Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Ekonom nilai perlu perkuat lini bisnis sebelum bentuk “holding” UMKM

    Ekonom nilai perlu perkuat lini bisnis sebelum bentuk “holding” UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinergi lini bisnis UMKM sebelum membentuk holding bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut.

    “(Kuncinya adalah) sinergi dari sisi lini bisnisnya karena kan bisnisnya kan bisa apa saja gitu ya, jangan sampai nanti tercampur-campur lini bisnis yang tidak ada hubungannya gitu,” ucap Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa sebaiknya holding tersebut terdiri dari satu lini bisnis, sehingga pemerintah perlu mendetailkan desain holding tersebut serta menentukan pelaku usaha mana saja yang akan ditargetkan untuk bergabung, apakah pelaku usaha nano, mikro, kecil, atau menengah.

    Untuk itu, ia mengatakan bahwa lini bisnis UMKM di Indonesia perlu didata secara lebih menyeluruh dan akurat, terutama para pelaku usaha nano dan mikro.

    “Mereka (pelaku usaha nano dan mikro) tipikalnya kan dinamis, gampang berubah. Jadi besok mau jualan buah, besok mau jualan beras, gampang sekali berubah,” kata Faisal.

    Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kemitraan antara UMKM dengan industri maupun perusahaan besar lainnya untuk memperluas akses pasar domestik dan merambah ke pasar ekspor.

    “Nah kalau holding-nya mau diarahkan ke situ, itu bagus menurut saya, jadi kalau (usaha) menengahnya nanti kalau di holding mau dimitrakan kuat dengan industri tertentu ini targetnya ekspor gitu,” ujarnya.

    Faisal pun berharap pembentukan holding tersebut tidak hanya akan mengarusutamakan dan mengumpulkan aset UMKM, tapi juga memberikan manfaat bagi para anggotanya, misalnya produksi yang semakin efisien atau adanya penambahan modal.

    “Sebetulnya satu pertimbangannya yang utama adalah tujuan daripada holding tersebut. Tujuan daripada holding-nya apa? Apakah hanya mengarusutamakan saja? Tapi, yang perlu dilihat, sebetulnya bukan hanya mengarusutamakan saja, tapi ada manfaat yang diperoleh dari masing-masing unit,” imbuhnya.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan di Jakarta, Selasa (10/12), bahwa pihaknya akan membuat UMKM holding yang bertujuan untuk menghubungkan pengusaha UMKM dengan industri besar.

    Ia juga melihat bahwa kesempatan bahwa UMKM mampu berkembang lebih jauh lewat holding tersebut.

    Kementerian UMKM akan memberikan dukungan melalui pelatihan produksi, akses pembiayaan, perencanaan bisnis hingga disiapkan rantai pasok serta investor sehingga dalam ekosistem holding ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak lagi terpecah atau terpisah satu sama lain.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Insentif yang sudah diberikan sebagai kaitannya dengan PPN 12 persen itu dibutuhkan, tapi menurut saya itu tidak cukup menjawab semua permasalahan yang ada sekarang,” ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri.

    Selain itu, ia menyoroti periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

    “Potongan tarif listrik 50 persen untuk (pengguna daya listrik) 450 VA (voltampere) sampai 2200 VA, kalau tidak salah ya, nah itu sebetulnya bagus, karena (kebijakan) itu sudah menyasar kelas (menengah), tapi sayangnya (hanya) dua bulan gitu,” ucapnya.

    Faisal menuturkan bahwa insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut karena sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki.

    Meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, ia menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak.

    Ia mengatakan bahwa jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi PHK.

    Tidak hanya insentif, Faisal menuturkan bahwa diperlukan juga kebijakan yang dapat melindungi produk-produk dalam negeri agar permintaannya tidak semakin menurun.

    Berdasarkan kajian pihaknya, barang-barang impor dari China banyak yang dibanderol separuh atau bahkan kurang dari separuh harga produk dalam negeri.

    Ia pun meminta pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap produk-produk impor agar produk dalam negeri masih dapat bersaing.

    “Karena di sana (China) sendiri kan ada subsidi, ada dumping bahkan begitu ya. Belum lagi yang masuk lewat cara tidak benar, nah masalahnya kan masuknya itu bukan hanya legal, tapi juga ilegal,” imbuh Faisal.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Trump Tebar Ancaman ke China, Tekstil RI Bakal Terimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Arah kebijakan dagang presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China berpotensi membuat industri tekstil dalam negeri makin terimpit.

