Xcloud.id

Tag: Mohammed bin Salman

  • KPK Periksa Yaqut dan Dua Petinggi Asosiasi Haji Terkait Penghitungan Kerugian Negara

    KPK Periksa Yaqut dan Dua Petinggi Asosiasi Haji Terkait Penghitungan Kerugian Negara

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024. 

    Selain memeriksa mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga periksa dua orang dari pihak asosiasi dan travel haji. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara.

    Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dua orang dari pihak asosiasi tersebut adalah mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) M Tauhid Hamdi, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Haji, Umrah dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) Ali Moh Amin.

    “Pemeriksaan hari ini juga dilakukan kepada sejumlah saksi lainnya, yakni dari para pihak asosiasi penyelenggara haji. Pemeriksaan kali ini, untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024,” kata Budi kepada wartawan, Selasa siang, 16 Desember 2025.

    Kedua saksi tersebut kata Budi, sudah hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan sedang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Yaqut juga sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 11.42 WIB. Saat tiba, Yaqut terlihat berjalan cepat dan terburu-buru untuk segera masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK. Dia pun enggan memberikan pernyataan kepada wartawan.

    “Nggak ada, nggak ada (yang mau disampaikan). Mohon izin ya, saya masuk dulu ya izin,” singkat Yaqut.

    Sebelumnya, Yaqut juga sudah diperiksa KPK pada Senin, 1 September 2025. Yaqut juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Kamis, 7 Agustus 2025.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. 

  • Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Eks Menag Yaqut Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Pastikan Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil pada hari ini. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

    Mellisa memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK. “Hadir, mba,” ujar Mellisa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Pemeriksaan hari ini merupakan agenda kedua bagi Yaqut. Sebelumnya, ia telah menjalani pemeriksaan pada Senin (1//9/2025). Saat itu, penyidik mendalami perbedaan aturan dalam pembagian tambahan kuota haji untuk periode 2023-2024.

    Materi pemeriksaan serupa juga didalami melalui staf khusus Yaqut yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ishfah Abidal Aziz. Ishfah telah diperiksa sebagai saksi pada hari yang sama.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023.

    Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia.

    Kuota tersebut terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sementara itu, sebanyak 92% kuota diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus.

  • Prabowo Telepon Putra Mahkota MBS, Bahas Apa?

    Prabowo Telepon Putra Mahkota MBS, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) pada Rabu (10/12/2025) malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa komunikasi tingkat tinggi tersebut berlangsung hangat dan konstruktif, membahas sejumlah agenda penting yang mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

    Menurutnya, Putra Mahkota MBS membuka percakapan dengan menyampaikan dukungan penuh serta belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. 

    Dia menegaskan bahwa solidaritas Arab Saudi akan selalu menyertai Indonesia sebagai negara sahabat.

    “Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apa pun,” ujar Putra Mahkota MBS sebagaimana disampaikan dalam keterangan tersebut.

    Selain menyampaikan dukungan, Teddy menjelaskan bahwa percakapan telepon tersebut juga membahas kelanjutan rencana pembangunan perkampungan Haji yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah asal Indonesia.

    Kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah aspek krusial, mulai dari penentuan lokasi, desain dan proses pembangunan, hingga fasilitas yang akan disiapkan demi memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi jamaah.

    “Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan Haji yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jamaah haji asal Indonesia,” tulis Teddy.

    Pembicaraan ini semakin menegaskan hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi yang terus berkembang, baik dalam konteks kemanusiaan, pembangunan, maupun layanan keagamaan.

    Pemerintah Indonesia berharap kerja sama tersebut membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya jutaan jamaah haji Indonesia yang setiap tahun menjadi tamu Allah di Tanah Suci.

