Libur Nataru, Jangan Nekat Berangkat di Tanggal Ini! 119 Juta Orang Bakal Kepung Jalanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah telah mempersiapkan sejumlah antisipasi menyambut momen libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Dari survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan masyarakat pada Nataru Tahun 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, atau meningkat 7,97 persen (8,83 juta orang) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan terjadi dua kali.
Puncak pertama diprediksi pada 20 Desember 2025, dan puncak kedua pada 24 Desember 2025.
Berdasarkan informasi BMKG, terdapat potensi siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan ombak tinggi.
Kondisi tersebut diprediksi berpotensi menimbulkan peristiwa bencana alam di akhir dan awal tahun depan, sebab puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026.
Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan berbagai antisipasi dan mitigasi selama momentum libur Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026) untuk memantau mobilitas masyarakat.
Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
“Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
*Mitigasi*
Mitigasi akan dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Di sektor darat, pemerintah menyiapkan buffer zone, menerapkan delaying system, contraflow, serta oneway secara situasional.
Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
Di sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta buffer zone di area pelabuhan.
Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
Sementara terkait kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
Menjelang libur Nataru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di ruas jalan utama.
Arahan Kapolri ini disampaikan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol Muhammad Fadil Imran membacakan amanat Kapolri dalam apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
“Lakukan antisipasi terhadap potensi longsor dan banjir, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, jalur alternatif, dan akses menuju kawasan obyek vital,” kata Fadil.
Menurutnya, potensi bencana alam tersebut memerlukan kesiapsiagaan menyeluruh melalui penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung.
Oleh karenanya, Polri perlu menyiagakan posko terpadu yang dilengkapi perlengkapan Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR).
“Pada jalur-jalur rawan tersebut, posko terpadu harus disiagakan dan dilengkapi perlengkapan SAR yang memadai guna mendukung respons cepat dan penanganan darurat,” ucap dia.
Tak hanya itu, Kapolri juga meminta jajarannya memastikan setiap lokasi ibadah Natal sudah disterilisasi dari ancaman teror.
*Cegah terorisme*
Selain itu, Kapolri meminta anggotanya melibatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama.
Polri juga akan mengedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah ancaman terorisme.
“Serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apa pun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun,” imbuhnya.
Kemudian, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa demi mencegah kejahatan konvensional, terutama pada jam dan lokasi rawan.
Selain itu, fasilitasi penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama.
Tak lupa juga, Polri akan memonitor ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM selama libur Nataru. “Pastikan harga, distribusi, dan ketersediaannya terjaga stabil,” ucapnya.
Sigit juga menginstruksikan jajarannya memberi dukungan dan respons cepat terhadap berbagai situasi di lapangan.
“Dalam hal ini, Layanan Darurat Kepolisian 110 diharapkan dapat menjadi sarana utama dalam menerima laporan serta permintaan bantuan masyarakat untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas,” tandasnya.
Di sisi lain, Polri turut mengimbau masyarakat untuk menyiapkan waktu perjalanan yang lebih banyak saat puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru.
Hal tersebut dimaksudkan agar pemudik tidak terburu-buru dan mengurangi potensi kecelakaan.
“Kalau memang mau mudik atau mau ke tempat stasiun kereta api, bandara, itu lebih baik spare waktunya yang agak panjang. Jadi tidak terburu-buru di jalan. Karena antisipasi semua tujuannya sama,” kata Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Prianto, usai gelar pasukan Operasi Lilin 2025 di Monas.
“Jadi tolong spare waktunya dilebihkan, lah,” imbuhnya.
Masyarakat diminta menjaga keselamatan diri selama melakukan perjalanan agar selamat sampai tujuan.
Polri juga telah memetakan titik-titik kepadatan selama liburan akhir tahun.
Menurut prediksi, kota dengan mobilitas masyarakat tinggi selama masa itu antara lain Bogor, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Tidak menutup kemungkinan juga kan Sumatera Utara, Medan, Manado itu juga menjadi tempat-tempat alternatif juga,” bebernya.
Nantinya, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Prianto membuka opsi untuk menjalankan pengalihan arus, lawan arus (contra flow), hingga satu arah (one way).
