Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5%, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8% yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ujarnya.

    Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II.

    “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1%, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

    Proyeksi Dipangkas: Lembaga-lembaga Turut Ragu

    Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    LPEM UI

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam riset Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 edisi Juni 2025 juga menyoroti adanya perlambatan ekonomi nasional.

    “Pada awal 2025, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan menurunnya produktivitas sektoral yang tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI.

    Mereka mencatat, sektor manufaktur-yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja-mengalami tantangan deindustrialisasi prematur: kontribusinya terhadap PDB menurun, serapan tenaga kerja melemah, dan produktivitas stagnan.

    Sementara sektor pertanian pun belum lepas dari persoalan klasik, mulai dari ketersediaan input, teknologi, logistik, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja berpendidikan rendah-menengah agar bisa menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli,” saran LPEM UI.

    OECD

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

    World Bank

    Bank Dunia pun menyampaikan peringatan bahwa perekonomian Indonesia rawan terdampak gejolak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat saat ini berisiko mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyampaikan hal ini dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7%, dan 4,8% untuk tahun depan. Perkiraan ini mempertegas tren penurunan, setelah di kuartal I-2025 ekonomi RI hanya tumbuh 4,87%-turun dari angka 5% yang sempat tercapai sebelumnya.

    Menurut Carolyn, gejolak global menahan laju penciptaan lapangan kerja dan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pelemahan kinerja perdagangan dan investasi asing, ditambah arus modal yang labil, menciptakan tekanan luas terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Dalam situasi yang sangat rentan ini, ekonomi Indonesia memang menunjukkan ketahanan. Tapi kami melihat pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 5%. Konsumsi pemerintah dan investasi juga menurun tahun ini,” sebut Carolyn.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Mitsubishi Fuso Tawarkan Suku Cadang Murah, Biaya Perawatan Jadi Irit

    Mitsubishi Fuso Tawarkan Suku Cadang Murah, Biaya Perawatan Jadi Irit

    Jakarta –

    PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor Mitsubishi Fuso di Indonesia mulai menjual suku cadang harga terjangkau. Langkah tersebut menjadi kabar baik untuk para pengusaha di sektor logistik.

    Kini, mereka menawarkan dua rekomendasi suku cadang, yakni Fuso Genuine Parts dan Tiga Berlian. Jika yang pertama kualitas dan spesifikasinya sama persis dengan komponen yang terpasang di kendaraan baru, maka yang kedua dikembangkan khusus KTB dengan harga yang lebih terjangkau.

    Mohammad Faisal Rezza selaku Department Head After Sales Service Strategy & Special Project PT KTB mengatakan, meski secara spesifikasi di bawah Genuine Parts, namun suku cadang Tiga Berlian punya kualitas yang tak kalah baiknya.

    “Suku Cadang Tiga Berlian ini menjadi solusi efisien bagi konsumen yang ingin menekan biaya operasional melalui pengelolaan biaya perawatan yang lebih hemat (maintenance cost efficiency), tanpa mengorbankan kualitas dan keaslian,” kata Rezza di ICE BSD, Tangerang, Kamis sore (31/7).

    “Tentunya, suku cadang ini diproduksi melalui serangkaian uji coba ketat, termasuk tes daya tahan (durability), kecocokan pemasangan (fitting), performa, dan endurance. Dengan standar pengujian tinggi ini, kami memastikan bahwa setiap suku cadang yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan standar kualitas kendaraan,” tambahnya.

    Suku Cadang Mitsubishi Fuso. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Mitsubishi Fuso menghadirkan beragam kategori produk suku cadang yang lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari item perbaikan ringan/perawatan berkala, perbaikan sedang, dan perbaikan berat. Seluruh lini suku cadang ini tersedia untuk berbagai tipe kendaraan Mitsubishi Fuso, mendukung operasional konsumen di berbagai sektor seperti logistik, konstruksi, hingga pertambangan.

    Konsumen bisa melakukan pemesanan melalui e-commerce Fuso Spare Parts Official di marketplace, serta didukung 226 jaringan dealer resmi dan lebih dari 7 ribu toko suku cadang yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui layanan penjualan digital, konsumen dapat melakukan pembelian kapan pun dan di mana pun secara mudah.

    “Mitsubishi Fuso berkomitmen untuk memberikan value dengan menekan total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) bagi konsumen. Caranya dengan memberikan biaya perawatan yang kompetitif baik itu servis maupun spare parts,” kata Rezza.

    (sfn/dry)

  • Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu mengucurkan sederet paket kebijakan insentif untuk mendukung dunia usaha, terutama industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS. Sebaliknya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk atau tarif 0%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri padat karya menjadi sektor yang paling rentan terdampak dari kebijakan tarif Trump.