  • KPK Bakal Panggil Lagi Yaqut Cholil dan Pemilik Maktour Travel

    KPK Bakal Panggil Lagi Yaqut Cholil dan Pemilik Maktour Travel

    GELORA.CO -Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur bakal kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan keterangan dari tiga orang yang dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri, yakni Yaqut, Fuad Hasan, dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) selaku staf khusus (stafsus) Menag Yaqut yang kini menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sejauh ini yang kami lakukan cekalnya kepada yang bersangkutan tiga orang itu ya di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan adalah memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, dan keterangan sangat banyak dan sangat kami perlukan dalam pengungkapan perkara ini,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 7 Desember 2025.

    Sehingga kata Asep, untuk memudahkan proses penyidikan, tim penyidik melakukan pencegahan terhadap ketiga orang tersebut sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026. Para pihak tersebut akan kembali dipanggil setelah tim penyidik pulang dari Arab Saudi serta mendapatkan data-data terkait haji dari Arab Saudi.

    “Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi ya dari, tim kan sedang di Arab Saudi, pulang kemudian ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi dan kepada yang lainnya tentu kami akan lakukan pemanggilannya,” pungkas Asep.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Jakarta –

    Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali diuji. Penyebabnya adalah perbedaan dukungan terhadap faksi-faksi yang bertempur di kawasan.

    Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut meminta Presiden AS Donald Trump menekan Abu Dhabi, karena diduga ikut menyuplai senjata bagi milisi Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.

    Ketika perang saudara meletup pada April 2023, Arab Saudi berada di kubu Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang berperang melawan RSF. Kini, Riyadh beralih menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai.

    Konflik Sudan telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar di dunia. Kendati marak dugaan kejahatan perang, UEA dituding masih terus memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Abu Dhabi.

    Namun, alih-alih mengecam manuver Saudi melalui Trump, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) memilih diam di ruang publik, sekaligus menegaskan kembali bahwa UEA tidak terlibat dalam perang itu.

    “Yang terjadi adalah evolusi alami hubungan dua kekuatan regional yang semakin percaya diri,” ujar Kristian Alexander, peneliti senior Rabdan Security and Defense Institute di Abu Dhabi, kepada DW. Kedua negara, menurut dia, tengah menjalankan agenda transformasi nasional yang ambisius dan semakin otonom dalam kebijakan luar negeri.

    “Perbedaan-perbedaan seperti ini sesekali muncul di permukaan,” kata Alexander.

    Akar sejarah Saudi – UEA

    “MBZ mendukung MBS dalam perjalanannya menuju posisi putra mahkota dan pemimpin de facto pada 2018,” ujar Bianco. Namun hubungan yang terlalu dekat juga membuat perbedaan kecil tampak membesar.

    Sejak 2018, Bianco mencatat sejumlah momen ketika ketegangan di antara kedua tokoh memuncak. “Tapi setiap kali hampir meledak, kedua pihak berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi krisis penuh,” katanya.

    Yaman, minyak, dan politik yang tak sejalan

    Riak pertama muncul pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada tahun 2018. Ketika MBS mendapat kecaman global setelah skandal di Istanbul, dia berharap UEA akan pasang badan. Namun Abu Dhabi justru bergeming, tak ingin terseret badai reputasi.

    Di Yaman, koalisi pimpinan Saudi sejak 2015 juga tidak berjalan mulus. UEA, kata Bianco, tidak sepenuhnya mengikuti haluan Riyadh dan menjalankan agenda sendiri. Abu Dhabi, misalnya, mendukung Southern Transitional Council yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara yang dikuasai Houthi. Riyadh, sebaliknya, menginginkan Yaman tetap bersatu dan belakangan tidak menutup pintu bagi dominasi Houthi.

    Perbedaan lain muncul pada 2021 ketika UEA menolak imbauan Saudi untuk mengurangi produksi minyak OPEC demi stabilitas pasar. Abu Dhabi malah meningkatkan kapasitasnya sendiri. Alexander menyebut perselisihan itu cepat diselesaikan lewat dialog. Kedua negara kembali sinkron dalam kebijakan pemangkasan produksi yang lebih besar setelahnya.

