Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti surplus perdagangan Indonesia akan merosot imbas laju ekspor yang turut menurun. Adapun, penurunan ekspor ini dipengaruhi dari negosiasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang hingga saat ini masih berlangsung.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari—April 2025 mencapai US$87,36 miliar atau naik 6,65% dibanding periode yang sama 2024.

    Namun, nilai ekspor Indonesia hanya mampu mencapai US$20,74 miliar pada April 2025, atau turun 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengantongi US$23,24 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lantaran ekspor yang turun.

    “Jadi memang faktor hasil negosiasi akan sangat berpengaruh juga nanti ke depan, tapi arah besarnya adalah surplus perdagangannya akan menyusut karena penurunan ekspor,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Terlebih, Faisal mengungkap bahwa ekspor Indonesia sudah diprediksi tertekan sebelum tarif Trump berlaku pada 8 Juli 2025, lantaran ada faktor ketidakpastian tarif dari AS sebelum masa negosiasi 90 hari berakhir.

    “Nah itu [negosiasi 90 hari] sudah mempengaruhi ekspor kita, sebetulnya sudah menekan ekspor kita, apalagi kalau kemudian nanti kesepakatannya pada 8 Juli tarif kita tetap lebih tinggi,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, hasil negosiasi pada 8 Juli mendatang tetap akan mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia karena adanya kecenderungan tarif resiprokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif dasar.

    Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa laju ekspor Indonesia akan mengalami perlambatan ketika ada tekanan imbas adanya hambatan perdagangan yang dipicu oleh tarif Trump. Hal itu lantaran AS merupakan pasar untuk impor terbesar di seluruh dunia.

    Dia menerangkan, ketika pasar impor AS terhambat maka akan berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia, meski proporsi ekspor Indonesia ke AS hanya 10% atau lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

    “Tetapi tetap saja ada pengaruhnya [ke ekspor Indonesia], walaupun tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand,” terangnya.

    Selain tarif Trump, Faisal menyebut penurunan ekspor pada April 2025 juga dipengaruhi faktor musiman, yakni libur lebaran. Umumnya, libur lebaran akan mempengaruhi penurunan kegiatan ekspor-impor.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya menyebut negosiasi kebijakan tarif resiprokal Trump yang masih berlangsung turut membuat ekspor perdagangan Indonesia melambat secara bulanan meski surplus pada April 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi terkait kebijakan tarif Trump menjadi salah satu penyebab menurunnya ekspor Indonesia pada Maret—April 2025.

    Budi mengatakan beberapa negara turut mengakui banyak eksportir menunggu kebijakan final tarif Trump yang hingga saat ini masih dinegosiasikan.

    “[Faktor] yang kedua, ini banyak terkait kebijakan Trump. Apalagi, kemarin waktu kami ketemu teman-teman Mendag di Kuala Lumpur waktu KTT ASEAN. Kami juga ngobrol ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu [keputusan tarif Trump],” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa keputusan tarif Trump ini juga berdampak pada ekspor ke negara lain. “Jadi tidak hanya sekadar ekspor ke Amerika, tetapi ekspor ke negara lain pun juga saling menunggu,” kata Budi..

  • Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang

    Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CORE: Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai lima paket stimulus yang diberikan pemerintah Prabowo Subianto perlu dibarengi solusi jangka panjang agar bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Faisal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan stimulus ekonomi yang hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas cenderung hanya memberikan dorongan sesaat pada tingkat konsumsi. Misalnya, bantuan subsidi upah yang diberikan hanya dua bulan, dampaknya terhadap peningkatan konsumsi pun akan bersifat sementara.

    Dampak sementara itu juga berlaku untuk diskon tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut yang hanya berlaku pada momen liburan, yaitu Juni—Juli 2025.

    “Ini dikhawatirkan, begitu paket stimulus berakhir, kondisi akan kembali seperti sebelum stimulus diberikan,” kata dia.

    Untuk itu, ia menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan income atau pendapatan dan membuka lebih banyak lapangan kerja dalam jangka panjang, baik di sektor formal maupun informal.

    “Artinya untuk mengatasi permasalahan konsumsi yang ada sekarang, di samping insentif yang diberikan tadi, ada yang memang membantu meringankan biaya hidup, ada yang juga mendorong dari sisi income-nya, perlu juga ada yang mendorong dari sisi income yang sifatnya lebih permanen,” ucap Faisal.

