Tag: Mohammad Idris

Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

Jakarta –

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

“Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

“Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

“Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

(kil/kil)

10/09/2025 15:37
Ketua DPRD Depok: Tunjangan Rumah Rp 47 Juta Hampir 80 Persen dari Take Home Pay Megapolitan 10 September 2025

Ketua DPRD Depok: Tunjangan Rumah Rp 47 Juta Hampir 80 Persen dari Take Home Pay
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menyebut tunjangan rumah Rp 32-47 juta per bulan bagi anggota dewan setara 80 persen gaji bersih atau
take home pay
mereka.
“Tunjangan perumahan itu hampir 80 persen dari
take home pay
yang diterima per bulan (anggota) gitu,” kata Ade saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Rabu (10/9/2025).
Ade membandingkan besarnya tunjangan rumah dengan tunjangan lain, misalnya uang representasi.

Ia mencontohkan, dirinya sebagai Ketua DPRD menerima uang representasi sekitar Rp 2,1 juta per bulan.
“Gaji itu sama dengan tunjangan representasi, kayak saya itu Rp 2,1 juta. Lalu Wakil DPRD kan Rp 1,8 juta, ya anggota mungkin di bawah itu,” ungkap Ade.
Selain tunjangan rumah dan representasi, anggota DPRD Depok juga memperoleh tunjangan lain, di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.
Rincian tunjangan ini telah disesuaikan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Tunjangan perumahan itu sekitar 80 persen dari THP kami, besarnya memang di situ. Dan 20 persen sisanya justru untuk ya termasuk tadi uang representasi segala macemnya,” ujar Ade.
“(Nominal) besarnya kecil-kecil ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, itu rata-rata ratusan ribu lah,” tambahnya.
Meski begitu, Ade mengakui tunjangan rumah belum sepenuhnya digunakan secara efisien.
Sebab, sebagian besar anggota dewan sudah tinggal dekat dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Pada akhirnya, tunjangan (rumah) tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi anggota dewan,” jelas Ade.
Ade menambahkan, DPRD Kota Depok siap mengkaji ulang besaran tunjangan jika ada usulan resmi dari Wali Kota Depok.
“Ini kan produknya pemerintah ya, yaitu Perwal. Kita menunggu saja inisiatif atau usulan dari Pemkot, nanti ketika sudah ada usulannya, akan dibicarakan ke DPRD,” terang Ade.
Sebelumnya, tunjangan perumahan DPR RI hangat dibahas dan dikritisi masyarakat luas. Hal itu kemudian merembet ke tunjangan rumah anggota DPRD Kota Depok yang juga tak kalah besar.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 97 Tahun 2021, Ketua DPRD mendapatkan tunjangan perumahan mencapai Rp 47,1 juta, Wakil Ketua Rp 43,1 juta dan anggota DPRD Rp 32,5 juta per bulan.
Terbaru, Wali Kota Depok Supian Suri mengeklaim sudah merumuskan apa yang menjadi harapan masyarakat.
“Yang terakhir, terkait dengan Perwal 97, kami sudah merumuskan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok, termasuk kaum buruh untuk kita evaluasi kembali,” kata Supian, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (6/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/09/2025 12:19
Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD Megapolitan 1 September 2025

Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perkumpulan Organisasi Kota Depok dan Aliansi Masyarakat Kota Depok batal demo di Balai Kota Depok, Rabu (3/9/2025) mendatang.
Aksi demo rencananya menyoroti Peraturan Wali Kota Depok Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
“Kami bersuara dan bersatu, menyatakan sikap dan akan menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi atas kekecewaan kami. Mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” bunyi isi surat tersebut.
Rencananya, aksi demo digelar secara damai pada Rabu sejak pukul 09.00 WIB, dipusatkan di Balai Kota Depok dan Kantor DPRD Depok.
“Massa aksi kurang lebih 1.000 orang. Grand Issue yaitu batalkan Perwal No. 97 Tahun 2021,” kutip isi surat.
Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mengatakan demo tersebut batal karena aspirasi langsung ditampung oleh Pemerintah Kota Depok dan DPRD Depok.
“Sudah ada pembatalan, jadi kemarin kami berkomunikasi dengan beliau dari pihak yang mengajukan unjuk rasa dan tadi sudah bertemu dengan beliau dan sudah menyampaikan aspirasi, diterima langsung,” ucap Abdul kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
Ia menjelaskan, tuntutan terkait tunjangan DPRD Depok sudah diakomodir dan dalam pengkajian oleh pihak terkait.
“Dan kita didampingi dengan Pak Dandim, ada Ketua DPRD juga dan sudah diakomodir apa yang menjadi harapannya,” jelas Abdul.
“Artinya tuntutannya juga sudah diakomodir dan sudah ada surat pembatalan ke kita. Jadi tidak jadi ya,” sambungnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 20:04
Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan Megapolitan 20 Agustus 2025

Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, berkomitmen untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan di Kota Depok sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Depok, Supian Suri.
“Beberapa mungkin terkait isu-isu strategis terkait dengan banjir, kemacetan, sampah, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan. Itu mungkin yang akan prioritas kita,” ucap Mangnguluang kepada wartawan di Balai Kota Depok, Rabu (20/8/2025).
Selain itu, Mangnguluang juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Langkah yang penting yang awal saya lakukan mungkin koordinasi internal, kemudian juga jadi penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, DPR dan
stakeholder
lainnya,” ujar Mangnguluang.
“Terkait dengan tata kelola, mengatur tata kelola pemerintahan. Intinya sekda itu sebagai konsolidasi lah,” sambungnya.
Untuk diketahui, Mangnguluang Mansur mengawali karir di Pemerintah Kota Depok sejak 2003.
Saat itu, ia bekerja di Kelurahan Duren Meka. Lalu pada 2007-2013, ia menjabat sebagai lurah di Kelurahan Curug. Mangnguluang juga pernah menjadi Lurah Bojong Pondok Terong.
Kariernya berlanjut dengan menduduki sejumlah posisi, antara lain Kepala Seksi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Depok.
Seluruh jabatan tersebut diemban Mangnguluang sebelum ia dilantik sebagai Sekda Kota Depok.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri melantik Mangnguluang Mansur menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Depok di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Supian Suri yang didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.
Berdasarkan pemantauan
Kompas.com
di lokasi, ruang pelantikan telah dipenuhi seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam.
Mereka duduk dalam posisi
letter
U dan menyisakan ruang untuk Mangnguluang beserta Supian di bagian tengah.
Prosesi pelantikan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini disertai dengan pengucapan sumpah di atas Alquran.
Supian meminta Mangnguluang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 20:42
Ada Proyek Relokasi Kabel, Jalan Pemuda Depok Akan Terganggu hingga Desember 2025 Megapolitan 15 Agustus 2025

Ada Proyek Relokasi Kabel, Jalan Pemuda Depok Akan Terganggu hingga Desember 2025
Penulis

DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi memulai proyek relokasi kabel udara di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas.
Groundbreaking kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, pada Jumat (15/8/2025).
Proyek ini menjadi bagian dari penataan infrastruktur kota, khususnya untuk merapikan kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di kawasan tersebut.
“Pemerintah Kota Depok berkomitmen menata kabel udara di sepanjang Jalan Pemuda. Hari ini prosesnya resmi dimulai,” ujar Supian di sela kegiatan.
Supian menjelaskan, relokasi kabel dari udara ke jalur bawah tanah bertujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan memperbaiki estetika kota.
Menurutnya, kabel udara yang berseliweran tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi membahayakan warga.
“Dengan memindahkannya ke bawah tanah, lingkungan akan menjadi lebih rapi dan aman,” terangnya.
Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Denny Setiawan, menyebutkan proyek ini mencakup jalur sepanjang 1,2 kilometer, mulai dari Puskesmas Pancoran Mas hingga Simpang Siliwangi.
Pengerjaan dilakukan bertahap dengan sistem penggalian dan penutupan berurutan.
“Mekanisme penggalian dilakukan secara bertahap. Misalnya, 200 meter pertama diselesaikan dan langsung ditutup, lalu dilanjutkan 200 meter berikutnya,” jelas Denny.
Denny menargetkan relokasi kabel udara ini rampung pada Desember 2025. Ia mengakui pekerjaan akan menimbulkan gangguan lalu lintas, sehingga Pemkot Depok meminta pengertian masyarakat.
Untuk mengurangi kemacetan, Pemkot bekerja sama dengan Polres Metro Depok dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan arus lalu lintas.
“Dengan dukungan masyarakat, diharapkan pekerjaan ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Depok,” tandas Denny.
Proyek relokasi kabel udara ini diharapkan menjadi langkah awal penataan infrastruktur kota yang lebih modern dan tertib, sekaligus memberikan wajah baru bagi Jalan Pemuda sebagai salah satu jalur utama di Depok.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/08/2025 20:44
Walkot Depok Bakal Kebut Perbaikan Turap Pondok Petir Depok, Minta Prioritaskan Kualitas Megapolitan 11 Agustus 2025

Walkot Depok Bakal Kebut Perbaikan Turap Pondok Petir Depok, Minta Prioritaskan Kualitas
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Wali Kota Depok Supian Suri menargetkan perbaikan turap jebol Kali Angke di dekat Perumahan Villa Pamulang, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, bisa selesai secepatnya.
Tenggat pengerjaan dikebut karena dikhawatirkan akan ada kiriman air susulan sebelum turap kembali terpasang.
“Ya memang (soal tenggat selesai) ada dua hal yang kita pertimbangkan. Pertama, kalau tadi dari sisi kecepatan berharapnya lebih cepat sehingga tadi ada kiriman lanjutan kita sudah bisa siap, enggak terulang lagi kondisi ini,” ucap Supian kepada wartawan di lokasi, Senin (11/8/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa percepatan perbaikan tetap harus dibarengi dengan kualitas pengerjaan yang baik agar turap tidak kembali jebol.
“Saya tetap harus minta kualitas yang bagus daripada buru-buru terus akhirnya jebol-jebol juga. Hal ini yang saya minta banget kepada teman-teman dari PUPR, khususnya SDA benar-benar bisa membuat turap ini kuat dari kondisi yang sebelumnya,” ujar Supian.
Supian mengatakan, penegasan ini didasari hasil tinjauannya di lokasi banjir.
Titik tanggul yang jebol ternyata sudah pernah diperbaiki sebelumnya, tetapi kembali rusak karena tekanan air yang tidak mampu ditahan.
“(Jebol) di titik yang sama ini berarti kan memang ada kekuatan air yang lebih (besar) dorongannya, dibanding di titik-titik yang lain,” ujar Supian.
Akibatnya, sebanyak 9 RT atau 485 kepala keluarga (KK) terendam banjir akibat turap jebol pada Minggu (10/8/2025) pagi. Ketinggian air saat itu mencapai 150–180 sentimeter.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, Supian datang didampingi Lurah Pondok Petir, Camat Bojongsari, dan sejumlah warga terdampak. Ia memeriksa turap sepanjang 25 meter yang jebol, kemudian meninjau dapur umum yang disiapkan warga.
Saat ini, genangan air sudah surut. Namun, banjir meninggalkan endapan lumpur setebal 5-6 sentimeter di rumah warga, teras, dan jalan sekitar.
Dua unit mobil pemadam kebakaran terlihat membantu warga untuk proses pembersihan lumpur di lokasi.
Warga bekerja secara gotong royong, menggunakan sapu air dan air bersih untuk membersihkan teras serta mencuci ulang barang-barang yang terkena lumpur.
Beberapa warga juga memanfaatkan cuaca cerah untuk menjemur kasur busa yang sempat terendam banjir.
Hingga saat ini, para warga masih terus gotong royong membersihkan lumpur dengan bantuan dinas Pemkot Depok.
Di dekat lokasi, puing-puing turap yang jebol masih berserakan. Potongan beton setebal sekitar 20 sentimeter ini tergeletak di tanah, memperlihatkan aliran Kali Angke yang deras.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 17:20
Tanggul Kali Angke Jebol di Depok, 485 Keluarga Kebanjiran Megapolitan 11 Agustus 2025

