Tag: Mohammad Nuh

  • LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    LPS Financial Festival Ramaikan Surabaya, Nonton Gratis RAN dan Wali

    Jakarta, CNBC Indonesia – LPS Financial Festival Surabaya akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menginsipirasi masyarakat, terutama generasi muda, melalui beragam diskusi menarik.

    Bukan hanya diskusi, LPS Financial Festival akan dimeriahkan oleh band papan atas seperti RAN, Wali, Coldiac, hingga Nassar. Kehadiran mereka membuat acara ini semakin meriah, di sela-sela diskusi hangat tentang keuangan.

    Komedian Cak Lontong dan Comica Marshel Widianto juga akan hadir meramaikan acara ini, dan membuat LPS Financial Festival semakin menarik.

    Pada hari pertama LPS Financial Festival akan menghadirkan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Raffi Ahmad yang dikenal sebagai ‘Sultan Andara’ dan pemilik RANS Entertainment pun akan ikut meramaikan dan membagikan kisah inspiratif.

    Kemudian pada sesi kedua, akan ada Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono, Mantan Menteri Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, dan Cak Lontong.

    Jangan ketinggalan mengikuti kelas bisnis yang akan berlangsung di LPS Financial Festival. Di hari pertama akan hadir trader sekaligus pengusaha Ellen May, dan ada Cinta Laura di hari kedua.

    Hari kedua pun tidak kalah seru, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto, hingga Presiden Direktur PT HM Sampoerna Ivan Cahyadi akan hadir untuk berdiskusi. Kemudian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan menyampaikan keynote speech.

    LPS Financial Festival akan berlangsung pada 6-7 Agustus di Dyandra Convention Center Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.93-105, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

    Melalui acara ini, para peserta diharapkan mendapatkan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh penting di industri keuangan mulai dari LPS hingga praktisi keuangan. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri LPS Financial Festival di Surabaya. Yuk tunggu apalagi? Daftarkan diri segera di sini. 

    Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9
                    
                        Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
                        Nasional

    9 Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum? Nasional

    Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari pertama operasional program
    Sekolah
    Rakyat tahun ajaran 2025/2026 berlangsung pada Senin (14/7/2025).
    Total ada 63 titik
    Sekolah Rakyat
    yang akan mulai masa pembelajaran pada hari ini.
    Sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan.
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 9.700 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang akan dimulai hari ini.
    Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi dari pemerintah untuk anak-anak dari kelompok miskin dan miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik ketat.
    Penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diikuti dengan survei langsung ke lapangan.
    “Kalau untuk Sekolah Rakyat itu enggak pakai tes akademik. Yang penting mereka dari desil satu, artinya kelompok miskin dan miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul, di kantornya, Selasa (20/5/2025).
    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menambahkan, bahwa meskipun tanpa tes akademik, Sekolah Rakyat ini tetap menggunakan
    academic mapping
    .
    “Berapa pun nilainya, sepanjang dia itu miskin desil satu, masuk. Tapi,
    sekolah
    tahu persis posisi akademik anak itu saat awal masuk,” ujar Nuh.
    Mapping ini bukan hanya untuk mengetahui kemampuan akademik, tetapi juga melibatkan pemetaan kesehatan fisik dan kondisi psikologis.
    “Kalau dia punya penyakit pun, tidak ditolak. Tapi, diobati dan tetap sekolah. Kita ingin tahu perubahan anak sebelum dan sesudah sekolah,” kata dia.
     