“Tapi itu semua window system, ya. Jadi berdasarkan kebutuhan. Kalau memang bangkitannya tinggi, itu kita lakukan. Tetapi kalau masih normal-normal saja, kita ikut yang biasa-biasa saja,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mohammad Fadil Imran
-
/data/photo/2023/12/31/65918e8d0ea75.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "1
Libur Nataru, Jangan Nekat Berangkat di Tanggal Ini! 119 Juta Orang Bakal Kepung Jalanan
Nasional")
1 Libur Nataru, Jangan Nekat Berangkat di Tanggal Ini! 119 Juta Orang Bakal Kepung Jalanan Nasional
-
Polri Tegaskan Negara Jamin Keamanan Natal dan Tahun Baru
JAKARTA – Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astama Ops) Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan spiritual dan sosial masyarakat untuk Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Ia menekankan, kehadiran Polri dalam Operasi Lilin 2025 tidak semata-mata untuk melakukan penjagaan, melainkan hadir secara humanis di tengah masyarakat.
“Polri hadir tidak hanya untuk berjaga. Polri hadir untuk membantu, menyapa, dan menyelesaikan masalah. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran polisi yang bisa diandalkan, memanusiakan, dan siap menolong,” kata Fadil saat Apel Operasi Lilin 2025 di Silang Monas, Jakarta, Jumat, 19 Desember dilansir ANTARA.
Dia juga menyampaikan Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2025.
Di saat yang bersamaan, menurut dia, Polri juga tengah menjalankan Operasi Aman Nusa di wilayah Sumatra pascabencana alam. Bahkan, bantuan kemanusiaan skala besar telah diberangkatkan ke wilayah bencana di Sumatera.
“Tadi malam kami telah memberangkatkan bantuan kemanusiaan, termasuk kendaraan operasional, logistik, ambulans, peralatan medis dari Pusdokkes, serta personel Brimob dan Samapta. Ini adalah misi kemanusiaan yang berkelanjutan, bukan sekali jalan,” kata dia.
Dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, dia memastikan Polri bersama BMKG dan kementerian terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah membentuk posko bersama untuk memantau kondisi cuaca secara real time.
“Informasi cuaca dibagikan secara real time dan sudah kami sampaikan ke seluruh jajaran saat latihan praoperasi. Antisipasi terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi terus kita optimalkan,” kata dia.
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Gelar Operasi Lilin 2025
JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal 2025 serta pergantian Tahun Baru 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Operasi (AstamaOps) Komjen Muhammad Fadil Imran usai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian “Lilin 2025” di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2025.
Fadil menegaskan, Operasi Lilin merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan spiritual dan sosial masyarakat selama perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
“Operasi ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan spiritual saat beribadah, sekaligus keamanan sosial dalam momen kebersamaan dan perayaan,” kata Fadil.
Ia menambahkan, pelaksanaan Operasi Lilin 2025 tidak hanya melibatkan Polri, tetapi juga dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk TNI, pemerintah daerah, serta instansi lainnya.
Menurut Fadil, kehadiran Polri dalam Operasi Lilin 2025 tidak semata-mata untuk melakukan penjagaan, melainkan hadir secara humanis di tengah masyarakat.
“Polri hadir tidak hanya untuk berjaga. Polri hadir untuk membantu, menyapa, dan menyelesaikan masalah. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran polisi yang bisa diandalkan, memanusiakan, dan siap menolong,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/12/16/694169997e4c2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut
Megapolitan
16 Desember 2025")
Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025
Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polri memberangkatkan pasukan dan logistik kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.
Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Muhammad Fadil Imran, menyatakan
Polri
mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, dua perwira pendamping, empat pengemudi ambulans, dan lima personel Korpolairud.
“Ini adalah penebalan personel yang sebelumnya telah tergelar sebanyak 10.999 personel di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Fadil saat menemui media di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (16/12/2025).
Fadil menambahkan, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, termasuk ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, dan swamp boat.
“Bantuan logistik penting seperti tenda, genset, water treatment system, dan bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri dengan ambulans dan tenaga medis terlatih,” ujarnya.
