Xcloud.id

Tag: Mochammad Afifuddin

  • Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Wamendagri tinjau dua titik TPS PSU Pilkada Banjarbaru

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Arya Bima Sugiarto meninjau dua titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

    “Alhamdulillah, partisipasi pemilih pada PSU ini lebih meningkat jika dibandingkan pilkada November 2024,” ujar Aria Bima usai meninjau TPS 5 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Sabtu.

    Selain meninjau TPS 05 Wamendagri juga mendatangi TPS 09 Kelurahan Guntung Payung mengecek kesiapan panitia, logistik hingga kedatangan pemilih ke TPS menjelang bertolak ke Jakarta sebelum tengah hari.

    Menurut Arya, informasi mengenai partisipasi pemilih diperoleh dari panitia pemilihan di TPS 05 yang menyebutkan kedatangan pemilih lebih tinggi dibandingkan jam yang sama pada pilkada November 2024.

    “Partisipasi pemilih sesuai informasi panitia TPS 05 pada jam yang sama lebih meningkat saat ini dibanding pilkada lalu. Ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih lebih tinggi dan penting di PSU ini,” ujar Arya.

    Dikatakan Arya, partisipasi pemilih yang tinggi merupakan harapan yang baik bagi PSU sehingga diharapkan pemilih keseluruhan di Banjarbaru yang berjumlah 195.819 orang hadir lebih banyak dibanding pilkada lalu.

    Ketua KPPS 05 Loktabat Utara Aznin Rahmani mengatakan, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 468 orang dan pemilih yang menyalurkan hak suara di TPS pukul 09.00 WITA saat kunjungan Wamendagri 98 orang.

    “Pemilih yang sudah menyalurkan hak suara ke TPS saat kunjungan Wamendagri ini sebanyak 98 orang. Jika dibandingkan pilkada November lalu saat jam yang sama, jumlahnya lebih meningkat,” ujar Aznin.

    Peninjauan TPS di Banjarbaru, Wamendagri didampingi Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Pj Sekda Sirajoni dan pejabat lain.

    Sehari sebelum, Wamendagri yang didampingi Ketua KPU RI, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kalsel, Gubernur Kalsel Muhidin, Kapolda, Danrem dan Pj Wali Kota Banjarbaru dan Pj Sekda berada di Banjarbaru.

    Rombongan melepas distribusi logistik PSU Banjarbaru tahap 2 di Kelurahan Kemuning dan Loktabat Selatan dilanjutkan Forkompinda Banjarbaru berkunjung ke TPS khusus di Lapas, Jumat malam.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan menjadi contoh Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang berlangsung damai dan didukung masyarakat.

    “Alhamdulilah suasana di sini terasa sangat sejuk dan damai, masyarakat antusias datang sejak pagi ke TPS,” kata dia saat melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu.

    Afifuddin mengunjungi sejumlah TPS di lima kecamatan di Banjarbaru bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Bawaslu RI Herwin J Malonda.

    Dia juga turut didampingi Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa dan unsur forkopimda Kalsel.

    Afifuddin mengaku senang dari hasil pantauan sementara tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di Banjarbaru sebanyak 195.819 orang terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    “Harapan kita partisipasi pemilih bisa di atas 70 atau 80 persen, karena ini menunjukkan salah satu keberhasilan penyelenggaraan PSU,” jelasnya.

    Dia menyampaikan terima kasih kepada KPU Kalsel dan seluruh jajaran termasuk Bawaslu serta dukungan penuh pemerintah daerah dan TNI-Polri sehingga PSU dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung aman, lancar serta kondusif.

    Delapan daerah hari ini menyelenggarakan PSU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Selain Banjarbaru di Kalsel yang menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong, ada Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara(Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU: Menang Lawan PDIP, Tia Rahmania Tak Otomatis Jadi Anggota DPR

    KPU: Menang Lawan PDIP, Tia Rahmania Tak Otomatis Jadi Anggota DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan Tia Rahmania tidak bisa otomatis menjadi anggota DPR 2024-2029 lewat pergantian antarwaktu (PAW), meski sudah memenangkan gugatan atas PDIP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Dalam hal ini Tia Rahmania belum otomatis menjadi PAW anggota DPR, karena yang digugat Tia adalah putusan dari Mahkamah Partai PDIP,” ujar Afifuddin kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

    Afifuddin mengatakan gugatan yang diajukan Tia Rahmania adalah putusan Mahkamah PDIP yang memberhentikan Tia dari anggota partai. 

