Xcloud.id

Tag: Mohammad Zainal Fatah

  • Sikapi Dinamika Nasional, Alumnus UB Kecam Keras Aksi Anarkistis dan Serukan Persatuan Bangsa Surabaya 2 September 2025

    Sikapi Dinamika Nasional, Alumnus UB Kecam Keras Aksi Anarkistis dan Serukan Persatuan Bangsa Surabaya 2 September 2025

    Sikapi Dinamika Nasional, Alumnus UB Kecam Keras Aksi Anarkistis dan Serukan Persatuan Bangsa
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Menanggapi situasi sosial politik yang memanas di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (PP IKA UB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas.
    Melalui Ketua Umumnya, Mohammad Zainal Fatah, IKA UB mengecam keras segala bentuk kekerasan dan menyerukan seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan persatuan.
    “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam dinamika yang terjadi beberapa hari ini,” ujar Zainal Fatah, Selasa (2/9/2025).
    Zainal menegaskan bahwa IKA UB secara tegas mengutuk setiap tindakan anarkistis, penjarahan, dan kekerasan yang dinilai telah mencederai nilai-nilai luhur Pancasila.
    Ia menambahkan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan dan hanya akan merusak tatanan kehidupan berbangsa.
    “Kami meminta seluruh pihak untuk berhenti melakukan provokasi dan adu domba yang berakibat buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
    Dalam pernyataan tersebut, IKA UB juga menyoroti peran aparat keamanan.
    Organisasi alumni ini mendesak seluruh aparat bertindak profesional, terukur, dan humanis dalam menjalankan tugasnya di lapangan, guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.
    Lebih dari sekadar merespons insiden, IKA UB mendorong pemerintah segera mengatasi akar permasalahan.
    “Kami mendesak seluruh elemen dan lembaga pemerintahan negara segera mengambil kebijakan konkret yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi, politik, dan keadilan hukum,” kata Zainal.
    IKA UB juga menyerukan kepada seluruh alumni dan keluarga besar Universitas Brawijaya di manapun berada untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan.
    Para alumni diminta memilih cara-cara damai dan bermartabat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kritik kepada pemerintah.
    “Ini adalah tanggung jawab moral kami. IKA UB memiliki komitmen kuat untuk ikut serta memajukan kehidupan bangsa dan negara. Mari kita rekatkan kembali persatuan dan solidaritas sebagai sesama anak bangsa,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Jasa Marga Bicara soal Pembiayaan Kreatif dan Investasi Jalan Tol

    Dirut Jasa Marga Bicara soal Pembiayaan Kreatif dan Investasi Jalan Tol

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono memaparkan iklim investasi di industri jalan tol harus terus dijaga agar dapat menarik partisipasi investor swasta maupun asing. Menurutnya, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu dioptimalkan.

    “Dengan pendekatan ini, target percepatan penyediaan infrastruktur jalan tol sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional dapat tercapai, sekaligus membuka ruang bagi investor untuk turut serta dalam mendorong laju kegiatan ekonomi di wilayah sekitar jalan tol,” jelas Rivan dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

    Hal itu dikatakan Rivan saat menjadi narasumber dalam Forum Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/6).

    Rivan menjelaskan dalam mencapai keberhasilan pembiayaan kreatif di lingkup pengusahaan jalan tol, Jasa Marga telah menerapkan sejumlah inisiatif pembiayaan kreatif yang menjadi ‘best practice’ di industri. Di antaranya adalah sekuritisasi tol Jagorawi (2017), penerbitan Komodo Bond (2017), Project Bond Marga Lingkar Jakarta (MLJ) (2017), hingga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Jalan Tol Trans Jawa (2018).

    Diketahui, pada 2019, Jasa Marga meluncurkan instrumen Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) dan pada tahun 2024 berhasil menyelesaikan ‘Equity Financing’ untuk PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

    Rivan juga menjelaskan pihaknya terus mendorong terobosan pembiayaan kreatif, memperkuat sinergi dengan regulator dan lembaga keuangan, serta memastikan setiap proyek jalan tol berkelanjutan baik dari segi finansial maupun lingkungan.

    Dengan pendekatan proaktif dan inovatif, ia optimistis dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun infrastruktur nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

    Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam sambutannya menegaskan bahwa CreatIFF 2025 merupakan wujud kolaborasi lintas sektor yang mencari solusi pembiayaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur nasional.