    Trump memberi sinyal akan mengetatkan kebijakan proteksi dagangnya dengan menerapkan tarif impor yang lebih tinggi terhadap produk-produk China dan sejumlah negara lainnya. Ekonom menilai kebijakan pembatasan perdagangan yang dilakukan Trump terhadap China akan berdampak secara global, termasuk dirasakan oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mencontohkan untuk industri tekstil, kebijakan proteksionisme Trump tak hanya berpotensi membuat Indonesia kehilangan pasar ekspornya, tetapi juga berpotensi membuat Indonesia dibanjiri oleh produk tekstil impor dari China.

    “Khusus ke tekstil yang perlu kita perhatikan juga adalah dampak dari kebijakan Trump itu bukan hanya hambatan ekspor, tapi ketika China dijadikan sasaran utama untuk tidak boleh masuk, maka dia akan mencari pasar alternatif, apalagi kondisi sekarang sudah oversupply,” kata Faisal dalam Outlook Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2025, Selasa (17/12/2024).

    Faisal menilai Indonesia dengan instrumen trade measures yang minim maka tak heran menjadi sasaran pasar dari pasokan produk manufaktur China yang berlebih. Terlebih, RI saat ini memiliki kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah komoditas lewat aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

    Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 207 jenis instrumen trade measures untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain seperti China dan Amerika Serikat berturut-turut memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures.

    “Kombinasi dari masih lemahnya konsumsi domestik dan potensi kebijakan proteksionis AS berpotensi semakin mendorong peningkatan impor barang-barang murah, termasuk tekstil dan produk tekstil, khususnya dari China,” ujar Faisal.

    Untuk diketahui, kebijakan ekonomi perdagangan yang diberlakukan Trump yaitu berupa pemangkasan pajak operasional produksi industri hingga tarif impor yang dinaikkan 10%, khusus China naik menjadi 60%, tarif impor khusus untuk Meksiko, serta penggunaan anggaran pemerintah.

    “Ini ke depan berarti ada potensi, terutama kita prediksikan di semester kedua 2025, itu sudah mulai kelihatan efek dari pada, atau sudah mulai dijalankan kebijakan-kebijakan Trumpnya, karena kami prediksikan di semester pertama ini masih harus ada proses yang diselesaikan dengan Senat,” tuturnya.

    Tekanan Industri Tekstil

    Adapun, gempuran produk impor membuat industri tekstil dalam negeri menghadapi tekanan berat. Puluhan pabrik berguguran dan pemutusan hubungan kerja merajalela.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan.

  • Kemenperin sebut industri siap serap garam dalam negeri

    Kemenperin sebut industri siap serap garam dalam negeri

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sektor industri siap memanfaatkan pasokan garam dalam negeri untuk kebutuhan industri, namun pasokannya harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan sektor tersebut.

    “Sebenarnya industri tanpa dipaksa juga ingin (memanfaatkan garam dalam negeri). Ingin dapat bahan baku dari dalam negeri gitu kan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Tahun 2025 di Yogyakarta, Selasa.

    Selain pasokan garam nasional untuk industri, hal lain yang ia soroti adalah, dalam proses produksi garam nasional ia berharap agar garam nasional tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri.

    Lebih lanjut, Reni juga mengatakan bahwa Kemenperin saat ini memiliki pekerjaan lain soal kuota garam impor. Pasalnya, Kementerian Koordinator Pangan telah memutuskan kuota impor garam industri 2025 ditetapkan sebesar 1,7 juta ton hanya untuk kebutuhan industri tertentu yakni industri chlor alkali plant (CAP).

    Dengan demikian, industri lain seperti farmasi dan kosmetik belum mendapatkan kuota impor garam untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini pun dibutuhkan langkah selanjutnya yakni Kemenperin perlu mengajukan relaksasi kuota impor garam bagi industri selain CAP.

    “Tapi sekali lagi, PR-nya untuk yang farmasi ini belum, belum ketemu (alternatif) karena ketika industri tersebut mengganti sumbernya dia harus mengajukan izinnya, harus memperbarui izin sementara mengejar terbitnya izin dengan dia harus menyediakan kebutuhan,” jelas Reni.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kelangkaan garam bisa berpengaruh pada industri.

    “Kalau sampai ada kelangkaan, tidak cukup (untuk industri), nah ini akan mempengaruhi pada industri ya. Jadi ini yang perlu dijaga,” kata Faisal.

    Dirinya pun mengusulkan agar pemerintah meningkatkan produksi garam domestik sehingga mampu menopang kebutuhan garam bagi industri. Namun memang bila program swasembada garam belum dapat mencukupi kebutuhan industri, ia mengusulkan agar pemerintah tidak memaksakan hal itu karena bakal berakibat luas bahkan hingga sisi lapangan kerja.

