Tag: Mochamad Machmud

Nelangsa Mbah Di Tertipu Beli Tanah Rp 250 Juta Ternyata Jalan Kampung di Surabaya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Mbah Di (60), kakek yang tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban jual beli tanah.

Mbah Di hanya bisa gigit jari saat tanah yang dibeli seharga Rp 250 juta itu ternyata merupakan tanah jalan kampung.

Belum diperoleh identitas detail terkait pelaku yang tega menjual tanah jalan kampung itu kepada Mbah Di.

Kakek ini menyebut, ia membeli dari pengembang.

Setelah dicek ternyata tanah yang dibeli itu adalah tanah fasilitas kampung.

Mbah Di pun memilih melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Melalui Rumah Aspirasi yang dibuka luas untuk warga di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya, kakek itu menceritakan kisahnya yang sampai memecah celengan untuk menggenapi pembelian tanah ukuran 7×6 meter tersebut.

Dalam video yang diterima Tribun Jatim Network, Cak Ji, sapaan Armuji mengecek ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Sampai pada akhirnya, Cak Ji mendesak tanggung jawab penjual tanah. Sebab telah merugikan Mbah Di.

“Kalau tanahnya tidak bisa dipakai, kembalikan uangnya! Jangan menipu warga seperti ini,” ujar Cak Ji di hadapan pelaku penjual tanah jalan kampung itu.

Situasi semakin memanas ketika pihak yang menjual tanah mencoba berkelit dari tanggung jawab.

Armuji bahkan menyebut, pengembang selalu menghindar dari penyelesaian masalah, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pemkot Surabaya.

Warga yang menjadi korban dalam kasus jual beli “bodong” ini berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan menindak tegas para pelaku.

Cak Ji pun tidak akan tinggal diam.

Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika pihak pengembang tetap menghindar dan tidak segera menyelesaikan permasalahan.

“Kami akan bela warga yang dirugikan. Jangan sampai mereka menjadi korban dari praktik jual beli tanah yang tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Cak Ji.

Dengan adanya perhatian dari Pemkot Surabaya, warga berharap ada titik terang dalam penyelesaiannya.

Mereka menantikan langkah nyata dari pihak pengembang untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirugikan.

11/02/2025 23:31
DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (8/2/2025).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan tema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia” dilaksanakan di jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 18.30 WIB itu diikuti kurang lebih sebanyak 300-an peserta.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kabupaten Surabaya Mochamad Machmud, dan perwakilan Badan Gizi Nusantara (BGN) Tengku Syahdana.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyampaikan terkait tantangan yang harus dihadapi bersama dalam menjalankan program Makan BergiziGratis.

“Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya memiliki kendala dalam pembangunan dapur karena terbatasnya lahan, namun tetap harus segera diupayakan agar penerima manfaat anak-anak, balita, ibu hamil dan menyusui segera mendapatkan manfaat pemenuhan gizi,” tutur Lucy Kurniasari.

Lucy juga menghimbau kepada masyarakat Surabaya agar berhati-hati karena banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Lucy juga menjelaskan bahwa di wilayah Manuan Lor ini akan didirikan dapur MBG, di mana akan melayani 3.000 sampai 4.000 siswa-siswi dengan jarak tempuh maksimal sekitar 6 km.
“Kami juga melibatkan peran serta masyarakat, insyaAllah nanti UMKM-UMKM yang berada di sekitar dapur MBG akan mendaftarkan di dapur tersebut, Insya Allah nanti di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lain juga akan didirikan dapur MBG,” papar Lucy.

Semakin banyaknya dapur MBG ini bertujuan untuk mendistribusikan makanan menjadi lebih dekat ke penerima seperti ibu hamil, balita, lalu siswa di TK, SD, SMK, SMA, atau yang sederajat.

“Agar pemenuhan gizi di seluruh wilayah kota Surabaya merata, dan insya Allah di 2026 akan didirikan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia, agar supaya seluruh masyarakat akan menerima manfaatnya dari semua segmen,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi ini, Lucy Kurniasari juga menyampaikan prestasi yang baru saja diraih kota Surabaya terhadap penanganan kasus stunting.

“Hari ini surabaya mendapatkan apresiasi juara dalam penanganan stunting. Tentunya berkat peran masyarakat dan pemerintah kota Surabaya yang berinovasi melalui semua program tujuannya agar supaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita segera masuk zero stunting,” ucap Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalamm endukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami berharap bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar supaya kota Surabaya tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Tidak ada lagi ibu hamil risiko tinggi. Dan insya Allah ketika pemenuhan Gizi berimbang sudah merata di kota Surabaya, kita siap untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN)
Sebagai pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis, perwakilan BGN menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah dan akan beroperasi mendukung program MBG.

