Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Kemenperin sebut industri siap serap garam dalam negeri

    Kemenperin sebut industri siap serap garam dalam negeri

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sektor industri siap memanfaatkan pasokan garam dalam negeri untuk kebutuhan industri, namun pasokannya harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan sektor tersebut.

    “Sebenarnya industri tanpa dipaksa juga ingin (memanfaatkan garam dalam negeri). Ingin dapat bahan baku dari dalam negeri gitu kan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Tahun 2025 di Yogyakarta, Selasa.

    Selain pasokan garam nasional untuk industri, hal lain yang ia soroti adalah, dalam proses produksi garam nasional ia berharap agar garam nasional tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri.

    Lebih lanjut, Reni juga mengatakan bahwa Kemenperin saat ini memiliki pekerjaan lain soal kuota garam impor. Pasalnya, Kementerian Koordinator Pangan telah memutuskan kuota impor garam industri 2025 ditetapkan sebesar 1,7 juta ton hanya untuk kebutuhan industri tertentu yakni industri chlor alkali plant (CAP).

    Dengan demikian, industri lain seperti farmasi dan kosmetik belum mendapatkan kuota impor garam untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini pun dibutuhkan langkah selanjutnya yakni Kemenperin perlu mengajukan relaksasi kuota impor garam bagi industri selain CAP.

    “Tapi sekali lagi, PR-nya untuk yang farmasi ini belum, belum ketemu (alternatif) karena ketika industri tersebut mengganti sumbernya dia harus mengajukan izinnya, harus memperbarui izin sementara mengejar terbitnya izin dengan dia harus menyediakan kebutuhan,” jelas Reni.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kelangkaan garam bisa berpengaruh pada industri.

    “Kalau sampai ada kelangkaan, tidak cukup (untuk industri), nah ini akan mempengaruhi pada industri ya. Jadi ini yang perlu dijaga,” kata Faisal.

    Dirinya pun mengusulkan agar pemerintah meningkatkan produksi garam domestik sehingga mampu menopang kebutuhan garam bagi industri. Namun memang bila program swasembada garam belum dapat mencukupi kebutuhan industri, ia mengusulkan agar pemerintah tidak memaksakan hal itu karena bakal berakibat luas bahkan hingga sisi lapangan kerja.

    “Tapi, jangan memaksakan (swasembada pangan) kemudian ketika suplai tidak cukup, distop atau dikurangi, nanti yang kena adalah produksinya. Dan itu dampaknya bisa lebih besar juga. Karena industri manufaktur kan dari sisi pencipta lapangan pekerjaannya juga jauh lebih besar,” sebutnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada 2025 dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

    Zulkifli mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan PPN 12% terhadap barang mewah akan menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta mendorong penerimaan negara lebih besar. Menurutnya, PR pemerintah masih cukup banyak terkait kebijakan penjualan barang mewah.  

    Pasalnya, distorsi pemungutan pajak barang mewah banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat kelas atas untuk berbelanja barang mewah di luar negeri. Misalnya, orang kaya yang membeli tas bermerek bahkan apartemen mewah di luar negeri. 

    Bukan hanya itu, fenomena belanja melalui Jasa Titip alias Jastip masih marak terjadi dan sebagian tidak membayar PPN, PPnBM, maupun bea masuk. 

    “Kebocoran barang mewah masih marak di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/12/2024). 

    Alhasil, kegiatan Jastip tersebut tidak terekam radar fiskus dan potensi dari penerimaan negara justru hilang. 

    Bhima menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan kebijakan tahun depan juga menjadi salah satu pertimbangan para orang kaya sebelum membeli barang mewah. Terlebih, dengan perlambatan harga komoditas ekspor, hingga banyaknya pungutan baru akan membuat konsumen barang mewah menunda pembelian. 

    Dengan demikian, ada kecenderungan tingkat saving atau simpanan di bank maupun surat berharga semakin naik. 

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat per Juli 2024 simpanan di atas Rp5 miliar mengalami pertumbuhan 10,4% year on year/YoY.  

    “Daripada beli barang mewah kan lebih baik ditempatkan di deposito atau beli SBN,” lanjut Bhima. 

    ‘Kekhawatiran’ masyarakat kelas atas juga semakin memuncak, ketika pemerintah mendorong untuk melakukan pengungkapan harta sukarela atau tax amnesty Jilid III. 