    “Tapi, jangan memaksakan (swasembada pangan) kemudian ketika suplai tidak cukup, distop atau dikurangi, nanti yang kena adalah produksinya. Dan itu dampaknya bisa lebih besar juga. Karena industri manufaktur kan dari sisi pencipta lapangan pekerjaannya juga jauh lebih besar,” sebutnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada 2025 dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

    Zulkifli mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Wejangan Para Ekonom Soal Dampak Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan PPN 12% terhadap barang mewah akan menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta mendorong penerimaan negara lebih besar. Menurutnya, PR pemerintah masih cukup banyak terkait kebijakan penjualan barang mewah.  

    Pasalnya, distorsi pemungutan pajak barang mewah banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat kelas atas untuk berbelanja barang mewah di luar negeri. Misalnya, orang kaya yang membeli tas bermerek bahkan apartemen mewah di luar negeri. 

    Bukan hanya itu, fenomena belanja melalui Jasa Titip alias Jastip masih marak terjadi dan sebagian tidak membayar PPN, PPnBM, maupun bea masuk. 

    “Kebocoran barang mewah masih marak di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/12/2024). 

    Alhasil, kegiatan Jastip tersebut tidak terekam radar fiskus dan potensi dari penerimaan negara justru hilang. 

    Bhima menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan kebijakan tahun depan juga menjadi salah satu pertimbangan para orang kaya sebelum membeli barang mewah. Terlebih, dengan perlambatan harga komoditas ekspor, hingga banyaknya pungutan baru akan membuat konsumen barang mewah menunda pembelian. 

    Dengan demikian, ada kecenderungan tingkat saving atau simpanan di bank maupun surat berharga semakin naik. 

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat per Juli 2024 simpanan di atas Rp5 miliar mengalami pertumbuhan 10,4% year on year/YoY.  

    “Daripada beli barang mewah kan lebih baik ditempatkan di deposito atau beli SBN,” lanjut Bhima. 

    ‘Kekhawatiran’ masyarakat kelas atas juga semakin memuncak, ketika pemerintah mendorong untuk melakukan pengungkapan harta sukarela atau tax amnesty Jilid III. 

    Di mana pemerintah memberikan ruang ‘pengampunan’ bagi orang-orang kaya yang memarkirkan harta seperti rumah kendaraan mewah yang berada di dalam maupun luar negeri—yang belum tercatat—agar tercatat dan membayar pajak. 

    “Usulan Tax Amnesty jilid III juga memicu perubahan perilaku orang kaya yang khawatir ada pengungkapan harta berupa barang mewah, ditambah harus menyisihkan uang untuk bayar tebusan. Itu kontradiksi dengan efek PPN 12% terhadap penerimaan pajak di 2025,” jelasnya. 

    Penundaan daya beli dari kalangan atas tersebut pun tercermin dari pemerintah yang memasang target lebih rendah terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 2025 ke level Rp16,61 triliun dari Rp27,26 triliun (APBN 2024). 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal pun mengingatkan meski objek pajak PPN 12% merupakan barang mewah, tidak menutup adanya efek psikologis terhadap barang bukan mewah. 

    “Perlu diantisipasi efek psikologis yang bisa mengerek kenaikan harga barang yang di luar barang mewah. Ini belum diukur secara lebih pasti, tetapi mungkin itu ada,” tuturnya, Minggu (8/12/2024). 

    Sekalipun PPN 12% barang mewah diterapkan, Faisal mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi efektivitasnya dalam mengerek penerimaan negara di tengah belanja jumbo pemerintah baru. 

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula  Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

    Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

    Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

    Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

    “Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

    Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

    “Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

    Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

    Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

    Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

  • Upah Minimum (UMP) 2025 Naik 6,5%, Daya Beli Bisa Meningkat?

    Upah Minimum (UMP) 2025 Naik 6,5%, Daya Beli Bisa Meningkat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan upah minimum nasional pada 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

    “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Senin (2/12/2024).

    Pada kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan kesejahteraan buruh. “Kesejahteraan buruh adalah suatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

    Selain upah minimum nasional, Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Selanjutnya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Daya Beli

    Merespons kenaikan upah minimum nasional (UMP) 2025, Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% dinilai belum dipastikan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

    Pasalnya, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah menaikkan upah nasional, tapi masih ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini. Fenomena ini terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.

    “Belum tentu, kan tidak semua perusahaan bisa menyesuaikan dengan UMP. Selama ini kan realitanya selalu ada gap compliance terhadap UMP yang ditetapkan,” kata Faisal kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Adapun terkait kenaikan upah pada 2025, Faisal menilai angka yang ditetapkan pemerintah cukup beralasan, dengan pertimbangan berdasarkan rumus UMP lama, yaitu pertumbuhan PDB ditambah inflasi.

    “Prediksi saya tahun ini pertumbuhan PDB 5%, inflasi 1,3 – 1,5% jadi totalnya 6,3-6,5%,” ungkapnya

    Namun tetap saja, Faisal menyebut bahwa penetapan upah ini tetap perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor dan masing-masing daerah yang sangat beragam. “Jadi tidak adil juga jika disamaratakan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menuturkan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh hanya berkisar Rp300.000 secara rata-rata dengan UMP 2025 yang naik 6,5%.