    Menurut Faisal, pemerintah perlu memberikan paket insentif kepada industri padat karya untuk menjaga arus kas (cashflow), termasuk insentif pembebasan pajak. Selain itu, kebijakan insentif juga dibutuhkan untuk menghindari gelombang PHK yang telah terjadi di industri padat karya.

    “Jadi sebetulnya itu [insentif untuk dunia usaha] perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan kalau bisa diakomodasi [untuk menghadapi tarif Trump],” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Namun demikian, kata Faisal, pemerintah perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan insentif ini efektif dan membantu dunia usaha. Serta, pemerintah juga harus mengkalkulasi apakah anggaran negara mencukupi untuk mendukung paket insentif industri padat karya.

    “Tapi yang jelas, menurut saya ini adalah langkah untuk mengantisipasi tarif Trump yang berdampak terhadap ekspor dan juga berdampak terhadap lonjakan impor. Industri padat karya lah yang paling banyak terkena,” ujarnya.

    Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu paket kebijakan insentif yang harus dikeluarkan pemerintah untuk industri padat karya adalah berupa perluasan PPh 21.

    Di samping itu, ujar Huda, pemerintah juga perlu memberikan pembebasan PPN untuk bahan baku industri seiring adanya tarif Trump. Dia menjelaskan, pembebasan PPN nantinya bisa mendorong daya saing industri lokal.

    Apalagi, Huda menyampaikan, jika pemerintah memberikan paket insentif pembebasan PPN dalam menghadapi tarif Trump, maka ongkos produksi akan jauh lebih murah dan produksi dalam negeri akan bertambah.

    “Dengan PPN yang dibebaskan untuk bahan baku industri kita, maka biaya produksi akan menurun dan meningkatkan produksi. Tarif impor pun akan tereduksi dampaknya terhadap harga jika dari dalam negeri ada insentif berupa pembebasan PPN,” ungkap Huda kepada Bisnis.

    Huda menambahkan pemerintah juga perlu melakukan percepatan restitusi PPN menjadi hal penting karena uang yang didapatkan bisa dijadikan modal usaha. Pasalnya, dengan modal usaha yang kuat, maka dampak negatif tarif impor AS akan bisa ditekan.

    “Selain itu, restitusi PPN merupakan kewajiban pemerintah untuk pengembalian pajak yang dibayarkan wajib pajak. Jadi saya rasa memang harusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.

  • Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 dinilai bakal memberikan angin segar bagi sektor properti di Tanah Air.

    Pemberian PPN DTP 100% awalnya diberikan pemerintah hanya untuk periode Januari-Juni 2025, sedangkan periode Juli-Desember 2025 besaran diskon ditetapkan sebesar 50%.

    Namun, dalam keputusan terbaru, pemerintah memperpanjang PPN DTP sebesar 100% hingga semester II/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, tujuan pemerintah memperpanjang pemberian PPN DTP 100% hingga akhir 2025 ialah untuk mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

    Selain itu, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025. 

    “Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%,” kata Airlangga usai melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Kebijakan PPN DTP 100 persen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023.

    Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Khusus untuk PPN DTP 100 persen berlaku untuk pembelian hunian hingga Rp2 miliar.

    Dengan adanya diskon pajak, maka masyarakat yang melakukan pembelian rumah Rp2 miliar tidak perlu membayar PPN. Namun, jika masyarakat membeli rumah Rp2,5 miliar, maka akan dikenakan PPN 11% yang Rp500 juta (selisih Rp2,5 miliar-Rp2 miliar). Sehingga konsumen tersebut cukup bayar Rp55 juta.

    Respons Pengembang

    Sementara itu, para pengembang merespons positif perpanjangan insentif di sektor perumahan yang diberikan pemerintah. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) meyakini kebijakan tersebut dapat menggairahkan kinerja sektor properti yang belakangan ini cenderung lesu.

    Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono menyatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi memperpanjang insentif PPN DTP 100% dan penambahan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

    Ari menyebut pemerintah telah resmi menambah kuota rumah subsidi FLPP dari yang semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara.

    Kenaikan kuota FLPP yang sangat fantastis ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

    Keputusan Pemerintah kedua adalah perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP 100% yang sebelumnya berakhir tanggal 30 Juni 2025 kini berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Usulan perpanjangan insentif PPN DTP dan penambahan kuota FLPP ini juga sesuai dengan harapan yang disampaikan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi). Mereka sebelumnya meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian PPN DTP 100% pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang.

    Mengingat, rumah komersial yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    Dampak

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP memiliki peran penting dalam mendongkrak kinerja sektor properti, khususnya penjualan segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

  • Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan subsidi listrik maupun bantuan upah.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP tetap memiliki peran penting dalam mendongkrak sektor properti, khususnya segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk bantuan subsidi upah, efektivitasnya juga terbatas karena hanya menjangkau buruh sektor formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faisal menjelaskan proporsi buruh sektor formal hanya sekitar 37% dari total pekerja.

