Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkih asal Indonesia yang diekspor PT Natural Java Spice (NJS) ke Amerika Serikat (AS) berisiko memicu penguatan kebijakan tarif resiprokal dan peningkatan hambatan perdagangan nontarif oleh Negeri Paman Sam.

    Meski kadar radioaktif yang ditemukan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan untuk perlindungan kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) telah memblokir seluruh impor rempah dari PT NJS. Tindakan ini mempertegas sikap AS yang makin ketat dalam pengawasan produk impor dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai temuan Cs-137 pada cengkih Indonesia bisa menjadi justifikasi bagi AS untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperketat tarif resiprokal yang sudah ada bagi produk rempah dan komoditas lain dari Indonesia.

    “Artinya pengawasan itu akan menjadi lebih ketat oleh AS terhadap barang-barang yang memang sudah diimpor. Jadi bukan hanya tarifnya saja yang dinaikkan dengan adanya tarif resiprokal, tetapi hambatan-hambatan perdagangan nontarifnya itu juga akan dimainkan, akan diperketat oleh mereka,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, kombinasi kenaikan tarif resiprokal dan hambatan nontarif berpotensi mengurangi volume ekspor rempah dan produk lainnya yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Tentu saja kalau ada peningkatan hambatan perdagangan dari sisi tarif dan juga sekarang nontarif, ini akan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia ke AS, termasuk juga dalam konteks ini adalah cengkih dan juga produk-produk yang lain, seperti produk perikanan udang juga begitu,” tuturnya.

    Namun, dia menilai seberapa besar potensi pasar menahan untuk membeli cengkih asal Indonesia sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah Indonesia merespons temuan ini.

    “Kalau temuan ini benar, maka ini harus segera dilakukan investigasi dari hulu, dari perusahaan yang menghasilkan cengkihnya, sampai ke jalur distribusi, sampai ke border, ke pelabuhan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Faisal menuturkan peran diplomasi dengan AS juga diperlukan jika kandungan zat radioaktif dalam komoditas cengkih Indonesia masih berada di bawah batas ambang.

    “Jadi memang ada beberapa langkah yang harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir untuk bisa memastikan bahwa kita masih bisa mengekspor cengkih di tengah dinamika global yang seperti sekarang,” terangnya.

    Menurutnya, untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada prospek ekspor cengkih Indonesia, diperlukan langkah antisipasi bukan hanya terhadap pasar AS, tetapi juga dengan pasar-pasar ekspor lain di dunia.

    “Kalau seandainya itu juga berpengaruh nanti terhadap sentimen terhadap produk cengkih dari Indonesia, temuan yang dari mitra Amerika Serikat,” tambahnya.

    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 sebelumnya menyatakan pihaknya tengah menyelidiki dugaan kontaminasi radioaktif pada produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS.

    Investigasi ini dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menerbitkan laporan berisi temuan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada cengkih asal Indonesia.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa tim gabungan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah turun ke lapangan untuk menelusuri sumber kontaminasi.

    “Kami sedang melakukan investigasi atas laporan bahwa produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS terkontaminasi Cs-137,” kata Bara kepada Bisnis.

    Dia menuturkan bahwa pemerintah akan berupaya secara maksimal agar masalah ini tetap terbatas pada kasus cengkih saja dan tidak memengaruhi produk rempah-rempah lainnya.

    Pemerintah, kata dia, bergerak cepat dalam menangani masalah ini dan berkomitmen agar kasus ini tidak meluas ke produk rempah lainnya.

    “Kami bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Kami akan berusaha keras untuk melokalisasi kasus ini sehingga tidak berdampak pada produk rempah lainnya,” ujarnya.

    Selain itu, Satgas juga memastikan pihaknya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak berdampak pada kinerja ekspor cengkih serta rempah-rempah Indonesia

    “Kami bekerja keras untuk melokalisasi masalah ini sehingga tidak berdampak pada ekspor cengkih dan rempah-rempah Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

  • Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Meski aksi demonstrasi di sejumlah daerah termasuk Jakarta relatif mulai reda, namun unjuk rasa berkepanjangan dinilai dapat menggoyahkan ekonomi nasional. Pada akhirnya kondisi ini diramal akan merugikan masyarakat ke depan.

