Xcloud.id

Tag: Mohammed bin Salman

  • Mengapa Arab Saudi Dipilih sebagai Tempat Pertemuan Dialog Rusia-Ukraina? – Halaman all

    Mengapa Arab Saudi Dipilih sebagai Tempat Pertemuan Dialog Rusia-Ukraina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Rabu (12/2/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Washington dan Rusia akan mulai melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Tempat yang diajukan untuk pertemuan pertama adalah Arab Saudi, Al Jazeera melaporkan.

    Riyadh langsung menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.

    Keputusan untuk memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan ini bukan tanpa alasan.

    Ada beberapa faktor yang menjadikan Arab Saudi pilihan strategis untuk menjadi mediator dalam konflik Ukraina-Rusia.

    Apa saja itu? simak rangkumannya berikut ini.

    Faktor-Faktor Pemilihan Arab Saudi sebagai Tempat Pertemuan

    1. Hubungan Diplomatik yang Baik dengan Semua Pihak

    Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan AS, Rusia, dan Ukraina.

    Negara ini dikenal karena kemampuannya dalam menjembatani ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, berkat sikap netralnya.

    Arab Saudi tidak terlibat langsung dalam perang Ukraina dan tidak mengkritik Rusia atas invasi yang terjadi.

    Hal ini menjadikannya pilihan yang diterima oleh semua pihak yang bertikai.

    Arab Saudi juga dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Donald Trump dan Vladimir Putin, yang menambah alasan mengapa negara ini dapat menjadi mediator yang diterima.

    2. Netralitas dalam Konflik Ukraina

    Sejak dimulainya perang Ukraina, Arab Saudi memutuskan untuk mempertahankan sikap netral.

    Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih jelas berpihak pada satu pihak, Arab Saudi tidak memihak kepada Ukraina maupun Rusia.

    Negara ini tidak mengirimkan bantuan militer kepada Ukraina, serta tidak bergabung dalam sanksi internasional yang diterapkan terhadap Rusia.

    Netralitas ini memberikan Arab Saudi posisi unik yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.

    3. Peran Ekonomi dan Energi

    Salah satu alasan mengapa Donald Trump memilih Arab Saudi adalah karena hubungan negara ini dengan pasar energi global.

    Arab Saudi adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pasar energi global.

    Dengan peran vital ini, Arab Saudi berpotensi memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan ekonomi yang timbul akibat perang Ukraina.

    Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dunia, yang bisa berdampak pada perekonomian Rusia dan mempercepat penyelesaian konflik.

    Jika harga minyak turun, ini bisa memberi tekanan ekonomi pada Rusia, yang menjadi salah satu dampak yang diinginkan oleh AS.

    4. Pengaruh di Timur Tengah dan Diplomasi Global

    Selain itu, Arab Saudi berusaha untuk memperluas pengaruhnya di luar wilayah Timur Tengah.

    Menjadi mediator dalam konflik besar seperti Ukraina-Rusia memberi kesempatan bagi Saudi untuk memperkuat posisi diplomatik mereka di panggung internasional.

    Saudi ingin dikenal sebagai aktor utama dalam diplomasi global, bersaing dengan negara-negara lain seperti Qatar yang sudah lama terlibat dalam peran serupa.

    Dengan menjadi mediator yang sukses dalam konflik besar, Arab Saudi dapat meningkatkan pengaruh politik dan ekonominya di seluruh dunia.

    Peran Arab Saudi dalam Konflik Ukraina dan Rusia

    Arab Saudi menunjukkan keterlibatannya dalam diplomasi terkait konflik Ukraina sejak awal.

    Beberapa langkah diplomatik yang telah diambil Saudi menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi damai bagi konflik ini, antara lain:

    Pertukaran Tahanan:

    Arab Saudi terlibat dalam membebaskan sepuluh warga negara asing yang ditahan oleh Rusia dan memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022.

    Ini merupakan langkah pertama Arab Saudi dalam mendekatkan kedua negara.

