Xcloud.id

Tag: Mohammad Zainal Fatah

  • Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana Buka Suara!

    Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana Buka Suara!

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi sorotan. Kali ini masalah muncul usai anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut disebut diblokir.

    Pemblokiran anggaran itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dia mengungkap pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN 2025. Sebab, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi megaproyek tersebut. Alhasil, pembangunan IKN belum berprogres.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi buka suara soal hal ini. Dia mengatakan anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan.

    Hasan Nasbi bilang saat ini anggaran pembangunan IKN sudah ada, hanya saja memang belum dibuka penggunaannya. Anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN.

    “Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Namun, Hasan menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN. Buktinya, sudah ada komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.

    “Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan,” tegas Hasan.

    Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sisanya, pembangunan IKN bakal dikembangkan oleh pihak swasta.

    “Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta,” beber Hasan.

    Penjelasan Kementerian PU

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran PU ini merupakan bagian mekanisme umum yang kerap terjadi di awal. Pemblokiran tersebut bersifat sementara.

    “Beda (pemblokiran dan efisiensi), bukan Inpres yang diblokir itu. ‘Hey kamu yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu’, itu biasa saja. Coba baca di awal-awal tahun,” kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, di hari yang sama.

    Meski demikian, ia juga tak menampik bahwa langkah efisiensi berdasarkan Inpres 1/2025 itu juga sedikit-banyak berdampak pada proyek-proyek PU di IKN. Adapun anggaran Kementerian PU sendiri yang semula Rp 110,95 triliun kena pangkas sekitar 80% atau Rp 81,38 triliun menjadi hanya Rp 29,57 triliun.

    Menurut Zainal, kondisi ini membuat Kementerian PU juga tetap perlu melakukan sejumlah penyesuaian prioritas kepada keseluruhan kegiatannya. Tidak hanya proyek besar seperti IKN, hal-hal seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK) juga terdampak.

    “Apapun, bukan hanya IKN. Jadi misalkan beli ATK, dulu ada Rp 100 misalkan, dengan pendekatan baru, jangan 100 rupiah, cukup 10 rupiah saja. (IKN) juga sama, semua sama,” ujar Zainal.

    Di sisi lain, Zainal juga menegaskan, pembangunan proyek-proyek baru di IKN saat ini sudah tidak berada di bawah naungan Kementerian PU, namun di Otorita IKN. Adapun mulai 2025 ini Otorita IKN kini punya tanggung jawab lebih besar membangun infrastruktur legislatif dan yudikatif.

    “Kita sebenarnya kan pembangun yang baru bukan di kita, di Otorita IKN. Kita hanya melanjutkan yang kemarin,” kata Zainal.

    Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN sendiri tidak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif.

    Kementerian PU mengalokasikan dukungan untuk pembangunan IKN di 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Sedangkan berdasarkan catatan detikcom, rencana awalnya pagu anggaran PU untuk IKN hanya sekitar Rp 4,13 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp 9,11 triliun.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Sudah Bijak Blokir Anggaran IKN, Proyek Tak Produktif dan Bukan Kebutuhan Utama Rakyat

    Prabowo Sudah Bijak Blokir Anggaran IKN, Proyek Tak Produktif dan Bukan Kebutuhan Utama Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai sebagai langkah yang bijaksana.

    “Untuk sehat fiskal, maka harus ada penghematan. IKN stop dulu karena tidak produktif dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata pengamat ekonomi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ihsan Ro’is Ihsan di Mataram, Jumat 7 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai bahwa keputusan Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.

    “IKN hanya simbol saja, itu tidak mengena kepada keadaan ekonomi kita dan masyarakat kita,” ucap Ihsan Ro’is Ihsan.

    Menurutnya, pembangunan IKN yang menyita banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang perlu dievaluasi. Sebab, proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat.

    Lebih lanjut, Ihsan Ro’is Ihsan menyarankan pemerintah agar serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yakni jumlahnya kini mencapai 24 juta orang atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

    Apalagi, Indonesia juga baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 juta orang. Oleh karena itu, katanya kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.

    “Apa kita mau ekonomi jadi carut marut? Itu berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya masalah simbol, itu terlalu kecil untuk kita korbankan,” tutur Ihsan Ro’is Ihsan.

    Bukan Efisiensi

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Menurut Mohammad Zainal Fatah, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

    “Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu,” ujarnya.

    Meski begitu, Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara tersebut, karena adanya perubahan alokasi dana.

    “Apapun bukan cuma IKN, jadi misalkan contohnya beli ATK (alat tulis kantor), dulu ada Rp100 misalkan, eh dengan pendekatan baru, jangan Rp100, cukup Rp10 aja,” katanya.

    Lebih lanjut, pihaknya saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    “Sebenarnya membangun yang baru bukan di kita, di OIKN, kita hanya melanjutkan,” tutur Mohammad Zainal Fatah.

