Xcloud.id

Tag: Mohammad Nuh

  • Rencana Muktamar NU, Gus Ipul Tunggu Keputusan Rais Aam dan Ketum PBNU

    Rencana Muktamar NU, Gus Ipul Tunggu Keputusan Rais Aam dan Ketum PBNU

    Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum berbincang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

    Menurut Gus Ipul sapaan akrabnya, pelaksanaan muktamar menjadi wewenang sepenuhnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. 

    Sebagai informasi, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi pada tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, yang biasanya kerap menentukan arah kepemimpinan organisasi tersebut selanjutnya.

    “[Mengenai muktamar] nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul dikutip Senin (29/12/2025).

    Lebih lanjut, Gus Ipul enggan untuk membeberkan secara detail mengenai pelaksanaan muktamar tersebut. Menurutnya, mandat untuk menjelaskan perihal muktamar tersebut dipegang oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. 

    “Belum bisa [disebutkan kapan pelaksanaan muktamar], nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Ya nanti kan akan ada disampaikan pada saatnya,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12)

    Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

    Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya yang dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf. 

    Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

    “PBNU siap melaksanakan muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera,” tegasnya.

  • Begini Penjelasan Gus Ipul tentang Jadwal Muktamar NU

    Begini Penjelasan Gus Ipul tentang Jadwal Muktamar NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, angkat bicara terkait rencana Muktamar ke-35 NU yang belum bisa disampaikan kepada publik, hari Minggu (28/12/2025).

    “Nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul singkat usai pertemuan antara pengurus PBNU di Surabaya hari ini.

    Ia menambahkan, terkait kapan Muktamar ke-35 NU ini digelar masih menunggu hasil rapat intens. Rapat antara Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

    “Belum bisa (disebutkan kapan), nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya,” tambahnya.

    Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya bahwa Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12/2025). Pertemuan itu juga diikuti sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

    Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

    Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyampaikan bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

    “PBNU siap melaksanakan Muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera,” katanya. [rma/but]

  • PBNU Sepakati Gelar Muktamar dalam Waktu Dekat Usai Konsultasi Syuriyah di Lirboyo Kediri

    PBNU Sepakati Gelar Muktamar dalam Waktu Dekat Usai Konsultasi Syuriyah di Lirboyo Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyepakati langkah penting organisasi untuk menggelar Muktamar dalam waktu dekat setelah melalui Forum Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Kamis (25/12/2025).

    Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyampaikan bahwa PBNU menyambut baik hasil kesepakatan forum tersebut sebagai bagian dari ikhtiar menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan jam’iyah.

    “Forum ini berjalan dengan khidmat dan penuh kebijaksanaan. Ada kesepahaman bersama untuk melangkah ke depan secara konstitusional,” ujar Prof Moh Nuh.

    Ia menjelaskan, kesepakatan yang dihasilkan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU serta peraturan perkumpulan yang berlaku. PBNU akan menyiapkan langkah-langkah teknis agar pelaksanaan Muktamar berjalan tertib, sah, dan bermartabat. “PBNU siap melaksanakan Muktamar sebagaimana yang telah dicanangkan, dan itu akan dilakukan dalam waktu segera,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, lanjut Prof Moh Nuh, Rais Aam dan Wakil Rais Aam juga menyampaikan sikap kebesaran jiwa dengan memberikan maaf atas permohonan maaf Ketua Umum PBNU yang dinilai tidak cermat dan ceroboh karena telah mengundang Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).

    Sikap tersebut dipandang sebagai cerminan tradisi NU yang mengedepankan akhlak, tabayun, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

    “Semangat yang dibangun adalah kebersamaan dan menjaga keutuhan organisasi,” pungkas Prof Moh Nuh.

    PBNU berharap seluruh warga Nahdliyin serta jajaran kepengurusan di semua tingkatan dapat menjaga suasana kondusif dan mempercayakan seluruh proses organisasi kepada mekanisme yang telah disepakati bersama. [nm/kun]

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.

    Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.