    Faisal juga menyoroti pentingnya fokus pada sektor formal yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam mendorong konsumsi dan menciptakan efek berantai positif pada sektor informal.

    Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengintensifkan insentif pada sektor formal prioritas yang padat karya, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

    Pemerintah akan memberikan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi dan diskon tarif tol. Selain itu, ada penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.

    Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang diperpanjang enam bulan, yakni Agustus 2025 sampai Januari 2026, untuk pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.

    “Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Sinyal Ekonomi RI Tertekan Tergambar dari Kinerja Ekspor dan Kontraksi PMI Manufaktur

    Sinyal Ekonomi RI Tertekan Tergambar dari Kinerja Ekspor dan Kontraksi PMI Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelambatan ekspor pada April 2025 dan diiringi PMI Manufaktur yang melambat menjadi sinyal ekonomi domestik menampakkan pelemahan. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede tidak menampik bahwa data ekspor yang anjlok 10,77% secara bulanan (month to month/MtM) dan kontraksi PMI Manufaktur ke level 47,4 pada Mei 2025 memang mencerminkan adanya tekanan lanjutan dari sisi eksternal maupun permintaan domestik yang lemah. 

    “Kedua indikator ini tidak bisa dipandang terpisah, karena saling mengonfirmasi pelemahan aktivitas industri yang ditopang oleh ekspor dan konsumsi,” ujarnya, Senin (2/6/2025). 

    Secara umum, kinerja ekspor Indonesia April 2025 mencapai US$20,74 miliar, lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai US$23,25 miliar atau turun 10,77% secara MtM. 

    Meskipun secara tahunan ekspor masih mencatat pertumbuhan 5,76% dan 7,17% untuk ekspor nonmigas, penurunan tajam secara bulanan (MtM) terjadi terutama pada komoditas unggulan seperti bahan bakar mineral (-6,23%), nikel dan turunannya (-21,28%), serta minyak nabati (-39,23%). 

    Josua melihat kondisi ini mencerminkan tekanan dari ketidakpastian perdagangan global, termasuk efek lanjutan dari tarif resiprokal yang diberlakukan AS di bawah kebijakan Trump, yang menurunkan ekspor Indonesia ke negara-negara utama seperti Jepang (-22,28% YoY) dan India (-19,07% YoY).

    Sementara itu, dari sisi PMI manufaktur, kontraksi dua bulan berturut-turut dan penurunan permintaan baru—terbesar sejak Agustus 2021—menunjukkan pelemahan permintaan domestik maupun ekspor.

    “Perusahaan manufaktur juga mulai menurunkan pembelian bahan baku dan mengurangi inventaris, tanda bahwa optimisme jangka pendek masih lemah,” lanjutnya. 

    Namun demikian, Josua tetap melihat peluang untuk rebound tetap terbuka. Terlebih, keyakinan pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan meningkat, yang tercermin dari kenaikan ketenagakerjaan lima kali dalam enam bulan terakhir.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal turut melihat bahwa untuk bulan-bulan yang akan datang, tren penurunan ekspor berpotensi masih terjadi karena kondisi manufaktur yang kontraksi dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. 

    “Domestik ada pelemahan sisi permintaan, kami lihat indikasi pelemahan masih terus berlanjut, termasuk data-data yang dikeluarkan BPS hari ini, deflasi cukup tajam di luar kebiasaan. Begitu juga data lain yang berkaitan dengan permintaan, penjualan barang, termasuk barang ritel,” jelasnya. 

    Faisal melihat ekspor juga berpotensi mengalami tekanan dari sisi harga yang turun, termasuk ekspor komoditas andalan batu bara. Bahkan harga harga batu bara mencapai level terendah sejak Mei 2021. 

    Selain itu, potensi penurunan ekspor bakal terjadi sebagai konsekuensi dari pengenaan tarif oleh AS yang dihitung 90 hari atau mulai efektif pada Juli dan bergantung pada hasil negosiasi mendatang. 

    Sebelumnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa secara umum ekspor bulanan turun, utamanya akibat menurunnya nilai ekspor komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar 6,23% secara bulanan (month to month/MtM) atau 24,06% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Sebagai catatan, pada April 2025 harga komoditas di pasar internasional secara umum bervariasi. Penurunan harga komoditas energi didorong oleh penurunan harga minyak mentah dan batu bara.

