Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Transformasi Merek Lebih dari Sekadar Perubahan

    Transformasi Merek Lebih dari Sekadar Perubahan

    PERNAHKAH Anda memperhatikan bagaimana logo dan tampilan beberapa lembaga khususnya entitas bisnis mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir? Perubahan-perubahan tersebut bukanlah sekadar perombakan visual, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar yang disebut transformasi merek.
     
    Transformasi merek lebih dari sekadar perubahan kosmetik terhadap logo atau slogan. Transformasi ini merupakan hasil pemikiran komprehensif terkait berbagai aspek, seperti tujuan, nilai, dan target pelanggan, dan lain-lain, yang diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan.
     
    Tujuannya adalah menciptakan identitas merek yang lebih relevan, menarik, dan membedakan diri dari pesaing. Praktik transformasi merek ini merupakan langkah yang umum dilakukan oleh berbagai industri dan institusi bisnis untuk terus berkembang.
     
    Katalisator transformasi merek perbankan

    Bagi entitas bisnis di berbagai sektor, meskipun dipandang sebagai representasi pemikiran dan citra terhadap suatu perusahaan, merek diyakini sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan berkembang.
    Banyak studi terkait industri perbankan yang menunjukkan rebranding atau perubahan merk pada entitas perbankan merupakan proses berkelanjutan yang menyeimbangkan antara identitas warisan dengan inovasi merek baru yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.
     
    Strategi perubahan merek ini semakin umum dilakukan sejalan dengan berkembangnya praktik merger dan akuisisi (M&A) antar perusahaan. M&A mendorong bank-bank untuk melakukan transformasi merek setelahnya, yang menggabungkan kekuatan dan nilai dari dua atau lebih entitas menjadi satu kesatuan.
     
    Meskipun demikian, rebranding setelah M&A merupakan proses multidimensi yang harus diintegrasikan dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilannya. Proses integrasi dan penciptaan merek baru ini harus dapat memadukan identitas, menyelaraskan budaya perusahaan, dan mengembangkan visi terpadu untuk pengembangan perusahaan dalam jangka panjang.
     
    Yang tak kalah penting, transformasi merek juga harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui produk dan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat memperkuat posisi bisnis, serta membuka peluang pasar baru baik domestik maupun global.
     
    Salah satu best practice transformasi merek melalui M&A dapat dilihat dari penggabungan SunTrust Banks, Inc (SunTrust) dengan BB&T Corporation (BB&T) menjadi Truist Financial Corporation (Truist) di Amerika Serikat pada 2019. Dengan identitas merek baru yang menekankan stabilitas, kepercayaan, dan jangkauan global, Truist kini menjadi bank komersial terbesar keenam di Amerika Serikat, dan memposisikan sebagai pemain terdepan dalam industri ini.
     
     

     
    Di Indonesia, transformasi merk lembaga keuangan juga terjadi tahun ini dengan terbentuknya SMBC Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dari Japan Financial Sector Authority (JFSA) pada 2019.
     
    Kedua entitas tersebut pada dasarnya memiliki portofolio produk dan layanan yang berbeda. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) adalah bagian dari bank Jepang dengan jaringan global yang luas. Sementara Bank BTPN, sebelum berubah menjadi SMBC Indonesia, telah memiliki reputasi yang kuat sebagai bank yang fokus pada inklusi keuangan dan melayani segmen yang beragam.
     
    Melalui merger BTPN dan SMBCI yang terjadi pada 2019 inilah, Bank BTPN mulai memiliki akses ke sumber daya dan jaringan global SMBC yang memungkinkan ekspansi ke segmen pelanggan yang lebih luas.
     
    Langkah lanjutan untuk mentransformasi merek Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia di 2024 ini tentu dapat mendukung strategi ekspansi ini dengan menyelaraskan penawaran produk dan layanan yang beragam dengan tetap menjalankan dan memperkuat komitmen yang sudah ada. Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan.
     
    Transformasi merek juga dapat memengaruhi persepsi pasar dengan menciptakan citra baru yang positif di mata pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. SMBC Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan baru di industri perbankan Indonesia yang dapat menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis dan terus berkembang.
     
    Mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

    Dengan ditetapkannya target pertumbuhan ekonomi delapan persen oleh pemerintahan baru, dibutuhkan berbagai upaya terobosan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut mutlak membutuhkan dukungan dari para pemain besar industri. Entitas perbankan yang terus berinovasi dan melakukan transformasi sebagaimana SMBC Indonesia berpotensi untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembiayaan untuk sektor riil khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.
     
    Dengan akses terhadap sumber daya dan jaringan global, SMBC Indonesia tidak hanya akan memperluas basis pelanggannya, tetapi juga dapat meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan domestik. Artinya, dukungan pembiayaan untuk menggerakkan sektor-sektor andalan, seperti sektor pertanian, industri manufaktur maupun UMKM dapat dimaksimalkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah.
     
    Executive Director of CORE Indonesia (Center of Reform on Economics), Doctor of Philosophy in Political Economy (University of Queensland) Mohammad Faisal
    Research Director for Financial Services, Digital and Sharia Economy of CORE Indonesia, Doctor of Accounting (University of Indonesia) Etikah Karyani
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja buruh mengungkapkan ketimpangan kenaikan gaji antara pekerja baru dan pekerja lama. Meski pemerintah menerapkan kenaikan UMP 6,5%, tetapi itu hanya berlaku bagi pekerja baru.

    Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengaku, kenaikan UMP yang diterima pekerja lama dengan pekerja baru hanya berbeda selisih Rp1.000–Rp10.000 dalam satu tahun.

    Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi terkait sistem pengupahan yang diterima buruh.

    “Malah selisihnya dengan [UMP] para pekerja yang baru masuk [dengan pekerja lama] cuma Rp10.000, ada yang cuma Rp1.000 selisih, 1 tahun naiknya cuma Rp1.000, itu ada,” ungkap Presiden Aspirasi Mirah Sumirat kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Mirah menyampaikan, selama ini yang persoalan adalah pekerja atau buruh yang sudah bekerja di atas 1 tahun, bahkan 10–20 tahun masih UMP. Padahal, lanjut dia, UMP diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di bawah 1 tahun atau belum menikah.

    “Pekerja buruh di atas 1 tahun, 10-20 tahun itu masih UMP, makanya kawan-kawan buruh itu melakukan perjuangan aksi itu sesungguhnya untuk memperjuangkan mereka yang masih UMP,” tuturnya.

    Maka dari itu, Mirah menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurut Mirah, semestinya pemerintah memberikan pernyataan upah pekerja/buruh baik yang bekerja di bawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun akan mengalami kenaikan UMP 6,5%.

    “Itu yang mungkin perlu dipertegas kembali bahwa 6,5% itu juga berlaku untuk pekerja buruh di atas 1 tahun,” pintanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% dinilai belum tentu berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

    Sebab, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah mengerek upah nasional, namun masih ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini.

    “Belum tentu, kan tidak semua perusahaan bisa menyesuaikan dengan UMP. Selama ini kan realitanya selalu ada gap compliance terhadap UMP yang ditetapkan,” ujar Faisal kepada Bisnis.

    Dia menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, orang nomor satu di RI itu menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral nantinya bakal ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Prabowo menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” jelasnya.

  • Pakar Menilai Dampak Pilkada Serentak 2024 ke Ekonomi Tak Merata

    Pakar Menilai Dampak Pilkada Serentak 2024 ke Ekonomi Tak Merata

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dampak perputaran ekonomi akan lebih terbatas dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 dibandingkan kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres).

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan meski kedua kontestasi berjalan serentak, tetapi secara agregat dampak perekonomian dari Pilkada tidak melebihi dampak di Pilpres sebelumnya.

    “Dan itu sebenarnya menggerakkan ekonomi hanya di segelintir atau tidak merata,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Faisal menambahkan, hal ini juga seiring dengan perlambatan konsumsi yang terjadi di kalangan kelas menengah. “Juga karena di tengah perlambatan konsumsi kalangan menengah, makanya dampaknya ke ekonomi tidak terlalu besar,” terangnya.

    Di sisi lain, Faisal memandang bakal terjadi lonjakan belanja pemerintah, tetapi relatif terbatas. Begitu pula dengan belanja nonpemerintah dan bukan rumah tangga.