    Di mana pemerintah memberikan ruang ‘pengampunan’ bagi orang-orang kaya yang memarkirkan harta seperti rumah kendaraan mewah yang berada di dalam maupun luar negeri—yang belum tercatat—agar tercatat dan membayar pajak. 

    “Usulan Tax Amnesty jilid III juga memicu perubahan perilaku orang kaya yang khawatir ada pengungkapan harta berupa barang mewah, ditambah harus menyisihkan uang untuk bayar tebusan. Itu kontradiksi dengan efek PPN 12% terhadap penerimaan pajak di 2025,” jelasnya. 

    Penundaan daya beli dari kalangan atas tersebut pun tercermin dari pemerintah yang memasang target lebih rendah terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 2025 ke level Rp16,61 triliun dari Rp27,26 triliun (APBN 2024). 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal pun mengingatkan meski objek pajak PPN 12% merupakan barang mewah, tidak menutup adanya efek psikologis terhadap barang bukan mewah. 

    “Perlu diantisipasi efek psikologis yang bisa mengerek kenaikan harga barang yang di luar barang mewah. Ini belum diukur secara lebih pasti, tetapi mungkin itu ada,” tuturnya, Minggu (8/12/2024). 

    Sekalipun PPN 12% barang mewah diterapkan, Faisal mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi efektivitasnya dalam mengerek penerimaan negara di tengah belanja jumbo pemerintah baru. 

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula  Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

    Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

    Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

    Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

    “Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

    Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

    “Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

    Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

    Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

    Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

  • Upah Minimum (UMP) 2025 Naik 6,5%, Daya Beli Bisa Meningkat?

    Upah Minimum (UMP) 2025 Naik 6,5%, Daya Beli Bisa Meningkat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan upah minimum nasional pada 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

    “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Senin (2/12/2024).

    Pada kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan kesejahteraan buruh. “Kesejahteraan buruh adalah suatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

    Selain upah minimum nasional, Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Selanjutnya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Daya Beli

    Merespons kenaikan upah minimum nasional (UMP) 2025, Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% dinilai belum dipastikan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

    Pasalnya, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah menaikkan upah nasional, tapi masih ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini. Fenomena ini terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.

    “Belum tentu, kan tidak semua perusahaan bisa menyesuaikan dengan UMP. Selama ini kan realitanya selalu ada gap compliance terhadap UMP yang ditetapkan,” kata Faisal kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Adapun terkait kenaikan upah pada 2025, Faisal menilai angka yang ditetapkan pemerintah cukup beralasan, dengan pertimbangan berdasarkan rumus UMP lama, yaitu pertumbuhan PDB ditambah inflasi.

    “Prediksi saya tahun ini pertumbuhan PDB 5%, inflasi 1,3 – 1,5% jadi totalnya 6,3-6,5%,” ungkapnya

    Namun tetap saja, Faisal menyebut bahwa penetapan upah ini tetap perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor dan masing-masing daerah yang sangat beragam. “Jadi tidak adil juga jika disamaratakan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menuturkan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh hanya berkisar Rp300.000 secara rata-rata dengan UMP 2025 yang naik 6,5%.

    “Kalau dirata-ratakan angka 6,5% hanya sekitar Rp300.000-an [upah buruh naik]. Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Mirah, dengan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% ini keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat belum bisa terwujud. Namun, lanjut dia, kenaikan UMP 2025 ini bisa menaikkan daya beli masyarakat jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako), serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh.

    Di sisi lain, Mirah menuturkan, jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga meski upah secara nasional naik, maka biaya transportasi hingga harga barang sembako akan tetap naik.

    “Kalau itu terjadi, maka kenaikan 6,5% itu menjadi tidak berarti apa-apa. Ini di luar bicara tentang rasa syukur, ya, ini bicara tentang realistisnya saja,” ujarnya

  • Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 akan menjadi yang terendah sepanjang masa Republik Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2024 akan berada di kisaran 1,3%-1,5% year on year (YoY).

    “Yang artinya lebih rendah dibanding inflasi pada masa pandemi 2020 dan 2021,” jelas Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/11/2024).

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 berada di angka 1,6% YoY.

    Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank), selain masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di atas 2% sejak 1960—data sebelum itu tidak tersedia.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,68% (YoY) pada akhir 2020. Sementara itu pada akhir 2021, tingkat inflasi di angka 1,87% YoY.