    Danpak ekonom ini dinilai sebagai efek samping dari gagalnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Semisal karena ketidakpastian keamanan akibat demo, investor asing ditakutkan bisa meninggalkan Indonesia.

    “Iklim investasi kita menjadi kurang baik, terutama salah satu parameternya adalah stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Saya kira ini penting karena yang menjadi titik sentralnya adalah kantor-kantor kepolisian yang dibakar, dan itu tentu berdampak pada makna bagaimana negara memberikan kepastian keamanan atau tidak bagi para investor,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

    Ketidakpastian dari sisi keamanan inilah yang kemudian mendorong para investor asing menarik kembali dananya, terutama dari investasi di pasar modal maupun saham dalam negeri. Alhasil dalam proses penarikan dana ini nilai tukar rupiah biasanya juga akan melemah. Sebab para investor asing akan menjual rupiah yang dimilikinya untuk ditukar dengan mata uang lain seperti dolar.

    “Jangka pendek pasti direspons dengan saham kita turun, nilai rupiah kita sedikit terdepresiasi. Saya kira jangka pendek biasanya langsung direspons seperti itu,” ujarnya.

    “Kalau kita bandingkan sebelumnya, satu minggu atau dua minggu yang lalu sempat Rp 16.300. Ini agak melemah sekitar Rp 100 jadi 16.400 per satu dolar,” paparnya.

    Masalahnya, pelemahan nilai rupiah imbas aksi tarik dana investor ini juga berpotensi memberikan dampak lain terhadap ekonomi Indonesia alias menciptakan multiplier effect. Di mana menurut Tauhid salah satu dampak buruknya adalah naiknya harga barang atau produk impor, hingga beban utang negara dalam mata uang asing seperti dolar akan semakin berat.

    “Kalau sekarang masih relatif kecil. Tapi kalau ini melemahnya nggak bisa diperkuat dari upaya BI, maka otomatis dampaknya banyak hal. Barang impor naik, kemudian beban utang kita yang dalam bentuk mata uang asing juga naik, kemudian bahan baku untuk industri harganya naik,” terangnya.

    Jika kondisi ini benar terjadi, ujung-ujungnya yang merasakan dampak buruk adalah masyarakat sendiri. Sebab harga-harga komoditas yang bersumber dari impor seperti untuk pangan dan energi kemudian ikut meningkat, walau tidak dalam waktu dekat.

    “Ada time lag periodnya, apakah 2 bulan, 3 bulan. Karena bisa saja yang diedarkan itu masih yang dalam gudang lah. Harga impor yang lalu. Jadi kalau yang terkait kenaikan dolar ini saya kira masih belum sampai kita rasakan sekarang. Tapi akan ada penyesuaian pastinya,” ucap Tauhid.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, juga melihat pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu dampak ekonomi dari aksi unjuk rasa dan kericuhan belakangan ini. Walau pelemahan ini hanya dampak jangka pendek karena demonstrasi massa sudah mulai berkurang.

    Belum lagi menurutnya Bank Indonesia (BI) juga dinilai cukup memiliki kemampuan untuk menginterferensi pelemahan rupiah. Dengan begitu nilai mata uang Indonesia ini dapat terjaga di level tertentu.

    “Nah nilai tukar rupiah, sebetulnya ini kalau melihat dari pergerakannya, kalaupun melemah ini sifatnya sesaat ya, karena dari kemampuan BI untuk melakukan intervensi, karena cadangan devisanya cukup bagus, cukup tinggi, mestinya bisa,” papar Faisal.

    Namun di luar pelemahan nilai rupiah imbas banyaknya investor asing yang kabur imbas demo, pemerintah tetap harus memperbaiki iklim investasi dalam negeri secara keseluruhan. Sebab menurutnya investor asing tidak akan kabur hanya karena aksi sesaat seperti demonstrasi, namun ada hal struktural lainnya yang mempengaruhi.