    Komitmen Bangun IKN

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” katanya ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2025.

    Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan Nasbi menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

    Dia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

    “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” ucap Hasan Nasbi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PU Buka Suara soal Kondisi Tol Cipularang yang Rawan Kecelakaan

    Menteri PU Buka Suara soal Kondisi Tol Cipularang yang Rawan Kecelakaan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara tentang temuan hasil tinjauan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kondisi Tol Cipularang KM 100 sampai dengan KM 90 yang rawan kecelakaan. Salah satu yang disoroti adalah kemiringan jalan mencapai 5-8%.

    Dody mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait hal ini. Sebab menurutnya, penyelesaian masalah harus dilakukan bersama, melibatkan pihak terkait. Apalagi mengingat jalan tersebut sudah lama dioperasikan.

    “Nanti kita kaji sama-sama dengan BUJT. Kan nggak bisa sendirian itu. Barangnya kan (jalan) sudah di situ. Barang itu ada di situ, sudah dipakai, kan,” ujar Dody ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, menurutnya pembangunan jalan tersebut juga sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai kajian dan beberapa tahapan sehingga tindakan lanjutan tidak bisa sembarangan dilakukan.

    “Pasti (pembangunan) melewati beberapa stages kan. Nggak bisa begitu (sembarangan). Kita lihat dulu sama-sama,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah juga merespons tentang penumpukan rambu-rambu di Jalan Tol Cipularang yang juga disinggung KNKT dalam tinjauannya sebagai salah satu penyebab fokus terpecah. Katanya, rekomendasi tersebut akan segera diproses.

    “Kemarin kan sudah ada hasil rekomendasi laporan singkat dari Pak Menteri Perhubungan, ya itu kita tindak lanjuti,” ujar Zainal dalam kesempatan yang sama.

    Zainal mengatakan, sebetulnya rekomendasi tersebut merupakan hasil rekomendasi lama. Menurutnya, pihaknya bersama operator tol hingga KNKT perlu duduk bersama untuk membahas hal ini. Harapannya, sebelum Lebaran 2025, masalah ini bisa teratasi.

    “Harusnya iya (rampung sebelum Lebaran). Karena Lebaran kan kita semua siap. Jangankan rambu, lubang aja harus bersih. Harus dimasukkan (ke perencanaan persiapan Lebaran). Kemarin kan sudah ada, urusan rambu, jalan berlubang, atau mungkin pekerjaannya harus dihentikan.

    Selain itu, menurutnya persoalan ini juga perlu didiskusikan bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai stakeholder yang juga terlibat dalam persoalan ini.

    Sebelumnya, catatan hasil tinjauan di Tol Cipularang ini dipaparkan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama pemerintah terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, salah satu persoalan penyebab kecelakaan di Tol Cipularang terkait perlengkapan jalan.

    “Ini dari KM 100-90 kondisi jalannya memang menurun panjang dan ada sedikit bordes atau dataran di sekitar KM 95. Nah ini hasil detil dari jalan tol kita cek di beberapa tempat memang ternyata kemiringannya 5-8%,” ujar Soerjanto, dalam rapat tersebut, 4 Desember 2024.

    Soerjanto mengatakan, kondisi ini membuat pengendara yang melintasi kawasan diimbau menurunkan kecepatan menjadi di bawah 60 km per jam. Selain itu, penumpukan rambu di beberapa titik juga menjadi salah satu yang dia garisbawahi.

    Lihat juga Video: Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 97 Libatkan 6 Kendaraan

    (shc/ara)

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Sekarang! Link Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian PU

    Cek Sekarang! Link Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian PU

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan hasil akhir dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Adapun pengumuman hasil seleksi telah diumumkan sejumlah instansi dalam periode 5 s.d 12 Januari 2025.

    Pengumuman hasil seleksi dapat diakses melalui website Kementerian PU yakni pu.go.id/pengumuman atau melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yakni sscasn.bkn.go.id.

    “Penentuan kelulusan berdasarkan hasil ujian dari masing-masing peserta sesuai dengan pengumuman pengadaan,” tulis Kementerian PU melalui unggahan pada Instagram @kementerianpu, Senin (13/1/2025).

    Kementerian PU mengingatkan, peserta yang tidak lulus dapat mengajukan sanggah pada 13-15 Januari 2025 melalui website SSCASN menggunakan akun masing-masing.

    “Segera isi kelengkapan DRH dan upload dokumen pemberkasan NIP pada 23 Januari-21 Februari 2025. Seluruh proses tidak dipungut biaya,’ tulis Kementerian PU.

    Sementara itu, daftar peserta CPNS di lingkungan Kementerian PU yang dinyatakan lulus terlampir dalam Surat Pengumuman Nomor : 01/PENG/Mn/2025 tentang pengumuman hasil seleksi pengadaan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah.