    “Nah, yang mendapat bantuan upah tentu tidak semuanya karena ada batas atas yang menerima bantuan upah berapa. Kita prediksikan tidak sampai 10% lah itu dari total tenaga kerja [yang terima bantuan upah],” ujarnya.

    Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyimpulkan bahwa diskon listrik masih lebih efektif karena cakupannya paling luas, kemudian disusul PPN DTP untuk rumah kecil, dan terakhir bantuan subsidi upah.

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik. “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai transformasi produktivitas dan ketenagakerjaan dapat memacu peningkatan daya beli masyarakat.

    “Pemerintah memang harus menambah (penciptaan) lapangan kerja dan meningkatkan income masyarakat yang sudah bekerja,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    “Jadi yang sudah bekerja, sektor-sektor yang selama ini mempekerjakan tenaga kerja berarti harus didorong produksi dan produktivitasnya, daya saing, dan mendorong income mereka dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain saling sinergis,” ujarnya menambahkan.

    Adapun hal ini mengacu pada adanya fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya) yang ditujukan bagi pengunjung pusat perbelanjaan secara beramai-ramai, tapi tidak melakukan transaksi pembelian atau berbelanja.

    “Dari masyarakat ada keinginan konsumsi barang-barang yang dibutuhkan atau diinginkan, tapi dibatasi oleh budget dan daya beli yang terus turun,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, ia menilai dengan kebijakan-kebijakan dan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat.

    “Di antaranya, UMKM yang insentifnya diberikan secara lebih konkret kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak. Lalu, menambah lapangan kerja yang ada dengan mendorong sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, pertanian, dan perkebunan,” ujar Faisal.

    “Selain itu, mendorong hilirisasi produk-produk turunan yang lebih kompleks dan punya nilai tambah lebih tinggi, serta juga memperkuat dari sisi hulu,” imbuhnya.

    Ia melanjutkan, intervensi negara juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengutamakan pengadaan barang/jasa dalam negeri.

    “Hal yang lain, ya tentu saja dengan memanfaatkan belanja pemerintah, APBN, untuk pengadaan barang dan jasanya diarahkan untuk membeli barang-barang domestik atau dalam negeri,” kata Faisal.

    “Walaupun mungkin tidak lebih murah dibandingkan dari impor, tapi kalau membeli barang-barang di produksi dalam negeri itu diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan nantinya,” tambah dia.

    Sumber : Antara

  • Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).

    Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

    “Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.

    Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.

    Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.

    “Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).

    Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

    “Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.

    Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.

    Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.

    “Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eropa Bisa Gantikan Pangsa Ekspor Indonesia ke AS, Ini Catatannya

    Eropa Bisa Gantikan Pangsa Ekspor Indonesia ke AS, Ini Catatannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bebas tarif alias 0% ke Eropa melalui perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) dinilai membuka peluang peningkatan ekspor produk tekstil dan alas kaki Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Eropa bisa menjadi pasar baru bagi Indonesia di tengah pengenaan tarif resiprokal Indonesia dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32%.

    “Kalau memang betul [bea masuk tarif 0% ke pasar Eropa], jelas ini adalah satu peluang ekspor yang besar, dan beberapa sektor yang selama ini tertatih-tatih sedang kesulitan untuk masuk ke pasar global, termasuk sekarang pasar Amerika yang dikenakan tarif 32%,” kata Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (13/7/2025).

    Menurut Faisal, produk Indonesia seperti tekstil dan alas kaki bisa mudah dipasarkan ke Eropa, lantaran tidak adanya bea masuk.

    “Tapi tentu saja kita perlu melihat secara detail. Ini yang dimasukkan, yang diturunkan tarif sampai 0% ini apa [sektor apa saja],” imbuhnya.

    Faisal mengatakan bahwa Uni Eropa juga pasti telah memperhitungkan timbal balik dari perjanjian IEU—CEPA. Untuk itu, dia menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi konsekuensi yang menyertai ketentuan tersebut.

    “Nah, apa yang kita [Indonesia] kasih kepada mereka [Eropa], ini juga kan perlu diantisipasi. Kalau itu juga ada penurunan 0% untuk masuk ke pasar Indonesia, ini kan perlu dikalkulasi,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menilai pemerintah juga perlu mengantisipasi hal lain seperti persyaratan dan prosedur ekspor. Hal ini mengingat perjanjian yang ditempuh adalah kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), yang bukan hanya mencakup tarif melainkan juga non-tariff.

