Tag: Mochamad Iriawan

Terjerat Kasus RPHU, Eks Kadis Peternakan Lamongan Divonis 1 Tahun 2 Bulan

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis terhadap Drs. Moch. Wahyudi dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Kabupaten Lamongan.

Dalam sidang putusan yang digelar Senin (29/9/2025), majelis hakim menyatakan Wahyudi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair. Namun, ia dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH dengan hakim anggota Ibnu Abbas Ali, SH dan Athoillah, SH. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 1 bulan.
“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta tetap menetapkan terdakwa ditahan,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Selain hukuman badan dan denda, majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa dokumen proyek, perjanjian kerja, laporan kegiatan, dokumen pencairan dana, serta sejumlah uang tunai dari berbagai pihak terkait proyek RPHU Lamongan untuk dirampas dan sebagian disetorkan ke kas negara. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp7.500.

Kuasa hukum Wahyudi, Muhammad Ridlwan, SH, dari Kantor Hukum Muhammad Ridlwan & Rekan, menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim meski lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Hari ini klien kami, Pak Drs. Moch Wahyudi, M.M., divonis 1 tahun 2 bulan dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sebelumnya JPU menuntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan ini memang lebih rendah dari tuntutan,” jelas Ridlwan.

Menurutnya, apa yang dijalankan Wahyudi semata-mata tugas administratif dan tanpa niat jahat. “Karena apa yang dijalankan oleh kliennya semata-mata jalankan tugas administratif dan niat jahat tidak terbukti dan sepeserpun Pak Wahyudi tidak menerima aliran dan/atau menikmati, tapi majelis hakim punya perspektif lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. “Apakah kami akan menempuh banding atau tidak, akan dimusyawarahkan dulu dengan klien kami,” ujarnya.

Usai sidang, Wahyudi sempat menanggapi singkat pertanyaan wartawan. “Siapa saya mas? Wong saya orang biasa. Nabi Yusuf saja pernah dipenjara 12 tahun atas dasar fitnah, apalagi saya. Tapi ikhtiar kebenaran tetap perlu diperjuangkan,” ungkap Wahyudi.

Muhammad Ridlwan juga menyampaikan bahwa kliennya masih menghadapi proses hukum lain dan dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik KPK pada 3–4 Oktober 2025 sebagai saksi dalam perkara pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Lamongan atas empat tersangka yang kini ditangani KPK.

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan RPHU Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang bernilai miliaran rupiah. Proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Dengan putusan ini, Wahyudi menjadi pejabat yang dijatuhi hukuman dalam perkara RPHU Lamongan, setelah terdakwa lain, Davis Maherul Abbasiya dan Sandy, juga divonis oleh majelis hakim. [kun]

30/09/2025 09:34
Mahkamah Agung Mutasi 760 Hakim, Perkuat Integritas dan Profesionalisme Peradilan

Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Agung (MA) merombak jajaran pimpinan hakim pengadilan negeri di berbagai daerah dengan jumlah promosi dan mutasi mencapai 760 hakim. Langkah ini diumumkan dalam rapat Ditjen Badan Peradilan Umum sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurut keterangan resmi dari website MA RI, promosi jabatan tidak hanya didasarkan pada kemampuan manajerial dan prestasi, tetapi juga melalui profiling rekam jejak integritas yang dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA RI. Para hakim yang dipromosikan juga telah lulus fit and proper test pimpinan pengadilan.

Beberapa nama baru menempati jabatan penting, di antaranya Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., Koordinator Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI yang juga Staf Khusus Ketua Kamar Pengawasan MA RI. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Kelas 1B. Riki dikenal aktif sebagai dosen, penulis jurnal ilmiah, dan Redaktur Pelaksana Majalah Digital MA RI (MARINews), serta sebelumnya meraih peringkat kedua terbaik dalam fit and proper test calon pimpinan pengadilan.

Selain itu, Irwan Rosady, S.H., M.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas MA RI, dipercaya menjabat Wakil Ketua PN Pandeglang Kelas 1B. Irwan yang kerap mendampingi juru bicara MA dalam konferensi pers, pernah bertugas sebagai hakim di PN Rangkasbitung.

Dari Bawas MA RI, nama Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.LI., ditunjuk sebagai Wakil Ketua PN Wonosari Kelas 1B. Ia dikenal sebagai penulis opini hukum di berbagai media serta salah satu pemohon uji materi PP Nomor 94 Tahun 2012, dan pernah mendapat penghargaan kolumnis favorit dari HukumOnline.com.

