Xcloud.id

Tag: Mohammad Idris

  • ASN Depok Dibolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Supian Sebut Bentuk Apresiasi – Halaman all

    ASN Depok Dibolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Supian Sebut Bentuk Apresiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Depok Supian Suri mengizikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” ujar Supian dikutip dari TribunJabar, Sabtu (29/3/20250.

    Salah satunya adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN yang telah bekerja untuk Kota Depok.

    Selain itu, tidak semua pegawai memiliki kendaraan pribadi, sehingga penggunaan mobil dinas diharapkan dapat membantu mereka dalam perjalanan mudik.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” jelasnya.

    Dengan tersedianya mobil dinas, kata Supian, ASN dapat kembali ke Depok tepat waktu tanpa alasan terkendala transportasi.

    Pasalnya, kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang tetap melekat pada ASN selama mereka masih dipercaya untuk menggunakannya.

    Meski diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik, Supian menegaskan bahwa ASN yang membawa kendaraan harus bertanggung jawab penuh atas segala risiko, termasuk jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

    “Artinya, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak hilang atau apa, ya itu tanggung jawab mereka,” tegasnya.

    Ia juga menyebut, tanggung jawab terhadap kendaraan dinas tetap berlaku, baik mobil tersebut dibawa mudik maupun ditinggalkan.

    Bahkan, jika kendaraan dibiarkan di Depok, tetap ada risiko yang harus diantisipasi.

    “Kedua, (mobil dinas) ditinggal pun istilahnya akan jadi PR lagi kalau tidak dibawa, bisa juga terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Supian.

    Pemkot Depok juga akan menindaklanjuti dengan tegas apabila ada kendaraan dinas yang mengalami kerusakan atau hilang selama digunakan untuk mudik.

    ASN yang bersangkutan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara (seperti sedia kala) jika semisalnya hal itu terjadi,” tandasnya. 

    Kebijakan ini, lanjut Supian, tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban ASN terhadap fasilitas negara yang diberikan.

     

     

  • ASN Depok Dibolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Supian Sebut Bentuk Apresiasi – Halaman all

    Kemendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Wali Kota Depok Justru Mengizinkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

    Namun, Wali Kota Depok Supian Suri punya pendapat berbeda.

    Supian mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas keperluan mudik lebaran Idulfitri 1446 hijriah/2025.

    Supian berdalih, tidak semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki mobil pribadi.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan para ASN yang ingin mudik lebaran bisa terbantu. Selain itu, langkah ini sebagai apresiasi atas pengabdian mereka.

    “Yang kedua juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok, sehingga tidak terhambat masalah transportasi,” kata Supian saat ditemui di kediamannya, Kamis (27/3/2025) malam.

    “Ya yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya,” sambungnya.

    Supian menekankan, ASN yang diberikan kendaraan dinas harus bertanggung jawab untuk menjaganya.

    Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan hilang, maka menjadi tanggung jawab mereka dan harus mengembalikan kerugian negara.

    “Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tidak dibawa kemana-mana ya pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan,” ungkapnya.

    Wakil Wali Kota Depok Setuju Larangan Kemendagri

    Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sangat setuju dengan peraturan Kemendagri.

    Pasalnya, mobil dinas dibiayai oleh anggaran negara dan dipergunakan untuk tugas-tugas kedinasan.

    “Sementara kalau mudik itu sudah urusan pribadi,” kata Chandra di Mapolres Metro Depok, Senin malam.

    “Jangan sampai juga nanti urusan yang sifatnya pribadi banget dibiayai (negara),” sambungnya.

    Chandra menambahkan, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik sejalan dengan semangat efisiensi.

    Terkait sanksi pelanggaran aturan tersebut, Chandra akan menyampaikan kepada Wali Kota Depok Supian Suri.

    Larangan Kemendagri

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, aturan larangan tersebut sudah berlaku sejak lama.

    “Ya, enggak boleh. Dari dulu juga aturannya sama. Enggak boleh pakai fasilitas dinas ketika mudik,” kata Bima saat ditemui di Kota Depok, Senin (17/3/2025). 

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

    dan

    Kemendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Wawalkot Depok: Sangat Setuju!