    Sementara itu, impor mencapai US$20.585 juta atau sekitar US$20,59 miliar pada April 2025, meningkat dari Maret 2025 yang senilai US$18,92 miliar. 

    Alhasil, neraca perdagangan barang Indonesia pada April 2025 yang berasal dari selisih ekspor dan impor mencatatkan angka sebesar US$158,8 juta (pembulatan US$160 juta atau US$0,16 miliar).

  • Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga konsumen Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 1,6% secara tahunan, lebih rendah dari April yang sebesar 1,95% maupun dari perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya meramalkan di angka 1,87%. Inflasi juga lebih rendah dari capaian Mei 2024 lalu yang mencapai 2,84%. 

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 9,24% dan andil 0,59%.

    “Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

    Tercatat, emas menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Mei 2025 sebesar 0,47% YoY, diikuti tarif air minum PAM yang berkontribusi sebesar 0,14%.

    Kemudian, komoditas ikan segar, kopi bubuk, dan minyak goreng menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,12% YoY, 0,11%, dan 0,11%.

    Meski dari lima komoditas tersebut saja telah menyumbang lebih dari setengah porsi inflasi tahunan, kenaikan IHK relatif terbatas karena terjadi deflasi pada sejumlah komoditas.

    Pudji menjelaskan kelompok yang mengalami deflasi terdalam pada Mei 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi 0,28% dan andil -0,02%, didorong oleh penurunan harga telepon seluler.

    Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,03% dengan andil 0,3%.

    Komoditas utama yang memberikan sumbangan inflasi tahunan dari kelompok ini yaitu ikan segar sebesar 0,12%, kopi bubuk dan minyak goreng masing-masing 0,11%, beras 0,10%, serta sigaret kretek mesin (SKM) 0,09%.

    Selain itu, sigaret kretek tangan (SKT) menyumbang 0,04%, sedangkan kelapa, sigaret putih mesin (SPM), dan santan jadi masing-masing 0,03%.

    Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,54% dengan andil 0,24%.

    Komoditas dominan yang menyumbang inflasi tahunan di kelompok ini yaitu tarif air minum PAM sebesar 0,14%, sewa rumah 0,04%, serta bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah masing-masing 0,02%.

    Ke depan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat tren inflasi yang lebih rendah atau disinflasi berpotensi berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

    “Dari sisi domestik ada pelemahan permintaan, kami melihat indikasi pelemahan masih terus berlanjut, termasuk dari data-data yang dikeluarkan BPS hari ini. Deflasi [bulanan] cukup tajam dan di luar kebiasaan,” jelasnya, Senin (2/6/2025).

    Bank Indonesia sendiri sebelumnya memperkirakan tekanan inflasi pada Mei 2025 akan menurun.

  • PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi memproyeksi kontraksi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.

    S&P Global melaporkan, indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7 pada April 2025. Angka itu turun dibanding Maret 2025 yang berada di level 52,4.

    Realisasi tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir. Adapun skor PMI di bawah 50 berarti menunjukan penurunan aktivitas manufaktur.

    Fithra mengatakan, pemulihan industri dalam jangka pendek diperkirakan masih moderat mengingat rendahnya kepercayaan bisnis dan kehati-hatian konsumen. Menurutnya, tingginya biaya input akibat tekanan nilai tukar yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama.

    Di satu sisi, efisiensi pemasok yang membaik mungkin dapat sedikit mengurangi tekanan produksi. Dia menekankan bahwa, pemulihan sektor secara keseluruhan sangat bergantung pada pemulihan permintaan domestik dan stabilisasi kondisi ekonomi global.

    “Kami memperkirakan pembacaan PMI dalam beberapa bulan mendatang tidak akan terlalu menggembirakan, dibebani oleh ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, serta sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini sebesar 4,8%,” ucap Fithra dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Dia mengungkapkan kontraksi PMI pada April ini tak mengagetkan. Sebab, hal itu sejalan dengan proyeksi dari SSI Research.

    Menurutnya, penurunan skor PMI mencerminkan koreksi musiman setelah ekspansi kuat pada Februari dan Maret. Hal itu sebagian besar didorong oleh produksi yang melebihi permintaan aktual menjelang Ramadan dan Lebaran.

    Selain itu, penurunan output yang signifikan terjadi bersamaan dengan melemahnya pesanan domestik dan ekspor. Di satu sisi, permintaan yang melemah menyebabkan penurunan tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian.

