Tag: Mohammad Idris

Jiplak Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri Nyemplung ke Sungai Dipenuhi Sampah,Langsung Dipuji

TRIBUNJAKARTA.COM – Aksi cepat bersih-bersih sampah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginspirasi Wali Kota Depok Supian Suri.

Supian Suri dengan berani menjiplak aksi bersih-bersih yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan turun langsung membersihkan sampah yang menutupi sungai.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menceburkan diri ke lautan sampah yang sudah menutupi aliran air di Jembatan Sungai Cipalabuan di Dermaga Palabuhanratu, Sukabumi.

Kini Supian Suri tak mau kalah menceburkan diri ke sungai yang dipenuhi sampah di Kali Cabang Timur (KCT), Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025).

Mulanya, Dedi Mulyadi melakukan sidak ke Balai Kota Depok.

Kemudian ia mendapati pemandangan tidak sedap ketika berjalan lebih dekat ke arah sungai.

Tumpukan sampah plastik terlihat mengambang, terperangkap di jaring yang dipasang di aliran sungai.

“Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi Mulyadi seperti diunggah di akun Instagramnya, Selasa (11/3/2025).

KLIK SELENGKAPNYA: Aksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mencangkul di Kawasan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Memang bisa nyangkul?

Satu hari berselang, Supian Suri dibantu pasukan Satpol PP langsung bergegas membersihkan sampah tersebut.

Sambil menggunakan baju dinas berwarna coklat, ia turun langsung membersihkan Kali Cabang Timur yang dipenuhi sampah.

Supian memunguti sampah yang menggenangi air diperkirakan sekitar 70-80 sentimeter.

Satu per satu sampah di sungai tersebut berhasil diangkut dan dibersihkan.

Hingga aliran air kembali lancar tanpa adanya sampah yang tertahan.

“Menindaklanjuti arahan Gubernur @dedimulyadi71,” tulis unggahan Supian Suri.

Tak berselang lama, Dedi Mulyadi memberikan pujian positif kepada Supian Suri yang berani bersih-bersih sampah di sungai.

“Hatur nuhun Pak Walikota Depok, sudah menjadi tauladan,” tulis unggahan Dedi Mulyadi di instagramnya.

Supian Suri menjelaskan, aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Depok.

Terlebih sampah tersebut masih berada di dekat kantornya.

“Buat saya, melihat hal yang harus turun langsung, saya turun langsung,” ucap Supian Suri dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/3/2025).

Ia pun menyinggung perilaku masyarakat yang ada di wilayahnya masih belum disiplin dalam membuang sampah.

“Tidak dipungkiri masyarakat kita banyak yang memang tidak disiplin, buang sampah lalu lintas, termasuk yang memanfaatkan lahan-lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” ujar Supian Suri.

upian tidak menepis kemungkinan bahwa aktivitas membersihkan kali akan rutin dilakukan.

Wali Kota Depok Supian Suri turun membersihkan sampah di kali cabang timur (KCT), Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025). (Pemerintah Kota Depok)

“Kalau memang ini perlu untuk rutin, kita harus rutinkan, kecuali masing-masing sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing,” terang Supian.

“Kalau sudah rapi, kita harus cari hal lain yang belum rapi, biar semua rapi baik dan bagus karena kemarin pesan gubernur, ini menjadi tanggung jawab kita,” tambahnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

14/03/2025 11:11
Mengapa Supian Suri "Nyemplung" Kali Balai Kota yang Penuh Sampah? Megapolitan 13 Maret 2025