  • Supian Suri: Pendatang di Depok Harus Punya Kerja, Sehingga Tak Membebani Megapolitan 26 Maret 2025

    Supian Suri: Pendatang di Depok Harus Punya Kerja, Sehingga Tak Membebani Megapolitan 26 Maret 2025

    Supian Suri: Pendatang di Depok Harus Punya Kerja, Sehingga Tak Membebani
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa pendatang baru yang ingin menetap di Depok setelah mudik Lebaran 2025 harus memiliki jaminan pekerjaan.
    Ia menekankan pemerintah tidak melarang pendatang, namun mereka harus memastikan tidak menambah angka pengangguran di kota tersebut.
    “Yang penting harus dapat kesempatan kerja di sini atau sudah ada lapangan pekerjaan yang memang akan didapat,” ujar Supian saat dikonfirmasi, Rabu (26/3/2025).
    Menurutnya, jika pendatang memiliki pekerjaan yang jelas, maka mereka tidak akan menjadi beban bagi kota Depok.
    “Sehingga tidak menambah beban banyak yang menganggur di kota Depok,” kata dia.
    Supian juga mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mencegah arus pendatang setelah Lebaran.
    Kota Depok, kata dia, tetap terbuka bagi siapa pun selama mereka tidak membebani pemerintah.
    “Prinsipnya buat saya, ini negeri kita, negeri milik semua, jadi enggak bisa juga kita melarang orang datang,” ucap Supian.
    Supian berharap warga yang datang ke Depok memiliki kesiapan, baik dalam hal pekerjaan maupun tempat tinggal, sehingga tidak menambah masalah sosial di wilayahnya.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eka Hospital Depok Gelar Syukuran & Wakafkan 1.000 Al-Qur’an di Ramadan

    Eka Hospital Depok Gelar Syukuran & Wakafkan 1.000 Al-Qur’an di Ramadan

    Jakarta –

    Eka Hospital Depok menyelenggarakan acara syukuran dalam rangka bulan suci Ramadan. Mengusung tema ‘Berbagi Kebahagiaan dan Keberkahan Ramadhan’ berbagai kegiatan pun digelar, mulai dari buka puasa bersama, santunan anak yatim serta wakaf Al-Qur’an.

    Acara yang berlangsung di Lobi Utama Eka Hospital Depok pada Kamis (25/3), dihadiri oleh dr. Audra Sheri, MARSselaku Hospital Director Eka Hospital Depok, serta Wali Kota Depok Bapak Drs. H. Supian Suri, MM beserta jajaran Pemerintahan Kota Depok.

    Dalam sambutannya, dr. Audra Sheri mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat Depok terhadap pelayanan kesehatan Eka Hospital, dan berharap agar kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi serta saling berbagi serta memberikan kontribusi positif dalam bentuk sosial dan spiritual.

    dok Eka Hospital

    “Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan masyarakat sekitar, serta semakin menguatkan komitmen Eka Hospital untuk selalu hadir memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat Depok,” ujar dr. Audra di sela-sela acara.

    Wali Kota Kota Depok Supian Suri juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Eka Hospital Depok yang telah berinisiatif menggelar acara syukuran. Dia mengingatkan pentingnya menjaga kepedulian sosial dan berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

    “Semoga ke depannya Eka Hospital Depok tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan sosial dan spiritual warga Depok. Kami, dari Pemerintah Kota Depok, siap mendukung inisiatif positif demi terwujudnya kota yang lebih harmonis dan sejahtera,” katanya.

    Sebagai puncak acara, Eka Hospital Depok juga menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim santunan kepada anak-anak yatim dan wakaf 1.000 Al-Qur’an yang diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Depok sebagai lambang perwakilan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan semangat kepada mereka di bulan yang penuh berkah ini.

    Acara syukuran dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tenaga medis, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, Eka Hospital Depok berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Depok.

    Eka Hospital Depok merupakan unit ke-8 jaringan Eka Hospital Group yang resmi beroperasi sejak Desember 2024 lalu. Berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Eka Hospital Depok dilengkapi dengan 46 poliklinik dan 100 kapasitas tempat tidur dengan fasilitas kamar mulai dari kelas Basic , Standar, VIP, suite room hingga presidential suite. Eka Hospital Depok merupakan rumah sakit ke-8 yang tergabung dalam jaringan Eka Hospital Group.

    Eka Hospital Depok hadir dengan berbagai layanan unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain perawatan komprehensif bagi ibu hamil dan bayi, layanan kandungan dan kebidanan, serta Pusat Layanan Kesehatan Anak Terpadu.

