Tag: Mohammed bin Salman

Putra Mahkota Arab Saudi Akan Temui Trump, Bahas Apa?

Washington DC –

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan mengunjungi Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 18 November mendatang. MBS akan melakukan pertemuan dengan Presiden Donald Trump dalam kunjungannya tersebut. Apa saja yang akan dibahas?

Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengungkapkan bahwa kunjungan MBS ke AS itu merupakan kunjungan kerja resmi.

Kunjungan MBS tersebut dilakukan setelah Trump menjadikan Saudi sebagai tujuan luar negeri pertama selama masa jabatan pertama dan keduanya.

Beberapa perjanjian diperkirakan akan dibahas selama pertemuan tersebut, termasuk kesepakatan pertahanan dan teknologi, terutama di sektor semikonduktor.

Hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh semakin menguat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Saat Trump berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman senilai US$ 142 miliar, yang mencakup investasi besar Saudi pada basis industri pertahanan AS.

Sejumlah sumber yang dikutip media terkemuka The Wall Street Journal mengatakan bahwa kesepakatan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengekspor chip semikonduktor canggih ke Saudi sudah hampir selesai.

Pekan lalu, HUMAIN dari Arab Saudi dan Qualcomm Technologies yang berkantor di AS mengumumkan perjanjian penting yang bertujuan untuk memposisikan Riyadh sebagai pusat global kecerdasan buatan (AI).

Pengumuman itu didasarkan atas kemitraan yang pertama kali diresmikan dalam Forum Investasi Saudi-AS pada Mei lalu, sebagai bagian dari kunjungan Trump ke negara Timur Tengah tersebut.

Menurut pernyataan bersama yang dirilis pada saat itu, kolaborasi baru ini akan menghadirkan layanan inferensi AI global melalui apa yang digambarkan oleh kedua perusahaan sebagai platform AI hybrid edge-to-cloud pertama di dunia yang dioptimalkan sepenuhnya.

Lihat juga Video: Trump Dapat Investasi Rp 23.000 Triliun dari Lawatannya ke Uni Emirat Arab

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

04/11/2025 10:23
Jelang Ibadah Haji 2026, Indonesia-Arab Saudi Perketat Istithaah Kesehatan Calon Jemaah Nasional 23 Oktober 2025

Jelang Ibadah Haji 2026, Indonesia-Arab Saudi Perketat Istithaah Kesehatan Calon Jemaah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Istithaah
atau kemampuan kesehatan dari calon jemaah menjadi salah satu yang diperketat Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan haji 2026 atau 1447 H.
Pengetatan faktor kesehatan calon jemaah haji menjadi salah satu kesepakatan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdulfattah bin Sulaiman Mashat di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Mekkah, Arab Saudi.
“Kami sepakat memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 1447 H, dengan fokus pada pengetatan
istithaah
kesehatan, validasi data jemaah, dan efisiensi operasional haji,” ujar Dahnil dalam keterangan pers, Rabu (22/10/2025).
Dahnil menjelaskan, hanya calon jemaah haji yang memenuhi syarat dan kriteria istithaah kesehatan yang dapat berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
“Hanya jemaah yang memenuhi syarat
istithaah
kesehatan yang akan diberangkatkan, dengan dukungan manasik kesehatan agar jemaah tetap bugar sebelum dan selama menunaikan ibadah haji,” ujar Dahnil.
Dalam penyelenggaraan haji 2026, ia juga menekankan pentingnya keakuratan dan integrasi data untuk mencegah terjadinya kekacauan logistik.
“Pemeriksaan
istithaah
dilakukan ketat dan sesuai prosedur. Semua data jemaah, akomodasi, penerbangan, dan transportasi harus tervalidasi sebelum keberangkatan,” kata Dahnil.
“Ini kunci penyelenggaraan yang tertib dan profesional,” sambungnya menekankan.
Selain pengetatan
istithaah
kesehatan dan penguatan data, turut dibahas rencana pembangunan Kampung Haji dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Kehadiran Kampung Haji Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat operasional dan ekosistem ekonomi haji dan umrah di masa depan.
Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 447 jemaah asal Indonesia meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
Dari 447 jemaah haji yang meninggal dunia, 274 orang atau 62,30 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki. Sedangkan 38,70 persen atau 173 lainnya adalah jemaah haji perempuan.
Selanjutnya, mayoritas jemaah haji yang meninggal dunia adalah lanjut usia (lansia), yakni sebesar 64,88 persen atau 290 jemaah. Lalu, 35,12 persen atau 157 jemaah haji lainnya yang meninggal dunia berusia di antara 41 sampai 64 tahun.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, Indonesia mendapatkan peringatan dari pemerintah Arab Saudi soal tingginya jemaah haji asal Indonesia yang meninggal pada 2025.
Kata Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir angka kematian jemaah haji Indonesia sekitar 60 orang.
“Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ujar Gus Irfan mengingat teguran dari Arab Saudi, di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Gus Irfan mengaku mendapatkan teguran serupa ketika ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud.
“Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” ujar Gus Irfan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 12:36
Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