    Persaingan dua strategi nasional

    Baik Riyadh maupun Abu Dhabi kini menjalankan rencana jangka panjang untuk mengurangi kebergantungan pada minyak. Kedua negara berambisi menjadi pusat teknologi serta AI. Saudi dengan Vision 2030 dan UEA dengan UAE 2031. Diduga, persaingan ekonomi antara Riyadh dan Dubai sebagai pusat keuangan dunia, akan semakin ketat.

    Namun menurut Michael Stephens dari Royal United Services Institute, persaingan bisnis tidak lantas akan melahirkan konfrontasi. “Kawasan terlalu tidak stabil untuk risiko seperti itu,” katanya.

    Bianco sependapat. Dari sudut geopolitik, Saudi dan UEA justru perlu bersatu menghadapi aktor lain, termasuk Iran dan juga Israel. UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, sementara Riyadh menghentikan pembicaraan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang berkepanjangan.

    UEA tidak ingin keluar dari kesepakatan Abraham Accords dan berharap keadaan kembali normal. Sementara Saudi menolak melanjutkan negosiasi tanpa jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ancam Pecat Ketua The Fed di Forum Investasi Arab Saudi”

    (ita/ita)

  • OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ akan tetap pada rencana untuk menghentikan kenaikan produksi minyak mentah pada kuartal I/2026, seiring munculnya semakin banyak indikasi surplus di pasar global.

    Melansir Bloomberg, Senin (1/12/2025), Arab Saudi dan sejumlah anggota OPEC utama lainnya menegaskan adanya jeda pasokan selama tiga bulan setelah rangkaian konferensi video pada Minggu. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan ekspektasi melemahnya kondisi pasar secara musiman.

    OPEC+ juga meratifikasi mekanisme baru untuk meninjau kapasitas produksi masing-masing anggota, sebuah proses sensitif yang akan menjadi dasar penetapan kuota pada 2027. Konsultan energi asal Dallas, DeGolyer and MacNaughton, dipilih untuk melakukan sebagian besar penilaian teknis tersebut.

    Analis Rystad Energy AS Jorge Leon mengatakan OPEC+ memutuskan untuk tidak mengambil langkah agresif dan tetap berpegang pada strategi yang sudah ditempuh.

    “Pesan mereka tegas, yakni stabilitas menjadi prioritas dibanding ambisi pada saat prospek pasar tengah merosot dengan cepat,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg.

    Harga minyak berjangka telah merosot 15% sepanjang tahun sehingga diperdagangkan mendekati US$63 per barel di London. Lonjakan pasokan dari AS, ditambah peningkatan output OPEC+, melampaui pertumbuhan permintaan.

    Badan Energi Internasional (EIA) memperkirakan kelebihan pasokan terbesar pada 2026, sementara Goldman Sachs dan JPMorgan memperkirakan harga akan terus melemah.

    Jeda produksi memberi OPEC+ ruang untuk menilai risiko geopolitik yang meningkat pada pasokan, termasuk ketegangan terbaru antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Venezuela.

    Pada Sabtu, Trump memperingatkan maskapai untuk menghindari wilayah udara negara itu, bagian dari kampanye tekanan terhadap dugaan perdagangan narkotika.

    Penurunan harga juga terjadi di tengah dorongan Trump untuk menekan harga bahan bakar, isu yang sensitif bagi pemilih. Bulan ini, presiden menyambut hangat Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih dan mengesahkan pembelian jet tempur F-35 serta chip kecerdasan buatan oleh kerajaan.

    Keputusan delapan negara kunci OPEC+ untuk mempercepat pemulihan produksi pada April lalu sempat mengejutkan pasar. Langkah itu dilihat sebagai strategi Riyadh untuk merebut kembali pangsa pasar dari produsen serpih AS dan memberi tekanan pada anggota yang gagal mematuhi kuota.

    Namun pelemahan harga yang menyusul kemudian menimbulkan tekanan fiskal pada Arab Saudi, memperlebar defisit anggaran dan memaksa penyesuaian sejumlah proyek strategis.

