Xcloud.id

Tag: Moeldoko

  • AHY Kenang Upaya Kudeta Demokrat oleh Moeldoko: Kami Dulu Oposisi, Tidak Mudah!

    AHY Kenang Upaya Kudeta Demokrat oleh Moeldoko: Kami Dulu Oposisi, Tidak Mudah!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang saat partainya menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi hingga dirinya nyaris dikudeta oleh Jenderal (Purn) Moeldoko.

    Hal itu disampaikan AHY seusai menerima kunjungan para ketua DPD, dan ketua DPC se-Indonesia, serta pengurus dewan perwakilan luar negeri, hingga organisasi sayap Partai Demokrat di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    Menurut AHY, dalam pertemuan yang turut dihadiri para petinggi DPP Demokrat itu, mereka turut membicarakan masa-masa kelam dialami Demokrat dalam lima tahun terakhir sejak kongres 2020.

    “Tadi kami berdialog mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lalui suka duka, jatuh bangun, tantangan, dinamika lima tahun terakhir dimulai dari kongres tahun 2020,” kata AHY kepada wartawan.

    Ketika itu, lanjut AHY, pergerakan sangat terbatas karena kondisi sedang masa lockdown karena pandemi Covid-19. “Sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas, dan kita harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.

    AHY mengatakan Demokrat saat ini menghadapi tantangan lain berupaya upaya kudeta dirinya melalui Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

    “Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional dan kami semua tentunya bersatu menghadapi dan melawan, karena kami ingin menjaga kedaulatan partai sekaligus menjaga demokrasi di Indonesia,” tutur AHY.

    Tolak tarik kepemimpinan Demokrat kubu AHY dan Moeldoko saat itu berujung pada gugatan hukum hingga tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. AHY akhirnya menang setelah MA menolak PK Moeldoko.

    “Setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi, tidak selalu mudah untuk mendapatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan,” kenang AHY.

    AHY bersyukur Demokrat kini telah kembali menjadi bagian dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami mensyukuri takdir Tuhan yang telah menuntun kami pada kondisi hari ini, menjadi bagian penting dalam kemenangan pemilihan presiden 2024 dan bersama Pak Prabowo Subianto,” kata AHY.

    AHY menegaskan komitmen Demokrat mendukung pemerintahan hingga lima tahun ke depan.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan, dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” katanya.

  • AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum

    AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum

    AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) mengingat kembali mengenai apa saja yang terjadi selama dirinya memimpin Demokrat.
    Salah satunya adalah ketika Moeldoko hendak mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari AHY.
    Hal tersebut AHY sampaikan usai bertemu dengan DPD Demokrat se-Indonesia di kediamannya, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).
    “Tadi kami berdialog mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lalui, suka duka, jatuh bangun, tantangan, dinamika lima tahun terakhir. Dimulai dari Kongres tahun 2020. Ketika itu pertama kali dinyatakan
    lockdown
    pandemi Covid-19 sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas dan kita harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat,” ujar AHY.
    “Dan setelah itu kita menghadapi tantangan lain. Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional,” sambungnya.
    AHY mengatakan, pada saat upaya kudeta tersebut, kader Demokrat bersatu dan melawan.
    Dia menyebut mereka berjuang menjaga kedaulatan partai sekaligus menjaga demokrasi Indonesia.
    Kemudian, AHY menyinggung Demokrat yang pernah menjadi oposisi pemerintahan selama 9 tahun lamanya.
    “Setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi, tidak selalu mudah untuk mendapatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan,” kata AHY.
    Meski demikian, kata dia, kini Demokrat ditakdirkan untuk ikut memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden.
    AHY mengeklaim Demokrat menjadi bagian penting dari pemenangan Prabowo.
    “Dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya, untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan, dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” imbuhnya.
    Diketahui, mulai Senin (24/2/2025) besok, Demokrat akan menggelar Kongres ke-6.
    Nantinya, mereka akan memilih Ketum Demokrat baru.
    AHY disebut diminta kembali maju sebagai ketum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    JAKARTA – Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku bom bunuh diri bernama Rabbial Muslim Nasution tewas. Enam orang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu, polisi baru saja selesai apel dan banyak warga yang hendak mengurus SKCK.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di Medan bukan bentuk kelalaian dari pemerintah dalam mengatasi terorisme. Menurut dia, aksi kali ini harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa paham radikalisme harus diwaspadai.

