Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) yang diterapkan China untuk produk Billet Baja Nirkarat dan HRC Nirkarat disebut dapat menekan pangsa pasar ekspor baja Indonesia. 

    Adapun, China menetapkan perpanjangan tarif BMAD untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar 20,2% dan berlaku pada 1 Juli 2025. 

    Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kebijakan tersebut menambah batasan perdagangan global untuk produk besi dan baja nasional. Apalagi, Indonesia cukup banyak menjual produk baja lokal ke China. 

    “Jadi tentu saja ini akan berpengaruh terhadap penetrasi pasar ekspor kita karena ekspor kita yang paling besar ke China untuk produk-produk besi dan baja ini,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (7/7/2025). 

    Apalagi, jelang keputusan kebijakan tarif Donald Trump untuk Indonesia, Faisal menuturkan pemerintah harus segera bertindak memberikan perlindungan industri yang terancam atas pengalihan ekspor. 

    Perlindungan berupa safeguard ataupun bea masuk antidumping (BMAD) serupa untuk produk baja asal China dapat dilakukan. Terlebih, China tengah mengalami kelebihan pasokan saat ini. 

    China menghadapi kelebihan kapasitas baja lebih dari 50 juta ton, yang diperkirakan akan meningkat drastis dalam dekade mendatang. Di sisi lain, permintaan baja di dalam negeri China mengalami penurunan signifikan. 

    “Sebetulnya kita sangat bisa melakukan itu apalagi dalam kondisi dimana mereka ada oversupply. Jadi oversupply itu biasanya diikuti dengan langkah menjual barang ke luar negeri lebih dengan harga yang sangat murah,” ujarnya. 

    Menurut Faisal, tak hanya baja, China juga banyak memasukkan produk-produk murah ke pasar Indonesia akibat kelebihan pasokan di dalam negeri nya. Harga yang dijual China di negara lain bahkan hanya separuh dari ongkos produksi. 

    “Jadi bisa saja diterapkan tapi tentu saja untuk hal yang sama ini kita perlu melihat safeguard dan BMAD ini sesuai dengan kondisi produk mana yang mau kita terapkan,” jelasnya. 

    Dalam menerapkan safeguard atau BMAD, dia menekankan pentingnya berhati-hati dalam menetapkan elemen perlindungan tersebut sehingga tepat sasaran. 

    “Dalam kondisi seperti ini tentu saja ada tekanan yang lebih bagi industri manufaktur kita karena pasar ekspornya khususnya untuk produk manufaktur besi baja yang banyak diekspor ke China itu berarti penetrasinya kalau kemudian berkurang tentu saja akan mempengaruhi kinerjanya juga,” jelasnya. 

  • Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pelonggaran importasi food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk diketahui, food tray menjadi salah satu komoditas yang diberikan relaksasi impor sebab masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) menjelaskan bahwa pelonggaran impor food tray itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Budi menyebut food tray sebagai wadah makanan menyajikan menu kepada penerima manfaat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

    “[Impor food tray dilonggarkan] karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

    Kendati demikian, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan semua produk dari dalam negeri, termasuk food tray untuk MBG.

    “Ya semua, semua bisa kita pakai [termasuk food tray dari dalam negeri]. Kebutuhannya kan banyak,” ujarnya.

    Adapun, food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray (nampan makan) per bulan untuk menyajikan hidangan di program MBG.

    Dadan menyebut angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Dadan, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” ujarnya.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.

    “Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pemerintah, kata Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.

    “Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.

    Faisal menilai bahwa semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.

    “Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.

    Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.

    “Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” pungkasnya.

  • Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut persaingan usaha menjadi lebih sehat seiring meluncurnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Permendag 15/2025).

    Untuk diketahui, Permendag 15/2025 mulai berlaku pada 17 Juni 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen hingga daya saing mutu produk.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan iklim persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat jika Permendag 15/2025 diimplementasikan dengan benar, termasuk dalam hal pemberian jaminan mutu yang sesuai standardisasi.

    Menurutnya, Permendag 15/2025 bisa menciptakan persaingan yang adil dan sehat, serta mendorong peningkatan kualitas dan inovasi di sektor industri dan perdagangan.

    “Kalau persaingannya lebih merata, lebih sehat, tentu saja akan lebih bagus bagi iklim industri, iklim investasi, dan bagi masyarakat,” kata Faisal kepada Bisnis, Sabtu (28/6/2025).