Tanggul Kali Angke Jebol di Depok, 485 Keluarga Kebanjiran
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Sebanyak sembilan rukun tetangga (RT) atau 485 keluarga di Perumahan Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Kali Angke pada Senin (11/8/2025).
Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi kejadian pada Senin siang. Ia memantau langsung kondisi turap yang jebol sekaligus berdialog dengan warga terdampak.
“Itu yang kemarin menjadi penyebab (banjir) akhirnya lingkungan 9 RT ya, terdampak di sini (Pondok Petir),” kata Supian kepada wartawan, Senin.
Menurut Supian, banjir cepat meluas karena lokasi perumahan berada di titik terendah aliran air. Ketika tanggul jebol, limpasan air langsung masuk ke permukiman warga.
Pemerintah Kota Depok kini memprioritaskan perbaikan tanggul dengan membangun turap permanen di titik rawan jebol akibat tekanan debit air dari hulu.
“(Solusi) ya turapnya kami segera perbaiki dan saya minta lebih permanen kalau melihat dari (kondisi) tadi. Sebetulnya ini kan bukan tendangan air kuat, ini hanya lintasan,” ujarnya.
“Tapi memang itu pun ternyata masih jebol, jadi memang harus sangat diperkuat dinding turap kita nantinya,” lanjut Supian.
Ia menargetkan pembangunan turap permanen selesai secepat mungkin sebelum musim hujan tiba dan air kiriman datang kembali.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, Supian datang didampingi Lurah Pondok Petir, Camat Bojongsari, serta sejumlah warga. Ia memeriksa turap sepanjang 25 meter yang jebol, kemudian meninjau dapur umum yang disiapkan warga.
Saat ini, genangan air sudah surut. Namun, banjir meninggalkan endapan lumpur setebal 5–6 sentimeter di rumah warga, teras, dan jalan sekitar.
Dua unit mobil pemadam kebakaran terlihat membantu warga membersihkan lumpur dengan alat seadanya.
Warga bekerja secara gotong royong, menggunakan sapu air dan air bersih untuk membersihkan teras, serta mencuci ulang barang-barang yang terkena lumpur.
Beberapa warga juga memanfaatkan cuaca cerah untuk menjemur kasur busa yang terendam banjir.
Di dekat lokasi, puing-puing turap yang jebol masih berserakan. Potongan beton setebal sekitar 20 sentimeter itu tergeletak di tanah, memperlihatkan aliran Kali Angke yang deras.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 16:30
Ingin Kali Ciliwung Jadi Ikon Kota Depok, Pemkot Bakal Bangun Jogging Track Megapolitan 10 Agustus 2025

Ingin Kali Ciliwung Jadi Ikon Kota Depok, Pemkot Bakal Bangun Jogging Track
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah berharap Kali Ciliwung bisa menjadi ikon Kota Depok.
Chandra mengatakan, Pemkot Depok akan membangun
jogging track
di sepanjang Kali Ciliwung sebagai bagian dari penataan kawasan. Proyek ini akan dijalankan bersama pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.
Hal ini disampaikan Chandra dalam acara Festival Sungai Ciliwung yang digelar di Kota Depok, Minggu (10/8/2025).
“Kami ingin Ciliwung multifungsi. Bisa jadi tempat wisata, sumber ekonomi baru, dan simbol lingkungan sehat kota kami,” kata Chandra.