    Di dalamnya dijelaskan, penetapan kelulusan akhir Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional 2024 didasarkan atas hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan pada nilai peserta seleksi yang mengikuti seluruh jenis SKB (SKB sistem CAT dan SKB Psikotes) dan memenuhi nilai ambang batas SKB Psikotes (Skor total minimal 64 dan nilai aspek integritas 4).

    Namun perlu diingat, tidak semua peserta yang namanya tercantum dalam surat lulus seleksi. Peserta dengan kode ‘P’, L’, ‘U1’, ‘U3’, ‘E1’, ‘E2’, dan ‘E3’ adalah yang dinyatakan lulus rekrutmen CPNS Kementerian PUPR 2024.

    Sedangkan, peserta dengan kode TL dinyatakan tidak lulus. Lalu peserta dengan kode ‘TH’ adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB. Lalu kode ‘TMS-1’ adalah peserta yang dinyatakan gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB.

    [Gambas:Instagram]

    (shc/ara)

  • PU Pastikan Pemerintah Bakal Kelola Uang Pendapatan Tol dari Sistem MLFF

    PU Pastikan Pemerintah Bakal Kelola Uang Pendapatan Tol dari Sistem MLFF

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap pemerintah bakal turun tangan mengelola pendapatan badan usaha jalan tol (BUJT) apabila nantinya sistem tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) diterapkan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah menjelaskan keputusan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang diteken pada 20 Mei 2024.

    “Kita ikuti saja aturan PP yang mengatur tentang siapa yang bisa meng-collect toll fee [apabila MLFF resmi dioperasikan]. Jadi, kita ikuti sebanyak tidak ada aturan yang lain, collecting toll fee itu oleh pemerintah,” jelasnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Adapun, aturan itu tertuang dalam Pasal 67 ayat 3 PP No.23/2024 yang menjelaskan bahwa pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti bakal dilaksanakan langsung oleh Menteri. 

    Dengan catatan, Menteri bakal menjamin badan usaha mendapat seluruh pendapatan tol atas setiap kendaraan yang menggunakan jalan tol sesuai dengan golongan dan tarif. Serta, Menteri bakal menjamin ketersediaan layanan pengumpulan tol tersebut kepada BUJT.

    Akan tetapi, nantinya Badan Usaha Jalan Tol juga bakal dikenai biaya layanan sistem MLFF apabila telah resmi beroperasi.

    Namun demikian, Zainal belum dapat memastikan apakah pengelolaan tarif Tol MLFF itu bakal dikelola sepenuhnya oleh Kementerian PU atau tidak. Dirinya menyebut masih melakukan pendalaman mengenai hal tersebut.

    “Belum tahu, nanti makanya [akan dijelaskan lebih lanjut]. Ini kan masih kerja samanya masih diproses, belum jalan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa implementasi MLFF masih tertunda lantaran saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    Dody menuturkan, pengkajian implementasi MLFF itu dilakukan dalam rangka melakukan kurasi sekaligus efisiensi anggaran ke depan. 

    “MLFF sedang diriviu oleh BPKP sih itu, itu prosesnya. Mana kira-kira yang lebih efektif dan efisien kan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (25/11/2024)

  • Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

    “Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

    Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

    Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 – 30 km,” tuturnya.

    Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

    “Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

    Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

  • Pernyataan Sri Mulyani tentang Isu Mundur dari Menteri Keuangan

    Pernyataan Sri Mulyani tentang Isu Mundur dari Menteri Keuangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini santer beredar.

    Kabar ini awalnya mencuat dari ekonom senior Faisal Basri. Menurut dia, Sri Mulyani adalah menteri yang paling siap untuk meninggalkan kabinet.

    Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menekankan dirinya saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke, makasih,” jawab dia singkat, Jumat (19/1).

    Tanggapan itu ia lontarkan saat ditemui di Istana Negara usai rapat dengan Jokowi. Kendati, ia enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Faisal sebelumnya mengungkapkan para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncul lah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki (Menteri PUPR) juga. Dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” ungkap Faisal.

    Terpisah, terkait dengan mundurnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengaku tak tahu menahu mengenai isu tersebut. Namun ia menduga itu adalah bagian dari politik.

    “Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah isu Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet. Airlangga menegaskan bahwa isu itu adalah hoaks.

    “Hoaks itu,” ujar dia kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (19/1).

    “Tidak, tidak (mundur). Bu Ani (Sri Mulyani) kan teman saya,” imbuh Airlangga.

    Bantahan Sri Mulyani bakal mundur juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

    Zulhas, sapaan akrabnya, menilai kabar itu diembuskan jelang Pemilu. Dia mengatakan kabar semacam itu tidak seharusnya beredar.

    “Jangan suka bikin isu ya, 14 Februari pemilu saja kita lihat nanti yang damai, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain,” kata Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1).

    (del/sfr)