Mengapa Supian Suri “Nyemplung” Kali Balai Kota yang Penuh Sampah?
Editor
DEPOK, KOMPAS.com
– Wali Kota Depok Supian Suri turun langsung membersihkan
sampah di Kali Cabang Timur
(KCT), Balai Kota Depok, pada Rabu (12/3/2025).
Aksi ini dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi kali yang penuh sampah dan tidak terangkut pada Selasa (11/3/2025).
“Buat saya, melihat hal yang harus turun langsung, saya turun langsung,” ujar Supian kepada wartawan di lokasi.
Supian Suri tampak mengenakan seragam Satpol PP saat turun ke kali yang memiliki ketinggian air sekitar 70-80 sentimeter.
Menurutnya, aksi ini perlu dilakukan karena masih banyak warga yang belum disiplin dalam membuang sampah.
“Dan tidak dipungkiri masyarakat kita banyak yang memang tidak disiplin, buang sampah lalu lintas, termasuk yang memanfaatkan lahan-lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Supian juga tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pembersihan kali ini akan menjadi agenda rutin.
“Kalau memang ini perlu untuk rutin, kita harus rutinkan, kecuali masing-masing sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing,” jelasnya.
“Kalau sudah rapi, kita harus cari hal lain yang belum rapi, biar semua rapi baik dan bagus karena kemarin pesan gubernur, ini menjadi tanggung jawab kita,” tambahnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi ke Balai Kota Depok sebelum mengikuti rapat evaluasi tata ruang bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Saat meninjau kali, Dedi menemukan tumpukan sampah plastik yang mengambang dan terperangkap di jaring yang dipasang untuk menahan sampah.
“Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi, Selasa (11/3/2025).
Sebagai solusi, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas
water treatment
di area kali yang penuh sampah.
“Ini bisa dibangun
water treatment
, nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas jaring sampah yang belum optimal karena kurangnya petugas yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan membersihkan sampah secara berkala.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 05:43
Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3/2025).

Pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong itu akan membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

Selain kepala daerah, rencananya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama menteri kabinet merah putih akan hadir.

BACA JUGA:Kerap Dituding Banjir Akibat Kiriman dari Bogor, Rudy Susmanto Ajak Kepala Daerah Lain untuk Atasi Bersama

“Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya, Rabu (12/3).

Rudy Susmanto mengatakan, kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi persoalan, termasuk penanganan bencana.

Menurutnya, hal itu membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir.

BACA JUGA:Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) lalu.

Pembahansnya yakni, untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir.

Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto: Retret 2025 di Magelang, Momentum Bersejarah Bangun Indonesia

Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

“Berarti kan kita bicaranya di bawah, di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy.

12/03/2025 20:00
Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

“Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah,” ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

“Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi,” kata Dedi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

“Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

12/03/2025 19:57
Usai Ditegur Gubernur, Wali Kota Depok Kotor-kotoran Bersihkan Sampah Kali Cabang Tengah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Depok, Supian Suri, turun langsung membersihkan sampah di area Balai Kota Depok. Hal itu dilakukan usai mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Balai Kota Depok.

Supian Suri mengatakan, pembersihan sampah di lingkungan Balai Kota Depok, menindaklanjuti koreksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Koreksi tersebut salah satunya membersihkan sampah yang berada di Kali Cabang Tengah.

“Terima kasih kepada Satpol PP yang sudah membantu membersihkan lingkungan sebagai koreksi Pak Gubernur yang melihat banyak hal harus kita benahi, bersihkan,” ujar Supian Suri usai melaksanakan pembersihan sampah di Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025).

Supian menuturkan, keterbatasan anggota Satpol PP dan Linmas Kota Depok dapat mendorong semua pihak terlibat aktif bergerak melakukan aksi bersih. Semua pihak dapat melakukan pencegahan aksi buang sampah, khususnya di saluran air ataupun kali.

“Masyarakat kita banyak yang tidak disiplin, buang sampah memanfaatkan lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” kata Wali Kota Depok.

Supian menegaskan tindakan yang dilakukannya dengan turun langsung ke kali membersihkan sampah bukan untuk pencitraan. Aksi ini dilakukannya karena tergerak melakukan pembersihan, dan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Buat saya, melihat yang harus turun langsung, ya saya turun langsung. Kalau sudah rapi kita harus cari hal yang belum beres, biar semua rapi, baik, dan bagus,” ucap Supian.

Malu Disidak Gubernur

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Depok, Dede Hidayat, mengatakan aksi bersih sampah di Kali Cabang Tengah Balai Kota Depok dilakukan secara spontan. Dede mengaku malu saat mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Barat terkait adanya sampah di saluran air.

“Jalanan kita bersihin (area Pemkot), lingkungan kita dulu. Kemarin kita di sidak Pak Gubernur, malu juga kita,” ujar Dede.

Berdasarkan pemetaan Satpol PP Kota Depok sampah yang berada di kali cabang tengah merupakan sampah rumah tangga. Sampah tersebut diduga dibuang masyarakat ke kali dan terbawa aliran air kali hingga ke Balai Kota Depok.

“Sampah di kali kita angkut, lumayan banyak juga sampahnya,” kata Dede.

Dede menjelaskan, Satpol PP Kota Depok bersama DLHK telah berkolaborasi melaksanakan penegakan perda terkait pembuangan sampah sembarangan. Bahkan, Satpol PP Depok telah memberikan tindak pidana ringan kepada oknum pembuang sampah yang tertangkap tangan.