    Kurikulum di Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat juga menggunakan kurikulum nasional.
    Bedanya, Sekolah Rakyat juga memperkenalkan kurikulum baru yang disebut
    Multi Entry-Multi Exit
    .
    Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mereka.
    Kurikulum
    Multi Entry-Multi Exit
    mencakup tiga aspek penting, yaitu fisik, psikologis, dan akademik, yang akan membantu menyetarakan kesiapan siswa dari berbagai latar belakang sebelum memulai pendidikan formal.
    Untuk memastikan kualitas pembelajaran yang terjaga, Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem
    Learning Management System
    (LMS) berbasis digital.
    Dengan sistem ini, seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi pendidikan akan termonitor secara
    real-time
    dari pusat.
    “Nanti di meja Pak Menteri akan tersedia
    dashboard
    . Dari sana bisa langsung dilihat berapa siswa yang hadir, mata pelajaran yang diajarkan, hingga siapa guru yang mengajar. Semua termonitor secara
    online
    ,” ungkap Nuh.
    Penggunaan kurikulum nasional menyisakan pertanyaan terkait perbedaan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menegaskan, kualitas dari Sekolah Rakyat akan sama bagusnya dengan sekolah lainnya.
    “Tapi mungkin kualitas sarana dan prasarana (Sekolah Rakyat), kualitas gurunya itu akan lebih baik. Kita akan memilih guru-gurunya,” ujar Toni, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Perbedaan yang mencolok lainnya antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum adalah bentuk sekolah.
    Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau
    boarding school
    .
    Selain pendidikan berkualitas, sekolah ini diharapkan dapat memastikan asupan gizi yang memadai bagi peserta didik.
    Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beroperasi Dimulai 14 Juli 2025, Kepala Sekolah Rakyat Dibekali Lewat Retreat – Page 3

    Beroperasi Dimulai 14 Juli 2025, Kepala Sekolah Rakyat Dibekali Lewat Retreat – Page 3

    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.

    “Sejatinya, setiap anak itu jenius. Tugas kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini adalah bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045. Dimulai dari Sekolah Rakyat, untuk melahirkan generasi emas yang akan memimpin negeri ini di masa depan yang dibentuk dari Kaum Dhuafa,” kata Ary Ginanjar.

    Sementara itu, Prof. Dr. Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat dan mantan Menteri Pendidikan Nasional RI, turut hadir dan mendukung penuh penerapan pemetaan talenta di Sekolah Rakyat. Menurut Prof. Nuh, pendekatan ini adalah revolusi dalam pendidikan sosial.

    “Hari ini Bersama-sama dengan Pak Ary Ginanjar memberikan pembekalan kepada para sekolah sekolah rakyat, kesimpulannya cuman satu, alhamdulillah luar biasa top, insyallah sekolah rakyat dengan modal yang hari ini kita lihat, akan membuktikan yang tadinya orang ragu menjadi yes terbukti kedahsyatannya,” ucapnya.

  • 4 Catatan LMND Terkait Program Sekolah Rakyat

    4 Catatan LMND Terkait Program Sekolah Rakyat

    Jakarta

    Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memberikan empat catatan terkait Program Sekolah Rakyat yang hendak diterapkan Kementerian Sosial (Kemensos). LMND berpendapat Program Sekolah Rakyat memerlukan anggaran besar, yang nantinya menambah beban pengeluaran negara.

    “Belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Publik harus meragukan karena belum ada blueprint Sekolah Rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini. Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum kalau pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan,” kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Menurut Asrul, program pendidikan semestinya diurus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kemensos sebagai penyedia data.

    “Karena selain praktek asrama, tidak terlihat perbedaan subtantif dengan sekolah pada umumnya yang sudah berjalan dalam waktu lama, dan memiliki arah yang jelas dalam membangun manusia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga tidak ada rencana selain hanya ingin mengurangi angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang,” ucap Asrul.

    Dia berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali Program Sekolah Rakyat, dan mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih tepat sasaran. Dia pun menilai Sekolah Rakyat sebagai program yang tak memiliki perencanaan jelas.

    “Ada baiknya Presiden meninjau rencana pelaksanaan sekolah rakyat dan mengalihkan anggaran agar lebih tepat sasaran. Namun kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang,” ujar Asrul.

    1. Tak Punya Blueprint

    Menurut Asrul, Indonesia harus memiliki blueprint pendidikan sebagai pedoman yang dipakai untuk menyokong visi panjang pendidikan nasional. Dengan adanya blueprint pendidikan, sambung dia, pemerintah dapat merencanakan sumber daya yang dimiliki, untuk membangun pendidikan yang adaptif, kompeten dan memiliki kesadaran kritis.