Masyarakat sekitar dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan MBG khususnya dalam kegiatan di SPPG yaitu sebagai Mitra BGN, mitra SPPG maupun petugas SPPG,” ucap Tengku Syahdana.

Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

09/02/2025 21:56
Sidak di RPH Babi Banjarsugihan, DPRD Surabaya Disambut Aroma Tak Sedap, Ada Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Aroma tidak sedap menyambut langkah jajaran Komisi B DPRD Surabaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Potong Hewan (RPH) Babi Banjarsugihan, Senin (20/1/2025).

Sidak ini dilakukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan limbah serta perbaikan infrastruktur demi kelancaran distribusi daging babi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketua Komisi B, Muhammad Faridz Afif, memimpin langsung sidak yang turut diikuti anggota seperti Mochamad Machmud, Budi Leksono, Baktiono, dan lainnya. Mereka memulai peninjauan dari kandang hingga area pengelolaan limbah, menyoroti beberapa kondisi yang perlu diperbaiki.

“Sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan Pansus RPH pasca-perubahan status menjadi Perseroan Daerah (Persero). Setelah Pansus selesai, kami langsung bergerak untuk mengecek kondisi di lapangan, terutama terkait pemindahan aset dan operasional RPH,” ujar Afif di sela-sela sidak.

Di area pengelolaan limbah, rombongan menemukan kolam penampungan yang penuh dengan air keruh, diduga limbah hasil aktivitas pemotongan. Kerusakan pada alat penyedot limbah menyebabkan saluran air tersumbat dan menciptakan genangan kotor yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

“Alhamdulillah kami cek di RPH Banjarsugihan sudah bagus semuanya, tinggal ada perbaikan sedikit yang harus kita usulkan. Kami berharap agar ada perbaikan sistem pengelolaan limbah agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” tegas Afif.

Selain limbah, infrastruktur akses menuju RPH juga menjadi sorotan. Jalan paving yang menjadi jalur truk pengangkut babi dinilai kurang mampu menahan beban tonase tinggi, berisiko mengalami kerusakan. Komisi B merekomendasikan peningkatan kualitas jalan dengan pengecoran beton.

“Kami akan mengusulkan agar seluruh area yang sering dilalui truk dicor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan atau ambles. Ini demi memastikan kelancaran operasional RPH,” tambah Afif.

Sidak ini juga bertujuan memastikan sentralisasi proses pemotongan babi di RPH Banjarsugihan. Menurut Afif, pemusatan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan distribusi daging babi lebih terpantau.

“Dengan terpusatnya pemotongan di RPH Banjarsugihan, kita dapat melacak distribusi daging babi secara lebih efektif dan memastikan kualitasnya terjamin,” paparnya.

Afif juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses inventarisasi aset RPH, meskipun terkait status sewa lahan dengan Pemerintah Kota masih perlu klarifikasi lebih lanjut.

“Belum tahu kalau soal itu, apakah sewa atau tidak. Yang jelas saat ini dalam proses inventarisasi aset RPH masih berlangsung. Namun, yang terpenting bagi kami adalah memastikan proses pemotongan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.[asg/ted]

20/01/2025 16:30
RTH Dibangun Pasar Ilegal, DPRD Surabaya Pastikan Dibongkar

Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan pasar dan tempat cuci kendaraan yang berdiri di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pondok Maritim, Jalan Klumprik Selatan, Balas Klumprik, Surabaya, kini berada di ujung tanduk. Setelah berlarut-larut menuai protes dari warga, Komisi B DPRD Surabaya akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (9/1/2025). Hasil sidak tersebut mengungkap fakta bahwa pembangunan yang dilakukan di atas lahan milik Pemerintah Kota Surabaya ini ternyata tidak memiliki izin resmi.

“Setelah sebelumnya kita lakukan rapat bersama dan kita kaji, sidak hari ini terungkap bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan pasar adalah aset milik Pemkot Surabaya. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah kota maupun BPKAD. Ini jelas pelanggaran serius,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif, di sela-sela sidak.

Afif menegaskan bahwa lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai RTH harus segera dikembalikan fungsinya. “Maka, mau tidak mau, pembangunan ini harus dibongkar,” tegasnya.

