Xcloud.id

Tag: Mohammad Idris

  • Atasi Macet di Sawangan, Pemkot Depok Siap Gelontorkan Rp100 Miliar

    Atasi Macet di Sawangan, Pemkot Depok Siap Gelontorkan Rp100 Miliar

    DEPOK – Pemerintah Kota Depok. Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan pembebasan lahan.

    “Hingga akhir 2025 Pemkot Depok telah menyelesaikan pembebasan lahan di sepanjang ruas Jalan Enggram hingga Jalan Pemuda,” kata Wali Kota Depok Supian Suri di Depok mengutip ANTARA pada Minggu, 11 Januari.

    Sesuai rencana, ruas tersebut akan dialihfungsikan dari jalan permukiman menjadi jalan utama.

    “Jalan Enggram sampai Pemuda itu sudah kita bebaskan kurang lebih Rp40 miliar. Kemarin masih ada tiga bidang yang belum bersedia, tapi Alhamdulillah sekarang sudah berkenan dengan pembebasan lahan yang kita lakukan,” tuturnya.

    Supian Suri menjelaskan, pada tahun ini Pemkot Depok akan mulai mengeksekusi pelebaran ruas jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp40 miliar.

    Ruas jalan ini nantinya akan difungsikan satu arah bagi kendaraan bermotor dari arah Sawangan menuju Parung Bingung.

    “Konsepnya nanti dari Parung Bingung menuju Sekolah Yapan itu satu arah. Sementara dari arah Sawangan menuju pusat kota, dekat Rumah Makan Tirta Rasa, kendaraan akan belok ke kiri. Dengan begitu, alur kendaraan relatif akan lebih lancar,” terang Supian Suri.

    Selain itu, Pemkot Depok juga akan melakukan pembebasan lahan di sisi kiri jalan pada Simpang Parung Bingung, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah di Jalan Raya Sawangan.

    “Kurang lebih Rp60 miliar kita alokasikan memperlebar sisi kiri jalan di area belokan menuju Sawangan, supaya pergerakan kendaraan jadi lebih mudah,” ujarnya.

    Tak hanya itu, jembatan yang berada di bawah ruas Jalan Parung Bingung juga akan dibangun menjadi dua lajur mengikuti skema pelebaran jalan.

    “Fokus kita tahun ini memang pada pelebaran Jalan Raya Sawangan, Jalan Enggram, dan Jalan Pemuda,” demikian Supian Suri.

  • RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026 Megapolitan 30 Desember 2025

    RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026 Megapolitan 30 Desember 2025