    “Bukan kecolongan. Ini mengindikasikan bahwa kita semuanya, harus memiliki pemikiran yang sama. Bahwa memang benar terjadi di tengah-tengah kita,” ujar Moeldoko, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Saat ini paham radikal itu tidak bisa di kesampingkan. Jangan terus menerus dianulir, itu sebagai bukti nyata bahwa kita semua perlu waspada. Persoalan itu tidak bisa diaminkan,” sambungnya.

    Moeldoko mengakui, bahwa semakin hari modus kejahatan terorisme semakin berkembang. Hal tersebut karena para pelaku juga mempelajari kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam keseharian.

    “Saya pikir polri melakukan perbaikan, melihat lagi protap yang ada. Prosedur protap yang ada, jadi perlu ada perubahan-perubahan karena modus-modus kejahatan juga terus berubah,” ucapnya.

    Tak ingin hal seperti ini terulang, Moeldoko mengingatkan protokol di pos-pos objek vital maupun asrama harus diperketat pengamanannya.

    “Mereka juga pasti melihat kebiasaan-kebiasaan dari satuan itu dalam menjalankan kegiatan hariannya. Untuk itu mereka bisa menyamar dan seterusnya. Nah ini juga modus-modus ini harus betul-betul dikenali dengan baik oleh seluruh aparat, agar nanti tidak boleh terjadi ke depannya,” tuturnya.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Mery Handayani/VOI)

    Perkuat deradikalisasi

    Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penanganan soal bom yang saat ini sudah diketahui pasti korban jiwa ada satu pelaku, empat aparat kepolisian dan satu warga sipil. Namun, masih ada satu orang yang diduga pelaku bom bunuh diri yang berhasil melarikan diri.

    “Yang satu bombernya lari dan masih pengejaran. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak usah menshare atau bagi, sebar gambar-gambar yang mengerikan itu. Kalau mau bahas materi gapapa tapi kalau gambar jangan. Membuat kesan bangsa kita yang beringas dan bar-bar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, bahwa kejadian di Medan mengartikan gagalnya program deradikalisasi. Sehingga program tersebut mesti dievaluasi. Menanggapi hal ini, Mahfud membantah hal tersebut.

    “Enggak (perlu dievaluasi). Program deradikalisasi diperkuat saja. Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke. Tapi sekarang terjadi perluasan subjek. Kalau dulu teror orang laki-laki dewasa tapi sekarang ada ibu-ibu. Lalu juga melibatkan anak,” tuturnya.

    “Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikan lah. Tapi kualitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan,” tuturnya.

  • Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Motor Listrik Tak Laku, Stok di Diler-Pabrikan Sampai Numpuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penjualan motor listrik dilaporkan sedang lesu. Produsen bahkan melihat ada kecenderungan penundaan pembelian motor listrik. Diduga, calon pembeli menunggu kejelasan soal insentif untuk pembelian motor listrik.

    Penjualan motor listrik tahun 2024 kencang karena ditopang insentif Rp 7 juta per unit. Namun, di awal tahun 2025 ini, penjualan anjlok karena belum adanya regulasi mengenai insentif kepada industri. 

    “Customer nunggu, saya tanya ke industri paling penjualan hanya 10% (dari normal),” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (9/1/2024).

    Keputusan calon pembeli untuk menunggu karena tanpa insentif harga mobil menjadi normal. Padahal insentif sebesar Rp 7 juta dirasa membantu mengurangi nilai harga jual motor.

    “Sekarang ini penjualan sepeda motor listrik dengan berbagai skema yang ada (tahun lalu) akhirnya kembali ke skema semula, kita jual dengan kondisi yang ngga ada subsidi, tapi karena masyarakat tau bahwa tahun kemarin ada subsidi jadi banyak yang nunggu akhirnya nggak membeli dulu, nahan membeli,” kata Budi.

    Harapan industri besaran insentif yang keluar di tahun ini sama dengan tahun lalu. Pasalnya harga sepeda motor listrik sangat bergantung dengan teknologi baterai di mana besaran mendominasi lebih banyak di baterai, yakni kisaran 30-40%.

    “Kita sudah bersurat ke Kementerian terkait Kemenko Ekonomi, Menkeu, Menperin, Menteri ESDM karena yang diberi subsidi bukan hanya motor baru, tapi konversi juga. Kita usulkan tahun 2025 diteruskan yang 2024 saja karena sudah bagus sistem. Dan besaran subsidi, kalau bisa jangan dikurangi,” kata Budi.