Ia menegaskan, operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal.
“Kami tidak ingin hanya datang, drop bantuan, dan pulang. Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan bermanfaat dan berkelanjutan sampai masyarakat bisa bangkit kembali,” ucap Fadil.
Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menjelaskan personel serta puluhan kendaraan yang diangkut dari Jakarta akan menuju Medan, lalu dilanjutkan ke Aceh dan Padang.
“Kemudian (Kapal Pelni) kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya,” ucap Tri saat menemui media pada Selasa (16/12/2025).
Tri berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
“Semoga dengan semua yang kita berkolaborasi ini, sedikit banyak bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di tiga provinsi tersebut,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Wakapolri Bicara Pembenahan Profesionalisme-Akuntabilitas di Seminar Internasional
Jakarta –
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membuka Seminar Internasional bertema ‘Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional’. Dia menekankan publik semakin sadar tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca-peristiwa akhir Agustus di mana terjadi demonstrasi ricuh yang memakan korban jiwa.
“Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat,” kata Komjen Dedi di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/10/2025).
Dia lalu menuturkan aksi massa lainnya di awal September semakin memperlihatkan krisis legitimasi Polri, sehingga muncul desakan reformasi. Krisis legitimasi terjadi karena sejumlah faktor.
“Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus-September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelas Komjen Dedi.
Komjen Dedi menuturkan Polri telah mengundang diskusi para tokoh perwakilan masyarakat sipil dan pakar. “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” sambung dia.
“Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ungkap dia.
Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel. “The police are the public, and the public are the police, efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat,” tutup dia.
Sementara tu Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. “Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.
Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.
Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.
Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Seminar ini dihadiri oleh pejabat Kepolisian Jepang Komjen Nakanishi Akira, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Karojemengar Stamarena Polri selaku Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, serta sejumlah akademisi dari universitas di Jateng di antaranya UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.
Hadir pula Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.
Foto: Seminar Internasional bertema ‘Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional’ di Pusdik Binmas Polri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). (dok. istimewa)
(aud/knv)
-
Kapolri Bakal Evaluasi Seluruh Program Melalui Tim Reformasi Polri
Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pembentukan tim transformasi reformasi Polri secara internal.
Sigit mengemukakan, tim reformasi polri dibuat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan program kepolisian yang telah dijalankan.
“Dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan,” ujarnya di PTIK Polri, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dia menambahkan dari hasil pembentukan tim itu, dirinya selaku pelindung tim akan menindaklanjuti evaluasi baik itu dari segi operasional, instrumen hingga pengawasan internal.c
Sigit menegaskan bahwa Polri bukan institusi yang anti-kritik. Oleh sebab itu, Polri pasti akan menerima setiap masukan yang ada dari masyarakat.
“Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar, dan seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Dengan begitu, pembentukan tim ini diharapkan menjadi akselerasi untuk transformasi Polri menjadi institusi yang sesuai dengan harapan publik.
“Jadi semua tentunya terus akan kita kaji, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan, betul-betul bisa kita tindak lanjuti, saya kira itu,” pungkasnya.
Sekadar informasi, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdiklat Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Tim ini memiliki 52 anggota.
Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pelindung tim reformasi Polri dan Wakapolri Dedi Prasetyo sebagai penasihat tim.
Berikut daftar lengkap tim reformasi Polri besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
1. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Pelindung Tim.
2. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Penasihat Tim.
3. Astamarena Kapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Pengarah Transformasi Bidang Organisasi.
4. Astamaops Kapolri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menjadi Pengarah Transformasi Bidang Operasional.
5. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pelayanan Publik.
6. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pengawasan.
7. Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menjadi Ketua Tim.
8. Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menjadi Wakil Ketua I.
9. Kepala Biro Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Karobindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo menjadi Wakil Ketua II.
10. Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri Irjen Pol Kristiyono menjadi Sekretaris I.
11. Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo menjadi Sekretaris II.