    Layanan unggulan lainnya yaitu Orthopaedic & Trauma Center, layanan lengkap untuk diagnosis dan pengobatan masalah tulang, sendi, dan cedera. Pusat Kesehatan Saluran Pencernaan & Endoskopi untuk Penanganan masalah saluran pencernaan dengan teknologi terkini. Tersedia juga Pusat Urologi, Batu Ginjal & Vitalitas, solusi menyeluruh untuk masalah urologi, batu ginjal, dan kesehatan vitalitas.

    (Content Promotion/Eka Hospital)

  • Pemkot Depok Bakal Perbaiki Puluhan Sekolah Rusak Secara Bertahap – Page 3

    Pemkot Depok Bakal Perbaiki Puluhan Sekolah Rusak Secara Bertahap – Page 3

    Liputan6.com, Depok – Pemerintah Kota Depok akan segera memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Diketahui, terdapat sekolah di bawah naungan Pemerintah Kota Depok atau Dinas Pendidikan yang mengalami kerusakan.

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok secara dadakan mendatangi SDN Duren Seribu 1. Sekolah dasar yang berada di wilayah perbatasan Depok dengan Kabupaten Bogor ini kondisi bangunannya cukup memprihatinkan.

    “Kita lihat, sekolah-sekolah kita SDN Duren Seribu 1, kondisinya sudah dibangun tapi belum selesai,” ujar Supian kepada Liputan6.com, Minggu (24/3/2025).

    Dia menjelaskan, kondisi bangunan SDN Duren Seribu 1 merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus di selesaikan. Pemerintah Kota Depok berusaha menyelesaikan permasalahan secara bertahap, salah satunya pendidikan.

    “Ini juga menjadi PR kita yang harus kita percepat untuk kita selesaikan, biar nanti kita bisa ngurusin yang lain, ini beresin, nanti kita bisa fokus ke yang lain,” jelas Supian.

    Dia telah mendatangi secara langsung sekolah yang mengalami kerusakan atau perlu mendapatkan renovasi pembangunan. Untuk menyelesaikan sejumlah bangunan sekolah yang rusak, kata Supian, akan dilakukan perbaikan secara bertahap dan melihat kondisi anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Depok.

    “Untuk tahap satu itu dari BTT (Bantuan Tak Terduga) Januari dan Februari,” terang Supian.

    Untuk pembangunan atau renovasi sekolah tahap kedua, lanjut Supian, akan melihat terlebih dahulu anggaran pada April maupun Mei. Hal itu dilakukan untuk melihat terlebih dahulu anggaran dari efisiensi anggaran.

    “Kemarin kita sudah survei tahap dua, kemungkinan itu setelah April atau Mei, jadi menunggu efisiensi,” ucap Supian.

     

  • Pemkot Depok Siapkan Sejumlah Langkah Atasi Krisis Sampah di TPA Cipayung – Page 3

    Pemkot Depok Siapkan Sejumlah Langkah Atasi Krisis Sampah di TPA Cipayung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah melalui berbagai mekanisme. Saat ini, TPA Cipayung mengalami kelebihan kapasitas, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi beban sampah.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa kondisi TPA Cipayung sudah dalam tahap darurat sebagai lokasi pembuangan akhir. Oleh karena itu, Pemkot Depok segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan sampah secara lebih efektif.

    “Kita harus mengambil langkah-langkah terhadap penyelesaian permasalahan sampah di kota Depok, ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan,” ujar Supian kepada Liputan6.com, Jumat (21/3/2025).

    Supian menjelaskan, Pemerintah Kota Depok akan mengambil langkah alternatif lainnya untuk menyelesaikan pengelolaan sampah. Adapun langkah alternatif pengelolaan sampah dilakukan berbasis kecamatan.

    “Kita udah punya UPS, UPS yang selama ini sudah ada dengan hanggarnya yang ada, saya mau lihat UPS itu,” jelas Supian.

    Bukan tanpa alasan, lanjut Supian, UPS yang ada di Kota Depok diharapkan mampu mengelola sampah yang berasal dari masyarakat. Supian menilai, mendekati hari raya Idul Fitri akan ada peningkatan sampah rumah tangga.

    “Jadi prinsipnya, pertama tadi ini udah darurat, kita udah harus mengambil langkah, metode apapun harus kita ambil, langkah-langkah itu berapapun biaya yang harus kita tempuh, karena sekali lagi kita juga nggak bisa lagi banyak berharap dari program-program yang di luar otoritas kita,” ucap Supian.