    Meski begitu, kata Fithra, perbaikan dalam kinerja rantai pasok menjadi titik cerah di tengah lemahnya sektor secara keseluruhan. Dia menyebut, peningkatan waktu pengiriman dari pemasok untuk pertama kalinya sejak November menunjukkan tekanan logistik mulai mereda. Hal ini berpotensi mengurangi hambatan operasional ke depannya.

    “Selain itu, meskipun kepercayaan bisnis turun ke level terendah dalam tiga bulan dan tetap di bawah rata-rata historis, optimisme yang masih bertahan, meskipun terbatas, mengindikasikan kesiapan pelaku manufaktur untuk meningkatkan produksi apabila kondisi pasar stabil atau sinyal permintaan menjadi lebih jelas,” jelas Fithra.

    Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, kontraksi PMI dari 52,4 menjadi 46,7 pada April menunjukan gejala serius pada kondisi industri RI. Menurutnya, penyebab utamanya masih akibat turunnya permintaan baik dari dalam negeri maupun pasar internasional.

    Dia juga menyebut, penurunan permintaan dari pasar domestik ta lepas dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Para pelaku industri melihat bahwa selama ini ada beberapa kekhawatiran terhadap daya beli kelas menengah, terutama yang jadi penopang utama permintaan dalam negeri,” jelas Faisal kepada Bisnis.

    Sementara, untuk penurunan permintaan dari luar negeri tak lepas dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Faisal menjelaskan, kebijakan itu berdampak kepada penurunan aktivitas perdagangan dan penurunan permintaan secara global.

    “Jadi artinya, bagi pelaku industri adalah bukan hanya pasar domestik yang tertekan, tapi juga ekspor,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, Faisal mengingatkan pemerintah harus turun tangan dan menaruh perhatian serius pada kondisi industri dalam negeri.

    Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ekonomi domestik. Sebab, hal ini menjadi harapan di tengah potensi melemahnya pasar global.

    Faisal menyebut, hal itu dilakukan lewat kebijakan yang sinkron satu sama lain.

    “Bagi pemerintah untuk mengantisipasi ini, terutama dari ekonomi domestik yang harus diperkuat dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain harus sinkron. Fokusnya di situ, karena itu yang ada dalam kontrol pemerintah,” jelas Faisal.

    S&P Global melaporkan PMI manufaktur RI terkoreksi ke level 46,7 pada April 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir.

    “Sektor manufaktur Indonesia memasuki triwulan kedua 2025 dengan catatan kurang baik, kontraksi pertama dalam lima bulan di tengah penurunan tajam pada penjualan dan output. Terlebih lagi, headline PMI menunjukkan tanda-tanda penurunan tajam pada kesehatan sektor sejak Agustus 2021,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti.

    S&P Global menyebut, kontraksi PMI manufaktur RI disebabkan oleh penurunan tajam volume produksi dan permintaan baru. Permintaan dilaporkan melemah, baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

    Menanggapi hal ini, perusahaan-perusahaan memasuki mode pengurangan tenaga kerja dengan mengurangi aktivitas pembelian dan perekrutan pada awal kuartal II/2025 ini.

    Kabar baiknya, tekanan terhadap pemasok berkurang karena tekanan kapasitas produksi menurun. Waktu pengiriman rata-rata meningkat untuk pertama kali sejak November lalu, meski hanya kecil.

    Bhatti menilai, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih optimis bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Meski kuat, tingkat optimisme turun ke level terendah dalam tiga bulan dan di bawah rata-rata jangka panjang.

    “Perkiraan tahun mendatang terlihat positif, perusahaan berharap produksi naik karena kondisi ekonomi akan membaik dan daya beli klien dan pelanggan akan menguat. Namun demikian, ketidakpastian waktu pemulihan menurunkan harapan beberapa perusahaan,” ucap Bhatti.

  • Defisit Anggaran Melebar, Pengamat Beri Catatan soal Keamanan APBN

    Defisit Anggaran Melebar, Pengamat Beri Catatan soal Keamanan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi fiskal negara menjadi sorotan sejumlah pengamat menyusul defisit anggaran yang terus melebar per Maret 2025.

    Dalam laporan perkembangan APBN 2025 per Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun. Realisasi tersebut turun 16,8% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan Rp620,01 triliun per Maret 2024.

    Turunnya pendapatan negara tersebut tak lepas dari kinerja dua sumber penerimaan yang masih belum pulih.