    “Tapi memang kalau terkait dengan capital outflow, sebetulnya sudah terjadi sebelum ada demo. Jadi memang kecenderungan untuk capital outflow yang menekan rupiah itu sudah terjadi terlepas dari ada tidaknya demonstrasi dan juga kekacauan kemarin,” jelasnya.

    “Dari sisi makroekonomi pun, dan juga efektivitas kebijakan pemerintah memang perlu meningkatkan keyakinan investor itu, bahwa bisa membawa ekonomi ini ke yang lebih baik. Jadi investor ingin melihat itu dari pemerintah efektivitas kebijakannya,” pungkas Faisal.

    (igo/fdl)

  • PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tantangan masih menyelimuti perekonomian Indonesia kendati PMI Manufaktur mulai kembali ke jalur ekspansif dan kinerja neraca perdagangan masih surplus selama 63 bulan terakhir.

    Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal meyakini bahwa pelaku usaha lebih fokus ke realitas daripada data-data statistik ekonomi sebelum ambil keputusan. Kepercayaan pelaku usaha, sambungnya, akan tercipta ketika data statistik sejalan dengan kenyataan di lapangan.

    “Kalau memang cenderung menunjukkan juga realita yang arahnya juga positif, nah itu tentu saja nanti akan meningkatkan kepercayaan. Tapi kalau tidak, ya ini not necessarily [tak otomatis] mendorong keyakinan daripada pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi kita,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, Senin (1/9/2025).

    Apalagi, dia mengingatkan bahwa belakangan banyak kalangan yang mempertanyakan rilis data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga resmi pemerintah.

    Di samping itu, Faisal melihat data kenaikan ekspor terbaru memang mewakili realitas. Hanya saja, data tersebut juga tetap harus dilihat secara kritis.

    Dia tidak heran apabila pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari impor pada Juli 2025 hanya sesat karena fenomena front-loading (memajukan jadwal pengiriman/pembelian barang) akibat antisipasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang berlaku pada Agustus 2025.

    “Nah itu [front-loading] yang sudah terjadi juga, bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga China ketika akan dinaikkan tarif oleh Amerika ke China, itu ada front-loading banyak terjadi di waktu-waktu sebelum itu,” ungkap Faisal.

    Tak jauh beda, Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa Roby Rushandie melihat perkembangan positif data terbaru PMI manufaktur dan ekspor dari dua sudut pandang.

    Dari sisi pasar keuangan, Roby meyakini data-data positif makro ekonomi bisa cukup meredam gejolak. Pasar keuangan, menurutnya, lebih banyak terpengaruh apa yang tampak di permukaan.

    Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil tidak terlalu berpengaruh data temporer. Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil akan timbul apabila data ekspor atau PMI manufaktur konsisten positif dari waktu ke waktu.

    Lebih dari itu, Roby menekankan kepercayaan pelaku usaha dan investor tercipta apabila pemerintah memang mendesain anggaran untuk masyarakat luas.

    Dia tidak yakin kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga ketika pemerintah memprioritaskan program yang membutuhkan anggaran jumbo di tengah ruang fiskal yang sudah sempit.

    “Seperti makan bergizi gratis, saya rasa sudah banyak aspirasi atau masukan dari berbagai kalangan bagaimana penerapan makan bergizi gratis ini mestinya dilakukan. Apalagi dalam desain RAPBN 2026, makan bergizi gratis ini cukup mengambil besar porsi alokasi pendidikan,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

    Selain itu, dia mendorong agar anggaran belanja pemerintah benar-benar fokus kepada perlindungan sosial. Selain itu, sambungnya, harus ada arah kebijakan yang jelas untuk mengatasi permasalahan pekerja informal.

    “Apalagi kan momen kemarin itu [demonstrasi besar-besaran] benar-benar momen terangkatnya [permasalahan] kelompok pekerja informal, dengan kejadian beberapa hari lalu,” tutup Roby.

    Indikator Ekonomi Membaik

    Adapun, beberapa hari terakhir terjadi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia akibat kenaikan tunjangan anggota DPR yang diperparah dengan penanganan brutal aparat kepolisian dalam menangani aksi sehingga membuat seorang pengemudi ojol Affan Kurniawan, meninggal dunia.