    “Sehingga dengan adanya tujuan dan kerangka yang jelas, kita tidak akan menjalankan pendidikan dengan serampangan atau tanpa arah. Tidak menjalankan program-program pendidikan yang jauh dari kebutuhan dan perkembangan zaman, apalagi kita dihadapkan dengan situasi dan tantangan zaman yang begitu kompleks,” tutur Asrul.

    “Tanpa adanya blueprint pendidikan, kita hanya akan mengulangi kesalahan dan tidak menjawab persoalan pendidikan selama ini,” kata dia.

    2. Kurikulum Tak Jadi Solusi Masalah Dasar Pendidikan

    Asrul menyebut pendidikan harus mampu membawa perubahan kualitas diri. Perubahan kualitas manusia, tambah dia, bukan hanya akan berdampak pada individu anak, melainkan juga berdampak pada bangsa.

    “Selama ini pendidikan nasional telah banyak melakukan upaya perubahan kurikulum untuk mewujudkan kemajuan sumber daya manusia. Namun mulai tahun 2000, sejak Indonesia terlibat dalam tes PISA, justru tidak menunjukan adanya perubahan kualitas SDM yang signifikan, kita hanya berhenti dibarisan 10 negara terakhir,” jelas dia.

    Peringkat 10 terbawah SDM, lanjut Asrul, menunjukan sistem pendidikan nasional gagal membawa perubahan bagi kualitas anak bangsa. Baginya, Pemerintah seharusnya melakukan perubahan terhadap seluruh instrumen pendidikan dengan dasar riset mendalam.

    “Untuk menemukan bentuk pendidikan yang baru termasuk kurikulum. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan akan merancang kurikulum khusus, namun tetap memadukan dengan kurikulum nasional. Tentu ini mengejutkan bagi LMND, sebab tidak ada satu terobosan baru didalam konsep pendidikan yang coba diajukan oleh pemerintah,” ungkap Asrul.

    “Mengadopsi kembali kurikulum yang gagal tentu sebuah tindakan yang keliru dan menunjukan ketidakmampuan kementrian sosial dalam menangani pendidikan. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saja tidak mampu lalu bagaimana mau menyelesaikan kemiskinan,” ucap dia.

    3. Beban Anggaran

    Asrul lebih lanjut mengatakan pemerintah saat ini tengah menghemat anggaran 48 kementerian/lembaga. Dan Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan teknologi dan kemiskinan terutama di wilayah-wilayah terpencil.

    Lalu, imbuh Asrul, sektor pendidikan mendapat anggaran 20 persen dari APBN atau sekitar 724,3 triliun ditahun 2025 dari seluruh total anggaran. Setengah dari jumlah tersebut dialokasikan melalui transfer ke daerah, kemudian dialokasikan kepada Kemendidasmen dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) dan kementrian-kementrian lainnya yang mengelola pendidikan.

    Dari total keseluruhan anggaran, Kemendidasmen hanya menerima 8,03 triliun. Menurut Asrul anggaran tersebut sekecil dan tak sebanding dengan beban masalah pendidikan nasional.

    “Kita akan sulit mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial tentu akan berimbas pada Kementerian Pendidikan, sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan, sudah jadi barang tentu akan dibagi ke Program Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional,” terang Asrul.

    4. Soal Pendidikan Dikelola Total oleh Kemendikdasmen

    Masih kata Asrul, kondisi pendidikan nasional yang secara kualitas masih terpaut jauh dari negara-negara maju dan berkembang lainnya, membutuhkan formulasi yang tepat untuk bisa maju. Perihal perbaikan pendidikan, Asrul beranggapan menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen dan Kemendiksaintek.

    “Perbaikan pendidikan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pendidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Daripada membangun Sekolah Rakyat, lebih baik sumber daya pemerintah difokuskan kepada Kemendidasmen untuk melakukan pemerataan pendidikan serta perbaikan pendidikan dalam negeri,” ucap Asrul.