    “Kalau dirata-ratakan angka 6,5% hanya sekitar Rp300.000-an [upah buruh naik]. Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Mirah, dengan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% ini keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat belum bisa terwujud. Namun, lanjut dia, kenaikan UMP 2025 ini bisa menaikkan daya beli masyarakat jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako), serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh.

    Di sisi lain, Mirah menuturkan, jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga meski upah secara nasional naik, maka biaya transportasi hingga harga barang sembako akan tetap naik.

    “Kalau itu terjadi, maka kenaikan 6,5% itu menjadi tidak berarti apa-apa. Ini di luar bicara tentang rasa syukur, ya, ini bicara tentang realistisnya saja,” ujarnya

  • Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 akan menjadi yang terendah sepanjang masa Republik Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2024 akan berada di kisaran 1,3%-1,5% year on year (YoY).

    “Yang artinya lebih rendah dibanding inflasi pada masa pandemi 2020 dan 2021,” jelas Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/11/2024).

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 berada di angka 1,6% YoY.

    Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank), selain masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di atas 2% sejak 1960—data sebelum itu tidak tersedia.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,68% (YoY) pada akhir 2020. Sementara itu pada akhir 2021, tingkat inflasi di angka 1,87% YoY.

    Artinya, jika inflasi pada akhir 2024 berada di kisaran 1,3%—1,6% YoY maka kemungkinan besar akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

    Sebagai catatan, sempat terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut sepanjang tahun ini yaitu pada Mei (-0,03%), Juni (-0,08%), Juli (-0,18%), Agustus (-0,03%), dan September (-0,12%).

    Sejumlah ekonom menilai deflasi berbulan-bulan tersebut terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto misalnya, yang melihat penurunan daya beli masyarakat terlihat dari data konsumsi rumah tangga.

    Sejak Kuartal IV/2023, sambungnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% YoY.

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% YoY.

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

  • Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen atau IHK pada November 2024 mengalami inflasi. Lantas, apa saja komoditas yang mengerek inflasi tersebut?

    Chief of Economist  PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Banjaran memproyeksi inflasi pada November 2024 mencapai 1,77% secara tahunan (year on year/YoY). Dia mengatakan perkembangan inflasi pada periode tersebut diperkirakan akan dipengaruhi dua komponen utama 

    “Terutama didorong oleh peningkatan inflasi administered price sejalan dengan naiknya harga BBM dan sedikit naiknya inflasi volatile food terutama didorong oleh peningkatan harga bawang,” jelas Banjaran kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Sementara itu, sambungnya, inflasi tertahan oleh inflasi inti yang diprakirakan tetap rendah seiring dengan koreksi harga emas pada November 2024.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan IHK akan mengalami inflasi sebesar 0,36% secara month to month (MtM) dan 1,46% YoY. 

    David melihat tren inflasi yang melambat ini terjadi akibat efek low base, utamanya untuk harga cabai merah yang pada tahun lalu meningkat, kemudian pada tahun ini mengalami penurunan. 

    “Inflasi kembali melambat secara YoY karena efek low base harga cabai merah. Beberapa komoditas lain cenderung stagnan, tetapi bawang merah naik cukup tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024). 

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah memberikan andil/sumbangan deflasi YoY sebesar 0,11%. Komoditas ini juga turun memberikan andil deflasi MtM tertinggi, yakni 0,03%. 

    Sementara IHK secara bulanan, David melihat memang terdapat peningkatan inflasi yang sejalan dengan tumbuh positifnya harga bahan pokok. Sementara inflasi inti melambat terutama karena harga emas mulai stagnan. 

    Sedangkan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 0,15%—0,2% (month to month/MtM) pada November 2024 atau lebih rendah dibandingkan Oktober ke November 2023 (0,39% MtM).

    Secara tahunan, tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,3-1,5% (YoY) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan November 2023 (2,87% YoY).

    “Proyeksi ini menggunakan tren tahun 2023 sebagai dasar perhitungan,” ujar Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Berdasarkan konsensus Bloomberg pada Jumat (29/11/2024), nilai tengah proyeksi 18 ekonom untuk inflasi tahunan (YoY) berada di angka 1,5% pada November 2024.

    Sementara untuk bulanan (month to month/MtM) akan kembali mengalami inflasi 0,23%. Sebagaimana pada Oktober 2024 di mana IHK mengalami inflasi untuk pertama kalinya sebesar 0,08%—usai tren deflasi berlangsung sejak Mei hingga September. Adapun, BPS akan mengumumkan IHK bulanan dan tahunan pada Senin (2/12/2024) pukul 11.00 WIB.