    Dihubungi terpisah, kalangan dunia usaha menilai kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan momentum penting untuk membawa perubahan positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih optimal.

    “Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat memiliki visi yang jelas dan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi daerah,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Shinta, kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor UMKM sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

    Untuk itu, Apindo berharap pemimpin daerah yang baru terpilih dalam Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

    Shinta menuturkan, fokus utama harus diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengurangan hambatan birokrasi yang menghambat investasi.

    Selain itu, lanjut dia, pemimpin daerah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi regional, termasuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

    “Pemimpin daerah yang progresif dan inklusif dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif,” ujarnya.

    Dengan begitu, akan menarik investasi baru dan mendorong pertumbuhan sektor formal yang akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    Kendati demikian, Shinta juga menyoroti adanya tantangan yang membayangi para pemimpin daerah, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, hingga menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    Shinta memandang, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemimpin daerah harus memastikan kebijakan yang diambil mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Serta, penguatan konsumsi domestik dan penyediaan lapangan kerja berkualitas.

    Dia menambahkan pemimpin daerah juga harus memberdayakan UMKM dan mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah sebagai program prioritas untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

  • Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah baru fokus terhadap program-program pro pertumbuhan ekonomi, usai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, kepala daerah baru perlu mengelaborasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan membuat target pertumbuhan yang akseleratif.

    “Harapan dunia usaha, pemerintah selanjutnya fokus dengan program-program yang pro dengan pertumbuhan,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Adapun, pertumbuhan ekonomi di 2025 sementara dipatok mencapai 5,2%. Kendati begitu, Kepala Negara memiliki narasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% pada 2028-2029.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi agregat 2024 menjadi kunci, mengingat ini akan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya.

    “Dunia usaha mempunyai harapan, tahun 2024 ini bisa mencapai lebih dari 5%,” ujarnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal meyakini, momen Pilkada tetap mendorong pertumbuhan ekonomi walaupun tidak signifikan.

    Dalam catatan Bisnis, dia melihat, dampak Pilkada yang lebih terbatas ketimbang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada awal tahun ini. 

    “Walaupun dilakukan serempak, tetapi secara agregat tidak melebihi dampak Pilpres,” ujarnya, Rabu (27/11/2024). 

    Faisal menilai hanya ekonomi di segelintir daerah yang terdampak signifikan dari ajang Pilkada tersebut. Sekalipun saat kampanye para calon kepala daerah membagikan bantuan sosial (bansos), efeknya terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi tidak akan besar.

  • Kelas Menengah Paling Babak Belur dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Kelas Menengah Paling Babak Belur dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, masyarakat kelas menengah jadi kelompok yang paling terdampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada awal 2025 mendatang.

    Faisal menyinggung dorongan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk penguatan APBN. Namun, dia menilai saat ini kondisi konsumsi masyarakat kelas menengah lebih memprihatinkan.

    Apalagi, masyarakat kelas menengah tidak mendapatkan bantuan saat pandemi Covid-19. Seusai pandemi Covid-19 mereda, Faisal berpandangan kondisi konsumsi maupun bisnis mereka belum kembali pulih.

    “Nah berarti kan tahun depan ketika PPN 12 persen berjalan, maka tarifnya, cukai, pajak, asuransi, dan segala macam, ini yang menjadi sasaran adalah kelas menengah,” tutur Faisal kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Ditambahkan Faisal, kenaikan PPN 12 persen akan menggerus barang dan jasa dan membuat daya beli masyarakat kelas menengah semakin menurun. Kemudian, akan berjalar ke sektor produksi, industri hingga manufaktur.

    “Dampak ini bukan hanya sampai ke pertumbuhan ekonomi saja, tetapi sampai pada kesenjangan dan lain-lain, sehingga bisnis sepi. Itu yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

    Namun, Faisal menyampaikan kenaikan PPN 12 persen tidak begitu berdampak pada masyarakat kelas bawah. Pasalnya, mereka berada di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

    “Karena kalau kelas bawah mereka di bawah PTKP ya, tetapi yang dengan kenaikan PPN 12 persen ini kelas menengah kena semua,” pungkasnya.