    (aud/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemprov Buka Seleksi Komisaris dan Direksi Bank Jatim, Pansel Jamin Tak Ada Calon Titipan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 April 2025

    Pemprov Buka Seleksi Komisaris dan Direksi Bank Jatim, Pansel Jamin Tak Ada Calon Titipan Surabaya 26 April 2025

    Pemprov Buka Seleksi Komisaris dan Direksi Bank Jatim, Pansel Jamin Tak Ada Calon Titipan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka seleksi calon anggota komisaris dan calon direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (
    Bank Jatim
    ) Tbk mulai pekan depan.
    Panitia seleksi (
    Pansel
    ) memastikan tidak ada calon anggota komisaris dan direksi “titipan”.
    “Semua proses seleksi dilakukan secara
    transparan
    dan penuh integritas sesuai standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga tidak ada istilah “calon titipan,” kata Ketua Panitia Seleksi calon komisaris dan calon direksi
    Bank Jatim
    , Prof Mohammad Nuh kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).
    Karena Bank Jatim sudah berstatus Tbk, maka menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, semua proses seleksi harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK.
    Pansel menargetkan pekan depan proses seleksi akan diumumkan ke publik.
    Saat ini,
    pansel
    mempersiapkan detail tahapan dan persyaratan bagi yang bisa mengikuti seleksi.
    “Selain seleksi administratif, juga ada uji kompetensi, serta
    fit and proper test
    terutama terkait visi besar untuk memajukan Bank Jatim. Latar belakang calon dalam bidangnya juga akan menjadi pertimbangan,” jelasnya.
    Di akhir proses seleksi, pansel akan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham pengendali, dalam hal ini Gubernur Jatim, untuk mengambil keputusan siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota komisaris dan jajaran direksi Bank Jatim.
    Seleksi pemilihan jajaran direksi Bank Jatim ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Undang-Undang Perusahaan Terbuka.
    Sebagai Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Jatim bisa menerima masukan dari bankers top nasional atau sosok berpengalaman untuk diseleksi oleh pansel, diseleksi OJK, dan dilakukan pengesahannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim pada awal Mei 2025 mendatang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.

    Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.

    Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.

    Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda

    Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.

    Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.

    Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.

    Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.

    Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.

    Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.

    Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.

    Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.

    Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.

    Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.

    Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.

    Sekolah Rakyat Zaman Jepang

    Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).

    Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.

    Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.

    Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.

    Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang

    1. Sekolah rakyat (kokumin gakko)

    Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.

    Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.

    2. Sekolah menengah pertama (shoto chu gakko)

    Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.

    3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)

    Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.

    4. Sekolah menengah kejuruan

    Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.

    5. Sekolah guru (shihan gakko)

    Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).

    6. Perguruan tinggi

    Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.

    Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.

    Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.

  • Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden
    Prabowo Subianto
    menggagas
    Sekolah Rakyat
    yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem.
    Anak-anak tersebut masih berada di bawah asuhan orangtua, sehingga mereka nantinya akan mendapat pembinaan.
    Pemerintah mengeklaim bahwa program ini adalah upaya konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
    Penanggung jawab program ini adalah
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) yang dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Gus Ipul menuturkan, tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan
    pendidikan gratis
    dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    Diharapkan, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.
    “Ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya dan nanti berperan signifikan pada Indonesia Emas di tahun 2045,” kata Gus Ipul, dalam jumpa pers di sela-sela rapat pembahasan pembentukan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Namun, untuk kepastiannya, Kemensos bersama pemangku kepentingan masih melakukan kajian dan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
     
    Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau
    boarding school
    .
    Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
    Kurikulum ini bakal diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
    Untuk merealisasikan program ini, Presiden Prabowo menunjuk Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
    Mohammad Nuh dianggap sebagai sosok yang berkapasitas membimbing dan mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    “Karena beliau punya legitimasi, punya kapasitas untuk bisa membimbing kita mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini,” ucap Gus Ipul, di samping M Nuh.
    Kendati begitu, Gus Ipul tetap memastikan Kemensos bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat.
    Sementara itu, M Nuh meyakini program Sekolah Rakyat bakal mampu mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
    Dia pun merujuk pada berbagai studi akademik bahwa pendidikan pasti bisa memotong mata rantai kemiskinan.
    “Dari kajian empirik pun juga demikian. Sehingga sudah benar ini cara ini. Jalannya sudah benar. Tinggal kita perkuat, kita realisasikan,” ucap M Nuh.
    “Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Mensos, ini akan kita mulai tahun ini. Tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah. Bismillah,” tambah dia.
     
