Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Direktur PT SHC Bantah Tak Kooperatif Dalam Persidangan

    Direktur PT SHC Bantah Tak Kooperatif Dalam Persidangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua terdakwa kasus impor sianida yakni Sugiarto Sinugroho dan Steven Sinugroho membantah tak kooperatif dalam persidangan. Hal itu diungkapkan kuasa hukumnya Rohmad Amrulloh,S.H.,M.H

    Rohmad Amrullah mengatakan, kliennya yang juga Direktur Utama dan Direktur PT Sumber Hidup Chemindo (SHC) ini menjalani proses hukum secara tertib dan koorperatif dalam sidang kasus sianida di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    “Klien kami sejak awal pemeriksaan di Kepolisian hingga persidangan selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Amrulloh, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut Amrulloh mengatakan, sampai saat ini tidak ada upaya dari kedua pemilik perusahaan pendistribusian Bahan Berbahaya (B2) tersebut untuk menghalangi atau membuat agar persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Tetapi dalam hal pemberian informasi pada masyarakat ada saja yang melakukan pemberitaan tidak sesuai fakta proses yang terjadi di lapangan, masih ada informasi tidak benar atau hoax,” ujarnya.

    ” Faktanya informasi tersebut tidak sesuai fakta kondisi sebenarnya di lapangan, klien kami diinformasikan tidak taat menjalani proses persidangan, padahal selama ini klien kami selalu tertib dan taat menjalani proses hukum yang sedang berjalan,” tulis penasihat hukum pada keterangan persnya.

    Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya hukum atas pemberitaan yang dianggap memberitakan yang tidak sesuai fakta.

    Perlu diketahui, Sugiarto Sinugroho dan Steven Sinugroho menjalani sidang atas perkara impor sianida. Adapun sidang sampai saat ini masih pada tahap keterangan ahli yang didatangkan pihak terdakwa. [uci/ted]

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Langgar Aturan Keimigrasian, Dua TKA Asal Tiongkok Dideportasi dari Kediri

    Langgar Aturan Keimigrasian, Dua TKA Asal Tiongkok Dideportasi dari Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri mendeportasi dua warga negara Tiongkok berinisial WQ dan WX pada Jumat (10/10/2025). Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian karena tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal selama berada di Indonesia.

    Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, mengatakan bahwa kedua warga asing tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di sebuah restoran di wilayah Bandar, Kota Kediri.

    Kasus keduanya sebelumnya telah dipublikasikan dalam konferensi pers Operasi Wirawaspada 2025 oleh Kantor Imigrasi Kediri pada Juli 2025. “Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kediri pada Senin, 29 September 2025, yang dipimpin oleh Majelis Hakim Khairul, S.H., M.H., kedua warga Tiongkok itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” jelas Antonius.

    Ia menambahkan, Pasal 116 berbunyi: “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.”

    Sementara Pasal 71 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap orang asing wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri serta melaporkan setiap perubahan status, pekerjaan, penjamin, atau alamat kepada Kantor Imigrasi setempat.

    Atas pelanggaran tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp20 juta kepada masing-masing terdakwa. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

    Setelah menjalani vonis pengadilan, Kantor Imigrasi Kediri melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap keduanya melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

    Keduanya diterbangkan menggunakan maskapai China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ8138 rute Surabaya–Guangzhou, dengan pengawalan dari petugas Imigrasi Kediri hingga gerbang keberangkatan.

    “Kantor Imigrasi Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hanya warga negara asing yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh warga negara asing agar mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum keimigrasian,” tegas Antonius. [nm/kun]

  • AKPI Komitmen Perkuat Profesi Kurator, Siap Jadi Mitra Strategis Pembangunan Hukum Nasional

    AKPI Komitmen Perkuat Profesi Kurator, Siap Jadi Mitra Strategis Pembangunan Hukum Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) optimistis dapat memperkuat profesi kurator dengan menjadi mitra pembangunan hukum dan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., dalam acara pelantikan pengurus AKPI di Surabaya, Jumat (10/10/2025).

