Tag: Mohammad Idris

9 Rumah Makan di Depok Tak Miliki IMB, Sudah 2 Tahun Beroperasi Megapolitan

Rumah Makan di Depok Tak Miliki IMB, Sudah 2 Tahun Beroperasi
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –

Wakil Wali Kota Depok
, Chandra Rahmansyah melakukan sidak rumah makan di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, pada Sabtu (19/4/2025).
Sidak dilakukan bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kota Depok setelah diketahui bahwa rumah makan tersebut telah beroperasi selama dua tahun tanpa
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB).
“Kemarin juga sidaknya bersama Satpol PP dan Kepala Dinas Perizinan,” ujar Chandra Rahmansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (20/4/2025).
Sementara Kepala
DPMPTSP Kota Depok
, Mangnguluang Mansur, menjelaskan petugas juga menyegel salah satu cabang rumah makan tersebut di kawasan Grand Depok City (GDC).
“Kemarin bareng Pak Wakil Wali Kota Depok itu berkaitan juga dengan penyegelan yang di GDC karena terkait GSS (Garis Sempadan Sungai) dan belum mengantongi IMB selama dua tahun,” kata Mangnguluang kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis.
Mangnguluang menambahkan bahwa pihak manajemen rumah makan tersebut berencana untuk melakukan koordinasi dengan DPMPTSP pada Senin (21/4/2025) untuk menyelesaikan persoalan perizinan tersebut.
“Insya Allah, Senin besok dari pihak SBI (rumah makan) akan berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait hal itu,” ujar dia.
Meski demikian, Mangnguluang mengungkapkan bahwa proses perizinan rumah makan itu di GDC sebenarnya sudah berjalan.
Namun, izin belum dapat diterbitkan karena masih ada syarat teknis harus dipenuhi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/04/2025 05:24
Wakil Wali Kota Depok Sidak Rumah Makan Tidak Memiliki IMB – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok melakukan inspeksi mendadak ke rumah makan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Pada sidak tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah meminta pengelola rumah makan mengurus IMB.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, Pemerintah Kota Depok melakukan sidak ke tempat usaha yang ada di wilayah Depok Cimanggis. Sebuah rumah makan didapati tidak memiliki IMB namun sudah beroperasi memberikan pelayanan.

“Kami melakukan sidak untuk menanyakan perizinan yang dimiliki oleh bangunan yang sudah berdiri selama dua tahun, berdasarkan informasi dari manajer tadi,” ujar Chandra kepada Liputan6.com, Sabtu (19/4/2025).

Chandra menjelaskan, saat sidak tidak dapat bertemu dengan manajemen namun sempat berkomunikasi dengan legal rumah makan. Pemerintah Kota Depok meminta pihak legal rumah makan untuk datang ke Balai Kota Depok untuk mengurus izin.

“Tadi kami berkomunikasi dengan dengan pihak legalnya, seharusnya pihak legalnya mengerti hukum ya, jadi beliau bilang akan datang ke Pemkot, nanti Senin (pekan depan),” jelas Chandra.

Chandra mengaku heran, rumah makan yang didatanginya pada tiap cabangnya di Kota Depok tidak memiliki IMB. Diketahui rumah makan yang tidak memiliki IMB berada di kawasan Harjamukti dan GDC.

“Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang memang melanggar aturan, enggak membuat IMB, sudah enggak usah berkelit kanan kiri, apalagi nimbulin isu lagi masalah isu tenaga kerja lah, nggak usah seperti demikian, itu sangat nggak bijak,” ucap Chandra.

Chandra mencontohkan, terkadang sebuah tempat usaha yang disidak Pemerintah Kota Depok, kerap membuat isu masalah isu tenaga kerja. Adanya isu tersebut menganggap bahwa Pemerintah Kota Depok tidak mendukung penyerapan tenaga kerja.

“Seolah-olah, kita nggak pro masalah penyerapan tenaga kerja, itu sangat menyesatkan,” tegas Chandra.

20/04/2025 03:00
Wakil Wali Kota Depok Datangi Lokasi Mobil Polisi Dibakar, Kutuk Keras Tindakan Anarkis – Page 3

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menuturkan, pengerusakan dan pembakaran mobil tersebut berawal dari penangkapan tersangka dan saksi tidak jauh dari lokasi kejadian.

