Harris menyatakan bahwa dirinya menerima kekalahan di pilpres. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya.

    “Kita harus menerima hasil pemilu ini. Sebelumnya hari ini, saya berbicara dengan Presiden terpilih Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya,” kata Harris dalam pidatonya di Howard University, Washington, dilansir AFP, Kamis (7/11/2024).

    Lihat Video ‘Donald Trump Menangi Pilpres AS 2024!’:

  • 10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.
    “
    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timur Tengah Memanas, Putra Mahkota Saudi Bertemu Menlu Iran

    Timur Tengah Memanas, Putra Mahkota Saudi Bertemu Menlu Iran

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan menteri luar negeri (menlu) Iran di Riyadh, Saudi saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan Israel terhadap Iran.

    Menlu Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya telah bertemu dengan menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan untuk membahas “hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkannya di berbagai bidang dan perkembangan regional, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA) dilansir Al Arabiya dan AFP, Kamis (10/10/2024).

    Sebelumnya, juru bicara kementerian luar negeri Iran Esmail Baghaei menuliskan di media sosial X, bahwa kunjungan Araghchi akan difokuskan pada penghentian “genosida & agresi rezim Israel” dan bertujuan untuk “meringankan rasa sakit dan penderitaan saudara-saudari kita di Gaza dan Lebanon.”

    Israel telah melancarkan perang selama setahun melawan Hamas di Gaza, yang dipicu oleh serangan besar-besaran kelompok militan Palestina tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon, mulai menggempur Israel utara setelah serangan itu, dan sejak bulan lalu Israel telah secara signifikan meningkatkan serangannya yang menargetkan para pemimpin dan infrastruktur Hizbullah.

    Hamas dan Hizbullah merupakan bagian dari apa yang disebut “Poros Perlawanan” Iran, yang terdiri dari kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut.

    Kunjungan Araghchi ke Arab Saudi dilakukan saat wilayah tersebut menunggu respons Israel atas serangan rudal Iran di wilayahnya minggu lalu.

    Baghei mengatakan pertemuan di Riyadh itu “untuk melanjutkan upaya diplomatik kami, dalam koordinasi dengan negara-negara di kawasan.”

    Pemerintah Iran menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel sebagai “titik balik dalam sejarah perjuangan sah rakyat Palestina melawan Israel.”

    Iran dan Arab Saudi menjalin kembali hubungan diplomatik pada Maret 2023 berdasarkan kesepakatan mengejutkan yang dimediasi China, setelah putus hubungan selama tujuh tahun.

    Bulan lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman secara tegas menyatakan bahwa Kerajaan tersebut tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya “negara Palestina yang merdeka.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)