    Sejauh ini, OPEC+ telah memulihkan sekitar 70% dari dua lapisan pemangkasan produksi yang diberlakukan pada 2023, menyisakan sekitar 1,1 juta barel per hari untuk dikembalikan. Satu lapisan pemangkasan lainnya, sekitar 2 juta barel per hari untuk kelompok 22 negara, tetap diberlakukan hingga akhir 2026.

    Namun, kenaikan produksi bulanan sering kali lebih kecil dari rencana karena beberapa negara harus mengoreksi kelebihan produksi sebelumnya, sementara lainnya mengalami kendala teknis untuk meningkatkan output.

    Inilah yang membuat tinjauan kapasitas jangka panjang menjadi penting. Penetapan kapasitas yang lebih akurat akan membantu menyelaraskan kuota dengan kenyataan, sekaligus membuat pemangkasan produksi di masa depan lebih kredibel.

  • Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menolak desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel dalam pertemuan puncak keduanya baru-baru ini di Gedung Putih.

    Penolakan MBS itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (26/11/2025), dilaporkan oleh media Axios yang mengutip sejumlah pejabat AS yang enggan disebut namanya.

    Pembahasan di Gedung Putih pekan lalu, menurut laporan Axios, menyentuh soal keinginan Washington agar Riyadh bergabung dengan perjanjian perdamaian regional yang semakin luas, Abraham Accords, yang mengatur normalisasi dengan Tel Aviv.

    Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi Saudi sejak lama bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 silam, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    “Putra Mahkota Saudi menanggapi dengan tegas permintaan Trump dan memegang teguh posisinya,” sebut Axios dalam laporannya, sembari menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan MBS sebagai “pemimpin yang kuat”.

    “Selama pertemuan 18 November, Trump merupakan pihak yang mengangkat isu tersebut dan mendesak keras MBS untuk bergabung dengan Abraham Accords,” demikian dilaporkan Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS.

    “Pada saat itu, percakapan menjadi tegang. Saat Trump menekannya, MBS menekan balik,” imbuh laporan Axios tersebut.

    MBS tiba di Washington DC dalam kunjungan kerja resmi pada 18 November pekan lalu, atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, menyusul undangan dari Trump. Keduanya menggelar pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah MBS mendapatkan sambutan sangat hangat oleh Trump.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai pembicaraan itu, MBS mengatakan negaranya ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang digagas Trump. Tetapi, MBS menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci dalam terjalinnya hubungan dengan Israel.

    Dikatakan oleh MBS bahwa diperlukan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Ketika didesak oleh Trump, yang mengatakan bahwa tamunya memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords, sang Putra Mahkota Saudi mengatakan bahwa: “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina.”

    “Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas MBS.

    Riyadh telah berulang kali menggarisbawahi perlunya resolusi yang adil, yang dimulai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian regional yang komprehensif juga langgeng.

    Lihat juga Video: Jelang Perdamaian Israel-Arab Saudi dan Harapan Era Baru di Timur Tengah

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Hina Jurnalis dengan Sebutan ‘Piggy’ saat Ditanya Kasus Jeffrey Epstein

    Trump Hina Jurnalis dengan Sebutan ‘Piggy’ saat Ditanya Kasus Jeffrey Epstein

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghina jurnalis perempuan dari Bloomberg, Catherine Lucey, dengan sebutan ‘piggy’. Kata ‘piggy’ itu diketahui merupakan penghinaan, yang maknanya memanggil seseorang sebagai babi.

    Dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), sebenarnya insiden ini terjadi sebelum peristiwa Trump marah ke reporter ABC News bernama Mary Bruce ketika bertanya perihal dokumen Jeffrey Epstein saat momen doorstop dengan wartawan setelah Trump bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Gedung Putih. Insiden Trump menyebut Lucey ‘piggy’ itu baru terungkap setelah viral di media sosial akhir-akhir ini.