“Adapun seseorang tersebut pada kami, terdapat 2 laporan polisi, yang pertama terkait tindak pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kedua terkait undang-undang darurat senjata api,” ujar Bambang, Jumat (18/4/2025).

Sebelum dilakukan penangkapan, Polres Metro Depok telah dua kali memanggil tersangka namun tidak dipenuhi. Atas hal tersebut, Polres Metro Depok mendapatkan surat perintah membawa tersangka ke Mako Polres Metro Depok.

“Ada 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut, dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” jelas Bambang.

Saat penangkapan, Polres Metro Depok mendapatkan perlawanan dari tersangka dan sempat terjadi pergumulan cukup sengit. Pergumulan tersebut menimbulkan suara keributan cukup besar sehingga diketahui lingkungan sekitar.

“Lingkungan sekitar yang mengetahui, melakukan penyerangan terhadap personel kami,” terang Bambang.

Meskipun begitu, lanjut Bambang, Polres Metro Depok berhasil menangkap tersangka dan dibawa menggunakan satu unit mobil ke Polres Metro Depok. Pada saat penangkapan, Polres Metro Depok membawa empat mobil ke lokasi.

“Ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat. Ada yang dengan sepeda motor, hingga akhirnya mencapai pintu Kampung Baru yang ada portalnya,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, mobil pertama sempat di portal namun anggota Polres Metro Depok berusaha maksimal keluar dan sampai di Polres Metro Depok. Namun tiga mobil lainnya tertahan di lokasi.

“Tiga kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga,” ungkap Bambang.

Saat disinggung saat terjadi kericuhan terdapat anggota polisi yang terluka atau tidak, Bambang tidak mendapati anggota polisi yang mengalami luka serius. Namun Bambang tidak mengetahui warga setempat mengalami luka atau tidak saat kejadian penangkapan.

“Ketua Ormas (yang ditangkap) daerah situ ya, juga mungkin dia tuh seperti apa ya, kalau di antropologi kayak patron client gitu ya, hubungannya dengan warga sekitar, mungkin ya ini prediksi saya,” tutur Bambang.

20/04/2025 01:00
Depok Lama Siap Disulap Jadi Cagar Budaya, Kedubes Belanda Kirim Tim Ahli Megapolitan 17 April 2025

Depok Lama Siap Disulap Jadi Cagar Budaya, Kedubes Belanda Kirim Tim Ahli
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Kedutaan Besar Belanda akan menyiapkan tim ahli untuk membantu rancangan revitalisasi kawasan Depok Lama menjadi
cagar budaya
.
Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama dalam mendukung Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan citra “Belanda Depok” sebagai
destinasi pariwisata
.
“Kami akan mencari keahlian dari Belanda untuk dibawa ke Depok dalam rangka membantu pembangunan kota ini,” ungkap Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marc Gerritsen, kepada wartawan pada Rabu (16/4/2025).
Para ahli tersebut akan difokuskan untuk memperluas pengembangan kawasan yang banyak berlokasi di sekitar Jalan Pemuda, Pancoran Mas, termasuk kantor Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein.
Diperkirakan, saat ini terdapat 17 obyek cagar budaya yang akan dilestarikan bersama Pemkot Depok dan Duta Besar Australia.
“Tidak hanya untuk renovasi warisan budaya, tapi mungkin juga untuk bagaimana mengembangkan kembali Depok Lama sebagai kota yang ramah bagi pesepeda dan pejalan kaki,” tambah Gerritsen.
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menjelaskan, peresmian Depok Cultural Heritage akan menjadi bentuk komitmen Pemkot untuk menjadikan Depok Lama sebagai destinasi pariwisata.
Program ini termasuk dalam prioritas 100 hari kerja Wali Kota Depok, Supian Suri, dan akan dimulai dari revitalisasi jalur pedestrian di Jembatan Panus hingga Stasiun Depok Lama.
“Insya Allah
tahun ini (mulai perencanaan). Jadi saya sedikit menyampaikan di sini, mungkin besok saja beliau (Supian) di kantor, bisa tanya lebih detail,” kata Chandra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/04/2025 08:22
Bimbingan Manasik Haji di Kota Depok Berbasis Absensi Digital untuk Mempermudah Pemantauan Jamaah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Depok Supian Suri secara resmi membuka Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kota Depok Tahun 1446 Hijriah (H) /2024 M di Masjid Jami’ Baitul Kamal, Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu lalu.

