Xcloud.id

Tag: Mohammad Faisal

  • Industri Lokal Teriak Perjanjian Dagang Antarnegara Bikin RI Rugi

    Industri Lokal Teriak Perjanjian Dagang Antarnegara Bikin RI Rugi

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjanjian dagang antara Indonesia dengan sejumlah negara dinilai makin merugikan industri lokal. Pasalnya, beberapa negara justru menerapkan tarif tinggi untuk produk Indonesia yang diekspor ke negara tersebut. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai perjanjian dagang dengan negara lain. Ketidakseimbangan tarif akibat perjanjian dagang justru dapat merugikan industri yang sudah mampu bersaing. 

    “Kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi di banyak komoditas produk lain dengan negara-negara lain dengan selain negara Asean, Asia dan lainnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Misalnya, impor bioetanol yang belakangan dikeluhkan produsen lokal. Sebab, 90% impor bioetanol berasal dari Pakistan dengan tarif masuk ke pasar domestik 0%, sedangkan Indonesia mengekspor ke Pakistan dikenakan tarif 50%-90%. 

    Kondisi tersebut diduga lantaran adanya perjanjian kerjasama Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) yang berlangsung sejak 2012 lalu.

    Menurut Faisal, kondisi di mana ekspor Indonesia dikenakan tarif tinggi, sementara barang impor justru menikmati tarif rendah merupakan masalah struktural yang muncul akibat minimnya evaluasi perjanjian dagang serta lemahnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian. 

    Situasi ini dianggap telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap daya saing pelaku industri dalam negeri. Dia menambahkan bahwa struktur tarif yang timpang menyebabkan pelaku usaha nasional kesulitan bersaing.

    “Memang ada dorongan memudahkan untuk impor karena ini bisnis yang sangat profitable karena pasar Indonesia itu sangat menjadi incaran banyak eksportir luar dan importir dalam negeri itu karena bisnis impor ini sangat menarik pasarnya besar demand-nya besar,” terangnya. 

    Dia pun mendesak pemerintah untuk memperbaiki berbagai perjanjian dagang yang telah berlangsung agar kebijakan perdagangan dapat sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja serta pengembangan industri nasional.

    Industri Merugi

    Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mencatat total impor bioetanol Indonesia mencapai 11,8 juta kiloliter pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya 5,5 juta kl. 

    Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, kondisi ini dapat mengancam produsen lokal, sekaligus menekan laju pengembangan industri bioetanol dalam negeri. 

    Saat ini terdapat lima perusahaan lokal yang mampu memproduksi bioetanol fuel grade atau untuk bahan bakar. Adapun, empat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan kapasitas 55.000 kiloliter dan satu perusahaan berlokasi di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter. 

    “Jadi Indonesia ready 75.000 kiloliter bioetanol fuel grade yang siap untuk mendukung program E10 yang berada di Indonesia,” kata Izmirta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (12/11/2025). 

    Secara total, industri bioetanol saat ini memiliki kapasitas sekitar 300.000 kiloliter dengan produksi rata-rata sekitar 165.000 kiloliter. Industri kini menyerap hampir 660.000 ton molase dari petani dan pabrik gula di seluruh Indonesia.  

    Namun, kapasitas tersebut didominasi food grade untuk kebutuhan domestik dan ekspor dengan rata-rata 40.000-50.000 kiloliter ke berbagai negara.  

    Tak hanya bioetanol, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) juga mengeluhkan hal serupa lantaran makin besarnya free trade agreement (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara. 

    Wakil Ketua Inaplas Edi Rivai mengatakan, pihaknya melihat hal tersebut memang menjadi angin segar untuk beberapa sektor memperluas pangsa pasar. Namun, bagi industri petrokimia hal ini dapat mengancam industri dalam negeri. 