    RW di Depok Akan Dapat Rp 300 Juta Mulai 2026
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersiap menjalankan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan dengan menggulirkan dana Rp 300 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) mulai tahun 2026.
    Program tersebut menjadi bagian dari 20 program unggulan yang disiapkan Pemkot
    Depok
    seiring dimulainya implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
    Skema ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
    Sebelumnya, Pemkot Depok telah mematangkan perencanaan pelaksanaan 20 program unggulan tahun 2026 melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah.
    Rapat tersebut digelar di Aula Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Senin (22/12/25), dan dibuka Wali Kota Depok, Supian Suri.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, menjelaskan bahwa implementasi RPJMD telah mulai dijalankan secara terbatas pada 2025 yang masih berada dalam masa transisi, dan akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026.
    Seluruh program unggulan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
    “Pada tahun 2026 terdapat 20 program unggulan yang akan kami jalankan. Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Wali Kota terkait SOP pelaksanaan dana kelurahan berbasis RW,” ujar Dadang, Senin (22/12/25), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
    Salah satu program unggulan yang mulai digulirkan pada 2026 adalah Dana RW.
    Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW, dengan total anggaran mencapai Rp 274 miliar.
    Program ini disusun untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan melalui pengaturan menu kegiatan yang bersifat mandatory dan pilihan.
    Dalam pelaksanaannya, dana RW akan dikelola oleh RW dan kelurahan.
    Karena itu, penguatan tim kerja dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari skema pengelolaan, khususnya untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola.
    “Dana RW dikelola oleh RW dan kelurahan, sehingga perlu tim kerja yang kuat, terutama untuk kegiatan infrastruktur dan swakelola. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan agar kualitas dan akuntabilitas tetap terjaga,” jelasnya.
    Dadang menambahkan, lurah akan berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan dana RW.
    Peran tersebut dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi warga.
    Selain membahas kesiapan program unggulan 2026, rapat koordinasi juga menyiapkan arah pembangunan Kota Depok pada 2027.
    Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan infrastruktur yang menunjang mobilitas warga, penanganan banjir, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi.
    “Diharapkan melalui koordinasi yang solid dan kolaboratif, pembangunan Kota Depok ke depan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
    Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa realisasi program dana Rp 300 juta per RW harus berjalan optimal mulai 2026 agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
    Ia meminta perencanaan program dimatangkan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.
    “Program dana RW Rp 300 juta diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga, sehingga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Depok,” ujar Supian, Senin (22/12/25).
    Saat ini, Bappeda Kota Depok tengah menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur mekanisme pelaksanaan dana RW pada 2026.
    Pemkot Depok juga berencana membuka layanan pengaduan atau crisis center untuk memudahkan Ketua RW, lurah, dan camat berkonsultasi terkait perencanaan serta alokasi penggunaan dana tersebut.
    “Nantinya Pak RW, Pak Lurah, atau Pak Camat bisa berkonsultasi terkait perencanaan dan alokasi penggunaan dana RW yang digunakan melalui crisis center tersebut,” terangnya.
    Supian Suri juga meminta dukungan seluruh perangkat daerah agar seluruh program unggulan Pemkot Depok dapat berjalan optimal sesuai dengan perencanaan.
    “Saya minta bantuan semua perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyukseskan program-program unggulan ini,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMK Depok 2026 Naik 6,29%, Kini Jadi Rp 5,52 Juta

    UMK Depok 2026 Naik 6,29%, Kini Jadi Rp 5,52 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 untuk 27 wilayah. Adapun besaran kenaikan UMK di Kota Depok sebesar 6,29 persen atau menjadi Rp 5.522.662.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, besaran kenaikan UMK tersebut sesuai rekomendasi Wali Kota Depok Supian Suri sebesar 6,29 persen.

    “Kenaikan UMK Depok sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Depok, yaitu alpha 0,75 yang setara dengan 6,29 persen,” ujar Sidik seperti dilihat di situs Pemerintah Kota Depok, Selasa (30/12/2025).

    Sidik berharap perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya memberikan haknya untuk para pekerja dengan kenaikan UMK. Dengan begitu, dapat menambah semangat pekerja, agar meningkatkan kredibilitas dan produktivitas perusahaan akan lebih baik.

    “Semoga dengan kenaikan UMK ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kota Depok,” tutupnya.

    Rincian UMK di Jawa Barat:

    1. Kota Bekasi: Rp 5.999.443
    2. Kabupaten Karawang: Rp 5.886.853
    3. Kabupaten Bekasi: Rp 5.938.885
    4. Kabupaten Purwakarta: Rp 5.052.856
    5. Kabupaten Subang: Rp 3.737.482
    6. Kota Depok: Rp 5.522.662
    7. Kota Bogor: Rp 5.437.203
    8. Kabupaten Bogor: Rp 5.161.769
    9. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.831.926
    10. Kabupaten Cianjur: Rp 3.316.191
    11. Kota Sukabumi: Rp 3.192.807
    12. Kota Bandung: Rp 4.737.678
    13. Kota Cimahi: Rp 4.090.568
    14. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.984.711
    15. Kabupaten Sumedang: Rp 3.949.856
    16. Kabupaten Bandung: Rp 3.972.202
    17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.910.254
    18. Kota Cirebon: Rp 2.878.646
    19. Kabupaten Cirebon: Rp 2.880.798
    20. Kabupaten Majalengka: Rp 2.595.368
    21. Kabupaten Kuningan: Rp 2.369.380
    22. Kota Tasikmalaya: Rp 2.980.336
    23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.871.874
    24. Kabupaten Garut: Rp 2.472.227
    25. Kabupaten Ciamis: Rp 2.373.644
    26. Kabupaten Pangandaran: Rp 2.351.250
    27. Kota Banjar: Rp 2.361.241