Untuk PN Kelas 1A, sosok Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., yang kini menjabat Ketua PN Garut Kelas 1B, dipromosikan sebagai Wakil Ketua PN Serang Kelas 1A. Sinta dikenal sebagai srikandi pengadilan dengan rekam jejak prestasi kepemimpinan sekaligus aktif dalam edukasi hukum melalui Podcast Podium milik Ditjen Badilum MA RI.

Dalam jajaran promosi hakim tinggi, nama Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., yang pernah memimpin majelis hakim perkara Ferdy Sambo, turut mendapat penugasan baru. Dari Ketua PN Bandung Kelas 1A Khusus, ia dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar.

Selain jabatan pimpinan, terdapat pula hakim yang dipercaya menduduki posisi Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI. Salah satunya Adji Prakoso, S.H., M.H., hakim PN Sampang yang aktif menulis jurnal ilmiah dan artikel populer. Ia juga merupakan kontributor MARINews dengan 195 artikel sejak Januari 2025 serta terlibat dalam penelitian Pustrajak Diklat Kumdil MA RI.

Dengan adanya mutasi dan promosi besar ini, Mahkamah Agung menegaskan harapan agar tata kelola peradilan umum semakin kuat dalam menjunjung integritas, profesionalisme, dan pelayanan hukum kepada masyarakat. [uci/beq]

29/09/2025 15:41
PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas Nasional 28 September 2025

PKS Kukuhkan Kepengurusan 2025-2030, Prabowo Diundang Hadir di Munas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa Munas kali ini merupakan kelanjutan dari Majelis Syuro yang telah berlangsung pada 26-27 September 2025.
“Munas ini adalah rangkaian dari Majelis Syuro kami yang berlangsung 2 hari yang lalu, 26-27, dan 28-29 kita lanjutkan dengan acara Munas pada hari ini,” kata Muzammil dalam konferensi pers, Minggu sore.
Muzammil mengatakan, pada Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB, PKS telah mengukuhkan kepengurusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk periode 2025-2030.
“Alhamdulillah seluruh kepengurusan 2025-2030 di seluruh levelnya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berlangsung lancar, damai, dan menampung aspirasi pilihan publik PKS,” kata dia.
Selain pengukuhan kepengurusan, Munas PKS juga akan dihadiri sejumlah tokoh politik.
Muzammil menyebut Presiden RI Prabowo Subianto diundang hadir pada Senin (29/9/2025) besok.
“Alhamdulillah, insyaallah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir insya Allah. Malam hari ini juga kita mengundang berbagai pimpinan partai politik dan pejabat lembaga negara,” imbuhnya.
Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:
Presiden: Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.

Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

Bendahara Umum: Noerhadi, S.Pd., M.A.

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah, S.E.I, M.M.

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi: Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M.

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto, S.Si.

Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan, Ak

Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo, Ak
– Badan Pembinaan Pejabat Publik
Ketua: Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

Sekretaris: dr. Pamungkas Hendra Kusuma
– Badan Penelitian dan Pengembangan
Ketua: Haryo Setyoko, M.P.A.

Sekretaris: Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga
– Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri
Ketua: Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

Sekretaris: Muhammad Arfian, M.B.A.
– Badan Legislasi Partai
Ketua: Zainudin Paru, S.H., M.H.

Sekretaris: Ruli Margianto, S.H., M.H.
– Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah
Ketua: Umar, S.IP., M.A.

Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.
– Bidang Advokasi Partai
Ketua: Nurul Amalia, S.H., M.H.

Sekretaris: Ahmar Ihsan, S.H.
– Bidang Relawan dan Saksi Nasional
Ketua: Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

Sekretaris: Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si
– Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ketua: Agoes Poernomo, S.IP.

Sekretaris: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.
– Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
Ketua: Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

Sekretaris: Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.
– Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Ketua: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

Sekretaris: dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.
– Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Ketua: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

Sekretaris: Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.
– Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA
Ketua: Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

Sekretaris: Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.
– Bidang Ketenagakerjaan
Ketua: Indra, S.H., M.H.

Sekretaris: Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.
– Bidang Petani, Peternak dan Nelayan
Ketua: Riyono, S.Kel., M.Si

Sekretaris: Abdurrokhim, S.Pt.
– Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Ketua: H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

Sekretaris: dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.
– Bidang Koperasi dan Desa
Ketua: Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

Sekretaris: Yoandro Edwar, S.T., M.B.A
– Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Ketua: Defrizal, S.Or.

Sekretaris: Dedi Sarwanto, A.Md.
– Bidang Komunikasi dan Digital
Ketua: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

Sekretaris: Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.
– Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas
Ketua: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

Sekretaris: Ir. Nur Indah Harahap
– Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama
Ketua: DR. H. Ali Akhmadi, MA.