    Dalam pelantikan ini terdapat 38 pengurus yang terbagi menjadi dua wilayah, yakni Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan sebanyak 33 pengurus, serta Pengurus Wilayah Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebanyak lima orang.

    Jimmy Simanjuntak menegaskan bahwa kepemimpinannya akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen organisasi dalam melayani anggota dan memperkuat posisi AKPI di tingkat nasional maupun internasional.

    “Hari ini AKPI melakukan pelantikan pengurus wilayah di Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan serta pengurus Indonesia bagian timur. Ini merupakan lanjutan dari kepengurusan AKPI yang baru. Kami mengundang stakeholder, Forkopimda, OJK, dan BI agar AKPI dapat berkontribusi nyata kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan edukasi serta pemahaman tentang pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan di berbagai daerah,” ujar Jimmy.

    Ia menambahkan, dalam program kerja kepengurusan AKPI periode 2025–2028, pihaknya akan lebih fokus memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangan.

    “Kami ingin memberikan pemahaman bahwa PKPU dan kepailitan bukanlah hal yang menakutkan. Justru ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki roda usaha mereka,” tegasnya.

    Terkait pengawasan internal, Jimmy memastikan Dewan Kehormatan (DK) AKPI tetap menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga anggota AKPI dapat menjalankan profesinya sesuai prosedur, transparan, dan profesional.

    “Selain itu, AKPI akan terus melakukan audiensi dengan pemerintah, stakeholder, dan organisasi pengusaha agar hambatan dalam pelaksanaan UU Kepailitan dapat diminimalkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Jimmy menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat kelembagaan AKPI agar lebih produktif dan mampu memberikan contoh positif bagi masyarakat serta lembaga peradilan.

    “Saat ini AKPI masih menjadi organisasi yang diminati banyak pihak, dan kami akan terus melakukan evaluasi agar metode perekrutan tetap menjaga kualitas dan integritas anggota,” ujarnya.

    Dalam pelantikan pengurus AKPI periode 2025–2028 ini turut hadir Sekretaris Jenderal AKPI Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan AKPI Irhamto, S.H., M.H., serta Ketua Pengurus Wilayah Indonesia Bagian Timur AKPI Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H. Adapun ketua panitia pelantikan pengurus AKPI di Surabaya adalah Hedi Hudaya, S.H., M.H. [uci/kun]

  • Kejari Tanjung Perak Surabaya Geledah Kantor Pelindo 3, Usut Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Rp196 Miliar

    Kejari Tanjung Perak Surabaya Geledah Kantor Pelindo 3, Usut Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Rp196 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menggeledah Kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Langkah ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024 yang diduga bernilai sekitar Rp196 miliar.

    Penggeledahan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 22/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby, tertanggal 7 Oktober 2025.

    Selain di Kantor Pelindo 3, tim penyidik juga menggeledah Kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sesuai Penetapan Nomor 21/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby.

    Kepala Kejari Tanjung Perak melalui Kasi Pidsus Hendi Sinatria, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi pada proyek tersebut.

    “Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024, dengan nilai kegiatan sekitar Rp196 miliar,” jelas Hendi kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

    Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 10 jaksa penyidik Kejari Tanjung Perak, 5 personel AMC Kejati Jatim, dan 6 personel TNI yang bertugas memberikan pengamanan selama kegiatan berlangsung.

    Selama proses penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain dokumen kontrak kegiatan, laptop, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam pelabuhan.

    Hendi menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk keseriusan Kejari Tanjung Perak dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi, khususnya di lingkungan BUMN yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pelabuhan nasional.

    “Langkah ini merupakan komitmen kami untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Tidak ada pihak yang kebal hukum, terutama dalam kasus yang merugikan keuangan negara,” tegas Hendi.

    Kejari Tanjung Perak memastikan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tersebut. (uci/ted)

  • Wakil Bupati Sidoarjo dan Kajati Jatim Kunjungi Korban Tragedi Al Khoziny, Beri Dukungan Moril

    Wakil Bupati Sidoarjo dan Kajati Jatim Kunjungi Korban Tragedi Al Khoziny, Beri Dukungan Moril

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Kuntadi, S.H., M.H., melakukan kunjungan langsung kepada korban musibah yang melanda Lembaga Pesantren Al Khoziny, Selasa (7/10/2025).