    Di tengah deretan berita buruk tersebut, sejumlah indikator ekonomi terbaru menunjukkan fundamental ekonomi yang membaik.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa ekspor ekspor pada Juli naik 9,86% secara tahunan, ditopang terutama oleh pengapalan minyak sawit, barang perhiasan, dan logam bukan besi.

    Sejalan, laporan S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia juga membaik ke level 51,5 atau kembali ke zona ekspansi pada Agustus setelah empat bulan beruntun terjebak di area kontraksi.

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Dunia Usaha Sebut IP-CEPA Diversifikasi Ekspor RI di Tengah Ketidakpastian Global

    Dunia Usaha Sebut IP-CEPA Diversifikasi Ekspor RI di Tengah Ketidakpastian Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut penandatangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian global. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Perindustrian Saleh Husin mengatakan perjanjian ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya ke negara nontradisional sebagai salah satu upaya diversifikasi pasar ekspor di era ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik saat ini.

    “Kadin bidang Perindustrian memandang penandatanganan IP—CEPA sebagai peluang strategis untuk memperluas akses pasar produk nasional ke kawasan Amerika Latin, khususnya Peru,” kata Saleh kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Menurut Saleh, dengan adanya IP—CEPA maka akan meningkatkan akses pasar Indonesia melalui penghapusan hambatan tarif dan nontariff terhadap sebagian besar produk kedua negara.

    “Kesepakatan ini juga memperluas ruang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pertambangan, perikanan, hingga pertahanan, serta memperkuat posisi Indonesia menuju keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pasific Partnership [CPTPP],” sambungnya.

    Adapun, Saleh menyebut beberapa ekspor utama Indonesia ke Peru diharapkan semakin meningkat nilai ekspornya di antaranya seperti kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, biodiesel, serta kertas dan karton.

    Kadin bidang Perindustrian menilai, agar perjanjian ini berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal, dunia usaha akan mendorong pemerintah untuk memastikan pemanfaatan akses pasar disertai peningkatan volume dan nilai ekspor.

    Serta, sambung dia, memfasilitasi transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung hubungan perdagangan berkelanjutan antara Indonesia dan Peru.

    Aktivitas ekspor-impor di pelabuhan

    Selain itu, Saleh menambahkan, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan asosiasi industri dalam mensosialisasikan implementasi IP—CEPA agar manfaat IP—CEPA dapat dioptimalkan oleh para pelaku industri.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Peru bisa menjadi gerbang ekspor produk manufaktur Indonesia ke Amerika Latin usai Presiden Prabowo Subianto meneken IP—CEPA.

    Apalagi, Faisal menyebut bahwa selama ini Indonesia dengan Peru mencatatkan surplus perdagangan. Dia mengungkap mayoritas Indonesia mengekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti otomotif ke Peru. Selain produk manufaktur, Indonesia juga mengekspor produk alas kaki ke Peru.

    Oleh karenanya, Faisal menyatakan pemerintah harus menghitung secara matang produk apa saja yang akan diekspor ke Peru. Harapannya, dengan adanya IP—CEPA, Indonesia bisa melakukan penetrasi pasar yang lebih luas.

    “Bahkan kalau bisa Peru menjadi hub bagi masuknya barang-barang manufaktur Indonesia, khususnya ke Amerika Latin, jadi melalui Peru,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal mengatakan kesepakatan dagang CEPA bukan hanya sekadar perdagangan barang, melainkan lebih luas, yakni mulai dari jasa, investasi, hingga nontariff measure. Sehingga, sambung dia, pemerintah mengidentifikasi produk apa yang akan diekspor, hambatan,  perdagangan jasa, hingga sasaran investasi.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menyatakan perjanjian penandatanganan IP—CEPA akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan Indonesia dan Peru.

    Adapun, perjanjian IP—CEPA berhasil rampung dalam 14 bulan, lebih cepat dari perundingan perjanjian dagang umumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Melalui IP—CEPA, kedua negara sepakat akan bekerja sama di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, serta pertahanan.