    5 Isu Politik Hukum-Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.

    “Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

    Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

    Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.

    2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi

    Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.

    Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.

    “Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

    Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.

    3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.

    “Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan

    Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.

    “Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

    5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.

  • Prof M Nuh Resmi Jadi Katib Aam PBNU, Gantikan KH Asrori

    Prof M Nuh Resmi Jadi Katib Aam PBNU, Gantikan KH Asrori

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib aam PBNU. Prof Nuh menggantikan KH Akhmad Said Asrori dan sebelumnya menjabat sebagai rais syuriah PBNU.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Gedung PBNU lantai 4, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025). Rapat dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, serta Pejabat Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Prof Mohammad Nuh, Ketua PBNU Chaerul Saleh Rasyid, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Imron Rosyadi Hamid, serta sejumlah pengurus lainnya.

    “Di antara hasil yang disepakati adalah reposisi katib aam. Sejak hari ini, katib aam PBNU yang ditetapkan melalui rapat gabungan adalah Prof Dr H Mohammad Nuh,” ujar Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri.

    Menurut Prof Mukri, rotasi kepengurusan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi, menyusul penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai pejabat ketua umum PBNU dalam rapat pleno sebelumnya.

    Selain reposisi katib aam, rapat juga menyepakati adanya penataan ulang sejumlah posisi pengurus lainnya. Namun, rincian reposisi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim khusus yang diketuai langsung rais aam PBNU bersama pejabat ketua umum.

    “Detail reposisi akan diserahkan kepada tim yang diketuai rais aam dan pj ketua umum PBNU,” jelas Prof Mukri.

    Rapat juga memutuskan pembentukan panitia musyawarah nasional (Munas) PBNU serta peringatan hari lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama versi Masehi. Salah satu agenda utama munas nantinya adalah persiapan pelaksanaan Muktamar NU.

    “Terkait waktu dan tempat memang belum ditentukan, tetapi fokus kita menyiapkan muktamar NU yang akan datang,” katanya.

    Sementara itu, sejak hari pertama menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa langsung melakukan konsolidasi organisasi. Konsolidasi dilakukan dengan pengurus pusat, wilayah, cabang, hingga Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, baik secara daring maupun melalui pertemuan langsung di berbagai daerah.

    Langkah konsolidasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut rekomendasi rapat pleno PBNU, termasuk persiapan menuju muktamar NU mendatang.

  • Kata Menag Nasaruddin Umar Usai Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Kata Menag Nasaruddin Umar Usai Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar buka suara terkait hasil pleno PBNU yang menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, menjadi Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Menag Nasaruddin yang hadir dalam acara tersebut mengatakan NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.

    “Iya jadi gini, NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi ya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya itu, selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus urusan internal NU, apalagi PBNU,” kata Nasaruddin di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Nasaruddin menyebut hadir di Rapat Pleno PBNU sebagai Rais Syuriyah NU. Ia berharap hasil pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU bisa mengurangi beban kebangsaan dan keumatan.

    “Saya datang ke sini sebagian Rais, Wakil Rais Syuriyah NU. Karena itu Insyallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan dengan kebutuhan ormas-ormas Islam termasuk keutuhan NU ini,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Zulfa Mustofa menjadi Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Keputusan ini diambil dari hasil rapat pleno PBNU di Jakarta Pusat.

    “Yang kedua, yaitu penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia Beliau Bapak Zulfa Mustofa,” ungkapnya.

    Pantauan detikcom di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) acara dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terlihat hadir di acara tersebut.

    Selain Gus Ipul, hadir Ketua PBNU Khofifah Indar Parawansa. Tampak pula di lokasi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh hingga Muhammad Cholil Nafis.

    Hadir pula Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir hingga Wakil Rais Aam Anwar Iskandar. Acara ini juga dihadiri oleh Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa hingga Manteri Agama Nasaruddin Umar.

    (dwr/yld)

  • Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Jakarta –

    PBNU resmi menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, sebagai Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Zulfa menjabat hingga pelaksanaan Muktamar PBNU yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2026.