    Saat ini, para korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD R.T. Notopuro, Sidoarjo. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moril, semangat, serta motivasi kepada para santri yang selamat dari insiden tersebut.

    Dalam kunjungan tersebut, Wabup Mimik Idayana dan Kajati Kuntadi menyapa satu per satu para pasien yang sedang dirawat, memberikan kata-kata penguatan agar mereka tetap tegar dan fokus pada proses pemulihan.

    “Kami hadir di sini untuk memastikan ananda semua mendapatkan perawatan terbaik dan untuk memberikan semangat. Jangan patah semangat, tetap kuat, dan insya Allah segera pulih kembali. Seluruh masyarakat Sidoarjo mendoakan kesembuhan kalian,” ujar Wabup Mimik Idayana dalam dialog dengan salah satu korban.

    Selain memberikan dukungan kepada para korban yang selamat, Wabup Mimik juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar korban. Ia berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan berat ini.

    “Untuk seluruh keluarga korban, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pribadi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” tambahnya dengan nada penuh prihatin.

    Senada dengan Wabup, Kajati Jatim Dr. Kuntadi juga menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

    “Musibah ini adalah duka kita bersama. Semoga ananda semua lekas sehat, baik fisik maupun mental, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami di sini untuk memberikan dukungan penuh,” jelas Kuntadi.

    Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memberikan semangat bagi para korban untuk segera pulih, tetapi juga menjadi penegasan bahwa pemerintah selalu hadir dan peduli terhadap warganya yang membutuhkan, terutama dalam masa-masa sulit seperti ini. Melalui langkah nyata ini, diharapkan para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas mereka dengan penuh harapan. [isa/suf]

  • Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Jakarta –

    Polisi mengungkap sosok pria berinisial WFT (22) di Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), yang mengaku hacker ‘Bjorka’ dan mengklaim meretas 4,9 juta data nasabah bank. Apakah dia adalah Bjorka yang sama dengan sang hacker yang dulu sempat bikin heboh dengan berbagai kasus peretasan data skala nasional?

    WFT disebut bukan ahli information technology (IT). “Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, hanya orang yang tidak lulus SMK,” kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, Kamis (2/10/2025).

    WFT belajar IT otodidak melalui media sosial dan dia tidak memiliki pekerjaan. “Namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT, jadi dia mempelajari segala sesuatu itu hanya dari IT, melalui komunitas-komunitas media sosial,” ujarnya.

    Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan WFT diduga bertransaksi data ilegal di dark web sejak 2020. WFT aktif di dark web dengan username Bjorka. Pelaku sempat berganti username menjadi SkyWave, Shint Hunter, hingga Oposite6890 untuk menyamarkan aksinya.

    Fia menyebutkan WFT mengklaim mendapatkan data institusi luar negeri ataupun dalam negeri, perusahaan kesehatan, hingga perusahaan swasta untuk diperjualbelikan. Dia diduga menjual dan bertransaksi dengan mata uang kripto.

    “Berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas. Tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum. Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan crypto currency,” ujarnya.

    Bjorka yang dulu bikin heboh

    Penangkapan ini langsung memantik reaksi warganet. Di media sosial, ramai beredar tangkapan layar Instagram Stories akun @Bjorkanism yang berisi tulisan provokatif: “you think its me? everyone uses my name, but you dont realize im still FREE the one who appeared in 2022.”

    Unggahan itu memunculkan spekulasi bahwa ‘Bjorka’ asli masih bebas berkeliaran dan ada sosok hacker lain yang menggunakan nama tersebut. Tagar #Bjorka bahkan sempat trending di X dengan berbagai opini yang mempertanyakan keaslian tersangka.

    Mengingat sepak terjangnya, hacker Bjorka mulai bikin heboh pada 2022 dan 2023. Setelah beberapa lama menghilang, dia sempat sekali lagi bikin geger pada September 2024 dengan membocorkan NPWP Jokowi dan sejumlah menteri. Berikut sebagian sepak terjang hacker Bjorka.