Washington DC –

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) dan bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada November mendatang. Apa yang menjadi fokus pembicaraan keduanya?

Rencana pertemuan MBS dan Trump itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (22/10/2025), terungkap dalam berbagai laporan media AS yang dirilis pada Selasa (21/10) waktu setempat.

Disebutkan media-media lokal AS bahwa pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan pada 18 November mendatang.

Pertemuan tersebut terjadi di tengah upaya Saudi untuk mewujudkan pakta pertahanan dengan AS, dengan seorang sumber anonim yang dikutip Bloomberg menuturkan bahwa MBS dan Trump diperkirakan akan menandatangani serangkaian perjanjian terkait AI, pertahanan, kerja sama nuklir, dan perdagangan.

CBS News secara terpisah melaporkan bahwa kedua pemimpin kemungkinan akan membahas kerja sama militer dan intelijen selama pertemuan mereka.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan langsung atas laporan-laporan tersebut. Otoritas Riyadh juga belum memberikan komentarnya.

Pada Jumat (17/10) lalu, Trump mengatakan bahwa para pejabat Saudi telah memberitahu dirinya “baru-baru ini seperti baru kemarin” jika mereka bersedia untuk bergabung dengan serangkaian perjanjian normalisasi yang ditandatangani negara-negara mayoritas Muslim dengan Israel selama masa jabatan pertamanya, yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham atau Abraham Accords.

“Saya berharap Arab Saudi ikut serta, dan saya berharap negara-negara lainnya juga ikut serta. Saya pikir ketika Arab Saudi ikut serta, semuanya akan ikut serta,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.

Pernyataan Trump itu disampaikan setelah gencatan senjata, yang didasarkan atas 20 poin rencana perdamaian usulan Trump, mulai diberlakukan di Jalur Gaza pada 10 Oktober lalu. Pemberlakuan gencatan senjata Gaza itu memberikan peluang diplomatik bagi Trump untuk memperluas perjanjian tersebut.

Hubungan global yang dimiliki Israel merosot tajam selama dua tahun perang Gaza berkecamuk, karena beberapa negara menurunkan level hubungan, atau bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya, seiring dengan meningkatnya bukti kejahatan perang secara sistematis.

Negara-negara lainnya memilih untuk secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk beberapa sekutu utama AS di kawasan Eropa bagian barat.

Tonton juga video “Trump Batal Bertemu Putin: Saya Tak Ingin Buang-buang Waktu” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

22/10/2025 13:41
Saudi Izinkan Bangun Kampung Haji, Wamenhaj: UU Diubah untuk Kita Nasional 20 Oktober 2025

Saudi Izinkan Bangun Kampung Haji, Wamenhaj: UU Diubah untuk Kita
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi sampai mengubah Undang-Undang untuk memberi izin pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.
“Untuk pertama kali dalam sejarah, diubah undang-undangnya khusus untuk kita,” ucap Dahnil, saat meninjau lokasi Kampung Haji Indonesia di kawasan Jabal Hindawiyah, Mekkah, Arab Saudi, Senin (20/10/2025).
Dahnil meminta doa seluruh rakyat Indonesia agar proses negosiasi dan lelang untuk lokasi Kampung Haji Indonesia berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik.
Rencananya, Kampung Haji Indonesia akan berada di kawasan Jabal Hindawiyah, Mekkah, yang lokasinya hanya dua kilometer dari Masjidil Haram.
“Insya Allah ini menjadi alternatif utama lokasi Kampung Haji Indonesia. Kami mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia supaya kita menang lelang,” ucap dia.
Dahnil menyampaikan bahwa Prabowo tengah mengusahakan untuk berbicara langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.
“Proses bidding ini akan selesai pada 30 Oktober, dan saat ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Danantara, Bapak Rosan Roeslani,” tutur Dahnil.
Jika Indonesia menang dalam proses bidding, maka di sinilah akan berdiri Kampung Haji Indonesia dengan luas sekitar 80 hektar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah mengizinkan Indonesia membangun kampung haji di Tanah Suci untuk pertama kali dalam sejarah.
Arab Saudi disebut mengubah Undang-Undang (UU) untuk perizinan tersebut.
“Jadi, pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobi terus. Mungkin beliau kasihan sama kita, untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci. Diubah UU-nya khusus untuk kita,” imbuh Prabowo, dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang melobi Arab Saudi untuk pembangunan kampung haji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/10/2025 22:12
Teleponan, Putra Mahkota Arab Saudi-Macron Bahas Gaza