    Presiden Prabowo memastikan dukungan penuh terhadap pendanaan program Sekolah Rakyat.
    Meskipun rincian anggaran belum dipublikasikan secara resmi, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana yang diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
    “Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah,” kata Gus Ipul.
    Selain itu, Kemensos bakal bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk soal perizinan, penyiapan guru, dan pengembangan kurikulum.
    Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
    Hal ini disampaikan Gus Ipul pada Selasa (4/3/2025) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Prabowo, kata Gus Ipul, meminta agar dirinya bekerja sama dengan kepala daerah terkait pembukaan Sekolah Rakyat.
    “Tadi juga disampaikan Presiden, jadi Presiden meminta
    sekolah rakyat
    ada percepatan, kita diminta nanti kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota agar 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama yang untuk masyarakat miskin, maupun miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa malam.
    Pihak Kemensos, tim formatur, dan kementerian/lembaga lainnya terus menggelar rapat untuk membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    Ia memastikan semua kementerian/lembaga terkait memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung terselenggaranya program ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029, Gus Yahya Tegaskan Pengurus yang Tidak Dibaiat itu Palsu

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG– Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa pelantikan pengurus dan baiat merupakan semacam validasi kepengurusan, karena itu bila ada pengurus organisasi yang tidak melalui proses baiat, maka hal itu berarti palsu.

    “Jadi, kalau ada pengurus yang tidak dibaiat, tapi mengaku pengurus berarti mereka itu palsu,” katanya dalam pelantikan PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 di kompleks Universitas Hasyim Asy’ari, Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim, Sabtu (1/12) malam.

    Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) itu dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Prof DR KH Mohammad Nuh DEA, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia.

    “Validasi itu penting, karena itu pelantikan dan bait itu penting. Ada tiga validasi dalam organisasi. Pertama, tata kelola untuk peningkatan kinerja organisasi. Kedua, konsolidasi SDM dan pembiayaan untuk pengembangan kader dan pengembangan usaha organisasi. Ketiga, renstra agenda untuk kesinambungan organisasi dari pusat hingga ranting paling bawah, jadi semuanya nyambung ke PBNU (renstra),” katanya.

    Dalam acara yang juga dihadiri Pj Sekdaprov Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim Terpilih Hj Khofifah Indar Parawansa itu, Gus Yahya menjelaskan tujuan NU bukan pilkada, melainkan masa depan yang lebih baik, karena itu validasi itu penting untuk kesinambungan organisasi agar dari PBNU sampai bawah adalah satu, utuh, dan tidak diganggu.

    “Presiden saja mengupayakan konsolidasi nasional karena tantangan ke depan memang perlu dihadapi melalui konsolidasi dari seluruh energi masyarakat dan komponen bangsa,” katanya dalam acara yang didahului dengan pertemuan PWNU se-Indonesia dan PCNU se-Jatim di lokasi berbeda untuk merumuskan pakta integritas untuk soliditas NU secara nasional.

    Dalam acara yang juga dirangkai dengan pelantikan pengurus 17 lembaga di PWNU Jatim itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar’i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.

    “Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas atau Rakernas PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar nggak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menambahkan upaya menjaga kekompakan itu penting, karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturrahmi, karena hikmah silaturrahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmah yang lebih baik untuk masa depan.

    “Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera, namun beliau menilai kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapu persatuan, kebersamaan dan ukhuwah,” katanya.

  • Sejarah Berdirinya beritajatim.com, Portal Berita Jawa Timur

    Sejarah Berdirinya beritajatim.com, Portal Berita Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Mulanya adalah lima wartawan dari sejumlah media massa cetak pada tahun 2006. Mereka adalah Abu Bakar Yarbo (harian Memorandum), Ainur Rohim (Suara Merdeka), Budi Sugiharto (detik.com), Dwi Eko.Lokononto (Surabaya Post) dan Lutfil Hakim (Bisnis Indonesia).

    Mereka saling kenal, menjalani profesi jurnalisme bertahun-tahun, dan memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Ini sebuah peluang di depan mata: tak ada yang menggarap media massa online di Jawa Timur sebagai sebuah institusi bisnis.