Sekretaris: Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
– Bidang Kepanduan dan Bela Negara
Ketua: Taufik Jayadi

Sekretaris: Hendra Wijaya
– Bidang Seni dan Budaya
Ketua: Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

Sekretaris: Afwan Riadi Widianto SKM
– Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
Ketua: Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

Sekretaris: Henda Yusamtha, S.T.
– Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Ketua: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

Sekretaris: Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.
– Bidang Kaderisasi Anggota Partai
Ketua: Tjahyadi Takariawan, S.Si.

Sekretaris: Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MM.E.
– Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai
Ketua: Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris: H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.
– Kantor Staf Presiden PKS
Ketua: H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

Sekretaris: Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/09/2025 17:44
Polri untuk Masyarakat, Polres Ngawi Berbagi Sayur Gratis di Jogorogo

Ngawi (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat, Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H., melalui Polsek Jogorogo melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan sayur dan lauk gratis kepada warga Dusun Brubuh, Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo.

Kegiatan sosial ini tidak hanya membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata kebersamaan serta kedekatan Polri dengan warga. Suasana penuh semangat dan sumringah terlihat ketika masyarakat menerima bantuan dengan wajah gembira dan senyum kebahagiaan.

“Program Jumat Berkah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, mempererat silaturahmi, serta membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Kapolres Ngawi AKBP Charles P. Tampubolon pada Jumat (26/9/2025).

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Ngawi berharap hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin kuat serta terus terjalin dalam suasana harmonis. [ted/aje]

26/09/2025 12:34
Paripurna DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA 2025

JAKARTA – DPR RI mengesahkan persetujuan terhadap 9 Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September.

Pengesahan tersebut diputuskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pimpinan Rapat Paripurna atas laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

“Kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, yang terhormat Saudara Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H., kami persilakan untuk menyampaikan Laporan terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025,” ujar Puan dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana mengatakan bahwa pada 11 Agustus 2025 ada usulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial. Kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Bamus) pada 25 Agustus 2025.

Lalu pada 3 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat pleno tahapan uji kelayakan dan kepatutan diantaranya membahas rancangan, mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di media cetak dan rancangan judul makalah dalam melaksanakan persiapan tahapan uji kelayakan.

Pada 18 September 2025, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi atau pansel Komisi Yudisial calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA tahun 2025 untuk mendapatkan pelaksanaan terkait proses seleksi. Selanjutnya Komisi III DPR RI memulai uji kelayakan dengan pengambilan nomor urut dan para calon hakim dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui visi dan misi calon apabila terpilih sebagai Hakim Agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025.

Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan sesi wawancara uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA pada 15 September 2025.

“Selanjutnya Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pada tanggal 16 September 2025 dengan agenda mengambil keputusan atau memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung,” kata Dede Indra.

Setelah mendengar pandangan 8 fraksi yang ada di Parlemen, komisi III DPR RI kemudian menyetujui 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025.

“Sidang Dewan yang kami hormati, Sekarang kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 tersebut dapat disetujui?,” tanya Puan diikuti persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

Berikut nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025:

1. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Pidana

2. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Perdata

4. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

5. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Agama

6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

7. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

8. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung Kamar Militer

10. Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H. Sp.N., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc HAM

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 semoga Saudara-Saudari dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesional, berintegritas, dan amanah,” tutup Puan.

23/09/2025 23:28
Polemik Pelantikan Dekanat FKH UB, Wadek 3 Tersandung Kasus Pelecehan

Malang (beritajatim.com) – Pelantikan jajaran dekanat baru di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) periode 2025-2030 memicu polemik tajam. Sorotan publik tertuju pada pengangkatan Widi Nugroho (WN) sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, yang menuai kecaman luas di media sosial karena rekam jejaknya sebagai pelaku kekerasan seksual.

Kontroversi mencuat setelah akun Instagram resmi @fkh_ub mengunggah pengumuman pelantikan. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri protes dari warganet dan mahasiswa yang mempertanyakan kelayakan WN menduduki jabatan strategis tersebut.

“Bagaimana bisa membawa keberkahan dan kemajuan jika salah satu wadeknya adalah pelaku pelecehan seksual? apakah melihat beliau diangkat jadi wadek adil untuk korban?” tulis salah satu akun.

Kecurigaan publik semakin menguat ketika kolom komentar sempat dinonaktifkan, sebelum akhirnya dibuka kembali dan memperlihatkan gelombang protes. Seorang mahasiswa baru FKH, Al, mengaku terkejut. “ Kita baru tahu ternyata ada kasus yang tertutup, lalu itu dipertanyakan kenapa [Widi] naik [menjadi WD3],” ujarnya.