    “Apalagi ke depan adanya kebijakan dan negosiasi dari Gulf Cooperation Council [Dewan Kerja Sama Teluk] yang akan memberikan kebebasan importasi terhadap industri kimia, khususnya plastik,” jelas Edi. 

    Kesepakatan tersebut dinilai tidak menguntungkan, apalagi Indonesia dalam proses pengembangan industri kimia hulu. Misalnya, pabrik naphtha cracker dan kawasan terintegrasi petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) baru diresmikan. 

    Edi menyebutkan, industri saat ini membutuhkan kebijakan untuk mengurangi barang impor petrokimia. Sebab, jika impor terus dibuka maka kepastian pasar domestik tidak menguntungkan bagi industri lokal. 

    “Untuk itu, kami mengusulkan kiranya FTA negara-negara yang sifatnya merugikan kepada kita sehingga dapat dievaluasi kembali,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan, kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand justru hanya menguntungkan Negeri Gajah Putih tersebut.

    “Kami kok ke Thailand itu enggak bisa masuk, ban dari Indonesia enggak bisa masuk ke Thailand, tetapi mereka bisa masuk ke sini,” ujar Aziz, belum lama ini. 

    Tak hanya Thailand, dia juga menyoroti perjanjian perdagangan dengan India hingga Turki yang tarif masuk ke Indonesia rendah sementara untuk masuk ke negara-negara tersebut dikenakan tarif tinggi. 

    “Turki itu kita mengadakan perjanjian tapi begitu ditandatangani, seminggu kemudian impor tarifnya naik, dan Afrika Utara juga begitu,” jelasnya. 

    Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi  Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho yang menilai kesenjangan tarif dalam perdagangan dengan mitra negara FTA menjadi contoh nyata ketidakadilan mekanisme yang berlaku.

    Andry menekankan perlunya peninjauan kembali struktur tarif yang berlaku. Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus memastikan industri lokal menjadi pihak yang menerima manfaat terbesar.

    Andry menilai kurangnya koordinasi antar kementerian membuat tujuan kebijakan perdagangan dan industri sering tidak sejalan. Dia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan agar perdagangan internasional dapat berjalan lebih adil dan tidak menghambat kemampuan industri domestik. 

    “Menurut saya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harusnya menjadi jalan tengah terhadap kondisi ini,” pungkasnya. 

  • Titah Prabowo Mandatori B50 Tersandera Pasokan Minyak Sawit

    Titah Prabowo Mandatori B50 Tersandera Pasokan Minyak Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penerapan program mandatori biodiesel 50% (B50). Tujuannya adalah mencapai ketahanan energi nasional melalui sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Namun, ambisi tersebut tersandera oleh persoalan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang belum mencukupi kebutuhan domestik.

    Bisnis mencatat, Pemerintah menargetkan implementasi B50 dimulai pada 2026. Kebijakan ini diklaim akan menekan impor solar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel terbesar di dunia.

    Namun, di balik optimisme tersebut, pasokan CPO yang ada saat ini belum mencukupi, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan domestik.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui ketersediaan bahan baku CPO masih menjadi tantangan utama dalam rencana penerapan biodiesel B50 di Indonesia.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pelaksanaan mandatori B50 masih bergantung pada hasil kajian teknis dan ketersediaan bahan baku CPO di dalam negeri.

    “Kalau kita mau mandatori 50 pun nggak bisa sama-sama 50, karena kurang dan belum ada replanting, belum ada penambahan lahan, belum ada itu,” kata Eniya dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Eniya menyampaikan, produktivitas perkebunan sawit saat ini tidak mengalami peningkatan signifikan. Di sisi lain, kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam bila program B50 dijalankan secara serentak. Untuk itu, opsi penyesuaian volume penyerapan biodiesel di sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO tengah dikaji.

    “Kalau ini naik 50, berarti ini turun jadi 35 atau 40 atau berapa. Jadi, adjustment itu. Plus adjustment serapan solar. Jadi, ini masih diskusi ya,” ujarnya.