    Saat itu, mayoritas media massa online terpusat di Jakarta, seperti Detik. com maupun Kompas.com. Di Surabaya, sekalipun ada media massa online, biasanya tak lebih hanya sebagai pelengkap media massa utama yang lebih dulu

    “Jadi ini ceruk yang belum tergarap selama ini di Jatim. Modalnya tidak sebesar media cetak memang. Namun untuk menghidupinya hingga berlanjut terus bukan hal mudah. Ini tantangan,” kata Dwi Eko Lokononto,pemimpin redaksi dan salah satu pendiri Beritajatim.com.

    Tekad dipancangkan, rencana dibuat. Lima wartawan ini siap menghadapi tantangan ini. Beritajatim.com mulai online di bawah bendera CV. Portal Jatim Media pada 14 Maret 2006. Namun, publikasi resmi dilakukan pada 1 April 2006.

    Pendanaan awal berasal dari patungan lima pendiri. Dana awal ini digunakan untuk membiayai kantor dan perangkat kerasnya, serta menggaji para wartawan. “Kehidupan media massa online bergantung pada iklan, dan orang mau mengiklan jika pembaca kami banyak. Pertumbuhan pembaca tergantung pada kuantitas dan kualitas berita yang kami sajikan. Tak ada pilihan lain kecuali kami harus memperbanyak jumlah wartawan untuk meliput kota-kota di Jatim,” kata Ainur Rohim, pendiri dan pemimpin perusahaan di Beritajatim. com.

    Pengiklan yang mau datang. Wajar, karena pangsa pasar belum terbiasa dengan kehadiran media massa online ‘real time’ dan masih terpaku pada media massa cetak, radio, dan televisi. Alhasil, lima pendiri harus menyubsidi perusahaan ini agar tetap tegak.

    Namun setiap masa gelap akan berujung terang. Beritajatim.com terselamatkan oleh reputasi lima pendiri mereka dan prinsip yang ditanamkan sejak mula. “Seputus asa apapun, kami tak boleh dapat iklan dengan cara menginjak kaki orang, karena tak akan langgeng. Ini harus diingat oleh jurnalis mana pun jika ingin beralih menjadi entrepreneur. Kami sadar, kami harus mengedukasi pasar tentang pentingnya media online,” kata Dwi Eko Lokononto.

    Dibandingkan media massa cetak, radio, apalagi televisi, pangsa pembaca media online di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, masih belum besar. Penggunaan internet masih belum massif hingga pelosok daerah.

    Selain itu, masih ada hambatan dalam kecepatan koneksi karena keterbatasan bandwitdh. Mahalnya ongkos penggunaan internet pun membuat sebagian masyarakat agak enggan mengakses.

    Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Mohammad Nuh mengatakan, “Kalau ditelepon, basisnya menit. (Penggunaan) internet basisnya juga menit. Padahal karakteristik keduanya berbeda. Padahal order internet di atas 30 menit dan jam.”

    Belum populernya internet tentu berpengaruh pada minat orang untuk beriklan. Jika berita adalah nyawa media massa, maka iklan adalah darahnya. Tanpa pemasukan yang memadai dari pemasangan iklan, maka perusahaan media harus bersiap gulung tikar.

    Media massa online belum seakrab koran atau televisi sebagai lahan promosi bagi para pebisnis, terutama yang masih berpandangan konservatif.

    Susahnya menarik pengiklan dibenarkan Saptini Darmaningrum, Manajer Bidang Usaha Portal Jatim Media yang akrab disapa Nining,.

    “Kita masuk ke salah satu perusahaan besar. Dia punya web sendiri. Kalau kita mengajukan pemasangan iklan di web Beritajatim, mereka bilang, ‘tempat kita sudah punya web sendiri’.

    Mereka merasa bisa promosi lewat web mereka sendiri.” Nama Beritajatim.com sendiri relatif belum dikenal.

    Beruntung, Lokononto dan Nining memiliki koneksi luas di dunia usaha saat sama-sama bekerja di Surabaya Post.