Namun dari acara tersebut Nampak hal yang tidak biasa saat peserta melakukan registrasi dan absensi kehadiran.

Untuk mempermudah dan memonitor seluruh jamaah, Ketua Panitia Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kota Depok, H. Fauzan menerapkan teknologi digital untuk menginput data peserta bimbingan jamaah haji Kota Depok.

Dimana, setiap peserta yang hadir harus melakukan absensi kehadiran secara digital melalui barcode yang telah disediakan oleh panitia.

Sistem registrasi dan absensi kehadiran ini, kata Fauzan, akan secara otomatis mencatat nama, Kelurahan, Kecamatan, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masing-masing peserta secara otomatis saat panitia selesai menginput nomor porsi peserta.

Setelah itu, panitia akan melakukan foto yang terintegrasi oleh sistem absensi yang telah dibuat sebagai bukti kehadiran peserta di lokasi acara.

“Sebelumnya semua kita lakukan secara manual,” kata Fauzan kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Fauzan yang juga Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Depok ini menyakini bahwa sistem digital yang disediakan bagi peserta jamaah Haji akan mempermudah rangkaian persiapan dan penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dimana acara manasik haji selanjutnya dilaksanakan di Tingkat kecamatan secara serempak di 11 lokasi.

Sebab, selama ini seluruh proses persiapan jamaah Haji dilakukan secara manual yang juga merepotkan peserta maupun panitia.

Maka dari itu, Fauzan meyakini melalui sistem absensi digital ini akan mempermudah seluruh proses peserta jamaah Haji maupun panitia dalam melakukan pengawasan.

“Harapannya jika sistem ini bisa diterapkan di tingkat Kecamatan, maka data absensi kehadiran peserta Manasik Haji di setiap Kecamatan dapat langsung ter-report ke tingkat Kota,” terang Fauzan.

15/04/2025 19:02
Wawalkot Depok Mediasi Warga Cilodong yang Berselisih Soal Jembatan, Ini Hasilnya Megapolitan 15 April 2025

Wawalkot Depok Mediasi Warga Cilodong yang Berselisih Soal Jembatan, Ini Hasilnya
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Wali
Kota Depok

Chandra Rahmansyah
melakukan mediasi warga RT 01 RW 06 Kalibaru dan RW 04 Jatimulya yang berselisih karena masalah jembatan di Cilodong pada Senin (14/4/2025).
Meskipun mediasi sempat alot dan diwarnai cekcok, Chandra berhasil membuat suasana menjadi kondusif.
Chandra menawarkan solusi sementara yaitu jembatan penghubung tersebut akan kembali dibuka secara situasional berdasarkan waktu. Nantinya, kunci portal jembatan akan dipegang oleh pihak keamanan.
“Tadi sebenarnya kita baru punya solusi sementara ya, karena kedua belah pihak juga punya keinginan masing-masing, punya harapan masing-masing,” kata Chandra, dikutip dari
Tribundepok.com
, Selasa (15/4/2025).
Selanjutnya, jembatan yang telah rusak dibongkar oleh pihak perumahan harus diperbaiki untuk sementara waktu sebelum permasalahan ini selesai.
Sedangkan solusi jangka panjang, Chandra meminta Camat Cilodong untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk menelusuri aspek hukum dan sosial terkait keberadaan jembatan tersebut.
Selain itu, Chandra meminta kedua belah pihak tidak saling provokasi dan berselisih kembali.
Sebelumnya, warga RT 01 RW 06 Kalibaru dan RW 04 Jatimulya di Cilodong, Kota Depok, diduga berselisih karena masalah jembatan yang dibongkar.
Ketua RT 01 RW 06 Kalibaru Syarifudin menceritakan, insiden
pembongkaran jembatan
terjadi pada Sabtu (12/4/2025). Padahal, akses itu biasa digunakan sebagai jalan pintas warga menuju alun-alun hingga anak-anak ke sekolah.
“Hari Sabtu (pembongkaran). Ini jalan pintas, buat ke Pasar Pucung, ke alun-alun, puskesmas,” kata Syarifudin kepada wartawan di Cilodong, Depok, Senin (14/4/2025).
Jembatan yang diklaim Syarifudin sudah berdiri lebih dari 50 tahun itu bersumber dari dana swadaya warga, jauh sebelum adanya perumahan di dekat lokasi. Hal itu yang membuat warga RT 01 RW 06 Kalibaru kaget saat melihat salah satu ruas jembatan seolah dirusak secara sengaja.
“Pokoknya tuaan jembatan daripada saya, saya sudah 50 tahun, jembatan lebih dari 50 tahun. Karena tanah ini (juga) sebagian milik warga saya,” ujar Syarifudin.
Artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul

“Wakil Wali Kota Depok Turun Tangan Mediasi Perselisihan Warga Soal Jembatan di Cilodong”
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 14:02
Pemkot Akui Lemah Awasi Pembangunan Perumahan di Depok Megapolitan 14 April 2025

Pemkot Akui Lemah Awasi Pembangunan Perumahan di Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Depok mengakui selama ini lemah dalam mengawasi perizinan pembangunan perumahan.
“Yang pertama ini karena lemahnya pengawasan. Kedua, nanti kita akan lihat penegakan aturannya bagaimana, apakah Satpol PP memiliki kewenangan untuk penertiban atau kewenangannya bagaimana di Dinas Perizinan,” ujarWakil Wali Kota Depok
Chandra Rahmansyah
kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Maka dari itu, Chandra melakukan evaluasi internal untuk mengatasi pembangunan perumahan ilegal di Depok. Pasalnya, ditemukan Perumahan PR, Pancoran Mas, Kota Depok, yang belum mengantongi perizinan.
“Nanti kami akan evaluasi di internal secepat-cepatnya,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Menurut dia, evaluasi membantu pemerintah dalam pemetaan, termasuk mendata perizinan perumahan dan kewenangan Satpol PP dalam menghentikan pembangunan ilegal.
Contohnya, pembangunan Perumahan PR yang dihentikan sementara karena tak berizin.
“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” ujar Chandra.
Pemkot Depok berjanji mengambil langkah hukum jika pihak pengembang tidak kooperatif dalam mengurus perizinan perumahan.
Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.
Warga menduga banjir disebabkan pembangunan perumahan baru di lokasi itu.
Chandra menyebutkan, banjir di Jalan Ait Soleh Raya karena adanya penyempitan saluran air.
“Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 18:58
Tinjau Banjir di Azura Residence, Wawalkot Depok: Ada Penyempitan Saluran Air Megapolitan 11 April 2025

Tinjau Banjir di Azura Residence, Wawalkot Depok: Ada Penyempitan Saluran Air
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –

Wakil Wali Kota Depok

Chandra Rahmansyah
meninjau banjir di Azura Residence, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.
“Saya meninjau banjir malam ini di beberapa titik untuk memastikan warga terdampak terjamin keselamatannya,” ucap Chandra kepada wartawan usai tinjau banjir di Azura Residence, Pancoran Mas, Jumat.
Pada hasil tinjauannya, Chandra melihat ada penyempitan saluran air yang diduga berkaitan dengan pembangunan perumahan baru di sebelah Azura Residence.
“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.
Oleh karena itu, ia merencanakan memanggil para pengembang perumahan untuk memastikan perizinan dan rencana pembangunan sudah sesuai.
Selain di Azura Residence, Chandra juga meninjau sejumlah titik banjir lainnya yang juga masih belum surut.
Sementara itu, warga Azura Residence, Rani menyebutkan banjir di perumahannya sudah seringkali terjadi, terutama sejak akhir tahun 2024.
“Karena (warga) sudah geram, butuh penanganan cepat karena sudah enggak mau menghadapi banjir lagi, saya coba beraniin diri cerita ke Pak Chandra,” ucap Rani.
Rani menyampaikan, banjir di perumahannya biasanya terhitung jarang dalam akumulasi per tahun. Saluran air di perumahannya juga masih lancar.
“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” tutur dia.
Kondisi ini sempat diduga warga bermula dari pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping Azura Residence.
Terlebih, beberapa rumah yang tidak pernah terdampak justru saat ini terendam banjir.
“Soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.
Dia mengatakan banjir terus mengalir deras di depan rumah semakin meninggi dan mulai masuk ke Blok C Azura Residence.
“Enggak butuh waktu lama juga buat air masuk ke dalam rumah. Walaupun sudah reda, airnya malah tambah naik,” kata dia.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/04/2025 23:12
Sempat Dikeluhkan Pengendara, Wali Kota Depok Tutup Permanen TPS Liar di Jalan Raya Bogor – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri telah bergerak menutup keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok. Sebelumnya, para pengendara yang melintas sempat mengeluhkan adanya tumpukan sampah di TPS tersebut hingga ke pinggir Jalan Raya Bogor.