    “Jadi perkara yang telah diputuskan di PN Jakarta Pusat dan sedang berlangsung di Mahkamah Agung (kasasi) antara Tia dan Mahkamah PDIP adalah berkaitan dengan pemberhentian Tia sebagai anggota partai,” tandas Afifuddin.

    Tia Rahmania vs PDIP

    Diketahui, Tia Rahmania menggugat PDIP dan anggota DPR Bonnie Triyana setelah dipecat dari partai. Tia yang merupakan caleg PDIP batal jadi anggota DPR periode 2024-2029 dan digantikan oleh Bonnie. Dia dinyatakan oleh Mahkamah PDIP menggelembungkan suara pada Pemilu 2024.

    PN Jakpus memenangkan gugatan Tia Rahmania dalam putusan perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus pada 20 Februari 2025. Majelis hakim menyatakan Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara seperti yang diputuskan oleh Mahkamah PDIP. 

    Tia Rahmania juga dinyatakan terbukti sebagai pemilik sah 37.359 suara hasil di wilayah Lebak dan Pandeglang pada Pemilu 2024. 

    Tia Rahmania menang gugatan melawan PDIP. – (Instagram/@tiarahmania_official)

    Majelis Hakim juga menyatakan Putusan Mahkamah Partai PDIP, batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.

    “Memerintahkan turut tergugat I (DPP PDIP), turut tergugat II (KPU), turut tergugat III (Bawaslu Banten) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini,” begitu bunyi putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Tia Rahmania.

    PDI Kasasi Putusan Tia Rahmania

    PDIP sudah mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) pada 20 Maret 2025.

    “Pihak yang digugat juga sudah mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 2025, artinya putusan PN Jakarta Pusat Nomor 603 itu belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkrah,” kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

    Apa Langkah Tia Rahmania? 

    Sementara itu, Tia Rahmania belum memutuskan apa langkah selanjutnya setelah menang gugatan melawan PDIP atas pemecatannya. Ia menyerahkan kepada pengacaranya terkait upaya hukum selanjutnya pascaputusan PN Jakarta Pusat tersebut. 

    “Sekarang saya tetap bergiat sebagai akademisi di kampus dan melakukan giat-giat sosial untuk masyarakat seperti sebelumnya. Yang penting bisa menjadi manfaat bagi masyarakat,” ujar Tia Rahmania.

  • KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengantisipasi potensi gangguan cuaca dan keamanan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 daerah pada 19 April 2025, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) guna menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem.

    “Kemarin saya dari Kabupaten Tasikmalaya untuk mengecek persiapan. Teman-teman di daerah sedang konsolidasi dengan BNPB dan Forkopimda, jika hujan berlangsung lama,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan seluruh daerah yang akan melaksanakan PSU diperlakukan sama tanpa perlakuan khusus. KPU juga memastikan kesiapan teknis pelaksanaan PSU di semua wilayah.

    “Semua daerah kami perlakukan sama. Kami pastikan jajaran kami bekerja semaksimal mungkin untuk pelaksanaan PSU ini,” ujarnya.

    KPU juga mempertimbangkan alternatif lokasi rekapitulasi suara di daerah-daerah yang berpotensi terdampak cuaca.

    Di sisi lain, Afifuddin menyebut Kabupaten Puncak Jaya di Papua menjadi salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian KPU terkait kondisi keamanan setelah putusan MK.

    “Masih ada residu dampak setelah rekapitulasi di kantor KPU RI. Kami terus koordinasi dengan aparat keamanan,” tambah Afifuddin.

    Ia menambahkan KPU akan memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah pelanggaran yang pernah terjadi di TPS terulang kembali.

    Delapan daerah yang memiliki jangka waktu pelaksanaan PSU 60 hari sejak putusan MK tersebut, yakni Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Sumber : Antara

  • Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap penyelenggara pemilu dan petahana tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025.

    “Kami berharap agar baik penyelenggara ataupun bupati incumbent/Pj bupati bersikap netral dan tidak mengarahkan ASN (aparatur sipil negara) untuk berpihak terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dan terbebas dari intervensi politik manapun,” kata Bahtra saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sebab, menurut dia, dalam proses PSU masih ada pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi politik terhadap salah satu paslon agar memenangkan kontestasi.

    Hal tersebut, lanjut dia, utamanya dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan bupati petahana yang melakukan intervensi dengan menggunakan program pemerintah agar dapat terpilih kembali.

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, dia menyebut upaya-upaya intervensi dalam pelaksanaan PSU terjadi salah satunya di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

    “Harapan kami hal seperti ini tidak terjadi di kabupaten atau provinsi lain,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan seluruh persiapan pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025 telah dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

    “Kita perlakukan sama semua daerah yang PSU minggu ini. Insyaallah semua daerah sudah siap melaksanakan PSU,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

    Adapun pada Sabtu (12/4), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PSU pada 16 dan 19 April 2025.