12. Kepala Bagian Mutasi Jabatan (Kabagmutjab) Robinkar SSDM Polri Kombes Pol Kusworo Wibowo menjadi Sekretaris III.
13. Akreditor Propam Kepolisian Madya Tingkat II Divpropam Polri Kombes Pol Iman Imanuddin menjadi Anggota.
14. Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Sprpim Polri Kombes Pol Ferli Hidayat menjadi Anggota.
15. Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo menjadi Anggota.
16. Perwira Menengah (Pamen) Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution menjadi Anggota.
17. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen Pol Anwar menjadi Ketua Transformasi Bidang Organisasi.
18. Wakil Asisten Utama Perencanaan Umum dan Anggaran (Waastamarena) Kapolri Irjen Pol Andik Setiyono menjadi Anggota.
19. Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan menjadi Anggota.
20. Kepala Biro Kajian Strategis (Karojianstra) SSDM Polri Brigjen Pol Agoes Soejadi Soepraptono menjadi Anggota.
21. Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjadi Anggota.
22. Kepala Biro Lembaga Tata Laksana (Karolemtala) Stamarena Polri Brigjen Pol Haryadi menjadi Anggota.
23. Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakorsabhara) Baharkam Polri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga menjadi Ketua Transformasi Bidang Operasional.
24. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo menjadi Anggota.
25. Direktur Penindakan (Dirtindak) Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo menjadi Anggota.
26. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menjadi Anggota.
27. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Operasi (Karorenminops) Korbrimob Polri Brigjen Pol Rudy Harianto menjadi Anggota.
28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Pol Deddy Murti Haryadi menjadi Anggota.
29. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjadi Ketua Transformasi Bidang Pelayanan Publik.
30. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjadi Anggota.
31. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Baintelkam Polri Brigjen Pol Witnu Urip Laksana menjadi Anggota.
32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjadi Anggota.
33. Kepala Biro Perencanaan Kebijakan Strategis (Karojakstra) Stamarena Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan menjadi Anggota.
34. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi menjadi Ketua Dukungan TIK.
35. Kepala Biro Teknologi dan Komunikasi (Karotekkom) Div TIK Polri Brigjen Pol Indarto menjadi Anggota.
36. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Pol Abdul Karim menjadi Ketua Transformasi Bidang Pengawasan.
37. Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri Irjen Pol Merdisyam menjadi Anggota.
38. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri Brigjen Pol Yudo Hermanto menjadi Anggota.
39. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Itwasum Polri Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi menjadi Anggota.
40. Inspektur Wilayah III (Irwil III) Itwasum Polri Brigjen Pol Herukoco menjadi Anggota.
41. Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divpropam Polri Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak menjadi Anggota.
42. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menjadi Ketua Bidang Lembaga Pendidikan (Lemdik).
43. Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri Irjen Pol Midi Siswoko menjadi Anggota.
44. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mohamad Syaripudin menjadi Anggota.
45. Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Umar Surya Fana menjadi Anggota.
46. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjadi Ketua Bidang Humas/Manajemen Media.
47. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi Anggota.
48. Kepala Biro Multimedia (Karomulmed) Divhumas Polri Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menjadi Anggota.
49. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing menjadi Ketua Bidang Regulasi.
50. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum) Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah menjadi Anggota.
51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan menjadi Anggota.
52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Singgamata menjadi Anggota.
-
Daftar 52 Anggota Tim Reformasi Polri Besutan Kapolri Listyo Sigit
Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi membentuk tim Transformasi Reformasi Polri secara internal.
Berdasarkan Surat Perintah (Sprint) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/ 2025 tertanggal 17 September 2025 yang diteken Kapolri Sigit, anggota tim reformasi itu memiliki 52 anggota.
Tim ini diketuai oleh Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pelindung tim reformasi Polri dan Wakapolri Dedi Prasetyo sebagai penasihat tim.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim ini bakal bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholders lainnya.
“Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi,” ujar Trunoyudo saat dihubungi, Senin (22/9/2025).
Tim ini dibentuk sebagai respons Kapolri Listyo Sigit yang bertujuan untuk melakukan transformasi Polri seperti yang diharapkan masyarakat.
“Tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat,” pungkasnya.
Berikut ini daftar lengkap tim reformasi besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
1. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Pelindung Tim.
2. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Penasihat Tim.
