Xcloud.id

Tag: Mochammad Afifuddin

  • KPU RI imbau semua pihak jaga ketenangan masa tenang pilkada

    KPU RI imbau semua pihak jaga ketenangan masa tenang pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan masa tenang Pilkada 2024, yakni pada 24-26 November 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, juga mengimbau peserta Pilkada 2024 terkait pencopotan alat peraga kampanye (APK).

    “Nanti KPU akan koordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan tim kampanye, berkaitan dengan hal itu,” kata Afifuddin.

    Sementara itu, terkait hari terakhir masa kampanye pada 23 November 2024, dia mengharapkan semua pihak untuk tetap mematuhi aturan.

    Pada kesempatan berbeda, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang pilkada.

    Menurut Bagja, patroli tersebut bertujuan untuk menjaga alur masa tenang agar masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

    Ia menyebutkan patroli pengawasan masa tenang pilkada melibatkan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) hingga aparat keamanan. Bawaslu juga mengajak tokoh masyarakat untuk berkeliling melakukan patroli.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wapres: Beda pendapat justru mewarnai demokrasi RI

    Wapres: Beda pendapat justru mewarnai demokrasi RI

    “Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita,” kata Wapres Gibran di hadapan para peserta apel.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengingatkan masyarakat untuk saling menghormati perbedaan pendapat dan politik yang berlaku di alam demokrasi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Gibran saat menyampaikan pengarahan pada Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Perhitungan Suara Pilkada 2024 di area selatan Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

    “Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita,” katanya di hadapan para peserta apel.

    Wapres mengatakan, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari keberagaman yang seharusnya memperkaya alam demokrasi di Tanah Air.

    “Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerukan pesan perdamaian dengan mengajak masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif.

    “Terakhir, saya ingin mengajak bapak-ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini,” katanya.

    Turut hadir dalam kegiatan itu mendampingi Wapres Gibran, di antaranya Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin beserta jajaran.

    Pewarta: Andi Firdaus, Livia Kristianti
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU prioritaskan distribusi logistik Pilkada ke daerah terpencil 

    KPU prioritaskan distribusi logistik Pilkada ke daerah terpencil 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU prioritaskan distribusi logistik Pilkada ke daerah terpencil 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, memastikan kesiapan logistik Pilkada Serentak 2024 hampir rampung.

    “Secara umum sudah di atas 99%, hanya beberapa titik yang sedikit saja yang soal surat suara karena cetakannya belum seluruhnya, tapi sebagian besar untuk semua sudah siap,” kata Afifuddin, Jumat (8/11/2024).

    Ia merinci, logistik utama seperti kotak suara, tinta, dan kabel ties telah mencapai 100% pengadaan dan pengiriman.

    “Insyaallah, di hitungan hari H sudah rampung semua,” ungkapnya.

    Ia mengaku, KPU memprioritaskan pendistribusian logistik ke daerah-daerah terpencil.

    “Daerah-daerah terjauh terluar yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya itu kita prioritaskan untuk dicetak lebih awal,” jelas Afifuddin. 

    Targetnya, seluruh logistik sudah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum hari H.

    “Di hari H sudah sampai di titik yang sudah semestinya,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (11/11). 

    Lebih detail, Afifuddin memaparkan data logistik seperti surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 100 persen produksi, 97 persen pengiriman. Kemudian, surat suara Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan 99,9 persen produksi dan pengiriman.

    “Segel sudah 99,8 persen pengiriman. Secara keseluruhan, produksi logistik mencapai 98,63 persen, sementara pengiriman dan penerimaan mencapai 84 persen. Untuk tahap pertama, yang meliputi kotak suara, tinta, kabel ties, dan segel, produksinya 100 persen dan penerimaan mencapai 99,9 persen. Jadi sudah sangat siap,” pungkas Afifuddin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU akui kekisruhan debat Pilkada, minta jajarannya responsif dan utamakan kesepakatan

    KPU akui kekisruhan debat Pilkada, minta jajarannya responsif dan utamakan kesepakatan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU akui kekisruhan debat Pilkada, minta jajarannya responsif dan utamakan kesepakatan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Kekisruhan mewarnai sejumlah debat Pilkada Serentak 2024. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengakui adanya dinamika yang beragam di lapangan.

    “Prinsipnya debat ini kan salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Dinamika debat yang terjadi, sudah dikondusifkan panitia,” kata Afifuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (11/11). 