Dalam mediasi dengan DPRD, pengembang pasar akhirnya menyetujui untuk membongkar bangunan yang telah mencapai 50 persen pengerjaan. Pembongkaran direncanakan selesai paling lambat Maret 2025.

“Setelah melalui mediasi, pengembang menyetujui untuk membongkar sendiri bangunannya paling lambat akhir Februari mendatang,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud.

Machmud juga menekankan bahwa pembangunan di atas lahan RTH untuk aktivitas komersial adalah pelanggaran berat. “Ini adalah aset pemkot yang pengelolaannya ada di DLH, karena lokasi ini masuk dalam zona RTH,” katanya.

Protes warga yang menentang pembangunan pasar ini didorong oleh kekhawatiran sosial dan lingkungan. Ketua RT 12/RW 06, Eko, yang mewakili aspirasi warga, mengapresiasi langkah DPRD yang mendukung pembongkaran.

“Yang paling penting adalah dari sidak ini menemukan titik temu yakni pembongkaran,” katanya.

Eko juga menjelaskan kekhawatiran warga mengenai dampak sosial dan lingkungan. “Kami ingin hidup tenang dan damai. Pasar ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup kami, apalagi diketahui tidak memiliki izin dan berdiri di lahan RTH,” jelasnya.

Warga dari 12 RT di RW 6 sepakat menolak keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut. “Intinya semua warga tidak mendukung keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut,” tegas Eko.

Di sisi lain, pengembang proyek dari PT Prima Citra Buana, Diving, menyayangkan keputusan pembongkaran tersebut. Meskipun demikian, ia menyatakan akan mematuhi hasil mediasi yang telah disepakati.

“Sebenarnya keputusan ini sangat kami sayangkan karena pasar ini untuk hajat orang banyak. Tapi karena sudah ada kesepakatan, kami tetap akan laksanakan pembongkaran,” ungkap Diving.

Diving mengungkapkan bahwa proyek senilai Rp350 juta ini dimulai tanpa izin resmi, hanya berdasarkan persetujuan lisan pejabat. “Karena sebelumnya ada pak Wakil Wali Kota ke sini dan ada warga minta dibangunkan pasar, jadi prosedurnya langsung,” ujarnya. [asg/beq]

09/01/2025 18:35
Polemik Undangan Tasyakuran di PDIP Surabaya, Armuji: Lah Kok Ada Diskriminasi

Surabaya (beritajatim.com) – Acara tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024 yang seharusnya menjadi momen kebersamaan justru diwarnai tensi internal di tubuh DPC PDIP Surabaya. Acara yang berlangsung di Kantor DPC PDIP Surabaya, Jalan Setail, pada Jumat (27/12/2024) menyisakan perdebatan yang memicu polemik antar kader.

Armuji, yang juga Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, merasa adanya perlakuan diskriminatif terhadap dirinya. Hal ini bermula dari undangan tasyakuran yang baru diterimanya hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Kondisi tersebut, menurut Armuji, menandakan adanya kesengajaan dari pihak pengurus DPC untuk tidak mengundangnya sejak awal.

“Saya masih memegang KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP, lah kok ada diskriminasi. Yok opo iki carane (gimana ini caranya),” ujar Armuji, akrab disapa Cak Ji, dengan nada kecewa saat berbicara kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Cak Ji menyebut bahwa undangan yang diterimanya pada hari acara sangat berbeda dengan informasi dari Eri Cahyadi, yang mengaku telah menerima undangan tersebut seminggu sebelumnya. Menurut Armuji, stafnya sempat mengecek administrasi ke DPC PDIP dan menemukan bahwa namanya memang tidak tercantum dalam daftar undangan awal.

“Ini menunjukkan ada faktor kesengajaan untuk tidak mengundang saya,” tegas Cak Ji dalam sambutannya yang juga dihadiri para kader, tokoh agama Ustadz Yoyok, dan Gus Fahmi.

Dalam forum tersebut, Cak Ji secara terbuka menyindir Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, yang dianggap bertanggung jawab atas situasi ini. Ia menilai sikap Achmad yang masih muda harus lebih mencerminkan ketenangan dan kedewasaan dalam menghadapi persoalan internal partai.