    Dody menyatakan bahwa rancangan strategi pembiayaan harus kreatif dan berkelanjutan agar proyek infrastruktur tidak hanya rampung tepat waktu, tetapi juga mampu mendongkrak pilar ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

    “Tema kali ini mengajak kita semua untuk optimis bahwa setiap tantangan pembiayaan pasti menemukan jalan keluar melalui kolaborasi yang efektif serta pendekatan inovatif. CreatIFF 2025 diharapkan menjadi momentum akselerasi infrastruktur andal demi mewujudkan industri maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya.

    Acara yang bertemakan ‘Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran’ ini juga dihadiri Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah; Direktur Jenderal (Dirjen) DJPI Pekerjaan Umum Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra; serta para stakeholder terkait.

    Sedangkan Direktur Utama Jasa Marga didampingi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga, Pramitha Wulanjani beserta jajaran BOD-1 Jasa Marga Group.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (prf/ega)

  • Jasa Marga setujui dividen Rp1,13 triliun dan angkat Dirut baru

    Jasa Marga setujui dividen Rp1,13 triliun dan angkat Dirut baru

    Besaran dividen per lembar (DPS) yang diperoleh pemegang saham sebesar Rp156,23 per saham tahun buku 2024, atau melonjak 312,61 persen year on year (yoy) dibandingkan DPS tahun lalu sebesar Rp37,86 per saham

    Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen Rp1,13 triliun atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    “Atas kinerja solid selama 2024, perseroan mengambil langkah strategis dengan meningkatkan DPR dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai komitmen untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini,” ujar Corporate Secretary and Chief Administration Officer JSMR Ari Wibowo di Jakarta, Rabu.

    Ari memastikan manajemen ke depan akan mengupayakan secara kesinambungan pembayaran dividen melalui kebijakan yang terukur, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan dan ekonomi ke depan.

    “Besaran dividen per lembar (DPS) yang diperoleh pemegang saham sebesar Rp156,23 per saham tahun buku 2024, atau melonjak 312,61 persen year on year (yoy) dibandingkan DPS tahun lalu sebesar Rp37,86 per saham,” ujar Ari.

    Ia memastikan dividen akan dibayarkan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date) 21 Mei 2025.

    “Sementara itu, sisa laba bersih tahun 2024 dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai cadangan lain,” ujar Ari.

    Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Rivan Achmad Purwantono sebagai Direktur Utama (Dirut), menggantikan Subakti Syukur.

    Rivan dikenal sebagai bankir senior yang mengawal transisi kepemilikan Bank Bukopin dari Bosowa ke KB Kookmin Bank, yang mana sebelumnya sempat berkarir di Bank Lippo, yang saat ini telah merger menjadi Bank CIMB Niaga selama lebih kurang 14 tahun.

    Para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Yoga Tri Anggoro menjadi Direktur Human Capital dan Transformasi JSMR. Sebelumnya Yoga merupakan Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator.

    Pada jajaran komisaris, para pemegang saham melakukan perombakan, dengan menunjuk Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebagai Komisaris Utama menggantikan Mohammad Zainal Fatah.

    Kemudian, juga mengangkat Syamsul Bachri Yusuf sebagai Komisaris, serta Lalu Nachrowi Ramli, Seppalga Ahmad, Rudi Antariksawan, dan Asrorun Ni’am Sholeh sebagai Komisaris Independen.

    Berikut merupakan susunan dewan komisaris dan direksi JSMR :

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Juri Ardiantoro ​​ Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf Komisaris Independen: Nachrowi Ramli Komisaris Independen: Seppalga Ahmad Komisaris Independen: Rudi Antariksawan Komisaris Independen: Asrorun Ni’am

    Dewan Direksi

    Direktur Utama: Rivan Achmad Purwantono Direktur Bisnis: Reza Febriano Direktur Human Capital dan Transformasi: Yoga Tri Anggoro Direktur Operasi dan Layanan: Fitri Wiyanti Direktur Pengembangan Usaha: Mohamad Agus Setiawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani

    Dalam RUPST, perseroan juga melaporkan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

    Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum itu telah terserap secara penuh, dengan total realisasi sebesar Rp926,56 miliar hingga 31 Desember 2024

    Pada 2024, JSMR mencatatkan pendapatan inti sebesar Rp3,70 triliun, atau tumbuh 35,95 persen (yoy), serta membukukan pendapatan usaha sebesar Rp18,73 triliun atau tumbuh 20,32 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

    EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp12,62 triliun, atau tumbuh sebesar 27,30 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Realisasi EBITDA Margin mencapai 67,38 persen, yang merupakan kontribusi positif dari strategi perseroan untuk melakukan konsolidasi kembali atas tiga ruas jalan tol, meliputi ruas Batang-Semarang, Solo-Ngawi, serta Ngawi-Kertosono dengan melakukan pembelian kembali atas unit Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada 2024.