    Dibandingkan media massa cetak, radio, apalagi televisi, pangsa pembaca media online di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, masih belum besar (tahun 2006). Penggunaan internet masih belum massif hingga pelosok daerah.

    Selain itu, masih ada hambatan dalam kecepatan koneksi karena keterbatasan bandwitdh.
    Mahalnya ongkos penggunaan internet pun membuat sebagian masyarakat agak enggan mengakses.
    Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Mohammad Nuh mengatakan, “Kalau ditelepon, basisnya menit. (Penggunaan) internet basisnya juga menit. Padahal karakteristik keduanya berbeda. Padahal order internet di atas 30 menit dan jam.”

    Belum populernya internet tentu berpengaruh pada minat orang untuk beriklan. Jika berita adalah nyawa media massa, maka iklan adalah darahnya. Tanpa pemasukan yang memadai dari pemasangan iklan, maka perusahaan media harus bersiap gulung tikar. Media massa online belum seakrab koran atau televisi sebagai lahan promosi bagi para pebisnis, terutama yang masih berpandangan konservatif. Susahnya menarik pengiklan dibenarkan Saptini Darmaningrum, Manajer Bidang Usaha Portal Jatim Media yang akrab disapa Nining,.

    “Kita masuk ke salah satu perusahaan besar. Dia punya web sendiri. Kalau kita mengajukan pemasangan iklan di web Beritajatim, mereka bilang, ‘tempat kita sudah punya web sendiri’. Mereka merasa bisa promosi lewat web mereka sendiri.” Nama Beritajatim.com sendiri relatif belum dikenal. Beruntung, Lokononto dan Nining memiliki koneksi luas di dunia usaha saat sama-sama bekerja di Surabaya Post.
    Setelah menjadi wartawan, Lokononto sempat memimpin divisi usaha perusahaan media massa yang sempat nomor satu di Surabaya itu. Iklan yang saat ini ditayangkan di Beritajatim.com tak lepas dari hasil hubungan baik itu.

    Namun hubungan baik tak cukup dalam dunia bisnis. Nining harus datang dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperkenalkan media tempatnya bekerja. Ia juga aktif menawarkan Beritajatim.com sebagai media promo acara-acara tertentu seperti seminar. Harapannya, dengan menjadi media promo, Beritajatim.com setidaknya juga ikut dikenal.

    Salah satu cara membangun kedekatan dengan perusahaan adalah dengan memberitakan acara-acara perusahaan yang bersifat promosi maupun kehumasan, tanpa mengenakan tarif iklan berbentuk berita (advertorial, perpaduan advertisement editorial).

    Dengan memberitakan acara sebuah perusahaan secara intensif, ada harapan terjalin hubungan baik antara Beritajatim.com dengan perusahaan tersebut. Ujungujungnya tentu saja adalah pemasangan iklan.
    “Tapi memang ada batasannya dalam meliput (acara perusahaan). Kita hanya sebatas memberitakan info produk. Tidak ada detail nomor telpon maupun alamat terkait penjualan produk itu,” kata Nining.

    Beritajatim.com terbantu oleh beberapa perusahaan nasional dan multinasional yang mau memasang iklan, yakni Semen Gresik, Danone Aqua, Djarum, dan Bank Jatim. Semen Gresik bahkan
    menjadi pemasang iklan setia di media tersebut hingga saat ini. “Kami memandang Semen Gresik ini customer premium, dan kami hampir tak pernah menaikkan tarif iklan selama enam tahun,” kata Lokononto.

    Ada dua momentum yang melambungkan nama Beritajatim.com, yakni semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo dan konvensi calon gubernur Jatim yang digelar PDI Perjuangan. Beritajatim.com lahir tepat satu bulan sebelum semburan terjadi. “Kami relatif konsisten memberitakan semburan ini dari saat masih kecil hingga membesar, termasuk bagaimana dinamikanya, secara berimbang,” kata Ainur Rohim.