    Diplomasi dengan Ukraina dan AS:

    Pada 2023, Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

    Pertemuan ini menunjukkan peran Saudi dalam mencoba menjembatani ketegangan dan membantu memperlancar komunikasi antar pihak.

    Pertukaran Tahanan AS-Rusia:

    Pada tahun 2024, Arab Saudi juga memfasilitasi pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia.

    Dengan memfasilitasi pertukaran tahanan AS-Rusia, citra Saudi sebagai mediator internasional yang dapat dipercaya dalam upaya penyelesaian konflik internasional yang kompleks semakin meningkat.

    Mengapa Arab Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Dikutip dari CNBC, menurut banyak pihak, pertemuan ini di Riyadh dianggap sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

    Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengubah kebijakan luar negeri Arab Saudi, menjadikan negara ini lebih terbuka untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik global.

    Putra Mahkota bin Salman sangat fokus pada netralitas dalam konflik internasional dan berharap dapat menarik investasi besar melalui rencananya yang dikenal sebagai Visi 2030.

    Dalam kerangka tersebut, Arab Saudi berharap dapat menonjol sebagai kekuatan diplomatik besar, yang mampu mengatur pertemuan dan menghasilkan solusi yang lebih damai untuk dunia.

    Komentar dari Ali Shihabi, seorang komentator Saudi, menyebutkan bahwa bagi Arab Saudi, acara ini sangat bergengsi.

    Keberhasilan menggelar pertemuan semacam ini dapat meningkatkan soft power Saudi, baik di regional maupun global.

    Peran Rusia dalam Perundingan

    Rusia sendiri berharap pertemuan ini dapat memberikan peluang untuk meringankan sanksi internasional yang membebani negara tersebut.

    Kepala Dana Investasi Langsung Rusia, Kirill Dmitriev memimpin perundingan ekonomi.

    Ia berharap pembicaraan ini akan membuka jalan untuk perusahaan internasional kembali berinvestasi di Rusia setelah sanksi diterapkan. Ini adalah salah satu tujuan utama Rusia dalam perundingan ini.

    Putin Siap Bertemu Zelensky

    Pada pertemuan yang digelar di Riyadh, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Presiden Putin siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky jika diperlukan.

    Peskov menegaskan isu terkait legitimasi dan perjanjian harus dibahas lebih lanjut.

    Belum ada kesepakatan final terkait jadwal atau syarat pembicaraan tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

    Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

    Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

    Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

    Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

    Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

    Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

    Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel. 

    Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

    “Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

    Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

    Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

    Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut. 

    Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

    Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

    Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas].  Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

    Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

    Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”. 

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel. 

    Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir. 

    Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

    Ketegangan Saudi-Trump? 

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya. 

    Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners. 

    Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang. 

    Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

    Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

    Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar. 

    Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat. 

    Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

    Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

    Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

    Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

    Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial. 

    AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

    Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

    Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    loading…

    Baznas bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H di empat provinsi Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

    Penyerahan simbolis bantuan dilakukan di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah, penerima bantuan, serta perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk Indonesia.

    Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap, saus, garam, dan gula dengan total berat 29 Kg per paket. Bantuan ini akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad, mengapresiasi kolaborasi antara KSrelief dan Baznas dalam program bantuan pangan ini. “Dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujarnya.

    Abu menambahkan, program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat solidaritas umat Islam global. “Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan semakin meluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” katanya.

    Ketua Baznas Noor Ahmad mengungkapkan, bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaan. Dia juga menyebut, program ini telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut.

    “Secara rutin, Baznas menerima bantuan paket pangan Ramadan dari KSrelief untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun,” ujarnya.

    Dia juga menyatakan kesiapan Baznas untuk memperluas kolaborasi dengan KSrelief ke sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan. “Baznas siap untuk meningkatkan kerja sama dengan KSrelief di berbagai bidang, tidak hanya dalam kemanusiaan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” tambahnya.

    Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Al-Amudi mengatakan, bantuan ini mencerminkan kepedulian Arab Saudi terhadap umat Islam di seluruh dunia.

    “Bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan langsung dari Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Mohammed bin Salman, yang disalurkan melalui Baznas,” ujarnya.