    Ia menjelaskan bahwa setiap proses debat, termasuk desain dan teknis pelaksanaan, selalu disepakati oleh perwakilan tim sukses pasangan calon dan diatur oleh KPU masing-masing.

    Namun, Afif mengakui adanya insiden tak terduga, seperti pemadaman listrik mendadak dan pemanggilan calon yang tidak sesuai jadwal.

    “Dalam situasi seperti ini, kami meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk langsung mengkomunikasikan hal tersebut dengan semua pihak dan melakukan tindakan tegasnya,” papar Afif.

    Ia menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman antar pihak untuk menyelesaikan masalah secara cepat.

    “Fasilitasi debat ini adalah hak yang diberikan KPU kepada pasangan calon.  Jangan sampai ada pasangan calon yang merasa dirugikan,”  ungkapnya.

    “Selain itu, kesepakatan ini juga tidak boleh merugikan salah satu pihak. Kami meminta jajaran kami untuk berkomunikasi secara kooperatif. Jika kompromi tak tercapai, debat bisa dihentikan untuk mengantisipasi situasi yang tidak kondusif,” sambungnya.

    Afifuddin menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan debat adalah mensosialisasikan visi, misi, dan rencana pasangan calon kepada masyarakat.

    “Karena seluruh daerah melaksanakan Pilkada secara bersamaan, maka hal-hal yang tidak semestinya terjadi, seperti kericuhan, menjadi lebih menonjol. Dan itu harus kondusif,” ujarnya.

    Ia berharap ke depannya, proses debat Pilkada dapat berjalan lebih lancar dan kondusif.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU akan instruksikan daerah keluarkan surat keputusan libur pilkada

    KPU akan instruksikan daerah keluarkan surat keputusan libur pilkada

    Anggota KPU RI August Mellaz saat memberikan keterangan kepada awak media di Kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    KPU akan instruksikan daerah keluarkan surat keputusan libur pilkada
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Senin, 11 November 2024 – 07:10 WIB

    Elshinta.com – Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya akan menginstruksikan jajarannya di daerah untuk mengeluarkan surat keputusan terkait rencana penetapan hari libur nasional pada Pilkada serentak 27 November 2024.

    “Nanti itu akan ada instruksi dari kami kepada KPU Provinsi dan kabupaten/kota untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November 2024,” kata Mellaz saat ditemui di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11) malam.

    Dia mengungkapkan bahwa pada pilkada sebelumnya setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota selalu mengeluarkan surat keputusan terkait dengan hari libur saat pemilihan.

    Adapun aturan terkait hari libur saat pemilihan telah diatur dalam undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak pilih pada hari dan tanggal pemungutan suara.

    “Kalau di undang-undang kan dinyatakan setiap hari pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan,” ujarnya.

    Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat 3 UU No 7 Tahun 201 tentang Pemilihan Umum dan pasal 84 ayat 3 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

    Sebelumnya, Jumat (8/11), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

    “Iya, rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri,” kata Prasetyo usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Mensesneg mengatakan bahwa dirinya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas lebih lanjut.

    Saat ditanya mengenai penetapan hari libur tersebut, Prasetyo meminta waktu sejenak, mengingat pilkada serentak yang diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan.

    Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Kamis (7/11), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Pilkada serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Sumber : Antara

  • KPU pastikan 27 November libur nasional untuk Pilkada serentak

    KPU pastikan 27 November libur nasional untuk Pilkada serentak

    laporan kontributor Hamzah Aryanto

    KPU pastikan 27 November libur nasional untuk Pilkada serentak
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 14:19 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, memastikan tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang jatuh pada tanggal tersebut. Ia menegaskan komitmen KPU untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

    “Iya, yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan Pilkada, sebagaimana Pilkada-Pilkada sebelumnya, termasuk ketika Pemilu nasional kemarin. Karena ini pilkadanya serentak seluruhnya, dari sanalah kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil,” kata Afifuddin kepada Elshinta pada Jumat malam (8/11/2024).

    KPU, lanjut Afifuddin, telah mengirimkan surat konfirmasi terkait usulan tersebut kepada pemerintah. Ia optimistis usulan tersebut akan dikabulkan.