    Artinya, jika inflasi pada akhir 2024 berada di kisaran 1,3%—1,6% YoY maka kemungkinan besar akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

    Sebagai catatan, sempat terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut sepanjang tahun ini yaitu pada Mei (-0,03%), Juni (-0,08%), Juli (-0,18%), Agustus (-0,03%), dan September (-0,12%).

    Sejumlah ekonom menilai deflasi berbulan-bulan tersebut terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto misalnya, yang melihat penurunan daya beli masyarakat terlihat dari data konsumsi rumah tangga.

    Sejak Kuartal IV/2023, sambungnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% YoY.

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% YoY.

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

  • Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen atau IHK pada November 2024 mengalami inflasi. Lantas, apa saja komoditas yang mengerek inflasi tersebut?

    Chief of Economist  PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Banjaran memproyeksi inflasi pada November 2024 mencapai 1,77% secara tahunan (year on year/YoY). Dia mengatakan perkembangan inflasi pada periode tersebut diperkirakan akan dipengaruhi dua komponen utama 

    “Terutama didorong oleh peningkatan inflasi administered price sejalan dengan naiknya harga BBM dan sedikit naiknya inflasi volatile food terutama didorong oleh peningkatan harga bawang,” jelas Banjaran kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Sementara itu, sambungnya, inflasi tertahan oleh inflasi inti yang diprakirakan tetap rendah seiring dengan koreksi harga emas pada November 2024.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan IHK akan mengalami inflasi sebesar 0,36% secara month to month (MtM) dan 1,46% YoY. 

    David melihat tren inflasi yang melambat ini terjadi akibat efek low base, utamanya untuk harga cabai merah yang pada tahun lalu meningkat, kemudian pada tahun ini mengalami penurunan. 

    “Inflasi kembali melambat secara YoY karena efek low base harga cabai merah. Beberapa komoditas lain cenderung stagnan, tetapi bawang merah naik cukup tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024). 

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah memberikan andil/sumbangan deflasi YoY sebesar 0,11%. Komoditas ini juga turun memberikan andil deflasi MtM tertinggi, yakni 0,03%. 

    Sementara IHK secara bulanan, David melihat memang terdapat peningkatan inflasi yang sejalan dengan tumbuh positifnya harga bahan pokok. Sementara inflasi inti melambat terutama karena harga emas mulai stagnan. 

    Sedangkan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 0,15%—0,2% (month to month/MtM) pada November 2024 atau lebih rendah dibandingkan Oktober ke November 2023 (0,39% MtM).

    Secara tahunan, tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,3-1,5% (YoY) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan November 2023 (2,87% YoY).

    “Proyeksi ini menggunakan tren tahun 2023 sebagai dasar perhitungan,” ujar Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Berdasarkan konsensus Bloomberg pada Jumat (29/11/2024), nilai tengah proyeksi 18 ekonom untuk inflasi tahunan (YoY) berada di angka 1,5% pada November 2024.

    Sementara untuk bulanan (month to month/MtM) akan kembali mengalami inflasi 0,23%. Sebagaimana pada Oktober 2024 di mana IHK mengalami inflasi untuk pertama kalinya sebesar 0,08%—usai tren deflasi berlangsung sejak Mei hingga September. Adapun, BPS akan mengumumkan IHK bulanan dan tahunan pada Senin (2/12/2024) pukul 11.00 WIB. 

  • Transformasi Merek Lebih dari Sekadar Perubahan

    Transformasi Merek Lebih dari Sekadar Perubahan

    PERNAHKAH Anda memperhatikan bagaimana logo dan tampilan beberapa lembaga khususnya entitas bisnis mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir? Perubahan-perubahan tersebut bukanlah sekadar perombakan visual, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar yang disebut transformasi merek.
     
    Transformasi merek lebih dari sekadar perubahan kosmetik terhadap logo atau slogan. Transformasi ini merupakan hasil pemikiran komprehensif terkait berbagai aspek, seperti tujuan, nilai, dan target pelanggan, dan lain-lain, yang diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan.
     
    Tujuannya adalah menciptakan identitas merek yang lebih relevan, menarik, dan membedakan diri dari pesaing. Praktik transformasi merek ini merupakan langkah yang umum dilakukan oleh berbagai industri dan institusi bisnis untuk terus berkembang.
     