“Tenang ya, Dik Achmad, jangan bengong, jangan galau. Ini kritik untuk awakmu (dirimu). Arek enom kudu (anak muda harus) semangat, pikiran yang jernih hati yang bersih. Tapi iki kok bedo (ini kok beda), tendensius dan arogan sekali,” ungkap Cak Ji.[asg/kun]

28/12/2024 18:41
Wawali Surabaya Turun Tangan soal Tuntutan Warga Greenlake Wonorejo ke Developer

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, langsung turun tangan menyikapi ketidakpuasan warga Perumahan Greenlake Wonorejo terhadap pihak developer terkait janji pembangunan fasilitas umum (fasum) yang belum terealisasi. Langkah cepat ini diambil setelah warga mengadu ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo mengaku kecewa karena fasilitas umum yang dijanjikan sejak awal pembelian rumah belum juga diwujudkan. Kekecewaan tersebut memuncak hingga mereka mendatangi rumah aspirasi Wakil Wali Kota Armuji pada Selasa lalu, membawa laporan resmi terkait masalah tersebut dengan harapan solusi segera diberikan.

Merespons laporan warga, Wakil Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji segera bertindak. Pada Kamis (19/12/2024), Armuji mengunjungi lokasi perumahan dan memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak developer. Ia mendengarkan langsung keluhan serta penjelasan dari kedua belah pihak, sekaligus meminta klarifikasi terkait kronologi dan perencanaan awal pembangunan fasum yang dijanjikan.

“Awalnya itu perencanaannya bagaimana? Karena warga ini menagih janji pada developer terkait fasum yang sudah dijanjikan sejak awal pembelian rumah,” ujar Armuji di lokasi.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Armuji menyarankan agar dibuat kesepakatan tertulis yang mengikat antara developer dan warga. Kesepakatan tersebut akan disaksikan oleh notaris dan lurah setempat untuk memastikan pihak developer memenuhi kewajibannya.

“Buat saja kesepakatan tertulis antara developer dengan warga, nanti disaksikan oleh notaris dan lurah setempat,” tambah Cak Ji.

Saran ini diterima oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk menyusun perjanjian tertulis demi penyelesaian masalah yang sudah berlarut-larut. Warga pun mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Armuji atas perhatian dan upaya penyelesaian yang cepat.

“Semoga langkah ini dapat memastikan hak-hak warga terkait fasilitas umum segera terpenuhi,” ujar Armuji yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo berharap mediasi ini menjadi awal penyelesaian yang konkret. Mereka optimis janji pembangunan fasum akan segera terealisasi berkat perhatian langsung dari pemerintah kota. [asg/beq]

19/12/2024 13:12
DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menyindir keras Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi soal rencana sewa mobil listrik untuk tahun depan. Pada 2025, Pemkot Surabaya bakal mendatangkan 42 unit mobil listrik asal Tiongkok dengan merek BYD (Build Your Dreams).

Pembiayaan mobil listrik untuk Pemkot Surabaya itu dilakukan secara sewa. Pemkot Surabaya tak membeli mobil listrik langsung tapi membayar sewa per bulan. Anggaran sewa mobil listrik itu yakni Rp 13 juta per bulan.

“Tolong dipikirkan kembali atau ulang, apakah lebih baik sewa atau membeli langsung terkait mobil listrik untuk Pemkot Surabaya pada 2025,” terang politikus Demokrat Surabaya itu saat dihubungi Rabu (18/12/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu menyatakan, skema membeli dan menyewa memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, skema membeli mobil listrik itu. Menurut Machmud, Pemkot Surabaya bakal mempunyai inventaris mobil listrik ke depannya.

Sementara itu, lanjut Machmud, apabila menyewa maka Pemkot Surabaya tak mempunyai aset atau inventaris mobil listrik. Dia menilai, jika mobil listrik tak terlalu rumit dalam perawatan. “Lalu, kalau mobil listrik itu juga bahan bakarnya dari listrik juga,” tambahnya.

Sebanyak lima mobil listrik dugunakan sebagai kendaraan operasional di Pemkot Surabaya. Kendaraan tersebut resmi didatangkan dengan sistem sewa. Lima kendaraan listrik tersebut sudah beroperasi, dikendarai oleh Kepala BPBD Surabaya, kemudian Kepala DSDABM, hingga jajaran Asisten yang ada di lingkungan Pemkot. Kendaraan ini telah disewa 1 tahun.

“Kontraknya satu tahun, mulai Desember sampai dengan Desember. Januari satu tahun berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dulu. Kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,” terang Ali Murtlado, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Rabu (18/12/2024).