  • Kenaikan PPN 12 Persen Akan Picu Gelombang PHK Industri

    Kenaikan PPN 12 Persen Akan Picu Gelombang PHK Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengatakan, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ekonom senior dan pendiri Core Indonesia Hendri Saparini menyebut, saat ini daya beli masyarakat menurun sehingga penjualan dan produksi juga ikut menurun. Ketika menjadi PPN 12 persen diterapkan, maka supply dan demand akan menurun sehingga karyawan berisiko mengalami PHK.

    “Industri saat ini kapasitas terpakainya sudah rendah, kemudian tidak ada yang membeli, dan pasti dia akan layoff karena tidak ada pilihan lain. Nah, jadi PHK itu terjadi, dan akan jadi rentetan,” pungkas Hendri kepada Beritasatu.com seusai ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

    Untuk itu Hendri meminta agar pemerintah menunda menaikkan PPN 12 persen sambil menunggu kondisi konsumsi dan industri kembali pulih. Di samping itu, pemerintah juga bisa melakukan evaluasi terhadap pajak penghasilan (PPh) sebelum menerapkan PPN 12 persen.

    Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, gelombang PHK terjadi setelah PPN 12 persen diterapkan. Hal itu karena menurunnya profitabilitas sebuah industri.

    Selain itu, kenaikan PPN 12 persen juga akan membuat daya beli masyarakat kelas menengah menurun yang akan berdampak pada produksi industri. Otomatis, mereka akan melakukan efisiensi, mengurangi jumlah karyawannya, dan memicu PHK.

    “Jadi kalau PPN naik jadi 12 persen akan menekan industri, sehingga konsumsinya akan turun dan industri kena. Kapasitas produksinya turun sehingga mereka terpaksa harus melakukan efisiensi, mengurangi jumlah karyawan dengan PHK karena tidak kuat,” pungkasnya.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Tak Tembus 5%

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramal Tak Tembus 5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai 8%. Namun, cita-cita tersebut dinilai masih sulit tercapai, terutama dengan outlook atau perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan tak tembus 5%. 

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memaparkan Economic Outlook 2025. Menurut paparannya, ekonomi Indonesia masih sulit bertumbuh disebabkan oleh sejumlah faktor. 

    Pertama, terkait perlambatan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan masih akan berlanjut pada 2025. Riset Economic Outlook CORE Indonesia menunjukkan perlambatan konsumsi disebabkan, antara lain efek setelah pandemi, pasar tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal, dan kebijakan ekonomi yang masih menekan kelas menengah.  

    Pelemahan konsumsi rumah tangga juga terjadi seiring dengan turunnya jumlah di kelas menengah ke menengah bawah. Padahal kontribusinya bersama dengan kelas menengah bawah mencapai 84% pada konsumsi rumah tangga. 

    “Faktor ini kita prediksikan akan tidak mudah untuk pulih. Kelas menengah yang mayoritas sekarang sedang bermasalah akan makin susah pulih pada 2025 jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan,” paparnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). 

    Selanjutnya, tingkat konsumsi yang turun juga terlihat dari jumlah tabungan masyarakat Indonesia, di mana saat ini 99% penduduk Indonesia memiliki rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta. 

    “Rata-rata isi tabungannya tahun ini bahkan hanya Rp1,8 juta. Turun dari rata-rata saat pandemi di Rp3,0 juta. Wajar sulit meningkatkan konsumsi dan makin banyak pinjaman ke fintech atau pinjol karena banyak makan tabungan,” imbuhnya. 

    Kedua, faktor terbesar yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah investasi. Dengan rencana pemerintah untuk mendorong investasi, tahun depan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    “Namun, kita melihat walaupun jangka dalam 5 tahun berpotensi meningkat, tapi di 2025 belum akan naik signifikan karena selain konsumsi domestik yang rendah juga ada ketidakpastian global, terutama terkait perkembangan terbaru di AS dan konsolidasi pemerintahan yang baru,” terangnya. 

    Selain itu, hambatan pada investasi di Indonesia adalah kebijakan yang kebanyakan tidak efisien sehingga daya dorongnya pada PDB rendah. 

    Ketiga, terkait dengan ekspor impor. CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekspor masih akan tertahan dan justru berpotensi mengalami perlambatan karena adanya perlambatan pertumbuhan di negara mitra dagang utama dan peningkatan hambatan perdagangan global.