Menanggapi keresahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH UB mengambil langkah strategis. Presiden BEM FKH, Farahdina, menyebut pihaknya kini fokus menjaring aspirasi dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kasus yang melibatkan WN, baik dari mahasiswa aktif, koas, maupun alumni.

“Untuk saat ini BEM masih fokus menjaring aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kami sekarang masih dalam proses mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan kasus tersebut,” jelas Farahdina.

Direktur Jenderal Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FKH, Anna, menambahkan bahwa BEM telah membentuk tim pendamping penyintas dan tengah menyusun kajian kasus secara komprehensif. Kajian ini nantinya akan menjadi dasar pernyataan sikap resmi organisasi mahasiswa tersebut.

Di tengah tekanan publik, pihak Rektorat UB akhirnya memberikan penjelasan. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof. Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H., membenarkan bahwa WN pernah terbukti melakukan pelanggaran etik. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan pada Mei lalu berdasarkan laporan yang masuk.

“Hasilnya, kami menemukan satu tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan. Karena terdapat sentuhan fisik dan sudah diproses di FKH. Kejadiannya tahun 2022,” papar Ali Safaat melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Ali menambahkan, atas tindakannya pada 2022, WN telah mendapat sanksi berupa rekomendasi penundaan kenaikan jabatan fungsional pada 2023 hingga 2024. WN juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada korban.

Rektorat berdalih bahwa keputusan melantik WN didasarkan pada persyaratan formal, termasuk jenjang pendidikan doktoral (S3), tidak memiliki beban studi lanjutan, serta kinerja dan prestasi akademik yang dinilai baik. Rektorat juga mengklaim tidak menemukan laporan baru pasca-insiden 2022.

“Kalau kinerja maupun prestasi tidak ada permasalahan,” ujar Ali. Ia menambahkan, WN tetap berada dalam pengawasan senat akademik fakultas.

Meski demikian, Dekan FKH, Dyah Ayu Oktavianie, menegaskan bahwa fakultas tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual. “ Perlu untuk kami tegaskan bahwa kami tidak ada kompromi,” ujarnya. Ia juga berkomitmen untuk melindungi privasi dan keselamatan korban.

Sikap tegas serupa disampaikan BEM FKH. “BEM sendiri memang sangat mengecam keras adanya pelecehan seksual, apalagi hal tersebut terjadi di lingkungan kampus kami,” tutur Farahdina. [dan/beq]

22/09/2025 17:42
Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas Megapolitan 22 September 2025

Demo Hari Ini, Massa Gerakan Bersama Indonesia Damai Padati Silang Monas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai menggelar demo di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Pantauan
Kompas.com
di lokasi pukul 13.10 WIB, massa aksi mulai memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan.
Mereka membawa berbagai spanduk berukuran besar bertuliskan seruan perdamaian, di antaranya “Suara Rakyat untuk Kemakmuran”, “Satukan Suara untuk Indonesia Damai”, hingga “#JagaIndonesiaTolakAnarkisme”.
Massa juga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengenakan pakaian serba putih.
Di barisan depan, sejumlah orang tampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah, memperlihatkan simbol keberagaman budaya Indonesia.
Sementara itu, satu unit mobil komando berdiri tepat di depan barikade besi polisi dan digunakan sebagai panggung orasi.
Dari atas mobil tersebut, perwakilan massa bergantian menyampaikan orasi.
Selain itu, terbentang pula banner putih di jalan yang ditandatangani massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan Indonesia.
Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Bundaran Indosat dan Jalan M. Husni Thamrin ditutup.
Penutupan arus juga diberlakukan pada ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan.
Meski demikian, akses menuju Jalan M.H. Thamrin tetap dibuka sehingga kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus Transjakarta masih bisa melintas tanpa hambatan.
Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barikade besi dan kawat berduri yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta kendaraan taktis Brimob.
“Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Diman (23), Koordinator Aksi, saat ditemui
Kompas.com
di lokasi.
Sebelumnya, dua aksi demonstrasi digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Senin ini.
Selain di Silang Selatan Monas, aksi lainnya berasal dari massa buruh yang tergabung dalam DPP KSPSI dan DPP KSPI di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 09.00 WIB.
“Sekitar 300 orang massa dari wilayah Jakarta ikut dalam aksi ini. Mereka datang naik angkot, ada juga satu mobil komando. Aksi akan berlangsung sampai jam 15.00 WIB,” ujar Ruslan.
Hingga pukul 13.40 WIB, massa aksi masih memadati area Silang Selatan Monas. Aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi aksi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 14:01
Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Megapolitan 21 September 2025

Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Puluhan massa yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025) pagi.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menyerukan penghentian genosida Palestina dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.
Pantauan Kompas.com, massa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa bendera Palestina.
Teriakan lantang seperti “Free Free Palestine!” dan “Stop Genocide in Palestine!” berkali-kali menggema di sekitar Bundaran HI.
Di tengah barisan aksi yang membelakangi Monumen Selamat Datang, terbentang spanduk besar bertuliskan: “Pak Prabowo, Ayo Pimpin Dunia Hentikan Genosida di Palestina!” serta “Palestine Network”.
Selain itu, sejumlah peserta juga mengangkat poster bertuliskan “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” dan “End Imperialism” dengan ilustrasi bernuansa perlawanan.
Sejumlah bendera Palestina berukuran besar dikibarkan, membuat kawasan Bundaran HI dipenuhi nuansa solidaritas internasional.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa suara Indonesia harus lebih tegas di panggung internasional.
“Pak Prabowo, rakyat Indonesia mendukung penuh agar Anda menjadi pemimpin dunia yang berani menyerukan penghentian genosida Palestina. Dunia tidak boleh lagi bungkam,” ujarnya dalam orasi.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqon mengatakan, aksi di Jakarta merupakan bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Pekanbaru, hingga Majene.
“Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Satu-satunya bangsa yang hadir saat itu dan belum merdeka hingga kini adalah Palestina,” kata Furqon kepada
Kompas.com
.
Ia menambahkan, FPN mendorong agar Presiden Prabowo berani mengambil inisiatif global.
“Langkah pertama adalah segera menghentikan genosida dengan cara apa pun. Jangan hanya bergantung pada Dewan Keamanan PBB yang terus diblokir hak veto Amerika. Harus ada inisiatif seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan genosida sekarang juga,” ujarnya.
Menurut Furqon, pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus menggalang tanda tangan dukungan.
“Kita ingin suara masyarakat sampai kepada Presiden. Meski beliau sudah berangkat ke PBB lewat Tokyo, kita berharap pesan ini tetap tersampaikan,” tuturnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin sempat tersendat karena massa memenuhi kawasan Bundaran HI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 10:02
Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

Jakarta –

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

“Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

“Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

Sederet Capaian IMI

Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

“Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

“Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

(akn/ega)

21/09/2025 09:17
CBD Beachwalk PIK2: Menyusuri Jalur Pantai Menuju Pusat Bisnis Masa Depan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sore hari di tepi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), angin laut berhembus lembut menyusuri jalur pedestrian selebar belasan meter.

Cahaya matahari berpendar di antara kanopi, sementara di kejauhan tampak dermaga 300 meter yang menjorok gagah ke laut. Inilah suasana yang kelak akan menjadi keseharian di CBD Beachwalk PIK2.

Kawasan ini tidak hanya menawarkan ruang untuk berbisnis, melainkan juga menghadirkan gaya hidup baru di tepi laut.

Lokasinya strategis, langsung dari boulevard Jl. M.H. Thamrin PIK2, hanya selangkah dari Pantai Pasir Putih dan Community Park, serta dekat dengan CBD PIK2. Dengan jarak tujuh menit menuju Bandara Soekarno Hatta melalui interchange tol PIK2, CBD Beachwalk menjelma sebagai gerbang investasi premium.

Kawasan CBD Beachwalk PIK2

Setiap detailnya dirancang menghadirkan pengalaman. Mulai dari permainan cahaya ikonik rancangan LITAC yang menciptakan atmosfer semarak di malam hari, hingga dermaga yang memungkinkan yacht bersandar, memudahkan akses menuju pulau-pulau sekitar.

“CBD Beachwalk bukan sekadar pusat bisnis. Ini destinasi gaya hidup dengan nilai investasi jangka panjang,” ujar Lucia Aditjakra, Direktur Marketing PIK2.

Kawasan ini semakin menarik karena berdampingan dengan Indonesia Design District (IDD), pusat desain terbesar di Asia Tenggara.

Tahun ini, IDD menghadirkan Indonesia Design Week (IDW) 2025 bertema “Ideantity”, sebuah perayaan desain yang mempertemukan kreativitas global dan lokal.

Indonesia Design Week 2025 di Indonesia Design District PIK2

CBD Beachwalk menawarkan pilihan lengkap: SOHO (Small Office, Home Office), Rukan Thamrin, Paradise Avenue, hingga hunian mewah The Penthouse.

20/09/2025 13:26