Ali Murtlado menjelaskan harga sewa per unit mobil listrik tersebut Rp13 juta untuk setiap bulannya. Rencananya, pemkot akan melakukan sewa mobil listrik ini sebanyak 42 unit.[asg/kun]

18/12/2024 23:40
Cak Ji: Penanganan Kasus Siswa SMP Surabaya Dibully Harus Bijak

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, mengatakan penanganan kasus siswa SMP di Surabaya yang di-bully harus dilakukan secara bijak. Dia menekankan pendekatan yang mendidik penting dilakukan, mengingat antara korban dan pelaku masih anak-anak.

“Kasus perundungan ini memang sangat serius, namun kita perlu mempertimbangkan bahwa pelaku juga anak-anak. Tindakan yang diambil harus berfokus pada pembelajaran dan rehabilitasi, bukan hanya sanksi semata,” ujar Cak Ji, Kamis (12/12/2024).

Cak Ji mengapresiasi langkah sekolah yang telah memberikan sanksi kepada pelaku dan mendorong mereka untuk meminta maaf kepada korban. Menurut dia, tindakan bijaksana dari pihak sekolah dalam memberikan sanksi sekaligus kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya adalah langkah yang tepat.

“Kami percaya bahwa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan akan lebih efektif dalam jangka panjang daripada sekadar menghukum,” tambahnya.

Menyikapi tindakan pelecehan dan perundungan yang dilakukan terhadap CW, Cak Ji meminta semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa.

“Kami berharap sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah kejadian serupa. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Politisi kawakan PDIP Surabaya ini menambahkan bahwa penting untuk memberikan pendidikan yang baik mengenai perundungan kepada siswa. “Kami akan perintahkan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan program-program edukasi tentang bullying dan empati di sekolah-sekolah,” ungkapnya.

Dengan pendekatan yang mendidik dan kolaboratif, Cak Ji optimis Surabaya dapat menjadi kota yang lebih aman bagi anak-anak, di mana perundungan tidak lagi menjadi bagian dari budaya sekolah.

“Kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak kita, di mana mereka bisa belajar tanpa rasa takut,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, kasus perundungan yang menimpa CW (14), seorang siswa SMP Negeri di Surabaya, menuai perhatian publik dan tanggapan keras dari berbagai pihak.

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @andysugarrr, CW mengungkapkan pengalaman pahitnya dianiaya oleh enam temannya, termasuk ancaman kekerasan dengan pisau, pelecehan seksual, hingga upaya damai yang ditolak korban.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pelabuhan Tanjung Perak. [asg/beq]

12/12/2024 19:42
DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas terhadap RHU Terkait Kecelakaan Akibat Mihol

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menyerukan tindakan tegas terhadap Rumah Hiburan Umum (RHU) yang pengunjungnya terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman beralkohol (mihol). Ia mengusulkan pencabutan izin usaha dan blacklist bagi pengelola yang lalai sebagai langkah memberikan efek jera.

“Kami sangat prihatin terhadap maraknya kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh mihol di kota ini. Tidak bisa lagi main-main, harus ditutup jika memang terbukti,” ujar Machmud dalam keterangannya di DPRD Surabaya, Selasa (10/12/2024).

Machmud menyoroti beberapa kecelakaan lalu lintas fatal yang dipicu pengemudi mabuk sepulang dari RHU, seperti insiden di Jalan Kertajaya dan Jalan Kedungdoro yang merenggut nyawa dan melukai orang lain. Ia menyebut bahwa kelalaian pengelola RHU telah membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

“Nyawa melayang akibat pengaruh mihol sepulang dari RHU bukan hal yang bisa ditoleransi. Pemerintah harus bertindak tegas,” tambahnya.

DPRD Surabaya sebelumnya telah mengundang pengelola RHU untuk membahas solusi, termasuk usulan jasa antar-pulang gratis bagi pengunjung yang mengonsumsi alkohol. Namun, Machmud menilai langkah tersebut kurang efektif dan menekankan perlunya evaluasi mendalam.

“Fasilitas guide untuk pengunjung mungkin niatnya baik, tapi saya kira itu belum cukup efektif untuk mencegah insiden,” ujarnya.

Machmud juga meminta agar RHU bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban kecelakaan akibat pengaruh mihol. Menurutnya, pengelola harus memberikan bantuan finansial dan psikologis kepada korban atau keluarga yang terdampak.

“Tanggung jawab sudah menjadi kewajiban. Pengusaha RHU harus ikut menanggung beban korban, baik secara moral maupun material,” tegasnya.