    Momen Trump menyebut Lucey ‘piggy’ itu terjadi ketika dia diwawancarai di pesawat Angkatan Udara AS. Saat itu, Trump ditanya dengan pertanyaan sama yakni ‘Mengapa dia tidak merilis materi tentang terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein’

    “Diam, diam, Piggy,” kata Trump kepada Lucey sambil menunjuknya.

    Jurnalis CNN, Jake Tapper, menyebut komentar “piggy” Trump “menjijikkan dan sama sekali tidak dapat diterima”.

    Respons Gedung Putih

    Gedung Putih pun sudah angkat bicara mengenai hal ini. Gedung Putih mulanya merespons amukan Trump kepada reporter ABC News, Mary Bruce. Gedung Putih menyebut ABC News sebagai “operasi memutarbalikan fakta Partai Demokrat yang menyamar sebagai jaringan penyiaran”.

    Kemudian perihal sebutan ‘piggy’ kepada jurnalis Bloomberg, Catherine Lucey, Gedung Putih mengatakan bahwa “jika Anda akan memberi, Anda harus bisa menerima”.

    Gedung Putih bahkan menampilkan tampilan berita-berita yang disiarkan ABC News, di mana berita-berita itu terbit dari delapan tahun lalu. Gedung Putih menyebut berita-berita yang disiarkan ABC News adalah penipuan yang sengaja untuk menjatuhkan Trump dan pemilih Trump.

    Terkait insiden Lucey, Gedung Putih menilai Lucey berperilaku tidak profesional. Gedung Putih juga menampilkan rekaman yang memperlihatkan Lucey dan seorang reporter lain terdengar mencoba berbicara secara bersamaan — sebuah kejadian umum ketika para jurnalis di konferensi pers mencoba menarik perhatian presiden.

    Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan namanya bahkan mengatakan

    “Reporter ini berperilaku tidak pantas dan tidak profesional terhadap rekan-rekannya di pesawat. Jika Anda ingin memberi, Anda harus bisa menerimanya,” katanya.

    Tonton juga video “Trump Tantrum Ditanya soal Jeffrey Epstein, Minta Lisensi ABC Dicabut”

    Halaman 2 dari 2

    (zap/idn)

  • Elon Musk Sampai Jensen Huang Merapat ke Arab Saudi Demi AI

    Elon Musk Sampai Jensen Huang Merapat ke Arab Saudi Demi AI

    Washington –

    Arab Saudi memperkuat hubungan dengan perusahaan AI Amerika Serikat dan mengumumkan serangkaian usaha patungan baru bernilai miliaran dolar. Negara tersebut berupaya menancapkan posisi di industri AI saat pemimpinnya, Pangeran Mohammed bin Salman, melakukan kunjungan pertama ke AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Humain, perusahaan AI yang didukung dana kekayaan negara Arab Saudi, mengumumkan sejumlah kemitraan dengan perusahaan teknologi besar Amerika, termasuk xAI, Cisco, AMD, dan Qualcomm.

    Arab Saudi berusaha mempererat hubungan dengan AS dan mengalihkan ekonominya dari ketergantungan minyak. Bagi perusahaan-perusahaan Amerika, negara Timur Tengah tersebut menawarkan solusi penting untuk ekspansi AI yaitu pendanaan, lahan, dan energi murah.

    Elon Musk mengumumkan xAI, perusahaan AI miliknya, akan membangun data center raksasa di Arab Saudi bersama Humain. Data center 500 megawatt tersebut akan menjadi yang berskala besar pertama xAI di luar AS dan melalui kemitraan ini, chatbot Grok milik xAI akan digunakan luas di Arab Saudi.

    Pusat data itu akan didukung chip dari Nvidia, yang pendirinya, Jensen Huang, duduk bersama Musk dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Alswaha.

    “Beginilah kami mewujudkan komitmen di Kerajaan Arab Saudi dalam kemitraan dengan AS. Kemarin, presiden dan putra mahkota mengumumkan kerangka strategis dan kemitraan AI. Hari ini kami melaju bersama Elon dan Jensen, jadi terima kasih atas peluang tersebut,” kata Alswaha.