    “Secara historis, kondisi Amerika yang dipimpin Trump akan menyebabkan gangguan pada ekspor. Kalau kita bandingkan pemerintahan Trump dan Biden, di masa Trump pertumbuhannya lebih rendah,” papar Faisal. 

    Secara umum, CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,96% pada kuartal IV/2024 dan akan berkisar antara 4,8%-5% pada 2025.

  • UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    Perajin membuat shuttlecock untuk memenuhi permintaan di sentra industri shuttlecock di Makam Bergolo, Serengan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024). Guna memenuhi percepatan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Indonesia sebesar delapan persen pada 2029, Kemendag menargetkan ekspor nasional dapat tumbuh 7,1 persen pada 2025 hingga 9,6 persen pada 2029. ANTARAFOTO/Maulana Surya/YU (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Berawal dari semangat berwirausaha, membuat produk rumahan ala kadarnya, hingga akhirnya meraup omzet jutaan rupiah. Itulah ikhtiar yang jalani oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kini, sudah saatnya para pengusaha lokal ini mendapat tempat di pasar global.

    Upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

    Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Betapa tidak, sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional.

    Namun, kontribusi ekspor UMKM periode Januari-Agustus 2024, berdasarkan instrumen Surat Keterangan Asal (SKA), baru mencapai 6,8 persen dengan nilai 11,6 miliar dolar AS (sekitar Rp184,8 triliun). Angka ini terbilang kecil, sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk membuat UMKM siap dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

    Jadi isu prioritas

    Pemerintah memandang pengembangan ekosistem UMKM ekspor menjadi hal yang sangat penting. Tak heran, bahwa isu ini menjadi topik utama dalam berbagai diskusi. Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasukkannya ke dalam program prioritas yang harus dikejar.

    Tiga program prioritas Kemendag di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah pertama, pengamanan pasar dalam negeri sehingga produk lokal dapat berdaya saing menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kedua, perluasan pasar ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar produk ekspor di kancah global, dan ketiga, peningkatan UMKM “Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    Isu seputar UMKM go international sudah mulai sering digaungkan. Bahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga menyerukan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Hubungan Perdagangan Singapura Grace Fu.

    Tak hanya itu, Indonesia juga menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, pada pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11).

    Bukan hanya Indonesia yang peduli dengan pengembangan produk dalam negeri, memberikan peran dan porsi bagi UMKM maupun kelas kecil dan menengah (UKM) atau small medium enterprise (SME), masih menjadi isu penting di negara-negara maju seperti Korea Selatan.

    Oleh karena itu, poin penguatan UKM, juga masuk dalam kesepakatan-kesepakatan perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi tingkat internasional.

    “Kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi tingkat internasional itu sudah banyak yang masuk ke isu-isu seperti SME atau UMKM. Kebanyakan di negara-negara lain, masih mengutamakan perkembangan SME-nya,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

    Strategi pendorong

    Masih rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tidak terlepas dari masalah rendahnya produktivitas dan daya saing, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta perencanaan finansial. Pelaku UMKM ini, tentunya tidak bisa berdikari tanpa ada bantuan, pendampingan dan pelatihan dari pemerintah maupun non-pemerintah.

    Mereka juga tidak serta-merta langsung bisa mengenalkan produk kepada calon pembeli di pasar global. Maka, pemerintah juga harus melakukan berbagai langkah untuk mendorong naiknya kontribusi ekspor dari sektor tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekosistem UKM ekspornya sendiri. Jika ekosistemnya tidak ada atau tidak berjalan, bagaimana mungkin calon-calon eksportir ini mampu menjual produknya keluar negeri.

    Ekosistem tersebut meliputi banyak hal mulai dari permodalan, akses pasar ke luar negeri, pembina untuk pengembangan produk, hingga agregator yang akan membawa dan mempromosikan produk UKM. Selain itu, perlu juga adanya pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Saat ini pusat ekspor hanya berada di Surabaya dan Makassar. Penambahan pusat ekspor, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekspor UKM.

    “Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemendag sendiri memiliki target mampu mencetak 100 UKM ekspor melalui hasil program UKM Bisa Ekspor yang sedang dijalankan. Selain itu, Kemendag juga menargetkan tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024.