Wali Kota Depok, Supian Suri membenarkan telah menutup keberadaan TPS liar di Jalan Raya Bogor yang sempat dikeluhkan pengendara. Penutupan TPS di Jalan Raya Bogor dilakukan secara permanen sehingga sejak dilakukan penutupan tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPS tersebut.

“Iya sudah di tutup,” ujar Supian usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (9/4/2025).

Supian menjelaskan, sebelumnya TPS di Jalan Raya Bogor KM 30 diperuntukan RW 2 Kelurahan Tugu. Nantinya sampah di lokasi tersebut akan diangkut petugas DLHK kota Depok untuk dibawa ke pengolahan sampah.

“Tapi faktanya hari ini banyak sampah dari masyarakat luar yang naik kendaraan membuangnya di situ,” jelas Supian.

Supian sempat menanyakan kepada petugas terkait sampah di TPS Jalan Raya Bogor. Diketahui TPS tersebut baru dibersihkan tiga hari yang lalu, namun di lokasi sampah menumpuk seakan sudah sepekan.

“Tadi saya sudah instruksikan ke Kadis Lingkungan Hidup bersihkan hari ini, kemudian saya minta Kadis PUPR untuk bongkar, jadi saya tidak izinkan ada TPS di titik itu, besok kita tanami pohon buat taman,” tegas Supian.

Setelah dilakukan penutupan, lanjut Supian, sampah yang berasal dari warga RW 2, diangkut menggunakan gerobak dan didistribusikan kembali melalui truk pengangkut sampah. Hal itu untuk mencegah warga membuat sampah ke lokasi TPS tersebut.

“Jadi mungkin nanti mekanismenya dari gerobak, truk datang baru langsung masuk ke ini (pengolahan sampah),” ucap Supian.

09/04/2025 17:00
Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik… Megapolitan 9 April 2025

Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik…
Editor
DEPOK, KOMPAS.com
– Suasana halal bihalal di Sukmajaya, Depok, Selasa (8/4/2025), rupanya tidak hanya dihiasi senyum dan jabat tangan para pejabat pemerintah kota.
Di tengah suasana silaturahmi itu, Wali Kota Depok
Supian Suri
turut menyampaikan
permintaan maaf
, terkait kebijakan yang sempat menuai teguran dari atasannya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
.
Dengan nada rendah hati, Supian mengakui telah menerima teguran resmi dari sang gubernur atas kebijakannya yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan
mobil dinas
untuk mudik.
“Saya kemarin juga sudah ditegur sama Pak Gubernur. Saya sudah menyampaikan surat permohonan maaf kalau kebijakan yang saya ambil bertentangan dengan ketentuan,” ujar Supian pada Selasa (8/4/2025).
Pernyataannya itu disampaikan usai acara, di mana suasana masih terasa hangat selepas Lebaran.
Supian tampak ingin meluruskan bahwa niat awalnya bukanlah untuk menentang aturan dari pemerintah pusat, melainkan bentuk empati terhadap ASN yang kesulitan kendaraan saat mudik.
“Lebih kepada berempati kepada yang enggak punya (mobil) dan faktanya memang benar (demikian),” kata Supian.
Menurut Supian, hanya dua hingga tiga ASN yang memanfaatkan mobil dinas untuk mudik pada Lebaran 2025 ini.
Namun demikian, ia menegaskan masalah sanksi terhadap ASN pengguna mobil dinas bukan berada di bawah kewenangannya.
“(Perihal sanksi) saya enggak tahu. Tapi, prinsipnya saya sudah menyampaikan dalam bentuk surat ke Pak Dedi, sudah saya kirim. Suratnya juga sudah sampai ke Pak Gubernur dan tembusan ke Kemendagri dan PAN-RB,” ujarnya dengan nada penuh tanggung jawab.
Kebijakan Supian sempat menjadi perhatian setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur langsung langkah tersebut.
Tiga alasan dikemukakan Supian ketika kebijakan itu dibuat yakni sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN, tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi dan agar ASN bisa kembali tepat waktu tanpa alasan transportasi.
“Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ujar Supian.
Kini, setelah menerima teguran dan menyampaikan permohonan maaf resmi, Supian Suri berharap niat baiknya dipahami dalam semangat empati, tanpa mengurangi penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/04/2025 13:44