    Faisal menjelaskan persaingan yang sehat ini terjadi lantaran adanya dorongan dari kalangan dunia usaha dengan memastikan sisi kualitas dan mutu produk.

    Di samping itu, dia menyebut Permendag 15/2025 merupakan regulasi yang sangat penting untuk meningkatkan daya siang produk lokal. Regulasi anyar ini juga sebagai bentuk perlindungan konsumen.

    “Perlindungan terhadap mutu barang kan semakin besar, permintaannya juga semakin besar, kesadarannya makin besar, demand juga makin besar,” terangnya

    Dengan begitu, Faisal menyebut dorongan dari sisi permintaan akan menuntut industri untuk lebih memperhatikan dari sisi jaminan mutu dan juga standardisasi produk.

    “Artinya memang perlu didorong dari sisi industri karena memang ada dorongan juga dari sisi permintaan domestik apalagi internasional, terutama di negara-negara yang maju,“ terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan Permendag 15/2025 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

    Adapun, Permendag 15/2025 memiliki ruang lingkup pengaturan standardisasi yang mencakup berbagai aspek terkait barang, jasa, dan tenaga kerja di bidang perdagangan.

    “Salah satu tujuan diterbitkannya Permendag Nomor 15 Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasar, khususnya dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

    Dia menuturkan, beberapa tujuan lainnya dari regulasi ini adalah meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian usaha, mendorong inovasi dan teknologi dalam perdagangan, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

    Di samping itu, Permendag 15/2025 juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam membina pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor. Serta, memenuhi persyaratan mutu dan teknis produk akan mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

    Secara terperinci, beberapa kegiatan yang diatur dalam Permendag 15/2025 antara lain mencakup perumusan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jasa dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan rencana pendaftaran laboratorium uji yang melakukan pengujian barang terkait aspek K3L. Serta, penilaian risiko komoditas ekspor guna mengatasi hambatan teknis di negara tujuan ekspor.

    Untuk diketahui, ketentuan standardisasi bidang perdagangan terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebelumnya diatur melalui Permendag Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

    Namun, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Permendag 26/2021).

    Sementara itu, Permendag 26/2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting terkait proses standardisasi terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja di sektor perdagangan.

    “Oleh karena itu, perlu pengaturan baru melalui Permendag 15/2025,” tandasnya.

  • Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis.com, CIKARANG—  Schneider Electric mengungkap konflik geopolitik antara Israel dan Iran belum memberikan dampak terhadap pasokan bahan baku. 

    President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste, Martin Setiawan menyatakan konflik tersebut belum memengaruhi operasional maupun rantai pasok perusahaan hingga saat ini, 

    “Sejauh ini belum ada dampaknya ke kami. Harapannya juga tidak ada ya,” kata Martin saat ditemui usai peresmian perluasan pabrik Schneider Electric di Cikarang, pada Selasa (24/6/2025). 

    Lebih lanjut, Martin mengatakan perusahaan telah mengantisipasi risiko gangguan rantai pasok global dengan mengandalkan jaringan distribusi regional. 

    “Schneider kan beroperasi dengan berbagai macam hub. Kami di Asia Tenggara ini ada hub sendiri yang paling dekat gitu ya. Jadi masih belum impact,” tambahnya.

    Senada dengan Martin, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menyampaikan situasi global tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap sektor industri dalam negeri.

    Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, mengatakan meski belum ada dampak langsung, pemerintah tetap bersikap waspada. Dia juga menyoroti potensi kenaikan harga material tertentu seperti non-gas energy sources (NGES) apabila konflik terus berlanjut. 

    “Selama ini memang belum ada dampak tapi kita harus waspada juga karena terkait oleh NGES di sana juga perlu nanti bisa naik lah kalau memang terjadi perang yang berpanjang. Tapi selama ini belum ada. Semoga tidak ada lah dampaknya kalau gencatan senjatanya lebih cepat ya, mudah-mudahan tidak ada efek apa-apa dan damai lagi,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas.  

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez.  

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).  

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal.  Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu.  

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa mempengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. Dia juga tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal. Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik.  

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya. 

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal.  Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada.  

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

  • Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Iran—Israel yang makin memanas berpotensi mengancam permintaan ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan dua komoditas unggulan Indonesia menjadi melemah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan ketegangan geopolitik yang membara di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara barat, akan berpotensi pada penurunan permintaan CPO Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan potensi penurunan permintaan CPO bakal terjadi jika konflik Iran—Israel terus berlanjut.