    “Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insyaallah akan dilaksanakan di 2026,” kata Rais Syuriah PBNU Mohammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Nuh berharap penyelenggaraan Muktamar itu tak sampai akhir tahun 2026. Ia menyebut Muktamar PBNU tahun depan bukan dipercepat melainkan dikembalikan ke siklus semula.

    “Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun. Bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID. Oleh karena itu,Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula,” katanya.

    Nuh berharap Muktamar PBNU dapat digelar sebelum atau sesudah Idul Adha 2026. Ia mengatakan tahun depan akan ada sejumlah agenda besar yang mesti dilaksanakan oleh PBNU.

    “Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati satu abad masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026. Dan juga ada konferensi besar dan Munas, serta puncaknya nanti di Muktamar,” imbuhnya.

    Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Rapat Pleno PBNU digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam, dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara tersebut.

    Zulfa Mustofa mengatakan dirinya sebagai keponakan dari Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin. Ia menyebut telah meminta restu kepada Ma’ruf Amin terkait langkah tersebut.

    “Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin. Ya, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau,” ujarnya.

    Zulfa juga berharap restu dari semua pihak untuk kelancaran perjalanan kepemimpinannya di PBNU. Ia berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Dan semoga restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Saya akan, saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri,” imbuhnya.

    (dwr/wnv)

  • KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    GELORA.CO – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam Rapat Pleno yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Penetapan KH Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, dilakukan melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu langsung oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Miftachul Akhyar.

    “Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa, oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum,” kata Rais Syuriyah PBNU, H. Prof Mohammad Nuh.

    KH Zulfa akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar PBNU yang dijadwalkan pada 2026.

    “Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026, mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19,” ujar Nuh.

    Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, dengan agenda membahas status final Ketum PBNU dan rencana pelaksanaan Muktamar PBNU.

    Pantauan di lokasi, rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

  • Hasil Silaturahmi Mustasyar NU di Tebuireng Jombang Tak Dapat Batalkan Agenda Pleno

    Hasil Silaturahmi Mustasyar NU di Tebuireng Jombang Tak Dapat Batalkan Agenda Pleno

    Jombang (beritajatim.com) — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Mohammad Nuh mengapresiasi terselenggaranya Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (6/12/2025).

    Pak Nuh –panggilan akrabnya— juga mengapresiasi berbagai saran dan nasihat yang telah disampaikan oleh para Mustasyar untuk dilaporkan kepada Rais Aam PBNU dan Wakil Rais Aam PBNU.

    “Tadi kami diperintah hadir ke Tebuireng sebagai penghormatan atas niat baik shohibul hajat. Sesuai tugasnya, Mustasyar memang dapat memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat kepada pengurus NU menurut tingkatannya, diminta ataupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif. Ini amanat Pasal 17 Anggaran Dasar dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga NU,” ujar Nuh.

    Namun demikian, proses pengambilan keputusan harus tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat pleno yang insya Allah yang akan dilangsungkan Selasa-Rabu (9-10/12) pekan depan.

    Untuk diketahui, Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung Sabtu siang tadi dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 30 orang anggota Mustasyar. Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid. Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid.

    “Kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun luring. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksnakan sesuai dengan yang telah direncanakan,” tegas Pak Nuh.

    Sebab, menurut Pak Nuh, forum resmi untuk memberikan nasehat bagi Mustasyar adalah di Rapat Pleno. Berkenaan dengan pelanggaran berat oleh Ketua Umum yang menjadi dasar Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November lalu, Pak Nuh menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar dugaan.

    “Pelanggarannya sangat nyata dan buktinya sangat kuat. Karena itu, Rapat Harian Syuriyah PBNU mengambil keputusan sebagaimana Risalah Rapat yang telah ditegaskan oleh Rais Aam PBNU akhir pekan lalu,” tegas Pak Nuh.