    Dalam rangka mengoptimalkan portofolio bisnis, pada 2024, JSMR berhasil melakukan aksi korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dengan menggandeng strategic partner untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif berbasis ekuitas.

    Namun, perseroan tetap menjadi pengendali utama dan mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas pada PT JTT dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen.

    Ari menjelaskan, perolehan hasil pendanaan digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal dan rasio hutang, sehingga kapasitas dan kondisi keuangan dalam jangka panjang akan tetap terjaga seiring dengan penyelesaian ruas jalan tol baru.

    Adapun, efek positif dari strategi perseroan untuk melakukan penguatan kapasitas keuangan dapat dilihat dari tingkat solvabilitas yang semakin membaik pada 2024 dengan Interest Bearing Debt to Total Equity (DER) menjadi 1,04x dan Interest Coverage Ratio (ICR) mencapai 3,13x.

    “Dengan kemampuan JSMR untuk dapat menjaga rasio covenant di tengah kebutuhan ekspansi bisnis dan ditopang EBITDA yang selalu bertumbuh dengan baik, maka kinerja Debt to EBITDA turun dari 6,9 kali di tahun 2023 menjadi 4,7 kali di tahun 2024,” ujar Ari.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran 2025
    dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. 
    “Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).  
    Menurutnya,  volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
    Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
    Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
    rest area
    , dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. 
    “Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban. 
    Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.  
    Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
    rest area
    permanen dan 11
    rest area
    fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita. 
    “Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.  
    Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret. 
    Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.  
    Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 
    “Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
    command center,
    dan meningkatkan kualitas
    rest area
    agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.  
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
    DPR
    Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah. 
    “Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.  
    Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
    Menteri PU
    Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
    Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin (17/3/2025) pekan depan. Sebelumnya, PU juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penanganan banjir.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan di Senin mendatang. Namun ia membenarkan agenda tersebut.

    “Aku belum agendanya, kemarin kan sudah (dengan Pramono), paling lanjut itu, pembicaraan kayak kemarin (soal banjir),” kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

    Sedangkan dalam pertemuan dengan Pramono Anung pada Kamis (13/3) lalu, dibahas mengenai penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta, termasuk salah satunya menyangkut pembangunan tanggul sungai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    “Semua sepakat DKI, PU, sama ATR/BPN, bekerja bersama untuk menuntaskan masalah banjir, sesuai tugas masing-masing. Nanti DKI akan membebaskan, mengeluarkan penlok, melakukan pembebasan sempadan, sehingga tanggul bisa segera dibangun,” terang Zainal.

    “Kalau yang sudah ada tanggulnya, gampang kan ukurnya, delineasinya. Ini tanggul, kan ada aturan, sempadan, sekian meter. Tanggul itulah yang dianggap batas badan sungai. Nanti ATR/BPN akan melakukan pendampingan, survei bersama, termasuk APH,” sambungnya.

    Zainal mengakui bahwa dalam sejarahnya penanganan banjir masih terkendala karena kurangnya koordinasi dan tiap-tiap instansi punya tantangannya tersendiri. Namun ia yakin, kali ini realisasinya bisa lebih cepat karena kesepakatan telah terjalin.

    Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tentang keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan sempadan sungai yang mengganggu program normalisasi hingga pembangunan tanggul. Hal ini juga yang kerap disinggung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa kesempatan lalu.

    “Normalisasi itu memang perlu ruang, kalau ada sempadan, macem-macem. Cuma, ya seperti tempat lain, kita mau bangun bendungan, di situ ada hak milik orang lain, kan nggak mungkin langsung diusir. Kita kan harus memanusiakan juga, jangan-jangan dia dulu nggak tahu juga kalau itu aturannya seperti itu. Kita yang begitu-begitu, kita aja diskusi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pramono Anung dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025). Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan.

    “Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan (2026),” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

    “Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare (ha) dengan panjang 16 kilometer (km).

    “Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” jelas Nusron.

    Lihat juga Video ‘Tolong, Warga Korban Banjir-Longsor di Kaungluwuk Sukabumi Butuh Bantuan’:

    (shc/rrd)

  • Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    TRIBUNJATIM.COM – Pilu Sidiq, petugas pintu air yang kini terkena PHK setelah 14 tahun mengabdi.

    Sidiq terkena PHK akibat kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah anggaran kementerian terkena kebijakan efisiensi hingga menuai kontroversi.