Jakarta –

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berbicara melalui telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas situasi di Jalur Gaza. Keduanya juga membahas upaya-upaya yang lebih luas untuk memajukan perdamaian Timur Tengah.

Kantor berita Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa kedua pemimpin “membahas perkembangan terbaru di Jalur Gaza dan upaya yang dilakukan untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah.”

Mereka “menekankan perlunya segera meringankan penderitaan kemanusiaan rakyat Palestina dan mencapai penarikan penuh Israel,” lapor SPA, dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025).

Mereka juga sepakat tentang pentingnya mengambil langkah-langkah praktis menuju “perdamaian yang adil” berdasarkan solusi dua negara.

SPA menambahkan bahwa percakapan telepon pada Minggu (19/10) waktu setempat tersebut juga membahas kerja sama Saudi-Prancis yang sedang berlangsung di berbagai bidang dan isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama.

(ita/ita)

20/10/2025 11:55
Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir, namun hingga kini belum menemukan titik terang dalam penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari biro travel haji hingga asosiasi penyelenggara umrah.

Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Indonesia awalnya mendapat jatah 221.000 kuota haji. Jumlah itu kemudian bertambah 20.000 kuota setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud. Tambahan kuota ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sesuai regulasi, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK mendeteksi bahwa kuota justru dibagi 50:50 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Agama.

Yaqut telah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Usai diperiksa, dia enggan menjelaskan isi pemeriksaan kepada media. Sehari setelahnya, Jumat (8/8/2025), KPK resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum (Sprindik Umum).

Yaqut kembali diperiksa pada Senin (1/9/2025) dalam upaya memperdalam penyidikan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumahnya di Jakarta Timur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Dari hasil tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit mobil Innova Zenix.

Pada 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah tiga nama untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM); dan Ishfah Abidal Aziz (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.

Lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah tokoh penting lainnya yakni mantan Bendahara Amphuri, Tauhid Hamdi; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief; Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyanthry; mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro.

KPK juga mengendus praktik jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Bahkan, untuk jalur furoda, tarifnya bisa mencapai Rp1 miliar per orang.

“Informasi yang kami terima, kuota haji khusus bisa di atas Rp100 jutaan, bahkan hingga Rp200–Rp300 juta. Jalur furoda bahkan hampir menyentuh Rp1 miliar,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).

Asep menyebut, selisih dari penjualan tersebut disetorkan oleh biro travel kepada oknum di Kementerian Agama, dengan nominal mencapai USD2.600 hingga USD7.000 per kuota — setara Rp40,3 juta hingga Rp108 juta.

Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana hampir Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

“Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

“Soal penetapan tersangka itu soal waktu saja,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penyidik masih melengkapi konstruksi perkara dengan memanggil saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti tambahan.

“Masalah lain tidak ada. Penetapan tersangka itu harus disertai dokumen lengkap. Penyidik masih bekerja dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa penetapan tersangka akan segera diumumkan.

“Sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu. Tidak lama lagi akan diumumkan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

Budi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyidikan. Ia memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara progresif.

“Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024, tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK,” tegas Budi, Selasa (14/10/2025).

Sampai saat ini, KPK masih terus menyurati pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.

15/10/2025 15:50
KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya mendalami peran individu kader NU yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan.

Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons beredarnya informasi yang menyebut bahwa KPK membidik organisasi keagamaan tertentu, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 21 September 2025.

Budi menegaskan, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

“Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” pungkas Budi.

Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

21/09/2025 12:33
Arab Saudi Ratifikasi Pakta Pertahanan dengan Adidaya Nuklir Pakistan

Riyadh –

Pakta pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan menggariskan, bahwa setiap serangan terhadap salah satu negara mewajibkan dukungan militer demi menjamin keutuhan teritorial. Langkah ini diambil menyusul serangan Israel ke Qatar awal bulan ini.

Kerajaan Saudi sejak lama memiliki ikatan ekonomi, religius, dan keamanan yang erat dengan Pakistan—termasuk, seperti yang ramai dilaporkan, memberikan dukungan finansial bagi program senjata nuklir Islamabad.

Selama bertahun-tahun, analis maupun sejumlah diplomat Pakistan menyebut kemungkinan Arab Saudi berlindung di bawah “payung nuklir” Islamabad, terlebih saat ketegangan meningkat terkait program atom Iran.

Pesan kepada Israel?

Momentum penandatanganan pakta juga dipahami sebagai isyarat langsung kepada Israel, yang lama dicurigai sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah, dan kini tengah menjalankan operasi militer luas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Operasi yang dilancarkan Israel menjalar ke Iran, Lebanon, wilayah lain Palestina, Qatar, Suriah, hingga Yaman.

Pemerintah di Tel Aviv sejauh ini belum menanggapi perjanjian tersebut. Amerika Serikat—selama ini penjamin keamanan tradisional negara-negara Teluk—juga belum memberikan komentar.

Putra Mahkota Saudi yang berkuasa, Mohammed bin Salman, menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan pada Rabu (17/) bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Perjanjian itu tidak menyebut senjata nuklir secara spesifik, tetapi menegaskan: “Setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya,” menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan Kantor Berita Saudi.

“Perjanjian ini bertujuan mengembangkan aspek kerja sama pertahanan kedua negara dan memperkuat daya tangkal bersama terhadap setiap agresi,” demikian isi pernyataan itu.

Sejarah panjang ikatan militer

Komitmen Pakistan bagi pertahanan Arab Saudi sudah tertanam sejak puluhan tahun, terutama untuk melindungi kedua kota suci Mekkah dan Madinah. Pasukan Pakistan pertama kali dikirim ke Saudi pada akhir 1960-an, saat muncul kekhawatiran atas perang Mesir di Yaman.

Pertalian itu makin erat setelah Revolusi Islam Iran 1979, yang meluapkan ketakutan dinasti al-Saud terhadap rejim Syiah di Teheran.

Pakistan sendiri mengembangkan senjata nuklir untuk menandingi India. Kedua negara bertetangga itu telah berulang kali bentrok, termasuk saling serang setelah serangan pembunuhan terhadap turis di Kashmir India pada April lalu. Menurut Bulletin of Atomic Scientists, India diperkirakan memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan punya 170.

Pada Kamis(18/9), Kementerian Luar Negeri India menyebutkan, pihaknya terus memantau pertalian baru Saudi-Pakistan. New Delhi menyatakan akan “mempelajari implikasi perkembangan ini bagi keamanan nasional serta stabilitas regional dan global.” Saudi sendiri juga memiliki hubungan dekat dengan India.

Dukungan pada program Pakistan

Dalam bukunya Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb, pensiunan Brigadir Jenderal Feroz Hassan Khan menulis betapa Saudi sejak awal telah memberikan “dukungan finansial besar” untuk program nuklir Pakistan.

Sebuah kabel diplomatik AS tahun 2007 yang dipublikasikan WikiLeaks menyebut diplomat Pakistan di Riyadh sempat mengusulkan kemungkinan keterlibatan kerajaan Saudi dalam program pengembangan senjata nuklir.

“Menurut para pejabat ini, mereka memahami bahwa Arab Saudi ingin melindungi diri maupun kawasan. Karena beberapa negara lain—khususnya Mesir—tak mampu mengembangkan sistem senjata nuklir akibat kendala finansial, maka logis jika Saudi mengambil peran sebagai ‘pelindung fisik’, sama seperti perannya kian besar sebagai mediator perdamaian di berbagai konflik kawasan,” demikian isi kabel diplomatik tersebut.

Baik Pakistan maupun Saudi tidak menjawab pertanyaan Associated Press yang diajukan Kamis (18/9), soal apakah pakta ini mencakup arsenal nuklir Islamabad.