    1. Kebocoran Data Pelanggan IndiHome

    Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta history browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Namun perwakilan Telkom Group menyatakan, bahwa data-data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Telkom tidak menggunakan email @telkom.net, baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan.

    “Jadi fungsinya bukan sebagai email,” jelas Reza.

    2. Kebocoran Data Registrasi SIM Card Prabayar

    Tak hanya sampai di situ, Bjorka terus membuat kehebohan di dunia maya. Target selanjutnya, mengarah kepada kebocoran yang diduga data registrasi SIM Card Prabayar.

    Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data yang berukuran 87GB. Di dalamnya berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal registrasi.

    3. Kebocoran Data KPU

    Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data penduduk Indonesia, di mana dugaan saat ini milik KPU. Serupa dengan data-data di atas, sang hacker juga membagikannya di forum online Breached.to.

    Data-data tersebut berukuran 20GB dan berisi informasi seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Bjorka sendiri menjualnya seharga USD 5 ribu atau setara Rp 7,4 juta.

    4. Kebocoran Data Dokumen Rahasia Presiden Republik Indonesia

    Aktivitas nyolong data yang dilakukan Bjorka masih berlanjut. Bahkan setelah menyebut Kominfo bodoh, dia menargetkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia.

    Setelah mengumumkan rencananya di Telegram, hacker ini pun beraksi, dan kembali mengklaim berhasil merampas data rahasia Presiden RI periode 2019-2021 yang berukuran 189 MB. Di dalamnya, total ada 679.180 dokumen.

    Kendati demikian, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden bocor. Ia menyatakan bahwa itu kabar bohong.

    “Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran,” kata Wawan kepada detikcom.

    5. Kebocoran Data Pribadi Sejumlah pejabat

    Kebocoran data yang terbaru datang secara personal dari Menkominfo kala itu, Johnny G Plate. Dari tangkapan layar yang dibagikan oleh DarkTracer, ada beberapa informasi pribadi Johnny, seperti nomor telepon, nama lengkap, jenis kelamin, NIK, KK, alamat rumah, nama istri dan masih banyak lagi.

    Setelah Johnny, Bjorka menyebarkan data Mendagri Tito Karnavian, Mochamad Iriawan yang saat itu menjabat Ketua Umum PSSI, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Zainudin Amali, yang saat itu menjabat sebagai Menpora juga dibocorkan data pribadinya terkait tragedi Kanjuruhan.

    Saat itu juru bicara BSSN Ariandi Putra menyebut data pribadi Hinsa Siburian yang dibocorkan itu sudah basi dan sebenarnya bisa didapat dari sumber terbuka.

    6. 34 Juta Data Paspor Warga RI

    Sebanyak 34 juta data paspor warga Indonesia diduga bocor dan kabar ini viral di media sosial. Hacker kawakan Bjorka diduga sebagai dalangnya.

    Kabar kebocoran data paspor ini pertama kali disampaikan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun Twitter pribadinya.

    Teguh menyebut Bjorka yang muncul kali ini kemungkinan masih Bjorka yang sama yang membuat jagat maya riuh di sekitar pertengahan 2022 lewat sederet aksi pembocoran datanya dan sampai saat ini belum jelas identitasnya.

    Data paspor yang bocor ini diunggah di blogbjork.ai. Alamat blog ini sendiri belum pernah diungkap oleh Bjorka yang beraksi di 2022, baik itu via Telegram, akun BreachForums, maupun Twitter-nya. Adapun harga yang dipatok untuk 34 juta data paspor ini adalah USD 10 ribu atau di kisaran Rp 150 juta.

    7. Data BPJS Ketenagakerjaan

    Lama tak terdengar setelah melakukan pencurian data dari lima daftar di atas, Bjorka kembali beraksi. Baru-baru ini dirinya mencuri 19 juta data berukuran 5 GB, yang berisikan informasi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun isinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain. Data-data itu dibanderol senilai USD 10 ribu atau kisaran Rp 153 juta dalam bentuk Bitcoin.

    8. Jutaan Data NPWP Termasuk Milik Presiden Jokowi dan Para Menterinya

    Di akhir 2024, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan e-mail.