    (azh/azh)

  • Pihak Wisma Sahabat Yesus Buka Suara, Bantah Isu Pelarangan Misa di Depok

    Pihak Wisma Sahabat Yesus Buka Suara, Bantah Isu Pelarangan Misa di Depok

    Sebelumnya, Wali Kota Depok, Supian Suri, angkat bicara terkait viralnya informasi pembatalan pelaksanaan Misa Natal di Wisma Sahabat Yesus, Pondok Cina, Depok.

    Pembatalan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah sebuah akun media sosial mengunggah informasi bahwa misa tidak dapat dilaksanakan karena terkendala perizinan. Supian membenarkan adanya pembatalan misa yang sedianya akan digelar pada 24–25 Desember 2025. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah antara pengelola Wisma Sahabat Yesus dengan warga sekitar dan aparatur kelurahan.

    “Informasi yang kami dapatkan semua sudah bersepakat. Tidak ada hal yang intinya bahwa pihak Wisma memang yang membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kita terus dalami,” ujar Supian, Kamis (25/12/2025).

    Supian menegaskan pembatalan dilakukan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Ia menyebut Wisma Sahabat Yesus pada dasarnya merupakan tempat tinggal mahasiswa dan romo pendamping, bukan tempat ibadah gereja.

    “Sebetulnya Wisma itu kan memang buat para mahasiswi, mahasiswa yang tinggal di situ. Ada romonya, ada pembinaan. Dalam rangka Natal ini kemarin merencanakan ada misa di situ,” katanya.

    Sebelum rencana pelaksanaan misa, pihak Wisma Sahabat Yesus disebut telah melakukan komunikasi dan musyawarah dengan lingkungan sekitar serta aparatur pemerintah setempat.

    Dari hasil pembahasan tersebut, akhirnya disepakati misa tidak dilaksanakan di lokasi tersebut.

    “Tetapi kemarin sudah bermusyawarah dengan lingkungan, kita memonitor, sehingga informasi yang kami dapat sudah disepakati tidak melaksanakan misa di situ,” pungkas Supian.

  • Wisma Mahasiswa di Depok Tetap Rayakan Natal meski Tanpa Ibadah Misa Megapolitan 25 Desember 2025

    Wisma Mahasiswa di Depok Tetap Rayakan Natal meski Tanpa Ibadah Misa Megapolitan 25 Desember 2025