    Risiko Terhadap Harga CPO

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan B50 terletak pada cara meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dalam negeri. 

    “Kalau B50 diimplementasikan maka ada kemungkinan ekspor akan turun, perihal harga apabila supply berkurang maka kemungkinan harga akan naik, kecuali supply minyak nabati lain supply-nya bagus,” kata Eddy kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Senada, pengamat mewanti-wanti implementasi kebijakan B50 pada semester II/2026 akan membuat harga CPO menjulang, jika rantai pasok komoditas tersebut lebih sedikit.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kebijakan B50 dipastikan akan menambah permintaan (demand) terhadap bahan baku minyak sawit.

    “Jadi, ini ada additional demand yang di-drive oleh kebijakan pemerintah, on top of demand yang ada sekarang. Jadi, kalau kemudian suplai [CPO] tidak bisa picking up terhadap penambahan demand, tentu saja akan berdampak terhadap harga minyak sawit di pasar internasional,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Faisal menuturkan, implementasi B50 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan harga CPO. Jika kebijakan tersebut dilakukan dalam skala yang luas, kata dia, ada kemungkinan di semester II/2026 sudah terlihat lonjakan harga CPO di internasional.

    “Karena sudah pasti kemungkinan besar kalau dia [B50] implementasinya cepat dan masif, maka supply itu tidak bisa mengimbangi secara dengan mudah dalam waktu singkat, sehingga akan berdampak terhadap kenaikan harga,” terangnya.

    Faktor lainnya adalah masalah cuaca, peremajaan sawit, hingga hilirisasi sawit untuk mendukung B50. Dia menjelaskan, jika hilirisasi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan produksi di hulu, maka harga CPO akan meningkat dan langka seperti kelapa bulat.

    Bahkan, dia menyebut lonjakan harga CPO di tingkat internasional akan membuat para pemain mencari celah untuk mengekspor komoditas tersebut.

    “Karena tentu saja harga diekspor lebih menguntungkan misalnya,” imbuhnya.

    Faisal menilai pemerintah perlu mengontrol rantai distribusi untuk mengantisipasi segala kemungkinan dampak dari adanya kebijakan B50 pada semester II/2026. 

  • Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

    Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

    Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

    “Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

    Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

    “Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

    Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

    Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.

    “Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

    Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

    Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

    “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

    Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

    Menata Ulang Ekosistem Ritel

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

    “Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

    Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

    “Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

    “Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

    Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

    “Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

  • Daya Beli Lesu, Pengusaha Ritel Berharap Momentum Akhir Tahun

    Daya Beli Lesu, Pengusaha Ritel Berharap Momentum Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 akan mendorong kinerja sektor ritel menjelang akhir tahun.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan kuartal IV biasanya menjadi momentum penting bagi pelaku ritel, seiring meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diyakini menjadi penggerak utama lonjakan penjualan.

    Budihardjo menjelaskan, selain faktor musiman, penjualan ritel juga terdorong oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih longgar, termasuk likuiditas yang meningkat di pasar.

    “Di samping itu ditambah dengan kebijakan uang beredar yang digelontorkan oleh pemerintah ke market, sehingga ada bunga-bunga ringan, kartu kredit juga memberikan banyak program, dan itu juga menggerakkan ekonomi untuk sektor retail offline,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menambahkan, perbaikan sentimen publik dan konsumen setelah gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu turut memperkuat optimisme pelaku ritel.

    Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai geliat pertumbuhan ekonomi 5,04% yoy pada kuartal III/2025 belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat.

    Bhima menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang mencapai 5,04% yoy itu lebih didorong oleh ekspor daripada konsumsi rumah tangga. 

    Alhasil, kondisi ini membuat banyak pelaku usaha ritel masih menahan ekspansi karena indikator konsumsi seperti penjualan kendaraan bermotor dan barang elektronik yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Masih belum terlalu confidence sih sebenarnya untuk pelaku usaha ritel. Jadi mereka masih mengatur strategi dulu untuk ekspansi,” ujar Bhima kepada Bisnis.