    Acara pelepasan bantuan ini juga dihadiri perwakilan KSrelief, Abdul Rahman Al Zaben dan Ghazi Alanazi, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri.

    (cip)

  • Tak Setuju Ide Donald Trump Beli Jalur Gaza, Negara-Negara Arab Susun Rencana

    Tak Setuju Ide Donald Trump Beli Jalur Gaza, Negara-Negara Arab Susun Rencana

    PIKIRAN RAKYAT – Arab Saudi siap memfasilitasi pertemuan negara-negara Arab dan sekitarnya untuk menyusun rencana masa depan Jalur Gaza. Tindakan ini bertujuan untuk merespons ambisi Donald Trump yang ingin membeli wilayah tersebut.

    Beberapa hari sebelumnya, masyarakat internasional dikejutkan dengan keinginan Trump yang ingin membeli Jalur Gaza. Lalu, dibangun perumahan yang bernama Riviera Timur Tengah. Bahkan, mengajak sejumlah negara untuk turut membangunnya.

    Sedangkan warga Gaza dipindahkan ke tempat baru. Trump menjanjikan tempat yang nyaman dan indah bagi mereka. Keinginan ini dikecam banyak negara, termasuk juga oleh pemerintah Indonesia.

    Menariknya, meskipun akan membangun tempat yang baru untuk mereka, Trump menyerang sejumlah negara di Timur Tengah karena tak bersedia menerima mereka.

    Pertemuan ini akan diselenggarakan di Riyadh bulan ini. Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab menjadi beberapa negara yang akan menghadirinya. Tak tertutup kemungkinan juga, hasil pertemuan ini akan diajukan kepada Presiden Amerika Serikat tersebut.

    Mesir mengusulkan agar membentuk Komite Nasional Palestina tanpa keterlibatan Hamas, meminta bantuan internasional untuk membangun kembali jalur Gaza, dan merealisasikan solusi dua negara.

    Rencana ini akan dibahas secara mendalam di pertemuan tersebut. Lalu, akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada tanggal 27 Februari.

    Peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman disebut-sebut menjadi kunci keberhasilan rencana tersebut. Putra Mahkota yang akrab disapa MbS ini dekat dengan sosok Donald Trump. Keduanya pun menjalin kerja sama yang kuat dalam bidang bisnis dan politik.

    Respons Pemerintah Amerika Serikat

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut bahwa rencana Trump yang terbaik. Namun, ia tetap menerima sejumlah masukan dari sejumlah pihak.

    Rubio pun dikabarkan akan mengunjungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel untuk membahasnya. Ia berharap agar ada rencana yang bagus, tetapi tetap menyebut rencana Trump sebagai yang terbaik

    Rubio pun mengkritik sikap negara-negara Arab yang mendukung Palestina, tetapi tak bersedia menerima pengungsi dari wilayah yang saat ini porak poranda ini. Ia pun ingin agar tak ada Hamas dalam rencana alternatif yang diajukan untuk masa depan Jalur Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi akan membahas rancangan gagasan bagi masa depan Gaza sebagai perlawanan atas ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang berencana mencaplok wilayah tersebut dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

    Melansir Reuters pada Jumat (14/2/2025), Saudi akan membahas hal tersebut dalam pertemuan di Riyadh bulan ini. Sejumlah negara dilaporkan akan hadir, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA), serta perwakilan Palestina.

    “Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan perwakilan Palestina akan meninjau dan membahas rencana tersebut di Riyadh sebelum dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada 27 Februari,” kata sumber pemerintah Arab.

    Satu sumber pemerintah Arab mengatakan setidaknya empat proposal telah dirancang untuk masa depan Gaza, tetapi proposal Mesir sekarang muncul sebagai inti dari dorongan Arab untuk alternatif terhadap gagasan Trump.