    Wisma Mahasiswa di Depok Tetap Rayakan Natal meski Tanpa Ibadah Misa
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com
    –
    Wisma Sahabat Yesus
    (SY) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, tetap merayakan Natal 2025 tanpa menggelar ibadah misa di lokasi pada Kamis (25/12/2025).
    Keputusan tersebut diambil menyusul peniadaan misa yang diputuskan pimpinan wisma setelah mencuatnya isu dugaan kendala perizinan di media sosial.
    Pimpinan Wisma SY, Romo Rudi, menjelaskan persoalan utama berkaitan dengan upaya menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan warga sekitar.
    Atas pertimbangan tersebut, ia memutuskan untuk meniadakan misa mingguan di wisma hingga waktu yang belum ditentukan.
    “Tidak ada misa tapi tetap perayaan Natal. Mereka (mahasiswa) juga tetap bisa berkegiatan, itu tidak ada masalah,” ucap Rudi saat diwawancarai
    Kompas.com,
    Kamis.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, suasana wisma relatif sepi. Hanya sekitar tujuh hingga delapan mahasiswa yang terlihat berada di area wisma pada hari Natal.
    Di depan area masuk wisma, terpampang sebuah plang bertuliskan, “Pemberitahuan: Tidak ada misa mingguan di Wisma SY pada hari Natal 2025 dan pada hari Sabtu dan Minggu selanjutnya”.
    Pemberitahuan serupa juga ditempel di sejumlah sudut ruangan di dalam wisma.
    Di area tengah wisma, terlihat deretan kursi plastik yang tersusun rapi menghadap ke panggung kecil dengan latar spanduk bertuliskan “Merry Christmas”.
    Suasana Natal tetap terasa dengan kehadiran beberapa pohon Natal lengkap dengan ornamen yang dipasang di sejumlah sisi ruangan.
    Wisma Sahabat Yesus juga memiliki Kapel Adorasi Getsemani yang tercatat telah diberkati oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo pada 2013.
    Salah seorang mahasiswa penghuni wisma, Ramando, mengatakan perayaan Natal di Wisma SY sebenarnya telah dilaksanakan sehari sebelumnya, Rabu (24/12/2025), melalui kegiatan kumpul bersama Romo dan sekitar 20 mahasiswa.
    Kegiatan tersebut diisi dengan makan bersama dan bernyanyi. Namun, ibadah misa tidak dilaksanakan, baik pada Rabu maupun Kamis.
    Karena itu, Ramando berencana mengikuti ibadah misa di gereja lain pada sore hari. Ia memilih melaksanakan misa di wilayah Cijantung, Jakarta Timur.
    “Untuk hari ini tidak ada kumpul-kumpul. Kalau saya pribadi akhirnya memutuskan untuk misa sore di tempat lain, begitu pula dengan teman-teman lainnya,” ujar Ramando di lokasi, Jumat.
    Sebelumnya, rencana pelaksanaan ibadah misa di wisma mahasiswa kawasan Pondok Cina, Kota Depok, batal dilaksanakan karena diduga terkendala perizinan. Informasi tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @depok24jam.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh INFO KOTA DEPOK 24 JAM (@depok24jam)
    Unggahan tersebut menampilkan pernyataan resmi Keuskupan Agung Jakarta Unit Selatan mengenai pembatalan misa Natal dan perayaannya pada 24–25 Desember 2025.
    “Keputusan ini diambil karena adanya kendala kebijakan, perizinan, dan hal-hal lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kami memahami bahwa ini mungkin merupakan berita yang mengecewakan. Untuk itu, kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan,” mengutip isi postingan, Rabu (24/12/2025).
    Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan telah menerima laporan terkait pembatalan ibadah misa di Wisma Sahabat Yesus, Pondok Cina.
    Berdasarkan hasil kesepakatan, disimpulkan bahwa pihak wisma memutuskan untuk membatalkan agenda misa dan perayaan Natal pada Kamis (25/12/2025).
    “Informasi yang kami dapatkan semua sudah bersepakat tidak ada hal yang intinya bahwa, pihak wisma memang yang membatalkan rencana misa di wisma, tetapi kita terus dalami,” ucap Supian saat ditemui wartawan di Gereja Katolik Paroki Santo Thomas, Rabu (24/12/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Depok Pastikan Perayaan Natal Aman dan Kondusif Meski Sempat Ada Teror Bom ke 10 Sekolah

    Polres Depok Pastikan Perayaan Natal Aman dan Kondusif Meski Sempat Ada Teror Bom ke 10 Sekolah

    Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok mendatangi sejumlah gereja yang melaksanakan peribadatan Natal. Hal itu dilakukan untuk memastikan dan meyakinkan masyarakat merayakan Natal berlangsung aman dan kondusif.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, monitoring ini untuk melihat langsung pelaksanaan ibadah natal baik masyarakat penganut katolik dan protestan.