    Meski begitu, Celios melihat dampak stimulus seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemungkinan baru terasa di kuartal IV, bersamaan dengan puncak belanja Nataru di akhir tahun.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ekonomi pada kuartal III/2025 masih diwarnai ketegangan akibat ketimpangan ekonomi.

    Menurutnya, dinamika sosial dan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu itu mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

    Dalam hal sektor ritel, kata Faisal, meski pertumbuhannya masih terjaga dengan laju sekitar 5,5%, namun kenaikannya didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah atas dan ritel berskala besar.

    Dia menyebut pertumbuhan tersebut lebih banyak disumbang oleh kelompok ekonomi atas, sementara ritel menengah, kecil, dan mikro masih berjuang menghadapi lemahnya daya beli.

    “Dan ini terkonfirmasi juga dengan kalau kita cross-analysis dengan pertumbuhan konsumsinya, konsumsi rumah tangganya itu kan lebih rendah juga 4,89%, jadi artinya daya beli sebetulnya tidak cukup ada peningkatan,” ucap Faisal kepada Bisnis.

    Menurutnya, kenaikan ritel secara agregat banyak ditopang oleh konsumsi kalangan menengah atas, sementara kelompok menengah ke bawah belum menunjukkan pemulihan signifikan.

    Faisal menuturkan konsumsi kalangan menengah dan calon kelas menengah menyumbang lebih dari 80% terhadap total konsumsi nasional. Untuk itu, keberlanjutan pertumbuhan ritel akan sangat bergantung pada pemulihan daya beli kedua segmen tersebut.

    Meski demikian, Faisal menilai prospek jangka pendek sektor ritel masih positif karena ukuran pasar domestik yang besar. Namun, pemerataan pertumbuhan akan menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah dan pelaku usaha.

    “Prospek untuk industri ritel ini akan ditentukan juga mestinya oleh seberapa besar pemulihan daya beli dari kelas menengah ke bawah,” pungkasnya.

  • Hilirisasi Tembaga Mandek, Ekonom Soroti Arah Peta Jalan hingga Insentif

    Hilirisasi Tembaga Mandek, Ekonom Soroti Arah Peta Jalan hingga Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proses hilirisasi komoditas tembaga masih mengalami sejumlah tantangan seiring dengan fenomena fasilitas operasional tambang dan smelter besar di Indonesia yang mengalami insiden kahar. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan selain kondisi tak terduga, dia melihat pemerintah masih belum memberikan arah jelas untuk penghiliran tembaga sehingga pasokan yang diproduksi juga dapat teroptimalkan dalam negeri. 

    “Menurut saya yang jelas perlu arah, supaya dia lebih terdorong hilirisasi tembaga ini, perlu arah yang jelaskan untuk hilirisasi nya ke produk-produk turunannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025). 

    Arah kebijakan hilirisasi dinilai perlu memperhatikan sinergi antara pengembangan industri turunan dengan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu. Banyak produk hilir memiliki karakter serupa, namun bergantung pada bahan tambang yang berbeda.

    Menurutnya, kendaraan listrik (EV) misalnya, tidak hanya memerlukan nikel untuk baterai, tetapi juga membutuhkan tembaga sebagai komponen penting lainnya. 

    “Karena itu, pemerintah perlu menentukan terlebih dahulu fokus pengembangan produk hilir, apakah kendaraan listrik, pendingin udara, atau telepon seluler,” jelasnya. 

    Dia juga menilai, kejelasan arah pengembangan industri hilir perlu disertai dengan peta kebutuhan bahan baku yang spesifik, mencakup nikel, tembaga, aluminium, dan logam lainnya. Dengan begitu, kebijakan hilirisasi dapat memastikan industri hilir benar-benar menyerap bahan baku domestik.