    “Tadi kita sudah dikonfirmasi surat, akan segera kita kirimkan. Jadi intinya insya Allah 27 November nanti seperti Pilkada sebelumnya akan menjadi hari yang diliburkan untuk kita bisa melaksanakan gelaran Pilkada serentak,” ungkapnya.

    Meskipun Afifuddin mengakui akan ada kajian lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang berpotensi terdampak oleh penetapan hari libur tersebut, ia tetap berharap pemerintah mengabulkan usulan KPU.

    “Pasti akan mendapat perhatian khusus, toh ini memang hajat nasional,” paparnya.

    Usulan libur nasional ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak dapat berjalan optimal dan lancar tanpa hambatan. KPU berharap pemerintah dapat mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • KPU antisipasi distribusi logistik ke daerah rawan bencana

    KPU antisipasi distribusi logistik ke daerah rawan bencana

    Batu, Malang (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Yulianto Sudradjat mengatakan lembaganya telah memetakan titik-titik rawan bencana sehingga distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 harus melalui jalur udara dan laut.

    “Ini sudah kami lakukan pemetaan jalur distribusinya karena distribusi ini kan juga berjenjang, dari KPU kemudian ke PPK di kecamatan, kemudian ke PPS di tingkat desa-kelurahan, kemudian H-1 PPS mengirim ke seluruh TPS,” kata Yulianto saat ditemui awak media di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu.

    Dia menjelaskan KPU menggunakan moda transportasi darat, laut, hingga udara untuk memastikan pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 tiba sampai tempat tujuan sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

    “Kemudian yang terpencil, yang jauh-jauh juga bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, Kementerian Perhubungan yang mempunyai armada yang sangat tangguh,” ujarnya.

    Baca juga: KPU targetkan logistik pilkada tiba di TPS pada hari pemungutan suara

    Yulianto mencontohkan untuk daerah-daerah seperti Papua, KPU membutuhkan helikopter untuk mendistribusikan logistik. Begitupun dengan daerah-daerah kepulauan, distribusi logistik menggunakan speedboat dan kapal laut.

    “Untuk menembus daerah-daerah pedalaman, kami kadang di Papua butuh helikopter, di daerah-daerah kepulauan kami butuh speedboat, itu sudah terlaksana juga waktu pemilu serentak 2024,” jelas Yulianto.

    Sebelumnya, Kamis (7/11), Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah mencapai 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: KPU: Tahap kedua distribusi logistik pemilu capai 98,63 persen

    Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Namun, dia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti pada hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.

    Pilkada 2024 akan digelar serentak di 545 daerah. Sebanyak 1.557 pasangan calon akan berkontestasi memperebutkan kursi kepala dan wakil kepala daerah, dengan 37 daerah di antaranya hanya diikuti calon tunggal.

    Baca juga: KPU: Pelaksanaan debat lebih banyak yang kondusif daripada ricuh
    Baca juga: KPU: Pilkada ulang direncanakan pada September 2025

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    Arsip foto – Kepala BSSN Hinsa Siburian saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). (ANTARA/HO-DPR)

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk mencegah ancaman keamanan siber di Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga​​​​​​ dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya,” kata Afif.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata. Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan pilkyada adalah “ransomware” yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.

    “Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan ‘web defacement’. Jadi, tampilannya itu diubah,” kata Hinsa.

    Karena itu, dia memastikan bahwa BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas Rakornas 2024

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Langkah ini harus melibatkan seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode 4 tahun hingga 5 tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta kepala daerah menyikapi serius terkait dengan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Jadi, MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi,” kata Wapres Gibran dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Wapres Gibran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait dengan pencegahan korupsi dan menutup kebocoran-kebocoran anggaran.

    Selengkapnya klik di sini.

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Afifuddin mengatakan bahwa KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Namun, dia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.

    Selain itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.

    “Pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia di hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegas Afifuddin.

    Dirinya menekankan jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama pilkada berlangsung, maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Dia merinci Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    “Jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Plh. Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan forum konsolidasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

    Sebagai pengawas pemilu, Lolly menambahkan Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.

    “Kalau kita bicara soal Bawaslu maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” jelas Lollym

    Ia juga menjelaskan terkait kerawanan kampanye, aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye di tempat ibadah.

    Menurutnya, seluruh tahapan pilkada harus dianggap penuh dengan potensi kerawanan agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus dipastikan tepat waktu.

    “Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang, termasuk kesesuaian spek yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

    Baca juga: KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun
    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024