    Senada dengan itu, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum dan Media Prof. Muh. Mukri menyatakan, agenda Rapat Pleno pekan depan sepenuhnya legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Termasuk soal administratif yang diperdebatkan, kami jamin sepenuhnya bahwa Undangan/Pemberitahuan Rapat Pleno telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di internal NU,” tandas Mukri.

    Terkait undangan Rapat Pleno yang hanya ditandatangani oleh Rais Aam dan Katib PBNU, tanpa tanda tangan unsur Tanfidziyah, Mukri menjawab bahwa forum itu memang wewenang Syuriyah. Dan, Rais Aam adalah Pimpinan Rapat Pleno PBNU, sebagaimana Rais PWNU/PCNU juga Pimpinan Rapat Pleno di tingkat kepengurusan masing-masing.

    “Silahkan baca Pasal 8 Perkum 10/2025 tentang Rapat dan Pasal 4 Perkum 16/2025 tentang Pedoman Administrasi. Sangat jelas, undangan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut,” imbuhnya.

    Menjawab pendapat yang merujuk klausul AD/ART Nahdlatul Ulama dan menuntut Rais Aam melibatkan Ketua Umum dalam Rapat Pleno, Mukri menyatakan bahwa klausul itu berlaku dalam kondisi normal.

    “Kita semua sudah tahu, Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB dan sejak saat itu kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” pungkasnya. [suf]

  • KH Miftachul Akhyar Absen di Tebuireng, Kisruh PBNU Kian Menghangat

    KH Miftachul Akhyar Absen di Tebuireng, Kisruh PBNU Kian Menghangat

    Jombang, Beritasatu.com — Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah pertemuan penting yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025). Namun forum yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi antara para ulama sepuh dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), berlangsung tanpa kehadiran Rais Aam Syuriah NU, KH Miftachul Akhyar.

    Menurut keterangan resmi, Rais Aam berhalangan hadir karena menghadiri haul di Lasem. Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, juga tidak dapat datang lantaran berada di Jakarta. Alhasil, Rais Syuriah KH Mohammad Nuh ditugaskan untuk mewakili pimpinan Syuriah dalam forum tersebut.

    “Rais Aam tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara haul di Lasem. Sedangkan wakil Rais Aam berada di Jakarta. Karena keduanya berhalangan, saya diutus untuk mewakili,” ujar Mohammad Nuh di Tebuireng.

    Syuriah Tegaskan Sikap: Minta Gus Yahya Mundur

    Dalam forum tersebut, Mohammad Nuh mengatakan dirinya hanya menjalankan mandat untuk menyampaikan perkembangan dan keputusan Syuriah terkait polemik PBNU. Ia menilai forum Tebuireng merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Ploso, dan menjadi ruang dialog untuk menjernihkan situasi organisasi.

    “Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi,” ujarnya.

    Nuh menegaskan bahwa sikap Syuriah tetap sama: mendesak agar Gus Yahya mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU. Ia menekankan bahwa keputusan itu bukan persoalan personal, melainkan bentuk akuntabilitas organisasi.

    “Keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah itu sudah final. Konteksnya adalah kesalahan dan sanksi yang harus diberikan. Oleh karena itu diberikan sanksi mundur atau diberhentikan,” tegasnya.

    Belum Ada Keputusan Final dari Forum Tebuireng

    Meski pembahasan berlangsung intens, forum ulama sepuh belum mengeluarkan keputusan apa pun. Pertemuan masih berada pada tahap penyampaian keterangan dan tanya jawab antar pihak untuk memperjelas duduk perkara.

    Mohammad Nuh juga mengungkapkan bahwa Syuriah akan menggelar pleno pada 9 Desember 2025 untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum PBNU apabila keputusan pemberhentian Gus Yahya disahkan.

    Gus Yahya: “Monggo…”

    Menanggapi ketidakhadiran KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyampaikan dirinya tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama sepuh.

    “Monggo jika tidak hadir, nanti apa kata pinisepuh, kiai sepuh,” ujarnya singkat.

    Pertemuan di Tebuireng menjadi salah satu titik krusial menjelang pleno Syuriah yang dapat menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.