    “Harus ada keterkaitan antara industri hilir dan hulu agar arah pengembangan komoditas tambang seperti tembaga, nikel, aluminium, hingga timah saling bersinergi,” ujarnya.

    Selain perencanaan, langkah berikutnya adalah memastikan realisasi melalui kebijakan yang mendukung. Faisal juga menekankan pentingnya pemberian insentif tambahan untuk mendorong industri hilir, khususnya sektor turunan tembaga, agar implementasinya berjalan optimal.

    Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengatakan defisit tembaga akan terjadi seiring dengan masifnya transisi energi dunia, sehingga penggunaan komoditas mineral, termasuk tembaga menjadi incaran berbagai negara.

    “Kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang dibicarakan, karena kita di Indonesia saat ini memproduksi 3%-5% tembaga dunia,” kata Rachmat di Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

    Indonesia diprediksi akan memproduksi 15% tembaga dunia pada 2032-2035. Angka tersebut terbilang besar dan menjadi potensi bagi Indonesia untuk menguasai pasar produk tembaga. Namun, dia menyayangkan industrialisasi produk komoditas ini masih minim. 

    “Kita produksi sekitar 1 juta ton tembaga kita di Indonesia menyerap 200.000-250.000 ton, sisanya ekspor, bayangkan kalau kita di 2033 memproduksi 15% tembaga dan semuanya dieskpor?” ujarnya. 

    Indonesia saat ini tengah mendorong penghiliran dengan mengatur pelarangan ekspor konsentrat. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus agar proses industrialisasi produk tembaga makin bergairah. 

    Adapun, produksi konsentrat tembaga mencapai 1 juta ton, sedangkan konsumsi industri domestik hanya sekitar 200.000-250.000 ton dan sisanya diekspor. 

    “Ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia pengusaha dan negara harus memberikan regulasi terbaik untuk mengnyerap produksi-produksi tembaga di negara kita pada masa yang akan datang,” pungkasnya. 

  • Kelebihan Warung Madura Atas Indomaret Cs, Core: Dekat Pelanggan hingga Buka 24 Jam

    Kelebihan Warung Madura Atas Indomaret Cs, Core: Dekat Pelanggan hingga Buka 24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai warung Madura menjadi contoh UMKM perdagangan yang mampu bertahan di tengah gempuran ritel modern seperti Alfamart—Indomaret Cs.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menuturkan model bisnis warung Madura memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaringan minimarket besar.

    Faisal menyebut, keunggulan tersebut di antaranya dari sisi fleksibilitas jam operasional yang bisa beroperasi 24 jam, margin tipis, dan kedekatan dengan pelanggan menjadi kunci daya saing warung Madura di tengah ketatnya persaingan sektor ritel.

    “Mereka punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Alfamart dan Indomaret sehingga dia bisa muncul bersaing di mana-mana tumbuh,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).

    Selain itu, Faisal menambahkan, faktor kemudahan akses dan pelayanan cepat juga membuat warung Madura tetap menjadi pilihan konsumen di banyak daerah.

    Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang biasanya menuntut pelanggan masuk gedung, mencari sendiri barang, dan antre di kasir. Di sisi lain, warung Madura menawarkan lokasi yang strategis dan proses transaksi yang lebih cepat.

    Namun, Faisal menyebut tidak semua UMKM memiliki kemampuan serupa untuk bersaing dengan ritel modern. Untuk itu, dia menilai perlu adanya kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha kecil di sektor perdagangan.

    Apalagi, sambung dia, kekuatan modal dan skala ekonomi yang dimiliki ritel modern membuat mereka unggul dalam harga dan kelengkapan produk.

    Dia menilai perlu adanya pembatasan jumlah dan sebaran minimarket agar toko kelontong dan warung tradisional tetap memiliki ruang tumbuh.

    “Sehingga kalau ingin mendukung bisnis masyarakat menengah ke bawah dengan toko-toko kelontong seperti dulu, ini kan memang perlu ada keberpihakan, strategi kebijakan yang ada keberpihakannya,” tambahnya.