    Proposal mungkin melibatkan dana rekonstruksi yang dipimpin Teluk dan kesepakatan untuk menyingkirkan Hamas, menurut narasumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Usulan Mesir terbaru melibatkan pembentukan komite nasional Palestina untuk memerintah Gaza tanpa keterlibatan Hamas, partisipasi internasional dalam rekonstruksi tanpa menggusur warga Palestina ke luar negeri, dan gerakan menuju solusi dua negara, kata tiga sumber keamanan Mesir.

    Peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tampaknya menjadi kunci dalam rencana tersebut.

    “Kami memberi tahu Amerika bahwa kami memiliki rencana yang berhasil. Pertemuan kami dengan MBS akan menjadi penting. Dia yang memimpin,” kata seorang pejabat Yordania.

    Putra mahkota memiliki hubungan yang hangat dengan pemerintahan Trump pertama dan semakin menjadi pusat hubungan Arab dengan Amerika Serikat selama era Trump yang baru.

    Telah lama menjadi mitra regional utama bagi AS, putra mahkota memperluas hubungan Arab Saudi melalui bisnis dan politik kekuatan global.

    Dana kekayaan negara Arab Saudi mengadakan konferensi di Miami bulan ini yang menurut Reuters akan dihadiri Trump. Riyadh juga diharapkan menjadi tuan rumah pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencoba mengakhiri perang Ukraina.

    Sebelumnya Arab Saudi dan sekutu Arabnya terkejut dengan rencana Trump untuk “membersihkan” warga Palestina dari Gaza dan memukimkan kembali sebagian besar dari mereka di Yordania dan Mesir. Gagasan Ini langsung ditolak oleh Kairo dan Amman.

    Kekecewaan di Arab Saudi semakin parah karena rencana tersebut akan membatalkan tuntutan kerajaan untuk jalur yang jelas menuju negara Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini juga akan membuka jalan bagi pakta militer ambisius antara Riyadh dan Washington, yang akan memperkuat pertahanan kerajaan terhadap Iran.

    (luc/luc)

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta –

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kenapa Presiden Amerika Serikat Trump Ngotot Ingin Beli dan Miliki Gaza

    Kenapa Presiden Amerika Serikat Trump Ngotot Ingin Beli dan Miliki Gaza

    TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Minggu (9/2), menyatakan komitmennya untuk membeli dan memiliki Gaza.

    Trump bahkan mengizinkan sebagian tanah di Jalur Gaza itu untuk dibangun kembali oleh negara-negara lain di Timur Tengah.

    “Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza,” kata Trump kepada wartawan dari Air Force One dalam perjalanannya ke New Orleans untuk menghadiri kejuaraan National Football League Super Bowl, sebagaimana diberitakan Reuters, pada Senin (10/2).

    “Mengenai pembangunannya kembali, kami dapat memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagiannya, orang lain dapat melakukannya, melalui naungan kami.

    Namun, kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak kembali,” terang dia.

    Menurut Trump, di Gaza kini tidak bisa ditinggali lagi karena semuanya hancur dan nanti akan dibongkar.

    Oleh karena itu, Trump ingin membeli Gaza dan membangunnya. Trump juga mengatakan, ia terbuka terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, tetapi akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kasus per kasus.

    Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, mengecam pernyataan terbaru Trump tentang pembelian dan kepemilikan Gaza, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

    “Gaza bukanlah properti yang bisa dijual dan dibeli. Itu adalah bagian integral dari tanah Palestina yang kami duduki dan Palestina akan menggagalkan rencana pemindahan,” kata Rashq.

    Trump telah berbicara tentang pemindahan permanen warga Palestina yang tinggal di Gaza dan akan menciptakan “Riviera Timur Tengah”.

    Minggu lalu, Trump melontarkan gagasan Amerika Serikat untuk mengambil alih Gaza dan terlibat dalam upaya pembangunan kembali besar-besaran.

    Pernyataannya tidak jelas tentang masa depan warga Palestina yang telah bertahan selama lebih dari setahun dibombardir oleh Israel sebagai tanggapan atas serangan Hamas, pada Oktober 2023.

    Namun tidak jelas di bawah otoritas apa Amerika Serikat akan mengeklaim Gaza.