    Adapun harga sepeda motor listrik bervariasi, ada yang Rp 13-15 juta dengan baterai sejenis SLA. Namun ada juga yang dibanderol dengan harga Rp 40-50 sampai 70-an juta tergantung kualitas baterai sendiri

    “Dengan insentif Rp 7 juta sangat feasible, untuk yang harga tinggi juga masih cukup tinggi subsidinya, tapi yang harga Rp 14-15 juta masyarakat tinggal menambah Rp 7 juta dapat motor listrik, minimal untuk edukasi awal ternyata motor listrik dipakainya cukup enak,” sebut Budi.

    Pabrikan Desak Percepatan Kepastian Insentif Motor Listrik

    Ketidakpastian insentif ini membuat kebijakan dari tiap industri masih menggantung. Ia pun sudah meminta waktu untuk berdiskusi dengan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko agar menyuarakan pesan bahwa skema subsidi bisa sama seperti 2024.

    “Perlu percepatan supaya ngga menggantung seperti sekarang ini, sehingga masyarakat bisa langsung membeli dan kemudian industri dengan persiapan cukup banyak bisa langsung menjual karena sekarang kita overstock, jadi banyak barang motor listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% sekarang banyak numpuk, bukan hanya di industri, tapi di diler-diler,” sebut Budi.

    Industri berharap pemerintah tetap melanjutkan insentif, dimana menurutnya pemerintah sedang menggodok kebijakan terkait skema besaran. Saat ini dalam tahap menunggu dan berharap semoga tidak terlampau lama.

    “Yang sekarang terjadi saat 2024 karena kuota cukup tinggi maka industri stok banyak, dengan harapan 2024-2025 itu akan bisa jual dengan cukup banyak,” kata Budi.

    (dce)

  • Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera menambah jumlah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini konon sengaja diambil untuk melunasi ‘utang’ politik presiden kepada para pendukung yang belum kebagian jatah.

    Kabar penambahan jumlah wakil menteri ini kali pertama disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, ada enam jumlah wakil menteri yang akan disisipkan ke dalam kabinet. Namun, Moeldoko mengaku belum tahu ke mana keenam wakil menteri itu akan ditempatkan.

    Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Meski membenarkan rencana penambahan wakil menteri, Fadjroel membantah jumlah enam orang yang disampaikan Moeldoko.

    Menurut Fadjroel, saat ini hanya ada satu wakil menteri tambahan, yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bakal diangkat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Sedangkan satu jabatan tambahan lainnya adalah Wakil Panglima TNI yang pengangkatannya sesuai dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

    “Jadi (Perpres) yang sudah terbit kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen), ini masih dalam proses,” kata Fadjroel di Jakarta, Minggu, 11 September 2019.

    Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero itu menyatakan penambahan jumlah menteri tak semata karena utang politik. Menurutnya, rencana ini didasari pada kebutuhan. “Semuanya pasti menunjuk pada tugas khusus atau prioritas,” ungkap Fadjroel.

    Membebani APBN

    Meski pihak istana mengatakan wakil menteri ini diperlukan untuk membantu kerja para menteri, tapi tidak bagi pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

    Menurutnya, tak perlu lagi ada penambahan wakil menteri yang menambah beban APBN untuk operasionalnya. Apalagi, beberapa waktu yang lalu sudah ada 12 wakil menteri yang dilantik.

    Lagipula, proporsi kebutuhan yang disampaikan pemerintah tak lebih dari dalih belaka. Ujang menganalisis, penambahan wakil menteri di kabinet periode 2019-2024 hanya politik balas budi.

    Jokowi bersama pimpinan parpol pendukung (Istimewa)

    Menurut Ujang, sulit memungkiri adanya upaya mengakomodir kepentingan mereka yang berjasa –namun belum mendapat jatah kekuasaan– kepada Jokowi-Ma’ruf Amin saat masa Pilpres 2019.

    Kalau kamu ingat, pascapelantikan 12 wakil menteri sebelumnya, Jokowi mendapat kritikan dari beberapa partai politik pendukungnya karena tak mendapat jatah.

    Salah satunya adalah Partai Hanura. “Nah, agar mereka diam dan tidak kritik lagi, maka akan dapat jabatan juga. Bisa saja mereka diberi posisi wamen,” kata Ujang saat dihubungi VOI.