    “Kami bersama Forkopimda ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan, tanpa ada kekhawatiran dan kami memonitor Alhamdulillah sampai saat ini semuanya aman,” ujar Supian.

    Supian menjelaskan, monitoring akan terus dilakukan Forkopimda Kota Depok mulai dari Natal hingga menjelang Tahun Baru 2026. Guna memastikan selama Natal dan Tahun Baru berjalan dengan kondusif, telah dibangun pos pemantauan dan pelayanan untuk pengamanan Natal dan tahun baru 2026.

    “Ada delapan pos terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru, termasuk di sekitar-sekitar gereja yang dilaksanakan, ada tiga pos di sekitar gereja yang kita siapkan,” jelas Supian.

    Penempatan pos pengamanan dan pelayanan selama Natal dan tahun baru 2026 merupakan upaya pengamanan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508 Depok, dan sejumlah stakeholder lainnya. Saat disinggung terkait gereja prioritas pengamanan, Supian menegaskan semua gereja di Kota Depok menjadi prioritas.

    “Semua buat kita prioritas, gereja yang besar dan kecil, jemaatnya banyak, sedikit, semuanya menjadi prioritas buat kami untuk kita waspadai hal-hal yang kita tidak inginkan,” tegas Supian.

  • Antisipasi Banjir Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Bareng Kodam Jaya Pulihkan Sungai Cipinang

    Antisipasi Banjir Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Bareng Kodam Jaya Pulihkan Sungai Cipinang

    Upaya pembersihan tersebut menunjukkan hasil yang sangat positif berkat pemasangan jaring sampah untuk lima titik , 12 papan larangan untuk buang sampah, dan juga penertiban TPS liar di sepanjang segmen Depok.

    Data dari pemantauan KLHK/BPLH, volume sampah yang diangkat dari sungai Cipinang tercatat mencapai 341,8 ton pada bulan Oktober 2025, dan juga berhasil diturunkan menjadi 300 ton pada bulan November 2025, atau berkurang 41,8 ton sampah.

    Dikutip dari www.kemenlh.go.id, Rasio menegaskan selain terjadi penurunan tetapi upaya tersebut masih belum cukup.

    “Target kita jelas, Sungai Cipinang harus bebas dari sampah. Selama masih ada ratusan ton sampah setiap bulan, berarti kita harus bekerja lebih keras bersama masyarakat,” terang dia.

    Sejalan dari yang dikatakan KLHK/BPLH juga memperkuat bagian penegakan hukum yaitu, empat dari 22 perusahaan yang terdata di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang akan dikenakan sanksi karena diduga tidak taat terhadap ketentuan lingkungan.

    Langkah seperti ini ditegaskan sebagai bentuk ketegasan negara dalam melindungi kualiatas air dan ekosistem sungai.

    Kegiatan tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Depok. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahman tentang keaktifan KLHK/BPLH yang dinilai selalu produktif dalam turun ke lapangan. 

    “KLH/BPLH tidak hanya bekerja pada tataran regulasi, tetapi hadir langsung melakukan pembersihan sungai, khususnya Sungai Cipinang. Ini contoh kepemimpinan lingkungan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Chandra Rahman.

     

  • Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

    Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu menanggapi adanya keluhan warga terkait indikasi pengurangan takaran saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak yang dilakukannya dalam upaya memastikan takaran pengisian BBM di SPBU telah sesuai takaran.

    “Dua SPBU yang kami ukur menunjukkan takaran sesuai ketentuan dan telah memiliki sertifikat Pasti Pas dari Pertamina,” ujar Supian, Rabu (17/12/2025).

    Supian meminta masyarakat tidak khawatir akan takaran BBM saat pengisian BBM di SPBU wilayah Depok. Supian memastikan UPTD Metrologi Legal secara rutin melakukan pengawasan pompa ukur BBM di seluruh SPBU.