    Menurutnya, pembatasan jarak antar gerai minimarket bisa menjadi solusi seperti halnya aturan yang diterapkan pada hypermarket dan supermarket besar.

    “Jadi tumbuh bersama, tidak didominasi oleh yang besar terus, karena kalau tidak akan begitu terus, hanya segelintir dari usaha toko-toko kelontong tradisional yang bisa bersaing seperti yang Madura itu saja, yang lain-lain akan susah,” tandasnya.

  • Ekonom: RI perlu daya tawar lebih agar AS beri tarif rendah bagi sawit

    Ekonom: RI perlu daya tawar lebih agar AS beri tarif rendah bagi sawit

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai Indonesia perlu memiliki daya tawar lebih agar Amerika Serikat (AS) dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen sebagaimana yang disepakati antara AS dengan Malaysia.

    “Kalau melihat soal sawit, Malaysia bisa 0 persen, (maka) Indonesia harus menggunakan daya tawar lebih,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor minyak sawit ke AS pada tahun 2024 mencapai 1,39 juta ton, menempatkan negara itu sebagai tujuan ekspor sawit terbesar keempat setelah India, Pakistan, dan Tiongkok.

    Meski demikian, Bhima menilai pasar ekspor komoditas tersebut ke AS masih cenderung kecil. “Artinya kalau hanya sawit, tarifnya rendah tidak banyak menguntungkan Indonesia”.

    Ia pun menyarankan Indonesia agar mendorong arah negosiasi tarif resiprokal AS untuk produk ekspor unggulan lainnya seperti pakaian jadi dan alas kaki.

    “Indonesia harus mendorong lebih ke arah negosiasi pengurangan tarif signifikan untuk pakaian jadi dan alas kaki, karena dua itulah yang porsi ekspor Amerika Serikatnya di atas 60 persen,” kata Bhima.

    Selain itu, ia menilai Indonesia juga dapat menawarkan posisinya sebagai salah satu negara yang signifikan di Asia Tenggara, antara lain sebagai pasar yang besar untuk produk-produk dari AS, penggerak ekonomi di kawasan, hingga kekayaan sumber daya manusia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal yang berpendapat sama mengatakan Indonesia memerlukan pendekatan khusus dengan AS jika ingin mendapatkan tarif 0 persen untuk komoditas sawit seperti Negeri Jiran.

    “Perlu special deal dengan Amerika, ini tidak mudah karena dari hasil negosiasi tarif resiprokal kemarin kita sudah terlanjur menawarkan banyak hal untuk diberikan kepada Amerika,” kata Faisal.

    “Nah, dengan begitu memang perlu dicari cara, kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia kalau misalkan mau sawit diberi (tarif) 0 persen,” imbuhnya.

    Pada Selasa (30/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump.

    Adapun dalam perundingan tersebut, Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kakao, terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Impor Baju Bekas Masih Marak di Tahun Pertama Prabowo, Industri Tekstil Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya impor baju bekas masih menjadi persoalan bagi industri tekstil dalam negeri dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, belum efektif.

    “Tingkat keberhasilannya tinggal dilihat saja di lapangan, apakah barang ilegal termasuk barang bekas ini masih banyak, berkurang atau tambah banyak?” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Redma menilai banyaknya pabrik yang gulung tikar dan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa terlepas dari maraknya impor ilegal, termasuk praktik dumping yang membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

    “Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujarnya.

    Selain itu, dia menuturkan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran, yakni muncul tren baru berupa baju baru impor ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres.

    “Masih sangat banyak [banjir impor baju bekas], bahkan baju baru yang impor ilegal pakai balpres juga makin marak,” ungkapnya.

    Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

    Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

    “Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” imbuhnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut, perbedaan data antara ekspor negara asal dan impor Indonesia menjadi indikasi kuat adanya praktik ilegal di rantai perdagangan.