    Supian mencontohkan, sebelumnya Kementerian PUPR akan memberikan mesin RDF yang mampu mengelola sampah hingga 300 ton, namun pada kenyataannya mesin tersebut belum ada. Hal itu menyebabkan program pengelolaan sampah menggunakan RDF belum dapat berjalan.

    “Jadi saya makin khawatir kalau kita berharap ini (RDF) 300 Ton dari sini, karena (alat RDF) juga nggak hadir, itu sih,” terang Supian.

     

  • Soroti Sampah TPA Cipayung, Supian Suri: Depok Jangan Cemari Jakarta Megapolitan 21 Maret 2025

    Soroti Sampah TPA Cipayung, Supian Suri: Depok Jangan Cemari Jakarta Megapolitan 21 Maret 2025

    Soroti Sampah TPA Cipayung, Supian Suri: Depok Jangan Cemari Jakarta
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok
    Supian Suri
    khawatir persoalan
    sampah di Depok
    turut mencemari Jakarta.
    Ia menyinggung longsoran sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung di Kota Depok yang ikut hanyut ke Kali Pesanggrahan yang melintasi Jakarta. 
    “Sebagian (sampah) sudah longsor ke Kali Pesanggrahan. Kita juga enggak mau hadirnya Depok malah menyusahkan dan mencemari Jakarta melalui Pesanggrahan itu, ini yang kita hindari betul,” kata Supian kepada wartawan di TPA Cipayung, Jumat (21/3/2025).
    Oleh karenanya, Supian berjanji segera membereskan persoalan sampah, terutama di TPA Cipayung. 
    “Enggak sampai setahun kita harus ada solusi terhadap ini (permasalahan sampah). Karena teman-teman bisa lihat, hari ini sampah kita sudah menggunung seperti ini,” terang Supian.
    Upaya itu dilakukan melalui tiga program prioritas. Pertama, melakukan budidaya magot di tingkat kelurahan untuk mengelola sampah organik.
    Supian mengaku sudah menginstruksikan 10 dari 63 kelurahan di Kota Depok untuk melakukan budidaya magot dengan alokasi anggaran sebesar Rp 196 juta.
    Kedua, mendorong pengelolaan bank sampah dengan optimal. Selain untuk memilihan sampah, bank sampah diharapkan mampu menambah nilai ekonomi. 
    Ketiga, memanfaatkan residu sampah dari hasil pembakaran insinerator sebagai bahan dasar
    conblock
    , genting, dan aspal.
    “Kalau insenerator itu masih dimungkinkan, ya itu kita jalankan. Tapi kalau kita sudah dapat alternatif pengelolaan sampah lainnya, kita akan ambil itu (enggak pakai insinerator),” ujar Supian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Supian Suri Janji Bangun "Jogging Track" di Tahura Pancoran Mas Depok Megapolitan 18 Maret 2025

    Supian Suri Janji Bangun "Jogging Track" di Tahura Pancoran Mas Depok Megapolitan 18 Maret 2025

    Supian Suri Janji Bangun “Jogging Track” di Tahura Pancoran Mas Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok
    Supian Suri
    berjanji membangun 
    jogging track 
    atau lintasan lari di Taman Hutan Raya (Tahura) di Jalan Cagar Alam, Pancoran Mas, Kota Depok.
    Hal ini disampaikan Supian saat meninjau Tahura tersebut pada Selasa (18/3/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    , Supian mendatangi lokasi dengan mengenakan kaus berkerah, celana cokelat, topi dinas, dan sepatu bot.
    Supian ditemani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman dan pihak UPTD Taman Hutan Raya bernama Lintang.
    Saat berkeliling Tahura, ia mengungkap rencana membuat 
    jogging track 
    mengelilingi area taman.
    Rencana itu ia ungkap merespons keluhan petugas UPTD Tahura yang resah karena pagar kerap rusak sehingga masyarakat bisa masuk sembarangan.
    “Untuk pagar yang haru diperbaiki tuh yang bagian depan saja Pak, sekitar 100 meter. Tapi sisanya dalam kondisi tak terawat,” ujar Lintang.
    Supian meminta agar
    jogging track
    tersebut dibangun dengan lebar sekitar tiga meter.
    “Jadi biar
    jogging track-
    nya ada ini sekalian sebagai kontrol buat melindungi koleksi kita di sini,” ungkap Supian kepada Lintang.
     
    Selain 
    jogging track, 
    Supian meminta agar rumah singgah di Tahura segera direnovasi dan dijadikan pusat informasi.
     