    “71 pom bensin se-kota Depok, Alhamdulillah sudah terukur, semua kita awasi, kita cek, setiap tahun ada 4 kali pengukuran,” jelas Supian.

    Pemerintah Kota Depok akan rutin melakukan pengawasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah Kota Depok tidak ingin masyarakat dirugikan akibat takaran BBM yang tidak pas dilakukan SPBU.

    “Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bagi warga Depok dan seluruh konsumen layanan pengisian BBM agar tidak dirugikan,” terang Supian.

    Sidak pengecekan pompa ukur BBM dilakukan di 15 SPBU yang berada di Kota Depok. Selain itu, sidak yang dilakukan Wali Kota Depok dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan atau Pemantauan Bidang Metrologi Legal menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.

     

  • Dituding Pungli, UPT Pasar Kemiri Muka Minta Pengelolaan TPS Diambil Alih DLHK Depok Megapolitan 5 Desember 2025

    Dituding Pungli, UPT Pasar Kemiri Muka Minta Pengelolaan TPS Diambil Alih DLHK Depok Megapolitan 5 Desember 2025

    Dituding Pungli, UPT Pasar Kemiri Muka Minta Pengelolaan TPS Diambil Alih DLHK Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    UPT Pasar Kemiri Muka meminta pengelolaan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) pasar diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.
    Hal tersebut agar dapat mencegah tuduhan berulang soal dugaan
    pungutan liar
    ke warga setiap kali adanya penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri Muka.
    Kepala
    UPT Pasar Kemiri Muka
    Budi Setianto mengatakan TPS pasar saat ini memang difungsikan menampung sampah pedagang dan warga Kelurahan Kemiri Muka.
    “Pertama, TPS itu kalau memang digunakan selain untuk pedagang kami, atau bisa mengakomodir RT dan RW sekitar, sebaiknya ada MoU berisikan penyerahan khusus untuk wilayah TPS ke DLHK,” kata Budi kepada Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Menurut Budi, solusi ini dapat memastikan aliran retribusi sampah yang dibayar warga akan masuk ke kas daerah.
    Sementara pengelola pasar tetap berfokus menjalankan tanggung jawab sesuai Peraturan Daerah (Perda) yaitu melakukan penarikan retribusi kebersihan sebesar Rp 3.500 per hari ke total 245 pedagang.
    Disebutkan, Budi hanya memperoleh uang Rp 820.000-850.000 dari para pedagang dan langsung ditransfer ke rekening kas daerah.
    “Enggak ada (penarikan). Bisa dipastikan 100 persen, kami UPT pasar tidak berurusan dengan itu (retribusi pengangkutan sampah warga),” jelas Budi.
    Di samping itu, kondisi sampah menumpuk di TPS yang sempat menjadi sorotan bisa dikarenakan minimnya pengangkutan dari DLHK.
    “Janji DLHK itu sekitar seminggu tiga kali pengangkutan sampah. Tapi ternyata kadang-kadang dalam satu minggu cuma dua kali, bahkan sekali,” terang Budi.
    Sebelumnya, Pemerintah
    Kota Depok
    menelusuri dugaan pungli retribusi sampah di TPS Pasar Kemiri, Kota Depok.
    Dugaan ini muncul berdasarkan informasi yang diterima Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat meninjau penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri, Senin (17/11/2025).
    Disebutkan, Pemkot Depok akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif di lingkungan warga sekitar TPS terlebih dahulu.
    “Saya juga minta ke Pak Lurah untuk menindaklanjuti, mengumpulkan pengurus RW untuk berdiskusi. Jadi bagaimana pembuangan sampah (mereka)? Jangan-jangan dari RW sudah dipungut (retribusi),” ucap Chandra di lokasi, Senin.
    TPS Pasar Kemiri merupakan milik swasta dan dalam tanggung jawab pengelola pasar. Sampah yang diangkut ke sana hanya sampah pasar.