    Dia menyebut bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.

    Sementara delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Arsip – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/pri

    KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 April 2025 – 06:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025.

    Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat, menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tindak lanjut putusan MK atas PHP (perselisihan hasil pemilihan) untuk durasi paling lama pelaksanaan 45 hari,” ujar Afifuddin.

    Selain PSU, dia menjelaskan bahwa jajarannya juga menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara (PUSS).

    Adapun daerah yang menyelenggarakan PSU dan PUSS pada 5 April 2025 sebagai berikut:

    1. Kota Sabang, Provinsi Aceh, terdapat satu tempat pemungutan suara (TPS) PSU di Desa/Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, dengan jumlah pemilih:
    Daftar pemilih tetap (DPT): 540 orang
    Daftar pemilih pindahan (DPPh): –
    Daftar pemilih tambahan (DPTb): 1 orang
    Total pemilih: 541 orang

    2. ⁠Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian TPS PSU sebagai berikut:
    – 63 TPS di 25 desa/kelurahan di Kecamatan Toili; dan
    – ⁠26 TPS di 12 desa/kelurahan di Kecamatan Simpang Raya

    Jumlah pemilih PSU di 89 TPS tersebut, yaitu:
    DPT: 37.635 orang
    DPPh: 71 orang
    DPTb: 124 orang
    Total pemilih: 37.830 orang

    3. ⁠Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan TPS PSU sebanyak 21 TPS yang tersebar di 13 desa/dusun di 8 kecamatan dengan jumlah pemilih:
    DPT: 8.362 orang
    DPPh: 10 orang
    DPTb: 40 orang
    Total pemilih: 8.412 orang

    4. ⁠Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dengan jumlah TPS PSU sebanyak 9 TPS yang tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan dengan jumlah pemilih:
    DPT: 3.891 orang
    DPPh: 16 orang
    DPTb: 98 orang
    Total pemilih: 4.005 orang

    5. ⁠Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, ada dua TPS untuk PSU dan PUSS:
    – Satu TPS PSU di Desa Dobowae, Kecamatan Waelata dengan data pemilih sebagai berikut:
    DPT: 600 orang
    DPPh: 2 orang
    DPTb: 6 orang
    Total pemilih: 608 orang

    – Satu TPS PUSS, yakni di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dengan rincian data pemilih:
    DPT = 505 orang
    DPPh = 6 orang
    DPTb = 12 orang
    Jumlah pemilih: 523 orang

    Kemudian, daerah yang menyelenggarakan PSU dan PUSS pada 9 April 2025 sebagai berikut:

    1. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak sembilan TPS PSU yang tersebar di delapan desa dalam Kecamatan Essang dengan rincian pemilih sebagai berikut:
    DPT: 3.007 orang
    DPPh: 16 orang
    DPTb: 10 orang
    Jumlah Pemilih: 3.033 orang

    Sumber : Antara

  • Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita populer yang menarik disimak pada Sabtu pagi, ada usulan terkait Hari NKRI oleh Pimpinan MPR hingga Indonesia kalahkan Korsel pada laga perdana Piala Asia U-17. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan Presiden (keppres) yang menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Apa alasannya? Baca di sini.

    2. Indonesia kalahkan Korsel 1-0 pada laga perdana Piala Asia U-17

    Timnas U-17 Indonesia mengawali laga perdana Piala Asia U-17 2025 dengan meraih tiga poin setelah menang 1-0 atas Korea Selatan (Korsel) U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4). Baca di sini.

    3. Rusia dan Korut tak kena tarif Trump, Gedung Putih membela diri

    Gedung Putih membela keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan empat negara, termasuk Rusia dan Korea Utara, dari kebijakan tarif impor yang baru. Selengkapnya di sini.

    4. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Penjelasannya di sini.

    5. Trump tunda pemblokiran TikTok, beri perpanjangan waktu 75 hari

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu pemblokiran TikTok selama 75 hari. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, PSU Pilkada hingga penyesuaian FWA untuk 8 April

    Politik kemarin, PSU Pilkada hingga penyesuaian FWA untuk 8 April

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik terjadi pada Jumat (4/4), dan berikut lima berita pilihan yang telah kami rangkum untuk dapat dibaca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 hingga penyesuaian flexible working arrangement (FWA) untuk 8 April 2025.