    “Kita sepakat kerja sama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan,” ujar Prabowo dalam Pernyataan Pers Bersama Presiden Prabowo dan Presiden Dina Boluarte, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Peru Dina Boluarte mengatakan Indonesia menjadi mitra penting Peru di kawasan Asia Tenggara.

    “Perdagangan bilateral kita memiliki dinamika dan potensi yang luas menjadikan Indonesia negara mitra dagang terbesar keenam Peru di Asia,” ujar Boluarte.

    Boluarte menuturkan saat IP—CEPA berlaku, maka perjanjian ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi perdagangan, mendorong pertukaran barang, dan menjadi dasar perjanjian masa depan di bidang investasi, jasa, serta perdagangan elektronik.

    Ke depan, Boluarte mengungkap blueberry asal Peru akan masuk ke pasar Tanah Air. Hal ini mengingat Peru telah menjadi salah satu pengekspor utama buah segar dan superfood di dunia, seperti quinoa, matcha, chia, dan blueberry.

  • Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menepis kabar industri real estate nasional yang disebut masih melanjutkan tren perlambatan penjualan.

    Ara menekankan, hal itu tidak sepenuhnya benar lantaran pihaknya justru melihat adanya peningkatan pembelian rumah subsidi beberapa waktu belakangan. 

    “Dari diskusi saya dengan pengembang dan para marketing rumah subsidi ternyata  bisnis perumahan subsidi makin menyala karena minat masyarakat untuk memiliki rumah semakin besar. Jadi tidak benar jika ada yang bilang bahwa bisnis properti semakin turun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Adapun, peningkatan penjualan rumah subsidi ini diklaim makin bergeliat seiring dengan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yakni Program 3 Juta Rumah.

    Ara menekankan, rumah subsidi merupakan jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan di Indonesia. 

    Dia juga menambahkan, pengembang perumahan saat ini dipastikan dapat merasakan langsung hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan khususnya Program 3 Juta Rumah. 

    “Kondisi di lapangan ternyata bisnis perumahan bersubsidi semakin menyala kan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, peningkatan pembelian rumah subsidi itu terjadi di tengah melemahnya penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran adanya pelemahan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat yang semulanya merupakan pasar rumah komersil mulai bermigrasi melakukan pembelian rumah subsidi.

    “Kita ini melihat bahwa ada korelasi yang sangat kuat dengan daya belinya. Jadi bisa jadi bahwa yang beli rumah-rumah kecil itu bukan cuma kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah yang tadinya mungkin bisa beli rumah yang agak gede, di atas 36 meter persegi, di atas 70 meter persegi, sekarang justru beli rumah-rumah kecil,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, saat ini masyarakat mulai bergeser melakukan pembelian rumah minimalis dengan rata-rata luasan 30 meter persegi.

    Alhasil, penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah kecil justru mengalami peningkatan. 

    “Di kuartal I/2025 kita lihat pertumbuhan penjualan rumah yang menengah dan besar tetap turun, kontraksi, tetap decline,” pungkasnya.

  • Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya mengumumkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus ke angka 5,12% di kuartal kedua 2025. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud. Berdasarkan data yang dikantonginya, produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2025 sebesar Rp 5.947 triliun.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.396,3 triliun sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy dikutip dari detikFinance, Selasa (5/7/2025).

    Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal I, pertumbuhan ekonomi RI hanya berkisar di kepala 4% saja. Edy mengungkapkan jika pertumbuhan ini masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 1,13%. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,53%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,47%,” terangnya.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi menyebut jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini tidak akan tembus di angka 5%. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut jika pertumbuhan ekonomi RI tidak akan lepas dari angka 4%.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ungkap Faisal.