    “Perbedaannya terlalu jauh, bisa sampai 5 kali lipat lebih besar pencatatan ekspor China ke Indonesia dibandingkan impor yang dicatat di Indonesia. Artinya potensi ilegalitasnya cukup besar,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal menilai pelaksanaan di lapangan lemah akibat minimnya sanksi juga membuat pelaku tidak jera, meski sudah ada regulasi yang mengikat.

    Di samping itu, dia menambahkan, kuatnya jaringan pelaku impor ilegal membuat pengawasan sulit ditembus. Untuk itu, Faisal mendorong agar Presiden Prabowo turun langsung menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Masalah ini sudah berlarut-larut dan banyak industri dalam negeri yang injury, terutama tekstil yang terpaksa PHK karena bersaing dengan barang impor bekas,” tandasnya.

  • Pajak Karbon CBAM Hambat Ekspor ke Eropa, Ekonom: Perlu Disepakati Lewat IEU-CEPA

    Pajak Karbon CBAM Hambat Ekspor ke Eropa, Ekonom: Perlu Disepakati Lewat IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa sebagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif mesti segera diantisipasi. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kebijakan tersebut dinilai akan berdampak besar terhadap produk ekspor Indonesia, terutama yang beremisi karbon tinggi.

    “Penerapan CBAM pada dasarnya itu adalah bentuk dari penerapan hambatan perdagangan oleh Uni Eropa dalam bentuk non-tarif,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, tujuan utama CBAM adalah untuk mengontrol masuknya produk beremisi karbon tinggi ke pasar Uni Eropa dengan dalih pengurangan emisi global. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi bentuk proteksi terhadap industri Eropa sendiri.

    Faisal menjelaskan, negara berkembang seperti Indonesia umumnya masih bergantung pada energi berbasis fosil dalam proses produksinya. Kondisi ini membuat produk ekspor nasional sulit bersaing karena dianggap memiliki jejak karbon yang tinggi. 

    Terlebih, infrastruktur hijau dan teknologi rendah karbon di Indonesia masih terbatas dibandingkan negara maju.

    Beberapa komoditas ekspor utama seperti produk manufaktur seperti besi dan baja, aluminium, pupuk, dan lainnya serta turunan perkebunan seperti sawit disebut menjadi sektor yang paling rentan terdampak CBAM. 

    Faisal menilai jika mekanisme ini benar-benar diberlakukan penuh pada 2026, maka akses produk Indonesia ke pasar Eropa bisa semakin terhambat.

    “Ini akan banyak terhalang menurut saya dalam masuk ke pasar Eropa. Kalau itu betul-betul diperlakukan sampai 2026 dan ini merupakan sejalan juga nanti dengan pemberlakuan IEU-CEPA,” jelasnya.

    Dia menambahkan, dalam perjanjian Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia perlu mendorong adanya kerja sama teknis agar pelaku ekspor domestik bisa menyesuaikan diri dengan standar lingkungan Uni Eropa. Selain itu, investasi dari Eropa juga diharapkan mengarah pada sektor dan rantai pasok yang lebih hijau.

    Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pengurangan emisi di seluruh rantai produksi industri. 

    “Harus lebih baik koordinasinya, kelembagaannya disusun dengan benar, dan harus berorientasi bukan hanya menyesuaikan tapi juga untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau meminimalisir kerugian ekspor-impor,” pungkasnya.

    Pada Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mempromosikan peluang kerja sama dengan salah satu negara anggota Uni Eropa, Prancis dalam mengembangkan inovasi teknologi hijau untuk mendukung industri nasional dalam memenuhi persyaratan CBAM. 

    Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga meminta dukungan Prancis dalam hal transfer teknologi, investasi, dan pengembangan kapasitas industri rendah karbon, khususnya di sektor baja, aluminium, dan pupuk.