“Hukumannya ada berupa denda dan ancaman hukuman kurungan tiga bulan,” tutur Dede.

Pembongkaran wahana wisata Hibisc Fantasy Park di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terus berlanjut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengawasi langsung proses pembongkaran sekaligus ikut menanam pohon di kawasan yang ditertibkan.

12/03/2025 17:00
Bakal Normalisasi, Bantaran Sungai di Jabar akan Ditetapkan Jadi Tanah Negara

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai sepakat menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di kompleks Wali kota Depok, dicapai komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat yang outputnya fungsi sungai akan dikembalikan.

Dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

“Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 11 Maret.

Dedi menyebutkan kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

“Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” ucap Dedi.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

“Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai. Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai,” tutur Nusron.

12/03/2025 12:41
Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3), untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

Rudy di Cibinong, Rabu, menyebutkan pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong, itu rencananya juga bakal dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta menteri Kabinet Merah Putih.

“Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya.

Rudy meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di hulu hingga hilir.

Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu hingga hilir. Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

“Berarti kan kita bicaranya di bawah di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy saat itu.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

12/03/2025 11:21
7 Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok Megapolitan

Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Pemasangan tangki air raksasa atau
water tank
dengan kapasitas 10 juta liter milik PT Tirta Asasta Depok ditolak oleh warga RW 26,
Kelurahan Mekar Jaya
, Sukmajaya, Kota Depok.
Penolakan ini sudah disampaikan melalui unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor PT Tirta Asasta Depok pada Selasa, 11 Maret 2025.
Sejak 2021, warga setempat telah menyuarakan penolakan terhadap proyek water tank raksasa tersebut.
“Memang dari awal sudah kami lihat tidak ada transparansi dalam pembangunannya. Tiba-tiba sudah berdiri bangunan seperti ini, jadi tidak ada sosialisasi kepada warga,” ujar Catur Banuaji, Ketua RW 26, Selasa.
Catur menekankan, pihak pengelola tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pembangunan.
Padahal, jarak antara tangki air dan permukiman warga hanya sekitar 6-7 meter. Artinya, warga akan menjadi pihak terdampak pertama jika tangki bermasalah.
Kekhawatiran warga semakin meningkat ketika mereka melaporkan bahwa fondasi tangki sudah mulai longsor.
Bahkan terjadi kebocoran tanah yang menyebabkan banjir lumpur di sekitar permukiman.
“Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah. Kami juga enggak tahu ada apa, tapi tiba-tiba kebanjiran,” keluh Catur.
Dengan situasi yang mengkhawatirkan, warga menuntut relokasi
water tank
yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada pertengahan 2025.
“Sikap kami masih satu, kami ingin relokasi karena ini enggak layak berada di tengah-tengah permukiman, menolak apa pun kegiatan di atasnya, di
water tank,
” tegas Catur.
Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengimbau warga untuk mengirim surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot).
“Langkah ini diambil supaya Pemkot dapat mengkaji penghentian sementara pembangunan
water tank.
Terlebih,
water tank
memang masih dalam tahapan finalisasi,” ungkap Chandra setelah meninjau lokasi.
Masalah lain yang muncul adalah fakta bahwa
water tank
tersebut terkonfirmasi miring sekitar 25 sentimeter.
Temuan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lemtek UI).
“Kalau hasil Lemtek UI (kajian penelitian) kemiringannya itu sekitar 25 sentimeter dan ada penurunan fondasi,” kata Chandra.
Kemiringan ini terjadi karena fondasi tanah yang kurang padat.
“Memang kata warga itu bekas tanah urukan, dulu orang pernah buang sampah di sana jadi bukan tanah solid. Maka ini akan kita cek semua,” ujar Chandra.
Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot Depok akan melakukan pengkajian ulang dan audit terhadap pembangunan w
ater tank
ini dengan melibatkan konsultan ahli independen.
“Kan sudah ada hasil dari Lemtek UI juga, sudah ada juga konsultasi PDAM. Kalau memang ini perlu, kami akan cari juga jalan tengah dari konsultan independen, nanti kami sama-sama kaji,” terang Chandra.
Chandra memastikan hasil kajian nantinya akan lebih komprehensif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keluhan warga RW 26, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 09:34
Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota Megapolitan 12 Maret 2025

Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota
Editor
DEPOK, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan blusukan. Kali ini, ia mengunjungi
kantor Wali Kota Depok
pada Selasa (11/3/2025).
Video rekaman kunjungan Dedi ke kantor pemerintahan daerah Depok itu diunggah melalui kanal YouTube pribadinya.
Dalam video tersebut, Dedi mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih khasnya. Kedatangannya disambut langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, beserta sejumlah pejabat Pemkot.
Tak sekadar kunjungan formal, Dedi mengajak Supian meninjau kondisi sungai di sekitar kantor Wali Kota.
Perhatiannya langsung tertuju pada jembatan di sekitar kantor Wali Kota Depok yang melintasi sungai tersebut.
“Jembatannya ini didesain kayak di tempat saya itu, dibuat melengkung. Jadi ada sentuhannya. Nanti di situ (sungai) dikasih jaring, sehingga sampahnya setiap hari diangkat,” ujar Dedi sambil memperhatikan struktur jembatan.
Namun, pemandangan tak sedap menanti ketika mereka berjalan lebih dekat ke sungai.
Tumpukan sampah plastik terlihat mengambang, terperangkap di jaring yang dipasang di aliran sungai.
“Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi melihat kondisi tersebut.
Melihat permasalahan yang ada, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas water treatment di area sungai yang penuh sampah itu.
Menurutnya, dengan sistem pengolahan air yang baik, masalah pencemaran sungai bisa teratasi.
Tak hanya itu, ia juga memiliki visi untuk mempercantik kawasan tersebut.
“Nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” kata Dedi.
“Lalu ini (tanggulnya) ditinggikan, itu nanti Pak Wali Kota bisa mancing di sini,” tambahnya dengan nada bercanda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/03/2025 08:50
Emak-emak Geruduk PDAM Depok, Tolak Water Tank Tirta Asasta, Wakil Wali Kota Kasih Solusi Ini

TRIBUNJAKARTA.COM – Sejumlah emak-emak menggeruduk Kantor PDAM Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa (11/3/2025).

Mereka menggelar unjuk rasa menolak pembangunan water tank atau tangki berkapasitas 10 juta liter air milik PT Tirta Asasta Depok.

Penolakan terjadi karena warga menilai bangunan water tank di Depok itu miring dan membahayakan.

Maka dari itu, warga meminta tangki air raksasa itu dipindahkan.

Sembari membentangkan spanduk, sejumlah emak-emak berdiri menyerukan penolakan di depan gerbang kantor PDAM.

“Tolak water tank, tolak water tank, tolak water tank,” teriak emak-emak serentak berulang kali.

Sejumlah petugas sekuriti telah berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah datang ke lokasi untuk merespons adanya penolakan dari warga tersebut.

Chandra mengajak pihak PDAM Tirta Asasta dan warga untuk berdiskusi.

“Tadi masih banyak perdebatan tapi tadi kami berencana untuk silakan warga merekomendasikan konsultan independen untuk sama-sama melihat dari aspek keamanannya bagaimana, seperti yang ditakutkan warga,” ungkapnya di lokasi.

Melalui konsultan independen tersebut, diharapkan dapat memberikan jalan tengah bagi warga dan PDAM Tirta Asasta.

Selain itu, Lembaga Teknologi Fakultas Teknik (Lembek) Universitas Indonesia (UI) juga telah melakukan penelitian terkait keberadaan water tank tersebut.

“Kalau terkait audit mungkin nanti dengan konsultan, sambil berproses,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Depok belum dapat memutuskan nasib water tank apakah perlu direlokasi atau tidak karena harus dikaji secara komprehensif.

“Kemungkinan relokasi ada, kemungkinan tetap di sini juga tetap ada, nanti melalui kajian yang komprehensif dan dibahas bersama-sama antara masyarakat, pemerintah kota dan juga pihak PDAM sendiri,” ungkapnya.

“Karena sebenarnya apapun itu, yang dilakukan PDAM juga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan warga,” ujarnya.

Menurut Chandra, dari segi pelayanan PDAM Tirta Asasta sudah terbilang baik.

Meski demikian, cakupan saluran air PDAM Tirta Asasta perlu ditingkatkan lagi karena sekarang masih menjangkau 21 persen wilayah Kota Depok.

“Tingkatkan karena cakupan air kita saat ini 21 persen, ini harus kita kejar untuk menjadi 100 persen,” kata Chandra.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

11/03/2025 23:55