    1. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada 5 dan 9 April 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Kementerian PANRB tetapkan penyesuaian FWA atasi kepadatan arus balik

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan penyesuaian flexible working arrangement (FWA) tanggal 8 April 2025 untuk mengurai kepadatan arus balik masa libur Idul Fitri 1446 H, dan Nyepi Tahun Baru Saka 1947.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri, dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan presiden (keppres) yang menetapkan 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Kemenko Polkam pastikan arus balik via Tol Cikampek lancar terkendali

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Lebaran menggelar peninjauan lapangan guna memastikan arus balik yang akan melalui Tol Cikampek lancar dan terkendali.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025.

    Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat, menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tindak lanjut putusan MK atas PHP (perselisihan hasil pemilihan) untuk durasi paling lama pelaksanaan 45 hari,” ujar Afifuddin.

    Selain PSU, dia menjelaskan bahwa jajarannya juga menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara (PUSS).

    Adapun daerah yang menyelenggarakan PSU dan PUSS pada 5 April 2025 sebagai berikut:

    1. Kota Sabang, Provinsi Aceh, terdapat satu tempat pemungutan suara (TPS) PSU di Desa/Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, dengan jumlah pemilih:
    Daftar pemilih tetap (DPT): 540 orang
    Daftar pemilih pindahan (DPPh): –
    Daftar pemilih tambahan (DPTb): 1 orang
    Total pemilih: 541 orang

    2. ⁠Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian TPS PSU sebagai berikut:
    – 63 TPS di 25 desa/kelurahan di Kecamatan Toili; dan
    – ⁠26 TPS di 12 desa/kelurahan di Kecamatan Simpang Raya

    Jumlah pemilih PSU di 89 TPS tersebut, yaitu:
    DPT: 37.635 orang
    DPPh: 71 orang
    DPTb: 124 orang
    Total pemilih: 37.830 orang

    3. ⁠Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan TPS PSU sebanyak 21 TPS yang tersebar di 13 desa/dusun di 8 kecamatan dengan jumlah pemilih:
    DPT: 8.362 orang
    DPPh: 10 orang
    DPTb: 40 orang
    Total pemilih: 8.412 orang

    4. ⁠Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dengan jumlah TPS PSU sebanyak 9 TPS yang tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan dengan jumlah pemilih:
    DPT: 3.891 orang
    DPPh: 16 orang
    DPTb: 98 orang
    Total pemilih: 4.005 orang

    5. ⁠Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, ada dua TPS untuk PSU dan PUSS:
    – Satu TPS PSU di Desa Dobowae, Kecamatan Waelata dengan data pemilih sebagai berikut:
    DPT: 600 orang
    DPPh: 2 orang
    DPTb: 6 orang
    Total pemilih: 608 orang

    – Satu TPS PUSS, yakni di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dengan rincian data pemilih:
    DPT = 505 orang
    DPPh = 6 orang
    DPTb = 12 orang
    Jumlah pemilih: 523 orang

    Kemudian, daerah yang menyelenggarakan PSU dan PUSS pada 9 April 2025 sebagai berikut:

    1. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak sembilan TPS PSU yang tersebar di delapan desa dalam Kecamatan Essang dengan rincian pemilih sebagai berikut:
    DPT: 3.007 orang
    DPPh: 16 orang
    DPTb: 10 orang
    Jumlah Pemilih: 3.033 orang

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik sepekan, pemungutan suara ulang hingga konstitusi lingkungan

    Politik sepekan, pemungutan suara ulang hingga konstitusi lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    KPU RI: PSU di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu 1 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 3 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi lakukan mutasi 25 pejabat, ini daftarnya

    Menjelang Lebaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) baru saja melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi dengan merotasi dan mempromosikan 25 pejabat eselon II.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, mencakup kepala dinas, kepala biro, hingga direktur rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk menyegarkan organisasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wakil Ketua MPR dukung sekolah rakyat tingkatkan kesetaraan pendidikan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk kesetaraan pendidikan dengan menghasilkan pendidikan yang unggul, adil, dan berkualitas.

    Ibas berharap program ini bisa sampai ke tengah masyarakat dan jumlahnya terus bertambah sehingga dapat menjangkau secara meluas hingga ke pelosok. Hal ini mengingat program tersebut adalah gebrakan bagi sistem pendidikan Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pimpinan MPR komitmen tingkatkan pembahasan konstitusi pro lingkungan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk terus mengkaji lebih jauh dan meningkatkan pembahasan usulan terkait dengan penerapan environmental constitution (konstitusi lingkungan hidup) yang pro pada lingkungan.

    “Karena itu usulan environmental constitution yang pro lingkungan hidup ini akan kami kaji lebih lanjut dan tingkatkan pembahasannya bersama pimpinan MPR lainnya,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025