    Pertama, penerimaan perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai tercatat hanya mencapai Rp400,1 triliun atau turun 13,6% YoY daripada Rp462,91 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 26,03% YoY dari Rp156,7 triliun menjadi Rp115,9 triliun per Maret 2025.

    Kontras dengan penurunan penerimaan, besaran belanja negara justru tumbuh dan mencapai Rp620,3 triliun per Maret 2025, 1,34% YoY dari Rp611,94 per Maret 2024. Akibatnya, terjadi defisit anggaran sebesar 0,43% atau setara Rp104,2 triliun per Maret 2025.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengaku cukup khawatir dengan perkembangan fiskal tersebut. Dia mencatat bahwa kondisi defisit anggaran di awal tahun hanya terjadi ketika sedang terjadi krisis, misalnya seperti pada masa pandemi Covid-19.

    “Untuk itu makanya perlu pemerintah memperbaiki manajemen kebijakannya,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Apalagi, sambungnya, belakangan muncul berbagai tantangan yang tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga eksternal. Faisal meyakini perlunya upaya ekstra dalam menambah pendapatan negara sekaligus manajemen pengeluaran yang lebih selektif.

    Terkait pendapatan, dia menilai perlunya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak terutama dari kelompok masyarakat menengah-atas.

    “Jadi artinya progresivitas dalam pengumpulan pajak, itu satu yang menjadi penting. Yang kedua juga adalah sistem pengumpulan pajak yang lebih efisien dan dimudahkan para pembayar pajak, tidak malah menyusahkan,” jelasnya.

    Sedangkan dari sisi pengeluaran, Faisal menekankan belanja pemerintah harus lebih efektif terutama difokuskan ke program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

    Dia mendukung upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, realita di lapangan dinilai Faisal justru memperlihatkan adanya pengalihan, alih-alih pencegahan kebocoran dan mark ap anggaran. Alhasil, langkah yang diambil pemerintah justru menurunkan pertumbuhan di satu sektor ke sektor lain.

    “Nah, hal yang perlu diperhatikan menurut saya adalah memperkuat dari sisi pengelolaan, governance, pembelanjaan dari anggaran negara, jangan sampai malah banyak terjadi kebocoran yang tidak diinginkan, meminimalisir terjadinya korupsi,” tutupnya.

    Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menilai perkembangan realisasi APBN masih aman, meskipun harus tetap diwaspadai.

    Dia menekankan otoritas harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan konsumsi dalam negeri sehingga penerimaan pajak bisa meningkat sehingga memperlebar ruang fiskal pemerintah.

    Bagaimanapun, sambungnya, pertumbuhan ekonomi akan membuka lebih banyak lapangan kerja sehingga memberi dampak positif kepada daya beli dan setoran PPh 21 atau pajak karyawan.

    Selain itu, Prianto menilai pemerintah harus mencermati volatilitas usaha sektor pertambangan seperti tembaga dan bijih logam.

    “Sumbangan positif dari sektor tersebut di Januari–Maret 2025 harus tetap dijaga,” katanya.

    Terpisah, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemerintah masih mempunyai tugas berat ke depan, terutama menghadapi ancaman penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tersebut diyakini akan memperlambat perekonomian global.

    Hal ini tecermin dari laporan terbaru IMF dan Bank Dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025.

    “Jika realisasi pertumbuhan ekonomi jauh dari yang diasumsikan dalam APBN maka ada peningkatan risiko pelebaran shortfall penerimaan dan membuat target penerimaan pajak makin sulit untuk dikejar,” kata Fajri, Kamis (1/5/2025).

    Belum lagi beberapa harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak bumi diperkirakan akan turun lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu, hal ini berisiko mengerek turun pemasukan negara dari bea keluar hingga PNBP.

    Fajri turut mengkhawatirkan risiko eskalasi perang dagang antara AS dan China. Salah satunya adalah meningkatnya impor produk asal China ke dalam negeri, sehingga menambah tekanan pada sektor manufaktur.

    “Pada akhirnya berdampak pada kontribusi penerimaan pajak dari sektor pengolahan. Terlihat, dalam tiga tahun terakhir kontribusi penerimaan pajak dari sektor pengolahan terus menurun,” ujarnya.

    Meski demikian, dia melihat jika kondisi APBN pada tahun ini akan tetap aman selama dikelola secara teknokratis oleh orang yang tepat.

  • NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Nusantara TV akan menggelar forum diskusi ekonomi bertajuk NTV Insight untuk membahas dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap kelangsungan bisnis dan ekonomi Indonesia. Konferensi bertema “Peluang Bisnis Indonesia Menghadapi Perang Tarif Trump” ini akan berlangsung di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, pada 30 April 2025.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan aturan bea impor baru pada awal April 2025, menetapkan tarif timbal balik sebesar 10 persen untuk semua negara dan tarif khusus untuk masing-masing negara. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara tarif impor untuk tekstil Indonesia mencapai 47 persen.

    Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun mengatakan NTV Insight dirancang sebagai forum bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk kebijakan tarif impor baru AS. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kolaborasi erat lintas sektor yang bisa memberikan solusi menghadapi dinamika ini,” kata Don.

    Data tahun 2024 mencatat ekspor Indonesia ke AS mencapai USD26,3 miliar, sedangkan nilai impor dari AS sebesar USD11,9 miliar. Kebijakan tarif baru ini diperkirakan menurunkan daya tarik produk Indonesia akibat kenaikan harga di pasar AS. Kondisi ini diperparah oleh penurunan kinerja industri domestik, di mana dalam dua tahun terakhir 60 perusahaan manufaktur tutup dan ribuan tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

    Pemberlakuan tarif baru ini diperkirakan berdampak serius terhadap bisnis dan industri dalam negeri. Sejumlah komoditas strategis yang terdampak antara lain kelapa sawit, tekstil, alas kaki, perlengkapan elektronik, dan produk perikanan. Dampak negatif juga dirasakan pada impor bahan mineral, minyak, peralatan mekanis, hingga pakan ternak.

    Konferensi NTV Insight akan membahas tiga topik utama, yakni masa depan bisnis ekspor Indonesia, tantangan industri sawit nasional, dan industri peternakan Indonesia. “Kebijakan AS ini sudah berjalan, kita harus duduk bersama dan segera mencari solusi peluang bisnis apa yang bisa dikembangkan Indonesia ke depan di tengah dinamika perang dagang ini,” ujar Don.

    Sejumlah pembicara dari berbagai sektor akan hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Dari asosiasi industri hadir Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Eddy Martono, dan Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia Cecep Muhammad Wahyudin.

    CEO Oxytane Mitra Indonesia Syofi Raharja, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia Teguh Boediyana, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, serta ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga dijadwalkan menjadi pembicara.

    Forum ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam menguatkan strategi daya saing produk nasional, memperluas diversifikasi pasar ekspor, serta mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. [beq]

  • Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada semester I/2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan perundingan IEU—CEPA akan dikejar sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

    “IEU-CEPA kan targetnya semester I [2025], selesai. Mudah-mudahan. Targetnya seperti itu sih, targetnya. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Punto saat ditemui Bisnis seusai acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Punto menuturkan perundingan IEU—CEPA yang masih bergulir ini harus melalui berbagai pertimbangan, termasuk kepentingan nasional. Namun, dia berharap perundingan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini akan mencapai titik temu.

    “[Perundingan] IEU—CEPA itu kan memang gede, ya.  Market size-nya besar. Kemudian untuk kita compete dengan hampir semua negara kan kalau di IEU—CEPA,” terangnya.

    Adapun, jika perundingan IEU—CEPA ini rampung, dia memastikan ekspor sawit dalam negeri bisa masuk ke Uni Eropa.

    “Pasar EU itu sebenarnya aman kok. Aman, banyak kan CPO kita masuk ke sana,” ujarnya.

    Di sisi lain, Punto menyebut pengaturan Uni Eropa (UE) terkait produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) tidak akan mengganggu perdagangan ekspor sawit.

    “Enggak ada masalah. Sebenarnya kan dengan adanya ISPO [Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil], ISPO itu sebenarnya dari sisi standar, traceability, dan sebagainya itu jauh lebih bagus. Jadi, pasti kita confident,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah akan dihadapi sederet tantangan jika menuju pasar Uni Eropa yang utamanya berkaitan dengan non-tarif.

    Menurutnya, Indonesia akan dihadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas tertentu alias non-tariff measures (NTM).

    “Secara umum, sebetulnya kebijakan kita untuk dorong pasar ke Uni Eropa itu banyak dihadapkan pada tantangan hambatan yang paling besar itu hambatan non-tarif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan yang diberikan Uni Eropa akan lebih ketat dibandingkan Donald Trump, salah satunya terkait standar lingkungan hingga keamanan.