    “Kalau perang berkepanjangan dan terjadi krisis ekonomi global ini akan berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit Indonesia, potensi penurunan sangat besar,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Eddy menilai, jika penurunan permintaan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global maka akan cukup sulit mengatasinya. Hal ini lantaran masing-masing negara importir akan sibuk menyelesaikan masalah ekonomi.

    Eddy memperkirakan harga CPO ke depan akan berkisar di rentang US$900-1.000 per metric ton di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kusuma Dewi mengatakan pihaknya masih melihat situasi, mengingat kondisinya yang saat masih terus berubah.

    Namun pada dasarnya, lanjut Dewi, Kemendag prihatin dengan eskalasi konflik dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera usai.

    Petani sedang memanen kelapa sawit

    Di sisi lain, Dewi menuturkan Kemendag tetap berupaya mencari alternatif pasar di tengah konflik Iran—Israel melalui perjanjian dagang, seperti Indonesia—Tunisia yang selangkah lagi menunggu penandatangan.

    “Demikian pula halnya dengan Indonesia-Eurasia yang juga telah selesai. Pembukaan pasar itu tentu merupakan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ujar Dewi kepada Bisnis.

    Ekspor CPO dan Batu Bara

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rata-rata harga komoditas nonenergi, terutama nonminyak dan gas (nonmigas), justru mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang semakin menekan sisi permintaan.

    Dia melihat efek tarif Trump berdampak pada penurunan harga batu bara dan sawit di pasar internasional sejak kuartal III/2024 sampai sekarang.

    “Konflik Timur Tengah ini memang mengubah tingkat harga, tetapi lebih di harga minyak dan gas. Harga minyak memang kembali naik setelah turun, kemudian naik. Gas mulai naik, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Sementara itu, lanjut dia, batu bara dan CPO masih relatif tetap rendah meski sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga. Namun, dia melihat peningakatannya tidak terlalu besar dalam beberapa waktu terakhir sejak konflik.

    Dengan kata lain, Faisal menyebut tingkat elastisitas kenaikan harga komoditas nonenergi atau nonminyak masih relatif rendah meski ada kecenderungan meningkat.

    “Kalau lihat kondisi seperti ini terhadap neraca perdagangan kita, justru harga komoditas ekspor andalan kita seperti sawit dan batu bara harganya masih relatif rendah, karena ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang menekan dari sisi permintaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika harga CPO dan batu bara rendah, artinya prospek nilai ekspor juga tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, volume perdagangan dua komoditas ini juga diperkirakan melemah lantaran faktor pelemahan permintaan di global.

    Di sisi lain, Faisal menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah justru mengerek impor minyak, mengingat Indonesia merupakan net importir minyak. Alhasil, Faisal mewanti-wanti ekspor tidak meningkat signifikan, sedangkan keran impor meningkat.

    “Artinya potensi terhadap rasa perdagangan memang makin lama surplusnya makin tipis menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, pasca perang dagang terutama dan juga ditambah lagi dengan konflik yang mendorong kenaikan harga minyak,” tuturnya.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit di tengah konflik Iran—Israel yang kian memanas.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current accountmakin mengaga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Terlebih, Wijayanto menyebut Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Bahkan, kata dia, ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan agar pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko, termasuk melakukan utang berlebih.

    Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah harus mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” ujarnya.

    Pasalnya, menurut dia, ketegangan di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan. Adapun dalam hal energi, transisi ke energi hijau akan semakin cepat.

    Meski demikian, Wijayanto menilai lonjakan harga kedua komoditas ini hanya dampak sesaat.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” terangnya.

    Orang berjalan di tengah tumpukan batu bara

    Dalam catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Tercatat, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Dari sisi harga, CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 berada di level US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025. Sedangkan untuk share pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas ini turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

  • Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez. 

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal. 

    Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu. 

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa memengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya.

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. 

    “Dengan kebijakan tarif Trump saja selama ini sudah mengganggu dari sisi rantai pasok karena terjadi hambatan congestion di pelabuhan-pelabuhan besar,” ujarnya. 

    Dia tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal.

    Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik. 

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya.

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal. 

    Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada. 

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

    Dengan situasi yang terus berkembang, para pelaku usaha dan pembuat kebijakan disarankan untuk waspada terhadap potensi lonjakan biaya energi dan logistik. 

    Pengalihan jalur pelayaran serta meningkatnya ketidakpastian global menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan rantai pasok internasional.

    Ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Teluk Persia, dinilai berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok global, khususnya dalam sektor energi. 

    Wilayah ini dikenal sebagai jalur penting perdagangan minyak dunia sehingga konflik yang terjadi di sana menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pelaku ekonomi global.

    “Kalaupun ada gangguan dalam hal kelancaran rantai pasok global, ini lebih yang terkait dengan minyak sebetulnya. Karena konfliknya melibatkan wilayah Timur Tengah, khususnya adalah di sekitar Teluk Persia,” jelasnya

    Terlebih, menekankan bahwa Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur vital dalam distribusi minyak bumi dunia.

    Dampak dari ketegangan tersebut sudah mulai terasa dengan naiknya harga minyak di pasar global. 

    “Kondisi perang tentu saja akan mempengaruhi suplai transportasi dari perdagangan minyak. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap peningkatan harga minyak,” ujarnya. 

    Harga minyak, menurutnya, telah naik dari level US$60 per barel menjadi sekitar US$75 per barel dan masih berpotensi terus meningkat hingga US$80 per barel apabila situasi tak kunjung mereda.

    Kenaikan harga minyak ini otomatis meningkatkan biaya energi secara keseluruhan. Meskipun komoditas substitusi seperti gas juga terdampak, skalanya tidak sebesar minyak bumi. 

    “Bagaimana dengan komoditas substitusinya seperti gas dan lain-lain ini juga berpotensi untuk naik, walaupun kenaikannya tidak sebesar minyak buminya,” pungkasnya. 

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Harga BBM RI Berpotensi Naik

    Konflik Iran-Israel Memanas, Harga BBM RI Berpotensi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengkhawatirkan konflik Iran-Israel berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, konflik Iran-Israel berpotensi mengerek harga minyak dunia. Alhasil, konflik ini akan berdampak pada inflasi dunia.

    “Kenaikan harga minyak akan diikuti kemudian dengan kenaikan harga bensin di berbagai negara yang menggunakan bensin termasuk juga, tentunya adalah Indonesia yang merupakan net importir minyak,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Bahkan, Faisal menyebut, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak terhadap peningkatan nilai impor Indonesia. Begitu pula dengan inflasi yang akan meningkat.

    Pasalnya, Faisal menjelaskan, harga minyak sangat mudah terpengaruh oleh dinamika geopolitik. Imbasnya, kondisi ini mengancam stabilitas pasokan minyak global. Apalagi, sambung dia, konflik Iran—Israel juga semakin meluas dan melibatkan Amerika Serikat (AS).

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar jika Iran tak mau melakukan perdamaian. Adapun, tiga fasilitas nuklir utama Iran telah dihancurkan oleh pasukan militer AS, yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan.

    Faisal menuturkan bahwa serangan saling membalas antara Iran dengan Israel sudah mengerek harga minyak dari US$60-an per barel menjadi US$75-an per barel. Jika AS semakin ikut terlibat di dalam konflik Iran—Israel, sambung dia, harga minyak dunia bisa tembus di atas US$100 per barel.

    “Ini [harga minyak] bisa mengerek lebih jauh lagi jika Amerika ikut campur dan kemudian eskalasi bisa mendorong sampai di atas US$80 per barel. Dan jika berterusan, ini tidak menutup kemungkinan bisa sampai US$100 per barel,” ujarnya.

    Kendati demikian, Faisal menuturkan bahwa kenaikan harga minyak umumnya juga diikuti oleh kenaikan harga komoditas energi substitusinya, seperti komoditas batu bara dan gas alam.

    “Karena kita net eksportir gas alam dan net eksportir batu bara, maka kenaikan harganya tentu akan mendorong ekspor kita secara nilai,” imbuhnya.

    Di samping itu, Faisal menambahkan konflik Iran—Israel juga berpotensi meningkatkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat di dalam negeri, terutama kelas menengah ke bawah.

    “Dalam kondisi seperti ini sangat mungkin ini akan semakin meningkatkan nilai impor karena tadinya perang dagang sendiri sudah mendorong masuknya atau semakin besarnya inflow barang-barang dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Faisal menuturkan, barang-barang China yang sebelumnya menyasar pasar Amerika, tetapi tak bisa masuk atau mengalami hambatan karena tarif tinggi, maka barang asal China tersebut akan mulai mencari alternatif negara lain.

    “Yang kita bisa dalam kontrol kita adalah ekonomi kita sendiri, kebijakan domestik kita sendiri,” imbuhnya.