    Lesunya daya beli masyarakat juga dinilai menjadi faktor lain penyebab lemahnya tekanan pertumbuhan ekonomi. Belakangan, fenomena rohana dan rojali menjadi pertanda penting jika kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Konsumsi rumah tangga dinilai tidak cukup menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Lalu bagaimana nasib ekonomi Indonesia di paruh kedua tahun 2025? Menghadirkan ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Pontianak, Kalimantan Barat, detikSore akan mengulas nasib nahas yang dialami oleh seorang balita. Diketahui, balita tersebut merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh kerabat keluarganya sendiri. Tidak hanya menyisakan trauma berat, korban juga mengidap penyakit menular seksual yang diperoleh dari pelaku. Bagaimana perkembangan kasus ini? Ikuti laporan Jurnalis detikKalimantan selengkapnya.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan komunitas di Jakarta yang mengumpulkan masyarakat pecinta tarik suara. Adalah Meda Dawu, salah satu pendiri Komunitas Nyanyi Bareng Jakarta memiliki alasan khusus mengapa ia ingin membuka wadah bagi para penyuka nyanyi.

    Sejak berdiri, komunitas ini terus berkembang, bahkan seringkali menjadi ‘rumah’ bagi para musisi atau tokoh-tokoh ternama. Lalu bagaimana seluk-beluk komunitas ini? apakah mereka menjadi salah satu pihak yang terdampak kemelut aturan hak cipta? Temui Meda Dawu dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5%, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8% yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ujarnya.

    Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II.

    “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1%, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

    Proyeksi Dipangkas: Lembaga-lembaga Turut Ragu

    Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    LPEM UI

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam riset Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 edisi Juni 2025 juga menyoroti adanya perlambatan ekonomi nasional.

    “Pada awal 2025, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan menurunnya produktivitas sektoral yang tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI.

    Mereka mencatat, sektor manufaktur-yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja-mengalami tantangan deindustrialisasi prematur: kontribusinya terhadap PDB menurun, serapan tenaga kerja melemah, dan produktivitas stagnan.

    Sementara sektor pertanian pun belum lepas dari persoalan klasik, mulai dari ketersediaan input, teknologi, logistik, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja berpendidikan rendah-menengah agar bisa menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli,” saran LPEM UI.

    OECD

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

    World Bank

    Bank Dunia pun menyampaikan peringatan bahwa perekonomian Indonesia rawan terdampak gejolak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat saat ini berisiko mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyampaikan hal ini dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7%, dan 4,8% untuk tahun depan. Perkiraan ini mempertegas tren penurunan, setelah di kuartal I-2025 ekonomi RI hanya tumbuh 4,87%-turun dari angka 5% yang sempat tercapai sebelumnya.

    Menurut Carolyn, gejolak global menahan laju penciptaan lapangan kerja dan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pelemahan kinerja perdagangan dan investasi asing, ditambah arus modal yang labil, menciptakan tekanan luas terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Dalam situasi yang sangat rentan ini, ekonomi Indonesia memang menunjukkan ketahanan. Tapi kami melihat pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 5%. Konsumsi pemerintah dan investasi juga menurun tahun ini,” sebut Carolyn.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Mitsubishi Fuso Tawarkan Suku Cadang Murah, Biaya Perawatan Jadi Irit

    Mitsubishi Fuso Tawarkan Suku Cadang Murah, Biaya Perawatan Jadi Irit

    Jakarta –

    PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor Mitsubishi Fuso di Indonesia mulai menjual suku cadang harga terjangkau. Langkah tersebut menjadi kabar baik untuk para pengusaha di sektor logistik.

    Kini, mereka menawarkan dua rekomendasi suku cadang, yakni Fuso Genuine Parts dan Tiga Berlian. Jika yang pertama kualitas dan spesifikasinya sama persis dengan komponen yang terpasang di kendaraan baru, maka yang kedua dikembangkan khusus KTB dengan harga yang lebih terjangkau.

    Mohammad Faisal Rezza selaku Department Head After Sales Service Strategy & Special Project PT KTB mengatakan, meski secara spesifikasi di bawah Genuine Parts, namun suku cadang Tiga Berlian punya kualitas yang tak kalah baiknya.

    “Suku Cadang Tiga Berlian ini menjadi solusi efisien bagi konsumen yang ingin menekan biaya operasional melalui pengelolaan biaya perawatan yang lebih hemat (maintenance cost efficiency), tanpa mengorbankan kualitas dan keaslian,” kata Rezza di ICE BSD, Tangerang, Kamis sore (31/7).