    Alswaha juga mengumumkan dibangunnya data center 100 megawatt untuk Amazon Web Services dengan ambisi hingga satu gigawatt yang juga menggunakan infrastruktur Nvidia. AWS berencana menyediakan, menerapkan, dan mengelola hingga 150.000 akselerator AI di Riyadh.

    Seiring ekspansi perusahaan AI, data center raksasa mereka perlu ruang dan energi sangat besar. Banyak pusat data sedang dibangun di AS, termasuk Colossus milik xAI di Memphis. Namun, ada kekhawatiran China akan mengungguli AS dalam produksi energi untuk menjalankan sistem AI. Arab Saudi bisa membantu di sektor ini.

    Investasi dari Arab Saudi juga berperan penting dalam upaya Pangeran Mohammed bin Salman memperbaiki citranya di Amerika Serikat akibat keterlibatan dalam pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

    Pangeran bin Salman mengklaim bahwa negaranya akan menginvestasikan USD 1 triliun di AS, peningkatan besar dari pengumuman USD 600 miliar pada Mei. Pernyataan tersebut bahkan mengejutkan Trump, meski jadwal investasi belum jelas.

    “Jadi Anda mengatakan kepada saya sekarang bahwa angka USD 600 miliar itu akan jadi USD 1 triliun?” kata Trump kepada Pangeran bin Salman di Ruang Oval. “Bagus. Saya sangat menyukai itu.”

    (fyk/fay)

  • Elon Musk Sampai Jensen Huang Merapat ke Arab Saudi Demi AI

    Diminta Putra Mahkota Saudi, Trump Akan Berusaha Setop Perang Sudan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya akan mulai “berusaha” untuk mengakhiri perang di Sudan. Ini dilakukan Trump setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memintanya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

    Trump hingga saat ini hampir tidak pernah berkomentar tentang konflik antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat hampir 12 juta orang mengungsi sejak pecah pada April 2023.

    “Yang Mulia ingin saya melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh terkait Sudan,” kata Trump dalam forum bisnis Saudi-AS yang dihadiri oleh Putra Mahkota Saudi, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025).

    “Saya tidak pernah terpikir untuk terlibat, saya pikir itu hanya sesuatu yang gila dan di luar kendali,” imbuh Tump.

    “Tetapi saya melihat betapa pentingnya hal itu bagi Anda, dan bagi banyak teman Anda di ruangan ini, Sudan. Dan kami akan mulai bekerja untuk Sudan,” ujar Trump kepada MBS di forum tersebut.

    Meskipun konflik ini berada di luar radar Trump, Washington telah meningkatkan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

    Arab Saudi mendukung militer Sudan yang bersekutu dengan pemerintah. Sementara militer Sudan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendukung RSF dengan pasokan senjata dan tentara bayaran. Tuduhan ini telah dibantah UEA.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menelepon menteri luar negeri UEA pada hari Jumat lalu untuk mendesak pemerintah UEA mendukung gencatan senjata di Sudan.

    RSF baru-baru ini merebut kota penting Al-Fasher setelah pengepungan tanpa henti yang diwarnai pembantaian massal. Hal ini mendorong Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memerintahkan penyelidikan atas dugaan kekejaman.

    Sementara itu, utusan Trump untuk Afrika, Massad Boulos, pada hari Sabtu lalu mengatakan bahwa perang di Sudan adalah “krisis kemanusiaan terbesar di dunia.”

    Trump berulang kali mengklaim telah menyelesaikan delapan konflik di dunia sejak kembali menjabat pada bulan Januari, tetapi justru berfokus pada perang di Gaza dan Ukraina dalam upayanya meraih Hadiah Nobel Perdamaian.

    Janjinya untuk mulai menangani konflik Sudan mencerminkan hubungan dekatnya dengan Putra Mahkota Saudi, yang ia undang ke Gedung Putih untuk kunjungan pada hari Selasa lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)