    “Prancis memiliki keahlian dalam hal teknologi hidrogen. Indonesia dapat mengusulkan proyek percontohan pemanfaatan green hydrogen dalam produksi bahan dan pupuk yang rendah karbon,” ujarnya kala bertemu dengan Chairman of the Board of Business France and France Ambassador for International Investments Pascal Cagni di Paris.

    Selain itu, Indonesia juga mendorong realisasi komitmen Prancis dalam pembiayaan hijau terutama melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), khususnya guna membantu pendanaan transisi industri menuju kepatuhan terhadap kebijakan CBAM. 

  • Core Ungkap Gap Data Ekspor Batu Bara ke India, RI Bisa Rugi Rp1 Triliun per Tahun

    Core Ungkap Gap Data Ekspor Batu Bara ke India, RI Bisa Rugi Rp1 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkap adanya selisih mencolok antara data ekspor batu bara Indonesia dan data impor yang dicatat oleh negara mitra utama seperti India dan China. 

    Temuan ini dinilai menimbulkan potensi kerugian signifikan bagi penerimaan negara. Adapun, perbedaan data tersebut terlihat jelas dari catatan ekspor-impor kedua negara. 

    Dalam catatannya, untuk China, selisihnya masih tergolong kecil, sekitar US$150 juta–US$160 juta pada 2024. Namun, untuk India gapnya jauh lebih besar.

    “Yang cukup mengagetkan adalah selisih antara data ekspor kita ke India dan data impor yang dicatat India. Nilainya mencapai US$2,3 miliar pada 2024, bahkan pernah US$3,8 miliar pada 2022,” kata Faisal dikutip Rabu (22/10/2025). 

    Menurut Faisal, data mirroring tersebut kerap digunakan untuk mengidentifikasi potensi kebocoran atau aktivitas ilegal, seperti yang pernah dilakukan pemerintah dalam menelusuri impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. 

    Namun, beda data itu kini terjadi pada ekspor batu bara RI. Dia membandingkan pencatatan ekspor batu bara Indonesia di BPS dengan pencatatan ekspor dari sejumlah negara, dalam hal ini China dan India. 

    “Kalau benar data India lebih akurat, berarti sekitar 26% ekspor batu bara kita ke India tidak tercatat dalam data Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal akurasi pencatatan dan potensi kebocoran,” ujarnya.

    Dia melakukan simulasi perhitungan untuk membuat melihat potensi kerugian negara dari selisih tersebut, dengan asumsi tarif PPh 22 ekspor sebesar 1,5%. 

    Berdasarkan data gap US$3,8 miliar pada 2022, potensi kehilangan penerimaan negara bisa mencapai US$57 juta atau hampir Rp1 triliun per tahun.

    “Kalau dikonversi, hanya dari India saja potensi kehilangan pajak ekspor kita hampir Rp1 triliun per tahun. Ini baru dari satu negara, belum dari mitra dagang lainnya,” tuturnya.

    Dia menegaskan, penyebab pasti dari selisih besar ini masih perlu ditelusuri. Namun, yang mencurigakan perbedaan data antara ekspor Indonesia dan impor India terjadi secara konsisten sejak 2015.

    “Kalau dilihat trennya, gap ini sudah muncul sejak 2015 sekitar US$800 juta, lalu naik terus hingga 2022. Setelah itu memang turun sedikit pada 2023–2024, tapi tetap di atas US$2 miliar. Artinya, ini bukan fenomena sesaat,” tambahnya.

    Menurut Faisal, kondisi ini memperkuat urgensi perbaikan tata kelola dan transparansi data ekspor minerba, termasuk dengan penerapan sistem digital dan integrasi lintas lembaga. 

    Apalagi, dia menyebut akurasi data menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan pengawasan sektor batu bara berjalan optimal.

    “Pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan ekspor-impor secara digital agar bisa di-cross check langsung dengan data negara mitra. Ini penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara,” tutupnya.