    “Tentunya, suku cadang ini diproduksi melalui serangkaian uji coba ketat, termasuk tes daya tahan (durability), kecocokan pemasangan (fitting), performa, dan endurance. Dengan standar pengujian tinggi ini, kami memastikan bahwa setiap suku cadang yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan standar kualitas kendaraan,” tambahnya.

    Suku Cadang Mitsubishi Fuso. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Mitsubishi Fuso menghadirkan beragam kategori produk suku cadang yang lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari item perbaikan ringan/perawatan berkala, perbaikan sedang, dan perbaikan berat. Seluruh lini suku cadang ini tersedia untuk berbagai tipe kendaraan Mitsubishi Fuso, mendukung operasional konsumen di berbagai sektor seperti logistik, konstruksi, hingga pertambangan.

    Konsumen bisa melakukan pemesanan melalui e-commerce Fuso Spare Parts Official di marketplace, serta didukung 226 jaringan dealer resmi dan lebih dari 7 ribu toko suku cadang yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui layanan penjualan digital, konsumen dapat melakukan pembelian kapan pun dan di mana pun secara mudah.

    “Mitsubishi Fuso berkomitmen untuk memberikan value dengan menekan total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) bagi konsumen. Caranya dengan memberikan biaya perawatan yang kompetitif baik itu servis maupun spare parts,” kata Rezza.

    (sfn/dry)

  • Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu mengucurkan sederet paket kebijakan insentif untuk mendukung dunia usaha, terutama industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS. Sebaliknya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk atau tarif 0%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri padat karya menjadi sektor yang paling rentan terdampak dari kebijakan tarif Trump.

    Menurut Faisal, pemerintah perlu memberikan paket insentif kepada industri padat karya untuk menjaga arus kas (cashflow), termasuk insentif pembebasan pajak. Selain itu, kebijakan insentif juga dibutuhkan untuk menghindari gelombang PHK yang telah terjadi di industri padat karya.

    “Jadi sebetulnya itu [insentif untuk dunia usaha] perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan kalau bisa diakomodasi [untuk menghadapi tarif Trump],” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Namun demikian, kata Faisal, pemerintah perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan insentif ini efektif dan membantu dunia usaha. Serta, pemerintah juga harus mengkalkulasi apakah anggaran negara mencukupi untuk mendukung paket insentif industri padat karya.

    “Tapi yang jelas, menurut saya ini adalah langkah untuk mengantisipasi tarif Trump yang berdampak terhadap ekspor dan juga berdampak terhadap lonjakan impor. Industri padat karya lah yang paling banyak terkena,” ujarnya.

    Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu paket kebijakan insentif yang harus dikeluarkan pemerintah untuk industri padat karya adalah berupa perluasan PPh 21.

    Di samping itu, ujar Huda, pemerintah juga perlu memberikan pembebasan PPN untuk bahan baku industri seiring adanya tarif Trump. Dia menjelaskan, pembebasan PPN nantinya bisa mendorong daya saing industri lokal.

    Apalagi, Huda menyampaikan, jika pemerintah memberikan paket insentif pembebasan PPN dalam menghadapi tarif Trump, maka ongkos produksi akan jauh lebih murah dan produksi dalam negeri akan bertambah.

    “Dengan PPN yang dibebaskan untuk bahan baku industri kita, maka biaya produksi akan menurun dan meningkatkan produksi. Tarif impor pun akan tereduksi dampaknya terhadap harga jika dari dalam negeri ada insentif berupa pembebasan PPN,” ungkap Huda kepada Bisnis.

    Huda menambahkan pemerintah juga perlu melakukan percepatan restitusi PPN menjadi hal penting karena uang yang didapatkan bisa dijadikan modal usaha. Pasalnya, dengan modal usaha yang kuat, maka dampak negatif tarif impor AS akan bisa ditekan.

    “Selain itu, restitusi PPN merupakan kewajiban pemerintah untuk pengembalian pajak yang dibayarkan wajib pajak. Jadi saya rasa memang harusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.