    Jika ekosistem sudah terbentuk dan pusat ekspor telah ditambah, maka strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai 55 juta dolar AS (sekitar Rp876,3 miliar). Langkah lainnya berupa menyusun kalender kegiatan ekspor yang berisi jadwal-jadwal promosi maupun penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

    Upaya-upaya promosi di luar negeri bisa dimaksimalkan dengan melibatkan perwakilan perdagangan di luar negeri. Namun, produk-produk yang dipamerkan harus lolos kurasi sehingga produk Indonesia memiliki standar yang konsisten. Membuat forum dialog antara pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat untuk peningkatan ekspor, juga perlu untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar tercipta jembatan yang efektif antara UMKM Indonesia dan pasar global.

    Kolaborasi adalah kunci

    UMKM/UKM tidak bisa berjalan sendirian, target pemerintah untuk meningkatkan ekspor juga tidak akan berwujud tanpa ada pelakunya. Keduanya pun tak bisa memperluas pasar bila tidak ada bantuan dari pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Kolaborasi dan sinergi sudah menjadi barang wajib yang tidak bisa ditolak lagi. Di sini, UMKM sebagai pelaku usaha, membutuhkan fasilitas dan pembinaan, baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun swasta.

    Diperlukan juga adanya agregator sebagai pembina ekspor. Kehadiran agregator ini bertugas untuk menjadi jembatan bagi UMKM yang ingin memperluas pasarnya keluar negeri. Selain itu, Indonesia memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri dan para diaspora. Keduanya dapat berperan untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional.

    Terkait dengan agregator, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pernah menyebut telah menjalin hubungan atau kerja sama dengan beberapa mitra di luar negeri, seperti dengan Korea, Rusia, Dubai dan China untuk memasarkan produk-produk UMKM dalam negeri.

    Dengan kolaborasi yang saling menguntungkan dan terciptanya ekosistem, diharapkan peningkatan UMKM bisa ekspor, mampu tercapai. Kontribusi perdagangan luar negeri dari sektor tersebut semakin besar. Pasar ekspor Indonesia juga semakin luas dengan beragam produk yang ditawarkan.
     
    Niscaya, dengan diberikan tempat di pasar global, UMKM dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Sumber : Antara

  • Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dikhawatirkan memberi efek berganda mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban biaya produksi yang berpotensi akan menekan industri manufaktur lebih dalam. 

    Mirisnya, lanjut dia, jika kembali ada tambahan beban dari sisi biaya produksi, maka akan mengurangi tingkat profitabilitas dan akan bisa mendorong kontraksi lebih panjang. Terlebih, tarif PPN 12% ini juga dikenakan dari sisi konsumen, bukan hanya industri.

    Menurutnya, jika konsumen mengurangi tingkat konsumsi, maka akan berpengaruh ke industri. Ini artinya, selain adanya peningkatan biaya produksi, para pelaku industri juga dibebankan dengan minimnya permintaan barang dari kelas menengah.

    Selain itu, Faisal menuturkan efek lain dari tarif PPN 12% juga berpotensi memicu penambahan gelombang PHK di Tanah Air. 

    Dia menyebut salah satu pendorong PHK lantaran industri mengalami tekanan dari sisi penjualan maupun keuntungan, dan bukan hanya imbas dari lonjakan biaya produksi semata.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. 

    Adapun wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.

    Data Kemnaker kembali menunjukkan, ada tiga sektor PHK tertinggi antara lain pengolahan sebanyak 28.336 tenaga kerja, aktivitas jasa lainnya 15.629 tenaga kerja, dan perdagangan besar dan eceran sebanyak 8.543 tenaga kerja.

    Aktivitas pekerja manufakturPerbesar

    Faisal menyebut efek domino yang ditimbulkan dari PPN 12% mengharuskan pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan PPN 12% pada awal tahun depan. “Yang terbaik adalah menunda kenaikan PPN 12% dan menambah insentif afirmatif di sektor yang rentan,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

    Faisal menilai, akan lebih bijak jika pemerintah memberlakukan PPN 12% setelah terjadinya peningkatan daya beli atau konsumsi. Mengingat saat ini jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah turun kasta menjadi 4,78 juta jiwa pada 2024.