    Teguran

    Pengumuman Trump langsung menuai teguran dari beberapa negara.

    Sebelumnya pada Minggu, Presiden Israel, Isaac Herzog mengatakan, Trump akan bertemu dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, meskipun ia tidak menyebutkan tanggal untuk pembicaraan tersebut.

    Komentar itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang proposal Trump yang baru-baru ini diungkapkan untuk mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza.

    Herzog tidak mengatakan kapan atau di mana pertemuan itu akan berlangsung, dan ia juga tidak membahas mengenai isinya.

    Ia juga mencatat, Trump akan bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah, dalam beberapa hari mendatang, yang telah dilaporkan oleh kantor berita negara Yordania.

    “Mereka adalah mitra yang harus didengarkan, mereka harus diajak berdiskusi. Kita harus menghargai perasaan mereka juga dan melihat bagaimana kita membangun rencana yang berkelanjutan untuk masa depan,” kata Herzog.

    Meski demikian, Arab Saudi telah dengan tegas menolak rencana Trump mengenai Gaza, seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin dunia.

    Sementara itu, Raja Yordania, Abdullah, berencana untuk memberi tahu Trump selama pertemuan mereka yang direncanakan, pada 11 Februari, di Washington bahwa usulan tersebut adalah upaya radikalisme yang akan menyebarkan kekacauan di Timur Tengah. (kps/rtr/Tribunnews)

  • Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi – Halaman all

    Mesir Mengecam Seruan Netanyahu untuk Dirikan Negara Palestina di Tanah Arab Saudi

    TRIBUNNEWS.COM- Mesir mengecam keras komentar Perdana Menteri Israel , yang menyatakan bahwa negara Palestina dapat didirikan di wilayah Saudi. 

    Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan usulan pemindahan warga Palestina ke wilayah Saudi adalah ‘pelanggaran mencolok’ terhadap hukum dan norma internasional.

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana.”

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa pihaknya hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalan yang jelas menuju negara Palestina. 

    Tanpa menyebut nama Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Kairo mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya mengutuk pernyataan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras”. 

    “Mesir mengutuk pernyataan Israel yang tidak bertanggung jawab yang menghasut melawan kerajaan dan menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi,” kata kementerian itu. 

    “Keamanan kerajaan dan penghormatan terhadap kedaulatannya adalah garis merah yang tidak akan dibiarkan dilanggar.”

    Ditambahkannya, pernyataan tersebut merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan norma diplomatik. 

    “Pernyataan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka.”

    Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional”.

    “Kami tegaskan bahwa Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina. Kami mengapresiasi sikap Kerajaan Saudi Arabia, para pemimpinnya, dan rakyatnya yang senantiasa menyerukan penegakan legitimasi dan hukum internasional,” kata Sheikh pada Sabtu.

    Selama kunjungannya ke AS, Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina.

    “Khususnya bukan negara Palestina,” katanya kepada wartawan pada hari Kamis. “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina; yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan.”

    Komentarnya menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong Palestina itu menjadi “Riviera Mediterania”, dengan AS  mengambil alih  wilayah tersebut.

    Kedua pemimpin membahas normalisasi dengan Arab Saudi, dan Netanyahu dengan tegas menolak syarat utama Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina sambil menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu merupakan kenyataan yang akan datang.

    “Hal itu tidak hanya dapat dilakukan, tetapi saya rasa hal itu akan terjadi,” katanya.

    Konferensi pers tersebut segera diikuti oleh  pernyataan  dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang menegaskan kembali bahwa sikap kerajaan terhadap negara Palestina adalah “tegas dan tidak tergoyahkan”.

    “Yang Mulia [Putra Mahkota Mohammed bin Salman] menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” bunyi pernyataan itu.

    Pada hari Jumat, beberapa anggota parlemen Inggris mengecam saran Netanyahu .

    Anggota parlemen dari Partai Buruh Afzal Khan mengatakan kepada Middle East Eye: “Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas.

    “Usulan biadab Netanyahu adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza.”

    Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar Netanyahu “tidak masuk akal dan menghina”.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)