Tag: Mohamad Oemar

  • Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa penerbangan Paris-Indonesia bisa menambah wisatawan asing untuk berwisata ke Bali.

    Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa angka kunjungan wisatawan dari Prancis dari tren meningkat, bila dibandingkan dengan masa pandemic Covid. Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan asing sekitar 208.000 wisatawan, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan.

    Dia mengatakan bahwa jumlah wisatawan Prancis yang datang ke Indonesia sudah menembus angka 302.000 wisatawan. Dia memprediksikan bahwa angka tersebut bisa terus meningkat, bila ada penerbangan Paris-Jakarta-Bali. 

    “Seyogyanya, direct dari Paris ke Denpasar, bisa menambahkan wisatawan, karena itu akan meningkatkan kompetitif dari flight garuda, dibandingkan dengan penerbangan yang lewat negara ketiga maupun Singapura,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, jumlah wisatawan dari Prancis mencapai 346.337 pengunjung, naik dari posisi 273.682 kunjungan pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa turis dari Prancis suka berkunjung ke negara khatulistiwa.

    “Saya kira potensi wisatawan mancanegara dari Prancis sangat tinggi, kami yakin akan bisa meningkat lebih tinggi lagi, dari Paris ke Indonesia,” tuturnya.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan Prancis ke Indonesia mayoritas big spender atau orang yang suka berfoya-foya, sebab mata uang di negara mereka besar, sehingga wisatawan asing menilai segala yang ada di Indonesia, sangat murah.

    Oemar juga berharap agar kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis bisa meningkatkan hubungan bilateral, memperkuat dan memperluas kerja sama strategi di kedua negara termasuk dalam bidang budaya, ekonomi dan investasi.

    Dia berharap agar Garuda bisa melihat peluang ini, setidaknya bisa memiliki rute penerbangan 2x dalam seminggu untuk Prancis Indonesia. Dia juga mengungkapkan bahwa maskapai-maskapai asal Indonesia juga melirik peluang ini. 

  • Kemhan kunjungi Duta Besar Indonesia di Prancis perkuat diplomasi

    Kemhan kunjungi Duta Besar Indonesia di Prancis perkuat diplomasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan Satgas Patriot II mengunjungi Duta Besar Indonesia di Paris pada Senin (7/7) dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi.

    Kunjungan diplomatik merupakan rangkaian dari kegiatan Satgas Patriot II yang dikirim Kemhan untuk tampil dalam Bastille Day 14 Juli mendatang.

    “Momen ini menjadi pembuka rangkaian diplomasi pertahanan menjelang partisipasi Indonesia dalam Bastille Day 2025,” kata Frega saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Frega menjelaskan dalam kunjungan diplomatik itu, Kemhan diwakili oleh Komandan Kontingen Satgas Patriot II, Brigadir Jenderal TNI Ferry Irawan bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar.

    Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut seperti dukungan penuh dari KBRI Paris dalam aspek teknis, logistik, maupun diplomatik untuk para kontingen Indonesia.

    Frega memastikan pihaknya akan mendapatkan dukungan penuh dari kedutaan untuk tampil dalam ajang Bastille Day tahun ini.

    “Kami berkomitmen untuk membawa nama baik Indonesia melalui penugasan internasional yang merepresentasikan profesionalisme TNI dan kesiapan pertahanan negara,” jelas Frega.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta (6/7)

    Menhan menjelaskan bahwa kontingen tersebut beranggotakan sekitar 500 personel, dan terdiri atas anggota TNI/Polri hingga akademi TNI/Polri.

    “Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa keberangkatan kontingen tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, dan menegaskan posisi Indonesia di tingkat internasional.

    “Mendapatkan tempat yang cukup terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan perkembangan teknologinya,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Paris, Beritasatu.com – Dalam rangka OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menegaskan kembali hubungan strategis yang kokoh antara kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. 

    Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah dukungan Jepang terhadap proses Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD. Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dan menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Jepang juga memberikan dukungan melalui lokakarya dan studi mengenai OECD Anti-Bribery Convention, yang menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi tata kelola dan penguatan sistem hukum di Indonesia. 

    “Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.

    Di bidang ekonomi, tercatat total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar pada tahun 2024, melampaui tingkat sebelum pandemi. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatat surplus sebesar US$ 5,74 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar keenam di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia. 

    Menko Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Jepang di sektor investasi menunjukkan bahwa kedua negara sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Terkait kebijakan perdagangan global, Indonesia menyampaikan ketertarikan atas pendekatan Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pendekatan Jepang yang berbasis pada comprehensive package dianggap sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS, termasuk isu tarif dan hambatan non-tarif. Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik. 

    “Penting bagi Indonesia dan Jepang untuk terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan tarif dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Menko Airlangga.

    Kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin menguat, dengan sejumlah proyek penting seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh yang sudah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk joint task force untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proyek. 

    Selanjutnya, Menko Airlangga mengakhiri pertemuan dengan optimisme bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Jepang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Pasifik.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto. 

  • Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

    Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.

    “Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan,” ungkap Airlangga.

    Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan persetujuan dimulainya diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024. Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada bulan Mei tahun lalu.

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.

    “Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami, karena kita memulai fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

    “Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjutnya.

    Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.

    Lebih lanjut, OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% merupakan negara maju. Ke-38 negara anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.

    Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann akan kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan ini akan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

    Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto. 
     

  • Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

    Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

    Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

    Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

    “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga.

    Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

    “Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

    Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

    Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

    Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

    “Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.

    Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan ‘Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

    Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

    Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

    “Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” ujar Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

  • Reog Ponorogo Jadi Warisan Tak Benda, Fadli Zon Ajak Generasi Muda Cintai Kesenian Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2024

    Reog Ponorogo Jadi Warisan Tak Benda, Fadli Zon Ajak Generasi Muda Cintai Kesenian Indonesia Nasional 4 Desember 2024

    Reog Ponorogo Jadi Warisan Tak Benda, Fadli Zon Ajak Generasi Muda Cintai Kesenian Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak
    generasi muda
    untuk mencintai kesenian dan kebudayaan Indonesia asal Jawa Timur
    Reog Ponorogo
    setelah ditetapkan sebagai
    warisan budaya
    takbenda oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (
    UNESCO
    ).
    “Reog Ponorogo bukan hanya seni pertunjukan, tetapi juga identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kami mengajak generasi muda untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan seni ini agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup,” kata Fadli dalam keterangan pers, Rabu (4/12/2024).
    Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa pengakuan Reog Ponorogo sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding oleh UNESCO merupakan momen penting bagi Indonesia dalam pelestarian seni budaya tradisional yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong.
    “Pemerintah Indonesia bersama komunitas lokal telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Reog Ponorogo, mulai dari mendokumentasikan, mempromosikan, hingga mengintegrasikannya ke dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal,” tambahnya.
    “Kami juga terus memberdayakan komunitas seni sebagai penjaga utama warisan budaya ini,” ujar Fadli Zon.
    Sementara itu, Duta Besar/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar. yang menjabat sebagai Ketua Delegasi RI pada Sidang Komite ICH UNESCO Sesi ke-19, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Komite
    Warisan Budaya
    Takbenda (WBTb) UNESCO serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan Reog Ponorogo sebagai WTb UNESCO.
    “Pengakuan ini tidak hanya menonjolkan pentingnya seni Reog tetapi juga menegaskan komitmen untuk melestarikan identitas budaya Indonesia bagi generasi mendatang,” ujar Dubes Oemar.
    Reog Ponorogo resmi masuk dalam Daftar WBTb UNESCO dalam kategori “In Need of Urgent Safeguarding” pada Sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Sesi ke-19 yang berlangsung di Asunción, Paraguay, pada Selasa (3/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.