    Supian juga meminta pihak pengelola menambah tanaman di Tahura yang berasal dari berbagai wilayah nusantara, termasuk Jawa Barat dan Sumatera.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diminta Bentuk BPBD, Pemkot Depok Targetkan Rampung Akhir 2025

    Diminta Bentuk BPBD, Pemkot Depok Targetkan Rampung Akhir 2025

    Jakarta –

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemkot Depok membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wakil Wali Kota Depok (Wawalkot Depok) Chandra Rahmansyah menyebut target pembentukan BPBD akhir tahun ini.

    “Iya itu akan ditindak lanjut oleh Pak Wali Kota. Sudah menyampaikan kepada teman-teman OPD juga, saya waktu itu juga hadir, bahwa memang kita ada rencana untuk membentuk BPBD sesegera mungkin,” kata Chandra kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    Chandra mengatakan pembentukan BPBD sesegera mungkin karena melihat intensitas bencana yang semakin tinggi di Kota Depok. Dia menyebut banyak bencana alam yang terjadi di luar prediksi.

    “Karena melihat intensitas bencana yang semakin tinggi hari ini, di mana hari ini juga kita sedang menghadapi perubahan iklim, yang implikasinya adalah banyaknya bencana-bencana alam yang terjadi di luar prediksi yang ada saat ini,” jelasnya.

    Chandra menyampaikan pembentukan BPBD Kota Depok ditargetkan rampung pada akhir 2025 atau selambatnya pada awal 2026. Namun Chandra akan menyampaikan hal tersebut lebih dulu kepada Wali Kota Depok Supian Suri.

    “Kami mudah-mudahan di akhir tahun ini atau di selambat-lambatnya di tahun depan seperti itu. Nanti saya akan sampaikan lagi kepada Bapak, minta arahan dari Bapak Wali Kota dulu terkait itu,” tutupnya.

    “BNPB mendorong Pemerintah Kota Depok untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar respons terhadap potensi maupun kejadian bencana dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan optimal. Dirinya berharap koordinasi dan rekomendasi pembentukan BPBD di Kota Depok dapat memperkuat upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana di masa yang akan datang,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3).

    Permintaan ini juga disampaikan setelah Prasinta mengunjungi Markas Komando Pemadam Kebakaran (Makodamkar) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok pada Rabu (5/3). Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau aktivasi Posko Penanganan Bencana di wilayah Depok berjalan efektif.

    Berdasarkan laporan Pemkot Depok, banjir pada Selasa (4/3) berdampak ke 20 titik di tujuh kecamatan. Sebanyak 578 KK atau sekitar 2.286 jiwa terdampak banjir. Sebagian besar wilayah terdampak banjir sudah surut.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sandi Sempat Dipecat Kini Kembali Kerja Jadi Damkar Bukan Honorer Lagi, Dedi Mulyadi Tepati Janjinya

    Sandi Sempat Dipecat Kini Kembali Kerja Jadi Damkar Bukan Honorer Lagi, Dedi Mulyadi Tepati Janjinya

    TRIBUNJATIM.COM – Sempat dipecat, Sandi Butar Butar kini kembali bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok.

    Ia kembali bekerja atas perintah Wali Kota Depok Supian Suri.

    Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara.

    “Ini memang atas perintah dari Wali Kota Depok, Pak Supian Suri,” ujar Deolipa kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    “Kita juga ucapkan terima kasih ya karena atas perhatian dan permintaan beliau, sehingga Sandi kemudian bisa bekerja kembali,” lanjut dia.

    Selain itu, Deolipa menyebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut berperan atas dipekerjakannya kembali Sandi sebagai petugas damkar.

    Oleh karenanya, mewakili Sandi, Deolipa menyampaikan ucapan terima kasih untuk Dedi Mulyadi dan Supian Suri. 

    “Di atasnya Pak Supian sebenarnya ada yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Kang Dedi Mulyadi,” kata Deolipa.

    “Yang memang menyatakan bahwasanya setelah Wali Kota Depok terpilih, Sandi akan diterima bekerja kembali,” tambahnya.

    “Dan kemudian ini sudah ditepati oleh Wali Kota Depok dan oleh Gubernur Jawa Barat,” lanjut Deolipa.

    Deolipa menerangkan, Sandi telah menandatangani kontrak baru.

    Ia mulai bekerja lagi sebagai petugas damkar sejak Senin (10/3/2025), melansir Kompas.com.