3. Astamarena Kapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Pengarah Transformasi Bidang Organisasi.
4. Astamaops Kapolri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menjadi Pengarah Transformasi Bidang Operasional.
5. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pelayanan Publik.
6. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pengawasan.
7. Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menjadi Ketua Tim.
8. Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menjadi Wakil Ketua I.
9. Kepala Biro Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Karobindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo menjadi Wakil Ketua II.
10. Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri Irjen Pol Kristiyono menjadi Sekretaris I.
11. Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo menjadi Sekretaris II.
12. Kepala Bagian Mutasi Jabatan (Kabagmutjab) Robinkar SSDM Polri Kombes Pol Kusworo Wibowo menjadi Sekretaris III.
13. Akreditor Propam Kepolisian Madya Tingkat II Divpropam Polri Kombes Pol Iman Imanuddin menjadi Anggota.
14. Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Sprpim Polri Kombes Pol Ferli Hidayat menjadi Anggota.
15. Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo menjadi Anggota.
16. Perwira Menengah (Pamen) Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution menjadi Anggota.
17. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen Pol Anwar menjadi Ketua Transformasi Bidang Organisasi.
18. Wakil Asisten Utama Perencanaan Umum dan Anggaran (Waastamarena) Kapolri Irjen Pol Andik Setiyono menjadi Anggota.
19. Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan menjadi Anggota.
20. Kepala Biro Kajian Strategis (Karojianstra) SSDM Polri Brigjen Pol Agoes Soejadi Soepraptono menjadi Anggota.
21. Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjadi Anggota.
22. Kepala Biro Lembaga Tata Laksana (Karolemtala) Stamarena Polri Brigjen Pol Haryadi menjadi Anggota.
23. Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakorsabhara) Baharkam Polri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga menjadi Ketua Transformasi Bidang Operasional.
24. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo menjadi Anggota.
25. Direktur Penindakan (Dirtindak) Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo menjadi Anggota.
26. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menjadi Anggota.
27. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Operasi (Karorenminops) Korbrimob Polri Brigjen Pol Rudy Harianto menjadi Anggota.
28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Pol Deddy Murti Haryadi menjadi Anggota.
29. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjadi Ketua Transformasi Bidang Pelayanan Publik.
30. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjadi Anggota.
31. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Baintelkam Polri Brigjen Pol Witnu Urip Laksana menjadi Anggota.
32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjadi Anggota.
33. Kepala Biro Perencanaan Kebijakan Strategis (Karojakstra) Stamarena Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan menjadi Anggota.
34. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi menjadi Ketua Dukungan TIK.
35. Kepala Biro Teknologi dan Komunikasi (Karotekkom) Div TIK Polri Brigjen Pol Indarto menjadi Anggota.
36. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Pol Abdul Karim menjadi Ketua Transformasi Bidang Pengawasan.
37. Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri Irjen Pol Merdisyam menjadi Anggota.
38. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri Brigjen Pol Yudo Hermanto menjadi Anggota.
39. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Itwasum Polri Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi menjadi Anggota.
40. Inspektur Wilayah III (Irwil III) Itwasum Polri Brigjen Pol Herukoco menjadi Anggota.
41. Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divpropam Polri Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak menjadi Anggota.
42. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menjadi Ketua Bidang Lembaga Pendidikan (Lemdik).
43. Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri Irjen Pol Midi Siswoko menjadi Anggota.
44. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mohamad Syaripudin menjadi Anggota.
45. Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Umar Surya Fana menjadi Anggota.
46. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjadi Ketua Bidang Humas/Manajemen Media.
47. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi Anggota.
48. Kepala Biro Multimedia (Karomulmed) Divhumas Polri Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menjadi Anggota.
49. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing menjadi Ketua Bidang Regulasi.
50. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum) Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah menjadi Anggota.
51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan menjadi Anggota.
52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Singgamata menjadi Anggota.
-
Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri.
Tim reformasi Polri ini mencuat ke publik pasca aksi unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah titik di Indonesia. Dalam kericuhan itu, banyak pihak yang mengkritisi tindakan aparat yang dinilai represif.