    Nama Beritajatim.com selalu muncul di halaman atas laman mesin pencari Google, saat ‘lumpur Lapindo’ diketikkan. Sedikit demi sedikit orang mulai mengenal Beritajatim.com. Semakin dikenal saat konvensi cagub, karena Beritajatim.com relatif bisa meliput di kota-kota tempat digelarnya konvensi tersebut. Publik bisa membaca bagaimana dinamika politik pertarungan antara Sutjipto dengan Soekarwo kala itu. Di kalangan penggemar sepakbola, terutama Bonek pendukung Persebaya dan Aremania penggemar Arema, nama Beritajatim.com juga menjadi rujukan. Bahkan, berita-berita tentang sepakbola terkait dua klub besar ini selalu menduduki tempat teratas berita yang paling banyak dibaca.

    Tiga tahun berjalan, Beritajatim.com semakin menemukan posisinya di pasar. Dari semula hanya dikunjungi 30 ribu pembaca per hari, kini rata-rata sudah dibaca lebih dari 600 ribu pembaca per hari. Keuntungan bersih pun semakin meningkat.

    “Kami berharap bisa menggenjot pendapatan, karena hanya dengan itu kami bisa meningkatkan kualitas dan standar kesejahteraan wartawan,” kata Ainur Rohim.

    Wartawan menjadi titik perhatian di Beritajatim.com.

    Manajemen sadar, sumber daya manusia adalah aset terpenting perusahaan. Dua hal harus diperhatikan: kesejahteraan dan kualitas.

    Khusus untuk peningkatan kualitas, perusahaan selalu mendorong wartawan mengikuti uji kompetensi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dan lembaga lain seperti Aliansi Jurnalis Independen. “Untuk ukuran media massa online lokal, kami memiliki wartawan terbanyak yang sudah lolos uji kompetensi, mulai dari level muda, madya, hingga utama,” kata Ainur Rohim.

    “Kami juga mendorong para wartawan mengikuti lomba-lomba jurnalisme. Membiasakan mereka bersaing dengan wartawan media massa lain dalam hal kualitas pemberitaan, bagus untuk memacu mereka agar lebih baik dalam berkarya,” kata Lokononto.

    Hasilnya, beberapa kali wartawan Beritajatim.com menyabet gelar juara, antara lain penghargaan Prapanca 2010 yang diraih jurnalis asal Jember, Oryza A. Wirawan, penghargaan jurnalisme dari Perusahaan Gas Nasional yang diraih wartawan ekonomi Renny, apresiasi jurnalistik dari PT Pertamina (Persero) kepada wartawan ekonomi Renny dan yang bersangkutan diberi penghargaan mengikuti pendidikan jurnalistik selama dua minggu di negara Belanda atau Petrokimia yang diraih Deni Ali Setiono.

    Dalam beberapa kali lomba jurnalistik, wartawan Beritajatim.com minimal meraih gelar juara harapan.
    Bagaimana ke depan? Lokononto optimistis, selalu ada tempat bagi media massa online seperti Beritajatim. com.

    “Kami diuntungkan oleh semakin berkembang dan murahnya teknologi informasi. Kepemilikan gadget semakin luas, dan orang kini mengakses informasi dari ponsel di tangan mereka. Ini peluang bagi kami,” katanya.
    Klien pengiklan semakin bertambah, terutama dari perusahaan dan pemerintahan di daerah. Mereka semakin sadar, bahwa media massa online menjadi salah satu rujukan pembuatan kebijakan. Di Jawa Timur, Beritajatim.com masih terdepan dalam hal ini.

    Namun Ainur Rohim dan Lokononto menyadari, masih banyak yang harus dibenahi. Lima wartawan pendiri Beritajatim.com sebenarnya tidak banyak mengerti bagaimana sebuah media online seharusnya dibangun.
    Mereka selama ini membangun perusahaan dengan otodidak. “Tapi kami terus belajar. Mungkin itulah yang membuat kami bisa bertahan dan kian solid, karena kami terus belajar,” kata Ainur Rohim.
    Belajar adalah inovasi, dan ini bagian dari mekanisme bertahan hidup.

    Menyadari bahwa media ini tak cukup hanya mengandalkan kue iklan yang memang tipis, Ainur Rohim dan Lokononto sepakat membangun divisi terpisah yang melayani konsultasi media. (ted)