Menanggapi pencemaran di sepanjang sungai, Chandra berjanji memperketat pengawasan sumber pencemar, termasuk industri kecil seperti pabrik tahu yang sudah diberi peringatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Minggu depan saya akan tinjau langsung ke lapangan. Kami serius pastikan tidak ada lagi pelanggaran yang merusak ekosistem,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak membakar atau membuang sampah sembarangan, karena pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi.
Adapun Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rasio Ridho Sani, mengatakan, Festival Ciliwung menjadi upaya percepatan pemulihan ekosistem Sungai Ciliwung yang melintasi dua provinsi, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Festival ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
“Tujuan kita adalah mendorong percepatan pemulihan Sungai Ciliwung melalui dukungan lintas sektor. Kami melibatkan kementerian dan lembaga, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Kolaborasi pentahelix adalah kunci,” ujar Rasio saat membuka acara.
Menurutnya, Ciliwung merupakan sungai strategis nasional yang berfungsi penting sebagai sumber air, pengendali banjir, hingga habitat keanekaragaman hayati di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Pemulihan sungai ini menjadi prioritas nasional.
Dalam festival ini, digelar sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan sampah, lomba arung jeram, serta peluncuran kurikulum biru untuk meningkatkan kesadaran pelajar soal lingkungan hidup.
“Kita ingin Sungai Ciliwung punya fungsi ekonomi, budaya, dan wisata. Hari ini kami juga menyaksikan langsung partisipasi anak-anak sekolah, masyarakat, serta dunia usaha,” kata Rasio.
KLH juga menekankan penanganan pencemaran limbah domestik dan sampah yang selama ini menjadi penyebab utama turunnya kualitas air sungai.
“Kami telah memberikan sanksi kepada 344 kabupaten/kota yang pengelolaan sampahnya tak sesuai dengan aturan, dan melakukan pemantauan berkala,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rasio menjelaskan, KLH mendorong pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Dia juga berjanji memantau industri-industri di sepanjang DAS Ciliwung.
“Kami ingin
grey water
dari rumah tangga tak langsung masuk ke sungai. Saat ini kami terus koordinasi dengan kementerian lain dan pemda untuk solusi permanen,” kata Rasio.
Selain itu, KLH telah menerbitkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Sungai Ciliwung.
Peraturan ini menjadi yang pertama diterbitkan secara khusus untuk sebuah sungai prioritas nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 19:26
Kali Ciliwung Tercemar Bukan Hanya karena Sampah Rumah Tangga, tapi Juga Industri Megapolitan 10 Agustus 2025

Kali Ciliwung Tercemar Bukan Hanya karena Sampah Rumah Tangga, tapi Juga Industri
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap, penurunan kualitas Kali Ciliwung di antaranya disebabkan karena pencemaran sampah rumah tangga dan industri.
Hal itu diungkap Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani dalam acara Festival Ciliwung 2025 di Kota Depok, Minggu (10/8/2025).
“Salah satu penyebab dari penurunan kualitas Sungai Ciliwung berasal dari pencemaran
domestic waste
atau sampah dari rumah tangga sekitar. Kemudian dari industri,” kata Rasio di Depok, dikutip dari
Antara
.
Rasio pun mengajak masyarakat ikut peduli terhadap pemulihan Kali Ciliwung. Diharapkan, Kali Ciliwung dapat terbebas dari sampah, baik rumah tangga maupun industri.
“Kami ingin menjadikan Sungai Ciliwung ini punya fungsi ekonomi, punya fungsi budaya, punya fungsi wisata juga,” katanya.
Adapun Festival Ciliwung digelar KLH bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di bantaran Sungai Ciliwung, Depok.
Festival Ciliwung 2025 digelar dengan menyusuri sungai, mulai dari Gerbang Biru Ciliwung di Jalan Juanda hingga SMPN 34 Kota Depok.
Sementara, Wakil Wali Kota Depok Candra Rahmansyah mengatakan, program ini sudah berjalan sejak tahun 2024.
Tujuannya, bukan hanya mengembalikan fungsi ekologis, tetapi juga menjadikan Ciliwung sebagai kali multifungsi yang bermanfaat bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
“Festival Sungai Ciliwung 2025 menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menggerakkan perubahan positif bagi sungai strategis nasional,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 18:09
Jalan Enggram Sawangan Akan Dilebarkan Jadi 10 Meter: Alternatif Hindari Simpang Tugu Batu Megapolitan 6 Agustus 2025