    Untuk itu, menurutnya, kebijakan domestik harus dijaga. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat ekonomi domestik untuk menghindari impor barang-barang yang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan, termasuk barang ilegal. “… supaya tidak semakin menekan neraca perdagangan kita,” pungkasnya.

  • CORE minta waspadai moneter ketat seiring kenaikan harga minyak dunia

    CORE minta waspadai moneter ketat seiring kenaikan harga minyak dunia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan adanya potensi kebijakan moneter yang ketat di dalam negeri, seiring dengan potensi terus meningkatnya harga minyak global akibat tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “Sejauh ini yang menurut saya bisa mempengaruhi sektor keuangan adalah dari jalur moneter. Dampaknya terhadap kebijakan moneter global kalau sudah harga minyak meningkat pasti akan ikut memicu inflasi global,” ujar Faisal saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.

    Faisal menjelaskan, kenaikan harga minyak global akan memicu kenaikan inflasi berbagai negara di tingkat global.

    Kenaikan inflasi di tingkat global itu, lanjutnya, akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh bank sentral di berbagai negara, termasuk oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

    “Kenaikan tingkat suku bunga di AS, bisa jadi membuat Bank Indonesia (BI) kalaupun tidak menaikkan tingkat suku bunga, paling tidak dia menahan untuk tidak menurunkan lagi,” ujar Faisal.

    Dengan kenaikan atau tidak turunnya suku bunga acuan BI, Ia mengatakan bisa menyebabkan penyaluran kredit oleh bank-bank komersial di Tanah Air ke sektor riil semakin terhambat dan tertahan.

    Seiring dengan itu, lanjutnya, akan mendorong penurunan penyaluran kredit serta penurunan tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan- perbankan dalam negeri.

    “Sekarang kan (pertumbuhan kredit) sudah single digit, bahkan single digitnya sudah 8 persenan. Nah, bisa lebih turun lagi dan otomatis ini akan berdampak ke sektor riil, ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Faisal.

    Pada perdagangan Kamis (19/06) pukul 19.15 WIB, harga minyak dunia Brent Oil tercatat berada di level 77,60 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak mentah Crude Oil WTI berada di level 74,36 dolar AS per barel.

    Sementara itu, saat ini tingkat suku bunga acuan The Fed tercatat di level 4,25-4,50 persen, sedangkan suku bunga acuan BI tercatat di level 5,50 persen.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selat Hormuz Terancam Ditutup, Harga Minyak Dunia Bisa Meroket hingga 130 Dolar AS per Barel!

    Selat Hormuz Terancam Ditutup, Harga Minyak Dunia Bisa Meroket hingga 130 Dolar AS per Barel!

    PIKIRAN RAKYAT – Harga minyak terancam melonjak hingga 130 dolar AS atau sekitar Rp 2.115.203,75 (kurs 1 USD = 16.270,80) per barel jika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Sebelumnya diketahui, Esmail Kowsari anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengatakan Teheran sedang mempertimbangkan untuk menutup selat tersebut.

    Selat Hormuz disebutkan 20 persen pengiriman minyak global dan 80 persen perdagangan minyak dan gas alam cair (LNG) untuk Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

    Surat kabar tersebut memperkirakan konflik Israel dan Iran akan berlangsung selama beberapa waktu dan menambah dampak perang terhadap ekonomi bergantung pada durasi dan eskalasi serangan.

    Selain itu, konflik yang berkepanjangan dapat menghancurkan ekonomi tetapi jika berakhir dalam 14 hari seperti yangs sebelumnya direndanakan dampaknya akan terbatas.

    Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, lalu kapal-kapal kemudian memasuki Laut Arab dan Samudra Hindia.

    Kawasan pesisir selat ini merupakan wilayah Iran, sedangkan bagian selatannya milik Oman dan Uni Emirat Arab. Selat dilalui sekitar 10-20 persen minyak dunia dan sekitar 20 persen pengiriman LNG.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reforn on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilia kenaikan harga minyak dunia akibat dampak konflik Iran dan Israel menjadi momentum untuk percepatan transisi energi baru dan energi terbarukan.

    “Ketika energi fosil sudah mahal, tentu menjadi kurang kompetitif. Ini semestinya dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan,” ucapnya.

    Faisal menjelaskan selama ini menjadi kendala dari pengembangan energi baru dan energ terbarukan adalah murahnya harga energi fosil. Kendala tersebut menyebabkan energi baru terbarukan kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan fosil.