Machmud mengingatkan pemerintah kota dan provinsi untuk mengawasi dengan ketat operasional RHU. Ia berharap kebijakan tegas terhadap tempat hiburan yang menyediakan mihol dapat menjadi solusi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol di Surabaya. [asg/beq]

10/12/2024 15:25
Eri-Armuji Nyaris Raih 1 Juta Suara di Pilkada Surabaya 2024, Tim Pemenangan: Ini Sejarah!

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Tim Pemenangan Eri-Armuji menyambut gembira hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Rabu (4/12/2024). Memperoleh sekitar 980 ribu suara atau sekitar 81,4 persen suara sah, tim menganggap hasil tersebut melampaui target.

Sekretaris Tim Pemenangan Aprizaldi mengaku terkejut dengan besarnya antusias masyarakat Surabaya dalam mengikuti Pilkada. Mencapai 1.252.973 pemilih, partisipasi pemilih di Surabaya mencapai 56,2 persen atau meningkat sekitar 4 persen dari Pilkada 2020 (52,4 persen).

“Ini kejutan luar biasa. Ada lebih dari 1,2 juta warga Surabaya yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini. Kalau dari catatan kami, partisipasi ini menjadi salah satu partisipasi pemilih terbesar dalam Pilkada di Surabaya, baik Pilkada Surabaya maupun Pemilihan Gubernur,” kata Aldi dikonfirmasi di sela acara rekapitulasi KPU Surabaya.

Keberhasilan Eri-Armuji dengan mendapat 980.380 suara juga menjadi kabar gembira bagi tim pemenangan. Hal ini menjadi pelecut bagi pasangan petahana ini untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik selama ini sekaligus sebagai pelecut untuk mewujudkan janji kampanye.

“Tingginya perolehan suara ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga Surabaya luar biasa besar. Tentunya, ke depan kepercayaan ini harus digunakan dan dijaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Politisi PDI P ini.

Ia mengakui, salah satu tantangan Pilkada Surabaya yang hanya diikuti satu pasangan calon adalah soal rendahnya angka partisipasi pemilih. Muncul anggapan, calon tunggal akan membuat angka partisipasi pemilih menurun.

“Partisipasi pemilih diperkirakan oleh banyak pihak ini akan rendah karena melawan kotak kosong. Faktanya, sekarang jutsru partisipasi tertinggi dalam pemilu,” tandas Aldi.

Tak hanya itu, perolehan suara Eri-Armuji yang nyaris menyentuh 1 juta suara juga diklaim sebagai suara terbanyak yang diraih seorang calon kepala daerah di Kota Pahlawan. “Ini sejarah pemilihan Wali Kota sejak dipilih langsung,” katanya.

“Sebab, kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya, tidak ada yang bisa tembus 900 ribu. Sedangkan Mas Eri-Armuji hampir meraih 1 juta,” ungkapnya.

Apabila melihat pada hasil Pilkada Surabaya tahun 2015 atau saat Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana, pasangan ini baru memperoleh 893.087 suara atau 86,34 persen. Kemenangan tersebut menjadi salah satu kemenangan terbesar sebelumnya dalam sejarah Pilkada Surabaya.

Sekalipun berhasil mengumpulkan suara cukup besar, Aldi mengakui adanya 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen yang memilih kotak kosong. Hal ini sekaligus menjadi pelecut untuk memberikan yang terbaik bagi warga.

“Kami pikir ini menjadi room of improvement. Bagaimana Cak Eri maupun Cak Ji untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekaligus, menuntaskan apa yang sudah dikerjakan dan belum tuntas selama 3,5 tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menuntaskan rekapitulasi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya. Hasilnya, pasangan calon (Paslon) tunggal Wali Kota – Wakil Wali Kota, Eri Cahyadi – Armuji unggul dengan perolehan 81,4 persen.

Pada proses perhitungan yang berlangsung di Harris Hotel Gubeng, Eri – Armuji mendapatkan akumulasi suara sebanyak 980.380 suara atau 81,3 persen dari total suara sah. Sedangkan 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen suara sah memilih kotak kosong.

“Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kota, pasangan Eri-Armuji dinyatakan unggul,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Bakron Hadi dikonfirmasi di sela acara rekapitulasi tersebut.

Sementara itu, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Surabaya yang mencapai 2.229.244 calon pemilih, sebanyak 1.252.973 orang di antaranya memberikan suara (56,2 persen). Dari total pemilih yang memberikan suara, sebanyak 48.253 suara dinyatakan tidak sah.

04/12/2024 20:42