Puncaknya, kemarahan publik terhadap institusi Polri muncul setelah kejadian pelindasan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan oleh mobil Brimob yang berujung tewas pada Kamis (28/9/2025).
Alhasil, dari yang tadinya aksi demonstrasi yang berfokus terkait tunjangan DPR, namun berbalik arah terhadap Polri yang menjadi target aksi unjuk rasa.
Markas kepolisian di sejumlah daerah, termasuk markas Brimob di Kwitang, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri tak luput dari target aksi demonstrasi.
Dalam hal ini, muncul tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepaskan jabatannya. Kala itu, Sigit tak terlalu ambil pusing terkait tuntutan tersebut. Sigit menyatakan sebagai prajurit, dirinya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden.
Isu Pergantian Kapolri
Tak berhenti disitu, sorotan publik tetap tertuju kepada pemegang kursi Tribrata 1 itu. Pasalnya, isu terkait pergantian Kapolri Sigit kemudian mencuat ke publik usai adanya informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri.
Bahkan, dalam isu itu secara eksplisit bahwa pengganti Kapolri Sigit adalah jenderal berinisial S dan D. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.
“Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).
Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.
Namun demikian, meskipun itu telah dibantah Istana, isu pergantian Kapolri ini masih terus bergulir di media massa. Banyak tebak-tebakan sosok jenderal pengganti Kapolri.
Komjen Suyudi misalnya. Dia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, mantan Kapolda Banten itu langsung membantah isu terkait dirinya yang disebut akan menggeser Listyo Sigit.
“Saya sedang fokus melaksanakan tugas di BNN RI, tolong dukung saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berita itu tidak benar,” ujar Suyudi di kantornya, Senin (15/9/2025).
Selain Suyudi, setidaknya ada 25 perwira tinggi berpangkat Komjen alias jenderal bintang tiga yang bisa menduduki orang nomor satu di institusi Polri.
Dari 25 itu mengerucut sejumlah nama yang di gadang-gadang menjadi Kapolri seperti Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada hingga Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.
Pembentukan Tim Reformasi Polri
Di samping isu pemilihan Kapolri, tim pembentukan reformasi Polri juga saat ini tengah menjadi isu hangat. Keseriusan Prabowo dalam pembentukan tim ini tercermin dari pengangkatan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.
Dofiri yang juga eks Wakapolri, kini telah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian.
Usai menghadiri pelantikan itu, Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi. Pasalnya, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo.
“Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” kata Dofiri di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Adapun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung.
Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.
“Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Prasetyo menjelaska gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.
Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.
“Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan reformasi Polri bisa menjadi waktu yang pas untuk memperbaiki fungsi dan peran kepolisian di masyarakat.
Rafly menuturkan bahwa saat ini, banyak anggota kepolisian yang menempati banyak jabatan strategis. Menurutnya, urgensi reformasi Polri adalah menempatkan fungsi anggota polri sesuai ketentuannya.
“Fungsi Polri itu kan ada tiga, pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu penegakan hukum. Fungsi-fungsi itu tidak mesti disatukan di dalam satu naungan. Bisa dipisahkan karena wataknya yang bisa berbeda,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).
Misalnya, kata dia, bidang penegakan hukum bisa beririsan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum. Rafly menilai Polri masih lekat dengan militeristik yang diwariskan saat pemisahan dengan militer di zaman orde baru.
Dia menyebutkan reformasi Polri juga sebagai upaya melepaskan kesan militeristik di tubuh kepolisian. Pasalnya kedua instansi memiliki doktrin yang berbeda.
Dalam hal ini, fungsi Polri untuk pengamanan sipil, sedangkan militer menjaga keamanan negara yang disiapkan untuk berperang. Adapun, reformasi Polri belum bisa menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas kerja dan perbaikan citra di masyarakat, karena hal itu bergantung pada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
-
Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen
Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan dua pangkat perwira tinggi atau Pati Polri menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.
Dua Komjen itu yakni Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.
Peningkatan pangkat itu sekaligus menambah daftar jenderal bintang tiga di lingkungan kepolisian. Tercatat, setidaknya ada 25 pati polri berpangkat Komjen hingga saat ini.