Benang merah menuju Teheran

Arab Saudi sebelumnya sempat meminta bantuan AS untuk mengembangkan program nuklir sipil, sebagian melalui rencana normalisasi diplomatik dengan Israel sebelum serangan Hamas 2023. Program itu bisa membuka peluang Saudi memperkaya uranium di dalam negeri—hal yang membuat gusar pakar nonproliferasi, karena pengayaan uranium juga bisa mengarah ke pengembangan senjata nuklir.

Putra Mahkota MBS pernah berkata, kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika Iran dibiarkan memiliki bom atom. Saat ini Saudi diyakini sudah memiliki program rudal balistik domestik, yang berpotensi menjadi sistem pengantar hulu ledak nuklir.

Meski begitu, Saudi masih menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan belum diketahui mengambil langkah untuk mengembangkan bom sendiri.

Sebelum pakta pertahanan diteken, Iran sempat mengirim Ali Larijani untuk berkunjung ke Riyadh. Dia adalah tokoh senior sekaligus sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Boleh jadi langkah itu membuka kesempatan bagi kerajaan untuk menjelaskan kepada Teheran, yang sejak 2023 menjalin komunikasi melalui mediasi China.

Editor: Agus Setiawan

Lihat juga Video: India Minta IAEA Awasi Ketat Senjata Nuklir Pakistan

(nvc/nvc)

18/09/2025 18:27
Pemimpin Arab Serukan Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel!

Doha –

Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel menyusul serangan mematikan Tel Aviv menargetkan pemimpin Hamas di Doha, ibu kota Qatar, pekan lalu.

Seruan itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (16/9/2025), disampaikan saat pertemuan darurat oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Doha pada Senin (15/9) waktu setempat.

Pertemuan gabungan yang mempertemukan hampir 60 negara itu, berupaya mengambil tindakan tegas setelah Israel melancarkan serangan mengejutkan di Doha, yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas, saat perundingan gencatan senjata berproses.

Pernyataan bersama yang dihasilkan pertemuan itu mendesak “semua negara untuk mengambil semua langkah hukum dan efektif yang memungkinkan untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina”, termasuk “meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut, dan memulai proses hukum terhadapnya”.

Negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, bersama dengan Mesir, Yordania, dan Maroko, termasuk di antara negara-negara yang hadir dalam pertemuan darurat itu yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan bersama tersebut juga mendesak negara-negara anggota untuk “mengkoordinasikan upaya-upaya yang bertujuan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Qatar telah menyerukan respons regional yang terkoordinasi setelah serangan Israel mengejutkan negara yang biasanya damai tersebut.

Pertemuan darurat di Doha ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel, yang menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan gencatan senjata dengan membombardir negosiator Hamas yang ada di Qatar.

Hamas mengatakan bahwa para pejabat tinggi mereka selamat dari serangan Israel di Doha, yang menewaskan lima anggota Hamas dan satu personel keamanan Qatar. Gelombang kritikan juga menghujani Tel Aviv usai serangan tersebut, termasuk dari sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS).

“Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, bermaksud untuk menggagalkan negosiasi tersebut,” kata Al Thani dalam pertemuan darurat di Doha.

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman termasuk di antara pemimpin yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga hadir.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

16/09/2025 12:53
PM Qatar Desak Dunia Setop Standar Ganda: Hukum Israel atas Kejahatannya

Doha –

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mendesak masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda. Ia meminta Israel harus dihukum berat atas segala kejahatannya terhadap rakyat Palestina.

Dilansir AFP, Senin (15/9), hal ini diutarakan Abdulrahman Al Thani saat berbicara dalam pertemuan persiapan menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Arab dan Islam yang diselenggarakan oleh Qatar. Pertemuan darurat ini diselenggarakan usai Israel melancarkan serangan udara ke Qatar.

“Waktunya telah tiba bagi masyarakat internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya, dan Israel perlu tahu bahwa perang pemusnahan yang sedang berlangsung yang dialami oleh saudara-saudara kita Palestina, dan yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah mereka, tidak akan berhasil,” kata Abdulrahman Al Thani.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan para pemimpin Arab dan Islam pada hari Senin (15/9) akan membahas rancangan resolusi mengenai serangan Israel terhadap Qatar. Di antara para pemimpin yang akan hadir adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

Sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/9). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga diperkirakan akan hadir, menurut laporan media Turki.

Masih belum diketahui apakah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, akan hadir, Meski begitu, ia mengunjungi Qatar awal pekan ini untuk menunjukkan solidaritas antartetangga.

Halaman 2 dari 2

(isa/isa)

15/09/2025 02:43