    Namun, daya beli bisa kembali menguat juga tergantung dari kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan, saat daya beli sedang melemah dan pemerintah mengenakan kebijakan yang memberatkan masyarakat, maka pemulihannya bakal lebih sulit.

    “Jadi kebijakan untuk mendorong konsumsinya yang harus diprioritaskan untuk bisa membalikkan kondisi. Dan ketika sudah kuat, baru ada peningkatan tarif PPN,” terangnya.

    Kaji

    Sementara itu Pemerintah akan melihat kembali soal kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025, khususnya bagi komoditas pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah menjadi amanat dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang diteken 2021 lalu.

    Kemudian, Airlangga menjelaskan bahwa dalam UU tersebut, pemerintah sudah membedakan PPN bagi sektor tertentu yang akan ditanggung negara dan dikecualikan.

    “Kemudian akan ada sektor tertentu yang PPN-nya artinya ada yang ditanggung pemerintah, dan ada yang dikecualikan. Tentu nanti kita lihat, terutama bagi komoditas pangan,” ujarnya ketika ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga menyebut pemerintah pun menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang ada untuk bersiap menghadapi dampak kenaikan PPN tersebut terhadap masyarakat.

    “Ya itu kan ada beberapa tools lagi yang bisa didorong,” paparnya.

    Airlangga HartartoPerbesar

    Drone Empirit

    Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai reaksi negatif dari para warganet.

    Hal tersebut terungkap dalam laporan dari Drone Emprit yang diunggah pada akun X resminya, @DroneEmpritOffc pada Rabu (20/10/2024). Adapun, data yang digunakan berasal dari media sosial X, Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube serta pemberitaan media online pada rentang 14-20 November 2024.

    Laporan itu menyebutkan, selama periode 14-20 November 2024, isu kenaikan PPN 12% diberikan dalam 1.255 artikel dan 3.908 mentions, serta dibicarakan di media sosial sebanyak 10.548 mention.

    “Dari media sosial, isu kenaikan PPN 12% mendapat sentimen negatif sebesar 79%, dengan sentimen positif sebesar 19%, dan netral 2%. Sementara itu, dari sisi media online, isu ini mendapat sentimen negatif 25%, sentimen positif sebesar 45%, dan netral 29%,” jelas laporan tersebut.

  • PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Ekonom Ramal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

    PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Ekonom Ramal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memproyeksi kontraksi manufaktur masih berlanjut apabila kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dilakukan ketat pada tahun depan. 

    Terlebih, kontraksi telah tercerminkan dari Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang 4 bulan terakhir berada di bawah ambang batas angka indeks 50. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan PPN akan menambah biaya untuk produksi yang akan mengurangi tingkat profitabilitas serta mendorong kontraksi lebih panjang. 

    “Ini berarti berpotensi akan menekan industri manufaktur lebih lanjut lagi, karena kondisi sekarang saja kan PMI manufakturnya sudah mengalami kontraksi 4 bulan terakhir,” kata Faisal kepada Bisnis, dikutip Rabu (20/11/2024). 

    Dampak yang tak kalah penting memengaruhi kinerja industri yakni pelemahan permintaan akibat menurunnya daya beli konsumen. Kebijakan PPN 12% dapat memicu tingkat konsumsi masyarakat berkurang. 

    Tak hanya permintaan pasar yang akan menekan pesanan baru ke pabrik, stok di gudang yang tak terserap pasar juga akan menambah beban bagi industri. 

    “Artinya, dari sisi pelaku industri, tekanannya ini di dua sisi, jadi dalam hal peningkatan biaya produksi dan juga dalam hal berkurangnya permintaan yang artinya pembelian terhadap produk. Jadi produk-produk industri itu juga akan berkurang dari kelas menengah terutama,” ujarnya. 

    Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan PPN 12%. Terlebih, peningkatan PPN juga baru dilakukan pada 2022 lalu. 

    “Sementara sekarang efek pandemi masih terjadi, masih ada sampai sekarang. Jadi yang terbaik adalah menunda kenaikan PPN 12% ini,” tuturnya. 

    Dia pun mendorong pemerintah untuk menambah insentif-insentif afirmatif di sektor-sektor terutama yang paling rentan pada saat sekarang, seperti sektor padat karya.