Ini daftar Pati Polri berpangkat Komjen dalam penugasan internal maupun eksternal:
Internal Polri
1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo.
2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada.
3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Karyoto.
4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Syahar Diantono.
5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Akhmad Wiyagus.
6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat), Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
7. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Imam Widodo.
8. Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.
9. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat.
Penugasan Eksternal
1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal.
2. Inspektur Jenderal Kementerian UMKM, Komjen Raden Prabowo Argo Yuwono.
3. Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Tomsi Tohir Balaw
5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Nico Afinta
8. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Makhruzi Rahman
9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Reynhard Saut Poltak Silitonga
10. Inspektur Jenderal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komjen I Ketut Suardana
11. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Putu Jayan Danu Putra
12. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo
13. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Komjen Yan Sultra Indrajaya.
14. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Komjen Winarto.
15. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Komjen Tornagogo Sihombing.
16. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Djoko Poerwanto.
Isu Pergantian Kapolri
Adapun, belakangan isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat ke publik pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Indonesia.
Isu itu beredar lantaran informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri telah beredar di publik. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.
Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.
“Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).
Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.
Pimpinan DPR itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad misalnya. Dia menyatakan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.
“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
-
/data/photo/2024/11/20/673da70ca2df3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu
Megapolitan")
7 Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu Megapolitan
Terbantahnya Isu Irjen Karyoto Marah ke Kapolri karena Jabatan, Penyebar Hoaks Diburu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto diterpa isu miring usai dimutasi dari jabatan Kapolda Metro Jaya menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Desas-desus muncul melalui sebuah tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp wartawan Polda Metro Jaya.
Foto itu memperlihatkan unggahan akun TikTok @legsob208 yang menyebut Karyoto berseteru dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Unggahan itu berjudul, “
Jabatan Tidak Sesuai Kesepakatan, Irjen Karyoto Marah di Kantor Kapolri”.
“Sssstt ada Jenderal sama Kapolri lagi saling serang. Dijanjikan Kabareskrim, eh dikasih Kabaharkam. Langsung deh ngamuk-ngamuk sama yang ngejanjiin
,” tulis akun @legsob208.
Karyoto akhirnya buka suara. Dia memastikan isu yang disebarkan akun tersebut mengenai dirinya marah ke Kapolri adalah berita bohong.
“Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya,” tegas Karyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
Menurut Karyoto, akun tersebut anonim dan sengaja untuk melemparkan hoaks ke masyarakat.
“Itu akun anonim dan akun yang memang sengaja diembuskan untuk membuat berita-berita seperti itu,” ucap dia.
Jenderal bintang dua itu menilai, isu liar yang beredar ingin merusak hubungannya dengan Listyo selaku pimpinannya di Polri.
“Itu akunnya betul-betul ingin seolah-olah mempertentangkan saya dengan Pak Kapolri,” ucap Karyoto.
Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memastikan hubungannya dengan Listyo baik-baik saja.
“Hubungan saya sama Pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang kepada saya,” imbuh dia.
Menurut Karyoto, pemberian jabatan Kabaharkam Polri adalah bentuk kepercayaan dari Kapolri.
Ia pun berterima kasih atas jabatan baru yang diberikan dan menerimanya dengan baik.
“Saya dikasih jabatan itu (Kabaharkam Polri), saya mengucapkan terima kasih,” ucap dia.
Karyoto memastikan Polda Metro Jaya tengah mencari pemilik akun yang menyebarkan berita bohong tersebut.
“Sedang di-
trace
. Biasanya, akun luar negeri.
Buzzer
mahal,” kata Karyoto.
Saat ditanya apakah pemilik akun tersebut akan diproses secara hukum jika sudah ditemukan, jenderal bintang dua itu menegaskan akan menindak tegas.
“Pasti,” tegas dia.Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merotasi Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Karyoto dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
Promosi jabatan yang didapatkan Karyoto tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
Listyo menempatkan besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Karyoto menduduki jabatan itu untuk menggantikan posisi Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mohammad Fadil Imran yang dipromosikan sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri.
Posisi Kapolda Metro Jaya diisi oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.