    “Jadi, Sandi per hari Senin kemarin itu sudah mengabarkan ke saya bahwasanya dia sudah diterima bekerja lagi di Damkar Kota Depok,” kata Deolipa.

    Melalui kontrak kerja baru, status kepegawaian Sandi ditingkatkan dari honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) lama.

    Kuasa hukum Deolipa Yumara dan petugas pemadam kebakaran (damkar) Sandi Butar Butar (KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY)

    Sebelumnya, Kamis (2/1/2025), Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi sebagai petugas damkar.

    Hal itu dijelaskan dalam Surat Keterangan Kerja bernomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

    Petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” demikian isi surat.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tesy Haryanti.

    Tesy menerangkan, keputusan ini dibuat salah satunya berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.

    “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.

    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.

    Sandi Butar Butar memang dulu sempat dijanjikan bisa bekerja lagi.

    Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada acara di Tapos, Depok, Minggu (12/1/2025).

    Dedi Mulyadi menjamin Sandi Butar Butar akan diangkat lagi jadi petugas Damkar.

    Selain itu Dedi Mulyadi juga mengarahkan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri, untuk mengangkat Sandi sebagai pegawai lagi.

    “Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” ucap Dedi Mulyadi, Minggu.

    Menurutnya, hal ini mudah dilakukan, terlebih wewenang memperpanjang kontrak sepenuhnya akan berada di tangan pemimpin baru.

    “Ini masalah yang mudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir.”

    “Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” ungkap dia.

    Sandi Butar Butar dijanjikan Dedi Mulyadi bakal jadi petugas Damkar Depok lagi (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL – Kompas.com)

    Di kesempatan lain, Dedi Mulyadi juga berpesan jika Sandi Butar Butar dipekerjakan kembali.

    “Nanti karakternya ubah ya, jadi kalau pimpinannya sudah baik, kelengkapan damkarnya sudah benar, hak-hak kamu diberikan, jangan banyak ngoceh keluar, karena pimpinan pasti pusing itu,” kata Dedi Mulyadi.

    Sandi mengaku, dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapat anggota Damkar sudah nyaman.

    Dedi Mulyadi menuturkan, dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran Kota Depok.

    “Karena ke depan, Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta, karena itu gerbangnya Jawa Barat, jangan bikin malu.”

    “Oke, kamu kerja juga yang bagus, nanti pasti yang kerjanya tangan, bukan mulut ya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Sandi mengaku akan terus mengejar dugaan kasus korupsi yang terjadi di instansi tersebut meskipun ada perubahan kepemimpinan di Kota Depok.

    Melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, ia menyatakan tekadnya untuk tetap memperjuangkan kasus ini hingga tuntas.

    “Tetap saja, dugaan korupsinya kami kejar,” tegas Deolipa saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (12/1/2025).

    Deolipa mengatakan, meskipun ada pemerintahan baru di Depok, wali kota dan wakil wali kota saat ini dapat diajak berdialog dengan lebih baik.

    Kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok memang telah lama menjadi perhatian publik.

    Namun, proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

    “Itu kan ada di Kejari, jadi tergantung Kejari, makanya kita mau mempertanyakan ke Kejari, sejauh mana progres laporan yang dibuat sama Sandi ini,” tutur Deolipa.

    Petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, Sandi Butar Butar, bersama kuasa hukum Deolipa Yumara, Selasa (24/9/2024). (KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY)

    Sebagai informasi, awal perselisihan Sandi dan Damkar Depok terjadi pada pengusutan kasus dugaan korupsi di akhir 2021.

    Kasus ini berkaitan dengan dugaan belanja seragam dan sepatu PDL di Dinas Damkar Depok.

    Tak hanya soal peralatan, Sandi juga mengaku tidak menerima hak finansial secara utuh.

    Terutama saat ia hendak memperoleh honor untuk penyemprotan disinfektan.

    Ia diminta menandatangani nota honor yang seharusnya berjumlah Rp1,8 juta.

    Namun uang yang diterimanya Rp850.000.

    Sandi kemudian membuat laporan dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok ke Kejari Depok pada Senin (9/9/2024).

    Pelaporan ini dilakukan dengan pendampingan Deolipa dan rekan kerjanya.

    “Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok,” ucap Deolipa Yumara.

    Saat itu, Kejari Depok langsung menetapkan Sekretaris Dinas Damkar berinisial AS dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Damkar berinisial A sebagai tersangka.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com