    Katanya mau hemat anggaran

    Penambahan posisi wamen ini, menurut Ujang jadi salah satu contoh inkonsistensi pemerintah terkait penghematan anggaran. Padahal, Jokowi dan jajarannya seringkali mengingatkan agar anggaran bisa dihemat agar dinikmati rakyat.

    Tapi, di saat bersamaan, Jokowi dianggap Ujang malah menambah jabatan yang fasilitas dan operasionalnya menggunakan APBN.

    “Di saat bersamaan, demi kepentingan politik, (Jokowi) akan menambah wakil menteri dan itu membebani anggaran. Elite pendukung Jokowi untung, rakyat buntung. Elite pendukung happy, rakyat gigit jari,” tegas dia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 12 wakil menteri untuk sebelas kementerian pada Jumat 25 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pengumuman nama wakil menteri oleh Jokowi-Ma’ruf (setkab.go.id)

    Mereka yang dilantik saat itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

    Selain itu ada juga Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

    Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

  • Moeldoko puji Pemkab Bogor operasikan kendaraan umum berbasis listrik

    Moeldoko puji Pemkab Bogor operasikan kendaraan umum berbasis listrik

    Penggunaan kendaraan listrik secara massal juga akan menurunkan ketergantungan impor bahan bakar minyak

    Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengoperasikan kendaraan umum berbasis tenaga listrik.

    “Saya bersyukur ada inisiatif baru dari Pemda Kabupaten Bogor untuk menggunakan kendaraan listrik atau bus listrik karena ini Pemkab Bogor telah menjalankan Inpres Nomor 7. ini sebuah semangat luar biasa yang perlu diikuti oleh pemda yg lain,” ucap Moeldoko saat peresmian operasional dua unit bus listrik di Cibinong, Bogor, Jabar, Selasa.

    Menurut dia, ada sejumlah keuntungan ketika pemerintah sudah mulai beralih ke kendaraan listrik. Salah satunya, lingkungan menjadi bersih, terlebih saat ini kondisi Jakarta dan sekitarnya memiliki kualitas udara yang kurang baik.

    Moeldoko menyebutkan penggunaan kendaraan listrik secara massal juga akan menurunkan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri.

    “Kalau subsidi (BBM) itu bisa dikurangi, bisa dialihkan untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain. Terima kasih Pak Bupati sudah membangun semangat untuk beralih. Terima kasih atas semangat ini saya yakin, ini akan diikuti daerah daerah lain,” ucap mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut.

    Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengoperasikan dua unit bus listrik dengan tarif gratis.

    “Sementara dua unit, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tambah lagi nanti,” katanya.

    Dua unit bus yang berasal dari program Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 beroperasi dengan rute Simpang Bambu Kuning-Jalan Tegar Beriman-Simpang Daralon-Jalan Tegar Beriman-Jalan Kolonel Edy Yoso Mertadipura-Jalan Alternatif GOR Pemda-Simpang Kandang Roda-Jalan Alternatif Sentul-Tugu Pancakarsa.

    Cakupan rute bus listrik ini dapat mengakomodasi kawasan pemerintahan, komersial, kawasan olahraga, pusat perbelanjaan, pendidikan dan perumahan.

    Bus listrik ini beroperasi secara terjadwal mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB, dan berhenti di setiap bus stop yang tersedia serta mengedepankan standar pelayanan kepada masyarakat.

    “Mari gunakan untuk menjaga lingkungan hidup kita agar polusi dan emisi bisa zero dan bus listrik ini emisinya nol,” ungkap Bachril.

    Operasional bus listrik merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurangi polusi udara dan sebagai bentuk peningkatan pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat.

    “Dengan kehadiran angkutan umum massal yang maju dan ramah lingkungan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Kabupaten Bogor, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi telah resmi dipecat oleh PDIP. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Juru Bicara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ) beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” terang Komarudin dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Dino Patti Djalal menganggap pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden SBY itu Kembali menyinggung adanya konspirasi mengambil alih partai Demokrat pada 2021 silam.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” tulis Dino Patti Djalal di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya.

    “Demokrat, stlh berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dlm bentuk lain,” tulis Dino lagi.

    Kilas Balik Upaya Ambil Alih DemokratIsu pengambilan alihan Partai Demokrat awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021. Ia menuding sejumlah mantan kader dan kader Demokrat terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut yang bertujuan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres 2024.

    Tudingan AHY tersebut diperjelas lagi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

    Tudingan AHY terbukti dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.