Jalan Enggram Sawangan Akan Dilebarkan Jadi 10 Meter: Alternatif Hindari Simpang Tugu Batu
Penulis
DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai melakukan langkah strategis untuk mengatasi kemacetan kronis di kawasan Jalan Raya Sawangan, terutama di sekitar Simpang Tugu Batu dan Parung Bingung.
Salah satu yang diprioritaskan adalah pelebaran Jalan Enggram di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, yang akan dijadikan jalur alternatif penting.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa Jalan Enggram akan diperlebar menjadi 10 meter dari kondisi eksisting yang hanya sekitar 3 meter.
Pelebaran ini mencakup sepanjang 800 meter dan menjadi bagian dari program strategis pembangunan infrastruktur kota.
“Direncanakan pembebasan lahannya dilakukan tahun ini, sementara pembangunan fisik akan dimulai tahun depan,” ujar Supian usai melakukan peninjauan lapangan ke Jalan Enggram, Selasa (5/8/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk proyek ini. Rinciannya, Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 30 miliar untuk pembangunan fisik.
Proses pembebasan akan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2026.
“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan semua perangkat daerah siap, termasuk dukungan dari masyarakat. Ini bagian dari upaya konkret mengurai kemacetan di wilayah Sawangan,” tambah Supian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menambahkan bahwa medan jalan yang akan dilebarkan cukup menantang.
Karena itu, pembangunan turap juga diperlukan di beberapa titik yang memiliki elevasi curam.
“Tinggi elevasi di lapangan bervariasi, antara lima hingga sepuluh meter. Maka dari itu, selain pelebaran jalan, pekerjaan penurapan juga akan dilakukan,” jelas Citra.
Selain Jalan Enggram, Jalan Pemuda juga menjadi bagian dari jalur alternatif untuk mengurai kemacetan dari arah Margonda ke Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar.
“Untuk menghindari Tugu Batu itu, kita pakai Jalan Enggram sama Jalan Pemuda,” ujar Teguh Iswahyudi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Depok, kepada Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
Jarak dua jalan ini ke Simpang Tugu Batu hanya sekitar 350 meter, dan berfungsi sebagai “pintu keluar” arus kendaraan yang menumpuk di simpang tersebut.
Selain itu, letaknya yang dekat dengan Terminal Sawangan membuatnya relevan untuk mendukung koridor transportasi massal di masa depan.
Pelebaran Jalan Enggram dan Pemuda menjadi tahap awal dari rencana besar Pemkot Depok dalam penataan lalu lintas di wilayah penyangga Jakarta.
Proyek lain seperti Simpang Arco Keadilan dan perluasan simpang Tugu Batu akan dilakukan setelah proyek prioritas rampung.
“Kalau semua dikerjakan sekaligus tentu berat, makanya kami skala prioritas dulu yang paling macet. Setelah itu berkelanjutan,” ujar Teguh.
Total kebutuhan lahan untuk pelebaran Jalan Enggram dan Pemuda diperkirakan mencapai 6.700 meter persegi.
Sementara untuk proyek pendukung di Simpang Parung Bingung, Pemkot telah menyiapkan pembebasan lahan seluas 1.500 meter persegi dan pelebaran jalan sepanjang 650 meter ke dua arah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 11:51