    “Kita masuk ke Eropa, tarifnya 0%, tapi kalau kemudian syarat-syarat dan prosedurnya banyak dan susah, NTM-nya [non-tariff measures] banyak dan susah ditembus, juga sama. Kita tetap susah juga masuk ke pasar mereka. itu jadi artinya yang perlu dianalisis juga jadi jauh lebih dalam,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut melalui perjanjian dagang IEU—CEPA, maka produk Indonesia yang akan masuk ke Eropa tidak akan dikenakan bea masuk alias tarif 0%.

    “Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0%,” kata Airlangga dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Menko Airlangga menuturkan, negosiasi perjanjian dagang IEU—CEPA telah memasuki tahun ke-10 alias satu dekade dengan lebih dari 19 putaran. Namun, dia memastikan perundingan IEU—CEPA akan rampung dan segera ditandatangani Presiden.

    “IEU—CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun, seluruh isunya akan selesai dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian,” ujarnya.

    Rencananya, perjanjian IEU—CEPA ini akan ditandatangani pada kuartal III/2025 di Jakarta. Sayangnya, Airlangga enggan memberikan informasi lebih detail terkait jadwal penandatanganan IEU—CEPA.

    “Nanti akan ada penandatanganan di kuartal ke-3 tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak, tidak spill-spill,” katanya.

  • Pangsa Ekspor CPO RI ke AS Terancam Susut Imbas Tarif Trump

    Pangsa Ekspor CPO RI ke AS Terancam Susut Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut pangsa pasar ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) bisa menyusut imbas pengenaan tarif Presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penurunan pangsa pasar ekspor CPO Indonesia ke Negara Paman Sam itu mengingat tarif yang dikenakan Trump lebih tinggi dibandingkan negara kompetitor seperti Malaysia.

    Jadi tarif yang dikenakan 32% termasuk untuk CPO, ini jelas akan berpotensi mengurangi market share kita di pasar Amerika, terlebih melihat Malaysia dikenakan tarif yang lebih rendah yakni 25%.

    “Dengan adanya perbedaan tarif ini, maka berpotensi share ekspor CPO Malaysia ke Amerika akan meningkat. Walaupun secara keseluruhan share impor Amerika terhadap CPO dari seluruh dunia tetap Indonesia lebih besar, tapi menyusut dari pangsa pasarnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Dalam kondisi seperti ini, Faisal menyebut pemerintah perlu mencari pasar alternatif untuk mengekspor komoditas unggulan Indonesia, salah satunya CPO.

    “Jadi kita lebih serius untuk menggali pasar-pasar tradisional untuk CPO kita yang sebetulnya punya jangkauan pasar yang luas karena tingkat daya saingnya yang relatif tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut kinerja ekspor CPO berpotensi menurun imbas kebijakan Trump yang tetap mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Berdasarkan catatan Gapki, ekspor minyak sawit Indonesia ke AS terus meningkat selama lima tahun terakhir. Adapun, volume ekspor tertinggi terjadi pada 2023, yakni mampu mencapai 2,5 juta ton. Sayangnya, volumenya turun menjadi 2,2 juta ton pada 2024 dengan pangsa pasar CPO adalah 89%.

    “Apabila tarif [AS terhadap Indonesia] tetap 32%, ada kemungkinan ekspor [CPO] akan menurun, besarnya berapa belum tahu,” ucap Eddy kepada Bisnis.

    Menurutnya, importir di Negara Paman Sam akan mengalihkan pasar ke negara dengan tarif lebih rendah, seperti Malaysia, imbas adanya tarif tinggi ini.

    “Yang paling mungkin importir di AS akan bergeser ke negara lain seperti Malaysia dan negara-negara di Amerika Latin, karena tarif mereka di bawah Indonesia,” ujarnya.

    Kendati demikian, Eddy menyebut ke depan, tren ekspor CPO Indonesia belum tentu bakal terus menurun. Sebab, kondisi ini tergantung pada kondisi minyak nabati lain, seperti minyak kedelai hingga minyak bunga matahari.

    “Belum tentu trennya turun terus, tergantung minyak nabati lain. Apabila supply mereka kurang, maka permintaan minyak sawit akan meningkat,” jelasnya.

    Dia menjelaskan bahwa harga minyak sawit harus kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Sebab, harga yang kompetitif akan mempengaruhi kinerja ekspor CPO ke depan.

    “Jangan sampai harga minyak sawit lebih mahal dari minyak nabati lain seperti bunga matahari dan minyak kedelai seperti di tahun 2024 dan di awal 2025 [sampai April], ini juga akan menurunkan ekspor minyak sawit,” jelasnya.

    Adapun untuk menghadapi tarif Trump, lanjut dia, diversifikasi ke pasar nontraditional merupakan kunci, seperti ke Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Asia Tengah.

    “Juga harus terus menjaga pasar tradisional agar jangan turun seperti China, India, Pakistan, dan Uni Eropa yang saat ini sebagai empat besar pasar minyak sawit Indonesia,” tandasnya.