    “Di sana [Uni Eropa] itu standarnya sangat ketat, standar lingkungan, standar safety, to some extent [sampai batas tertentu] dia lebih ketat daripada Amerika,” tuturnya.

    Untuk itu, Faisal memandang, pemerintah juga harus mendiversifikasi produk dalam negeri yang bisa diekspor dan bisa memenuhi standar Uni Eropa. Mengingat, sengketa dagang sawit Indonesia dengan Uni Eropa juga masih menjadi sorotan.

    “Sekarang kalau bukan sawit terus apa? Nah itu pertanyaannya, jadi jangan sampai kemudian upaya untuk diversifikasinya alih-alih meningkatkan atau meredam penyempitan surplus perdagangan malah nambah jadi defisit,” pungkasnya.

  • Koperasi Desa Merah Putih Harus Punya Mindset Bisnis

    Koperasi Desa Merah Putih Harus Punya Mindset Bisnis

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal menilai, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas serta pola pikir atau mindset bisnis yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian di desa.

    Faisal menekankan,  koperasi harus beroperasi layaknya unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit meskipun dilandasi asas kebersamaan. Keuntungan yang diperoleh pun harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota, bukan hanya segelintir pihak.

    “Termasuk sistem dan pemilihan orang-orangnya harus orang-orang yang punya mindset bisnis, bukan birokrasi, bukan yang tahunya cuma kerja atau administrasi saja,” kata Faisal dilansir ANTARA, Rabu, 16 April.

    Dengan demikian, para anggota bisa mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan jangkauan pasar, yang kemudian keuntungannya dibagi secara adil sesuai asas kebersamaan.

    Dia menilai, pengalaman masa lalu menunjukkan kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, bahkan praktik fraud dan korupsi.

    Karena itu, perubahan mindset dinilai menjadi krusial, serta anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak secara natural sebagai unit usaha, bukan hanya mengandalkan bantuan eksternal terutama pemerintah.

    Lebih lanjut, Faisal menuturkan, sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Kopdes Merah Putih.

    Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta potensi peningkatan, terutama jika koperasi memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Jadi jangan hanya mengharapkan pencairan dana APBN untuk kemudian nanti hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada hasilnya,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pembentukan Kopdes Merah Putih, yang kelembagaan ditargetkan rampung pada Juli 2025.

    Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan diwajibkan memiliki tujuh unit bisnis untuk membangun ekosistem koperasi yang profesional di desa.

    Ketujuh aspek atau unit bisnis yang diwajibkan ada dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih, yaitu kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik desa/ kelurahan.

  • Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Tupperware Indonesia resmi mengumumkan menutup bisnisnya di Indonesia usai beroperasi selama 33 tahun di Tanah Air.

    Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 dan merupakan bagian dari keputusan global.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal memandang penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia umumnya merupakan kombinasi dari kondisi ekonomi secara makro, daya beli masyarakat, dan persaingan bisnis.

    Faisal menyebut sejumlah alasan tersebut memengaruhi daya saing dari suatu produk dan merek, termasuk Tupperware Indonesia. Alhasil, lanjut dia, suatu produk harus bisa menjawab tantangan perubahan kondisi ekonomi dan masyarakat.

    “Jadi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan demand yang cenderung mengalami penurunan, secara global termasuk juga di Indonesia terutama di kalangan menengah, masyarakat tentunya akan semakin selektif dalam membeli barang,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, maka produk-produk rumah tangga seperti Tupperware harus memperhatikan harga jual untuk bisa bertahan dengan pesaing.

    “Sementara Tupperware kita tahu selama ini secara price memang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk serupa, walaupun itu memang berkorelasi dengan kualitasnya,” ujarnya.

    Namun, Faisal menjelaskan bahwa di saat daya beli masyarakat yang semakin terbatas, mereka tetap akan semakin mengutamakan dari sisi harga yang lebih murah namun tetap berkualitas dan masih bisa diterima.

    “Artinya suatu produk dengan brand tertentu juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau price-nya tetap, sementara banyak produk-produk pesaing dengan harga yang lebih murah, ini sangat kemungkinan akan kalah bersaing dalam kondisi ekonomi seperti ini,“ tuturnya.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.

    Perusahaan menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, Tupperware telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.

    Lebih lanjut, Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” tandasnya.