    Katalisator transformasi merek perbankan

    Bagi entitas bisnis di berbagai sektor, meskipun dipandang sebagai representasi pemikiran dan citra terhadap suatu perusahaan, merek diyakini sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan berkembang.
    Banyak studi terkait industri perbankan yang menunjukkan rebranding atau perubahan merk pada entitas perbankan merupakan proses berkelanjutan yang menyeimbangkan antara identitas warisan dengan inovasi merek baru yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.
     
    Strategi perubahan merek ini semakin umum dilakukan sejalan dengan berkembangnya praktik merger dan akuisisi (M&A) antar perusahaan. M&A mendorong bank-bank untuk melakukan transformasi merek setelahnya, yang menggabungkan kekuatan dan nilai dari dua atau lebih entitas menjadi satu kesatuan.
     
    Meskipun demikian, rebranding setelah M&A merupakan proses multidimensi yang harus diintegrasikan dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilannya. Proses integrasi dan penciptaan merek baru ini harus dapat memadukan identitas, menyelaraskan budaya perusahaan, dan mengembangkan visi terpadu untuk pengembangan perusahaan dalam jangka panjang.
     
    Yang tak kalah penting, transformasi merek juga harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui produk dan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat memperkuat posisi bisnis, serta membuka peluang pasar baru baik domestik maupun global.
     
    Salah satu best practice transformasi merek melalui M&A dapat dilihat dari penggabungan SunTrust Banks, Inc (SunTrust) dengan BB&T Corporation (BB&T) menjadi Truist Financial Corporation (Truist) di Amerika Serikat pada 2019. Dengan identitas merek baru yang menekankan stabilitas, kepercayaan, dan jangkauan global, Truist kini menjadi bank komersial terbesar keenam di Amerika Serikat, dan memposisikan sebagai pemain terdepan dalam industri ini.
     
     

     
    Di Indonesia, transformasi merk lembaga keuangan juga terjadi tahun ini dengan terbentuknya SMBC Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dari Japan Financial Sector Authority (JFSA) pada 2019.
     
    Kedua entitas tersebut pada dasarnya memiliki portofolio produk dan layanan yang berbeda. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) adalah bagian dari bank Jepang dengan jaringan global yang luas. Sementara Bank BTPN, sebelum berubah menjadi SMBC Indonesia, telah memiliki reputasi yang kuat sebagai bank yang fokus pada inklusi keuangan dan melayani segmen yang beragam.
     
    Melalui merger BTPN dan SMBCI yang terjadi pada 2019 inilah, Bank BTPN mulai memiliki akses ke sumber daya dan jaringan global SMBC yang memungkinkan ekspansi ke segmen pelanggan yang lebih luas.
     
    Langkah lanjutan untuk mentransformasi merek Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia di 2024 ini tentu dapat mendukung strategi ekspansi ini dengan menyelaraskan penawaran produk dan layanan yang beragam dengan tetap menjalankan dan memperkuat komitmen yang sudah ada. Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan.
     
    Transformasi merek juga dapat memengaruhi persepsi pasar dengan menciptakan citra baru yang positif di mata pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. SMBC Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan baru di industri perbankan Indonesia yang dapat menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis dan terus berkembang.
     
    Mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

    Dengan ditetapkannya target pertumbuhan ekonomi delapan persen oleh pemerintahan baru, dibutuhkan berbagai upaya terobosan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut mutlak membutuhkan dukungan dari para pemain besar industri. Entitas perbankan yang terus berinovasi dan melakukan transformasi sebagaimana SMBC Indonesia berpotensi untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembiayaan untuk sektor riil khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.
     
    Dengan akses terhadap sumber daya dan jaringan global, SMBC Indonesia tidak hanya akan memperluas basis pelanggannya, tetapi juga dapat meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan domestik. Artinya, dukungan pembiayaan untuk menggerakkan sektor-sektor andalan, seperti sektor pertanian, industri manufaktur maupun UMKM dapat dimaksimalkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah.
     
    Executive Director of CORE Indonesia (Center of Reform on Economics), Doctor of Philosophy in Political Economy (University of Queensland) Mohammad Faisal
    Research Director for Financial Services, Digital and Sharia Economy of CORE Indonesia, Doctor of Accounting (University of Indonesia) Etikah Karyani
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    UMP Naik 6,5%, Buruh Curhat Gaji hanya Bertambah Rp1.000 per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja buruh mengungkapkan ketimpangan kenaikan gaji antara pekerja baru dan pekerja lama. Meski pemerintah menerapkan kenaikan UMP 6,5%, tetapi itu hanya berlaku bagi pekerja baru.

    Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengaku, kenaikan UMP yang diterima pekerja lama dengan pekerja baru hanya berbeda selisih Rp1.000–Rp10.000 dalam satu tahun.

    Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi terkait sistem pengupahan yang diterima buruh.

    “Malah selisihnya dengan [UMP] para pekerja yang baru masuk [dengan pekerja lama] cuma Rp10.000, ada yang cuma Rp1.000 selisih, 1 tahun naiknya cuma Rp1.000, itu ada,” ungkap Presiden Aspirasi Mirah Sumirat kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Mirah menyampaikan, selama ini yang persoalan adalah pekerja atau buruh yang sudah bekerja di atas 1 tahun, bahkan 10–20 tahun masih UMP. Padahal, lanjut dia, UMP diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di bawah 1 tahun atau belum menikah.

    “Pekerja buruh di atas 1 tahun, 10-20 tahun itu masih UMP, makanya kawan-kawan buruh itu melakukan perjuangan aksi itu sesungguhnya untuk memperjuangkan mereka yang masih UMP,” tuturnya.

    Maka dari itu, Mirah menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurut Mirah, semestinya pemerintah memberikan pernyataan upah pekerja/buruh baik yang bekerja di bawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun akan mengalami kenaikan UMP 6,5%.

    “Itu yang mungkin perlu dipertegas kembali bahwa 6,5% itu juga berlaku untuk pekerja buruh di atas 1 tahun,” pintanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% dinilai belum tentu berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

    Sebab, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah mengerek upah nasional, namun masih ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini.

    “Belum tentu, kan tidak semua perusahaan bisa menyesuaikan dengan UMP. Selama ini kan realitanya selalu ada gap compliance terhadap UMP yang ditetapkan,” ujar Faisal kepada Bisnis.

    Dia menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, orang nomor satu di RI itu menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral nantinya bakal ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Prabowo menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” jelasnya.

  • Pakar Menilai Dampak Pilkada Serentak 2024 ke Ekonomi Tak Merata

    Pakar Menilai Dampak Pilkada Serentak 2024 ke Ekonomi Tak Merata

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dampak perputaran ekonomi akan lebih terbatas dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 dibandingkan kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres).

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan meski kedua kontestasi berjalan serentak, tetapi secara agregat dampak perekonomian dari Pilkada tidak melebihi dampak di Pilpres sebelumnya.

    “Dan itu sebenarnya menggerakkan ekonomi hanya di segelintir atau tidak merata,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Faisal menambahkan, hal ini juga seiring dengan perlambatan konsumsi yang terjadi di kalangan kelas menengah. “Juga karena di tengah perlambatan konsumsi kalangan menengah, makanya dampaknya ke ekonomi tidak terlalu besar,” terangnya.

    Di sisi lain, Faisal memandang bakal terjadi lonjakan belanja pemerintah, tetapi relatif terbatas. Begitu pula dengan belanja nonpemerintah dan bukan rumah tangga.

    Dihubungi terpisah, kalangan dunia usaha menilai kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan momentum penting untuk membawa perubahan positif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih optimal.

    “Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat memiliki visi yang jelas dan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi daerah,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Shinta, kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor UMKM sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

    Untuk itu, Apindo berharap pemimpin daerah yang baru terpilih dalam Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

    Shinta menuturkan, fokus utama harus diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengurangan hambatan birokrasi yang menghambat investasi.

    Selain itu, lanjut dia, pemimpin daerah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi regional, termasuk mengendalikan inflasi melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

    “Pemimpin daerah yang progresif dan inklusif dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif,” ujarnya.

    Dengan begitu, akan menarik investasi baru dan mendorong pertumbuhan sektor formal yang akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    Kendati demikian, Shinta juga menyoroti adanya tantangan yang membayangi para pemimpin daerah, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, hingga menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

    Shinta memandang, dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemimpin daerah harus memastikan kebijakan yang diambil mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Serta, penguatan konsumsi domestik dan penyediaan lapangan kerja berkualitas.

    Dia menambahkan pemimpin daerah juga harus memberdayakan UMKM dan mengembangkan sektor unggulan di masing-masing daerah sebagai program prioritas untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.