    Kebijakan itu bahkan sampai berimbas kepada Sidiq.

    Kini, curhatan Sidiq terdampak kebijakan efisiensi anggaran itu viral di media sosial.

    Sidiq bercerita selama 14 tahun bertugas sebagai Petugas Pintu Air (PPA) di Lampung.

    Selama itu Sidiq pun masih bekerja sebagai tenaga honorer di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

    Siang dan malam dirinya bekerja tak mengenal lelah.

    Namun di 5 Februari 2025, Sidiq mendapatkan kabar buruk.

    Ia dan teman-temannya dirumahkan.

    Sidiq merasa kerja kerasnya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pemerintah.

    Pria tersebut kini mengaku pusing memikirkan nasib anak dan istrinya.

    “Kami Petugas Pintu Air (PPA) honorer TPOP BBWS-MS Lampung sudah mengabdi selama 14 tahun bahkan lebih

    Tiba-tiba per 5 Februari kami dirumahkan secara sepihak. Lantas bagaimana nasib kami? Nasib anak istri kami di rumah?

    Kami bekerja tidak kenal waktu, bahkan malampun kami datang ke lokasi kalau memang dibutuhkan.

    Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini,” tulis Sidiq.

    Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

    “doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini… kami hanya sudah berusaha&berdoa,” tulis Sidiq.

     

    Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

    Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

    Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

    Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

    Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

    “Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu,” jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

    Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

    Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

    Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

    Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

    “Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong,” katanya.

  • Tak Semua Dapat WFA, Fleksibilitas Kerja PNS Tergantung Atasan – Page 3

    Tak Semua Dapat WFA, Fleksibilitas Kerja PNS Tergantung Atasan – Page 3

    Selanjutnya bagi pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, kelebihan jam kerja sesuai dengan Perpres dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.  

    Terakhir, Kepala BKN juga mengungkapkan bahwa fleksibilitas kerja untuk instansi BKN sendiri masih terus digodok. 

    “Formula 2 hari (WFA) dan 3 hari Work From Office (WFO) ini akan berlaku sebentar lagi. BKN akan berfokus pada efektivitas dan efisiensi serta berpacu pada target kinerja, karena kualitas layanan BKN tetap yang utama,” pungkas Zudan. 

    Tak Ada WFA di Kementerian PU 

    Adapun ketentuan WFA ini tidak berlaku bagi para ASN di lingkup Kementerian PU. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menyatakan,  instansinya tidak menerapkan bekerja dari mana saja maupun bekerja dari rumah, mengingat perlu kesiapsiagaan setiap waktu.

    “Karena kita kan stand by. Sekarang banjir hidrometeorologis, bencana alam tiba-tiba, kalau kita suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan. Gimana dong?” kata Zainal Fatah beberapa waktu lalu. 

    Menurut dia, terkait Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berencana menerapkan WFA, hal tersebut bisa saja dilakukan di kementerian dan lembaga lain. Namun untuk Kementerian PU hal tersebut belum bisa dilakukan.

    “Ada kementerian yang memang bisa begitu, tapi menurut saya (Kementerian) PU gak bisa kayak gitu, belum bisa. Misalkan tadi ada bencana, masa cuma kirim pake Zoom?,” katanya.

    Dirinya mencontohkan, dalam waktu dekat pihaknya harus membuat posko persiapan lebaran Idul Fitri. Sehingga opsi WFA belum bisa dilakukan. “Masak poskonya cuma diisi oleh kamera, kan gak mungkin,” kata dia pula.

     

  • Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028

    Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.

    “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu.

    “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

    Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

    Sumber : Antara

  • Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah ramai isu pemblokiran anggaran pembangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028.

    Dia menyebutkan hal itu akan tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto, dengan proses pembangunan IKN yang masih terus berjalan. 

    “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Namun, Bahlil tidak bisa berkomentar banyak dan mendalami soal pembangunan IKN. Menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik memahami soal pembangunan calon ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

    “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga buka suara terkait pemblokiran anggaran IKN, dia menyatakan tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

    Kata Hasan, semua komitmen pembangunan tentang IKN di bawah pimpinan Presiden Prabowo masih terus berjalan dengan tujuan awalnya. Hasan menekankan meskipun efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak menghambat terhadap komitmen pembangunan IKN.

    Hal ini berdasarkan pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dipastikan tersedia sebesar Rp48 triliun.

    Tambah Hasan, sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

    “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

    Menurutnya, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum di awal tahun yang biasa dilakukan, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.***(Siti Riyani Novrianti)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News