    “Retribusinya ke mana? Nah itu kan bisa dikatakan pungli kalau ada, pungli di bidang sampah. Akibatnya kayak begini, sampah enggak keurus (tidak terkontrol),” ujar Chandra.
    “Jadi yang tidak bayar retribusi juga buang sampahnya ke sini. Nah ini akan kita cek, akan kita dalami,” sambungnya.
    Berdasarkan data Kelurahan Kemiri Muka, sebanyak 1.155 kartu keluarga (KK) membuang sampah ke TPS Pasar Kemiri Muka.
    Data ini dikumpulkan dari warga RW 15, RW 16, RW 6, RW 12, RW 7, dan RW 13.
    Keenam RW itu diketahui melakukan pembayaran retribusi dari warga ke pengelola TPS untuk kepentingan pengangkutan sampah.
    Diperkirakan, penarikan uang dari warga untuk sampah mulai dari Rp 25.000 per bulan tapi sudah termasuk uang keamanan lingkungan.
    “Iya ada soal penarikan uang sampah ke TPS, tapi saya enggak tahu persis berapanya, yang tahu cuma UPT atau pengelola pasar,” ujar Lurah Kemiri Muka Bahrul Ulum, Rabu (26/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Depok menyiapkan langkah mitigasi terhadap
    tower
    Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berdiri tepat di tengah area banjir di Bulak Barat–Pasir Putih, Depok.
    Struktur transmisi listrik Jawa–Bali itu dikhawatirkan terdampak genangan banjir yang tak kunjung surut dalam tiga tahun terakhir.
    “Sementara yang
    urgent
    di depan mata adalah bagaimana mitigasi sutet yang ada di sana,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2025).
    Chandra menjelaskan, banjir yang melingkupi kaki tower berpotensi mengganggu stabilitas struktur apabila tidak segera ditangani. Karena itu,
    Pemkot Depok
    tengah berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun langkah pencegahan jangka pendek.
    “Yang mendesak tuh
    tower
    dulu karena dia ada di tengah kubangan, khawatirnya towernya roboh dan nantinya terganggu,” ujarnya.
    Setelah mitigasi terhadap SUTET dilakukan, Pemkot Depok akan melanjutkan penanganan dengan normalisasi
    Kali Pesanggrahan
    dan pembenahan sampah yang bersumber dari TPA Cipayung.
    Menurut Chandra, kedua langkah itu merupakan prasyarat sebelum pembangunan jembatan baru bagi warga.
    “Untuk jembatan sendiri, itu nanti setelah urusan aliran sungai sudah dinormalisasi, baru nanti jembatannya. Karena semisal TPA Cipayung belum diberesin tapi jembatan duluan dibangun, nanti rusak lagi,” kata dia.
    Banjir yang memutus akses Bulak Barat–Pasir Putih diduga terjadi akibat tertutupnya aliran air karena longsoran sampah dari TPA Cipayung. Air yang tidak mengalir kemudian meluap ke ruas jalan dan merendam jembatan hingga tak lagi dapat digunakan.
    “Jembatan di Bulak Barat memang sudah terputus dan ini karena genangan air dari tertutupnya aliran air dari Kali Pesanggrahan,” jelas Chandra.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Kawasan ini sebelumnya terhubung oleh sebuah jembatan yang kini rusak akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan terlihat puing bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang telah dirobohkan. Pada salah satu sisi lahan, terpasang plang bertuliskan:
    “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok.”
    Karena permukaan area terendam air, hanya tampak hamparan air Kali Pesanggrahan tanpa turap atau penahan tebing. Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan, menunjukkan perbedaan kedalaman banjir semakin ke arah Pasir Putih.
    Genangan air juga bercampur tumpukan sampah dengan bau menyengat yang berasal dari arah gunungan sampah TPA Cipayung, membuat kualitas udara semakin buruk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.