    Oleh karena itu, melonjaknya harga minyak dunia di tengah-tengah konflik Iran dan Israel harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek energi baru dan terbarukan.

    Pada 3 Juni 2025 lalu angkatan bersenjata Israel (IDF) meluncurkan operasi skala besar yang dijuluki Rising Lion, dimana angkatan udara rezim zionis itu menyerang sejumlah target dan fasilitas militer program nuklir yang dimiliki Iran.

    Angkatan udara Israel telah melakukan beberapa gelombang serangan di berbagai bagian Iran, termasuk Teheran dimana beberapa pejabat militer senior Iran tewa termasuk kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran dan komandan IRGC juga beberapa ilmuwan nuklir.

    Beberapa fasilitas nuklir termasuk Natanz dan Fordow dan posisi militer Iran di berbagai bagian negara juga ikut terkena serangan.

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidatonya mengatakan bahwa serangan terhadap Iran sebagai bentuk kejahatan, seraya mengatakan bahwa Israel akan menghadapi nasib yang pahit dan mengerikan.

    IRGC menyatakan bahwa Republik Islam telah meluncurkan Operasi True Promise III kepada target ,militer di Israel sebagai tanggapan atas serangan pasukan Zionis. ***

  • Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti surplus perdagangan Indonesia akan merosot imbas laju ekspor yang turut menurun. Adapun, penurunan ekspor ini dipengaruhi dari negosiasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang hingga saat ini masih berlangsung.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari—April 2025 mencapai US$87,36 miliar atau naik 6,65% dibanding periode yang sama 2024.

    Namun, nilai ekspor Indonesia hanya mampu mencapai US$20,74 miliar pada April 2025, atau turun 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengantongi US$23,24 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lantaran ekspor yang turun.

    “Jadi memang faktor hasil negosiasi akan sangat berpengaruh juga nanti ke depan, tapi arah besarnya adalah surplus perdagangannya akan menyusut karena penurunan ekspor,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Terlebih, Faisal mengungkap bahwa ekspor Indonesia sudah diprediksi tertekan sebelum tarif Trump berlaku pada 8 Juli 2025, lantaran ada faktor ketidakpastian tarif dari AS sebelum masa negosiasi 90 hari berakhir.

    “Nah itu [negosiasi 90 hari] sudah mempengaruhi ekspor kita, sebetulnya sudah menekan ekspor kita, apalagi kalau kemudian nanti kesepakatannya pada 8 Juli tarif kita tetap lebih tinggi,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, hasil negosiasi pada 8 Juli mendatang tetap akan mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia karena adanya kecenderungan tarif resiprokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif dasar.

    Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa laju ekspor Indonesia akan mengalami perlambatan ketika ada tekanan imbas adanya hambatan perdagangan yang dipicu oleh tarif Trump. Hal itu lantaran AS merupakan pasar untuk impor terbesar di seluruh dunia.

    Dia menerangkan, ketika pasar impor AS terhambat maka akan berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia, meski proporsi ekspor Indonesia ke AS hanya 10% atau lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

    “Tetapi tetap saja ada pengaruhnya [ke ekspor Indonesia], walaupun tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand,” terangnya.

    Selain tarif Trump, Faisal menyebut penurunan ekspor pada April 2025 juga dipengaruhi faktor musiman, yakni libur lebaran. Umumnya, libur lebaran akan mempengaruhi penurunan kegiatan ekspor-impor.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya menyebut negosiasi kebijakan tarif resiprokal Trump yang masih berlangsung turut membuat ekspor perdagangan Indonesia melambat secara bulanan meski surplus pada April 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi terkait kebijakan tarif Trump menjadi salah satu penyebab menurunnya ekspor Indonesia pada Maret—April 2025.

    Budi mengatakan beberapa negara turut mengakui banyak eksportir menunggu kebijakan final tarif Trump yang hingga saat ini masih dinegosiasikan.

    “[Faktor] yang kedua, ini banyak terkait kebijakan Trump. Apalagi, kemarin waktu kami ketemu teman-teman Mendag di Kuala Lumpur waktu KTT ASEAN. Kami juga ngobrol ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu [keputusan tarif Trump],” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa keputusan tarif Trump ini juga berdampak pada ekspor ke negara lain. “Jadi tidak hanya sekadar ekspor ke Amerika, tetapi ekspor ke negara lain pun juga saling menunggu,” kata Budi..