    “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, e-mail, dan lain-lain,” kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

    Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024. Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol dengan nilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

  • Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Prabowo Naikkan Pangkat Dirut Timah Hingga Wamenhan jadi Jenderal, Total 11 Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat secara kehormatan kepada 11 perwira purnawirawan dari tiga matra TNI AD, AL, dan AU.

    Kenaikan pangkat kehormatan ini diberikan oleh Panglima tertinggi TNI itu dalam rangkaian acara Presidential Inspection yang berlangsung di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang tengah berlayar di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi luar biasa mereka yang telah melampaui panggilan tugas semasa aktif dan tetap menunjukkan loyalitas serta pengabdian setelah pensiun.

    “Mereka terus membuktikan, meski sudah pensiun, dedikasi dan pengabdian terhadap kehormatan serta kedaulatan bangsa tidak pernah berhenti. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap sumbangsih yang sangat berarti,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Menurutnya, kenaikan pangkat kehormatan ini merupakan bagian dari tradisi militer dalam memberi penghargaan tertinggi kepada perwira yang telah menunjukkan komitmen dan loyalitas luar biasa, bahkan setelah masa dinas mereka berakhir.

    Prabowo menegaskan bahwa penghargaan ini membawa tanggung jawab moral yang besar dan menjadi simbol kehormatan yang harus terus dijaga.

    “Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pesan bagi generasi prajurit selanjutnya, bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara adalah tanggung jawab seumur hidup,” ucap Prabowo.

    Para penerima itu seperti Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widyantoro menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Terdapat juga Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Berikut daftar lengkapnya:

    11 Purnawirawan jadi Jendral Kehormatan Prabowo:

    Letnan Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo – naik menjadi Jenderal TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Achmad Taufiqoerrochman, S.E. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. – naik menjadi Laksamana TNI Kehormatan
    Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. – naik menjadi Marsekal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Untung Budiharto – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Mayor Jenderal TNI (Purn) Surawahadi – naik menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan
    Marsekal Muda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol, S.E., M.M. – naik menjadi Marsekal Madya TNI Kehormatan
    Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro, MDA – naik menjadi Brigadir Jenderal TNI Kehormatan

  • Ada Lagi! Tarif Transportasi Umum Jakarta Cuma Rp 80, Catat Tanggalnya

    Ada Lagi! Tarif Transportasi Umum Jakarta Cuma Rp 80, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program tarif murah untuk naik transportasi umum. Kali ini, naik transportasi umum di Jakarta akan dikenakan tarif Rp 80. Catat tanggalnya.

    Program tarif murah naik transportasi umum beberapa kali dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akhir pekan ini, akan ada lagi tarif murah untuk transportasi publik.

    Tarif murah kali ini diberlakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jadi, pada Minggu, 5 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif transportasi publik Rp 80. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.

    “Untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa, kami Pemprov DKI Jakarta pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta semuanya dikenakan tarif Rp 80,” jelas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10/2025).

    Perlu dicatat, transportasi publik yang dikenakan tarif Rp 80 hanya yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. untuk layanan Transjakarta, LRT Jakarta (Pegangsaan Dua-Velodrome PP), dan MRT Jakarta.

    Selain itu, ia menegaskan pelaksanaan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di sepanjang jalan Sudirman-M.H. Thamrin pada Minggu, 5 Oktober 2025 akan tetap berlangsung seperti biasa. Hal tersebut telah dikoordinasikan bersama Pangdam Jaya sesuai arahan dari Mabes TNI.

    “Kami sudah berkonsultasi dengan Pangdam Jaya. Pada hari tersebut, car free day tetap diadakan. Ini juga sesuai dengan arahan dari Mabes TNI. Mudah-mudahkan kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi penghormatan bagi TNI,” ujar Pramono.

    (rgr/dry)

  • Seskab Teddy Datangi Hasan Nasbi, Bawa Surat dari Prabowo Nasional 30 September 2025

    Seskab Teddy Datangi Hasan Nasbi, Bawa Surat dari Prabowo Nasional 30 September 2025

    Seskab Teddy Datangi Hasan Nasbi, Bawa Surat dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendatangi mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau (PCO) Hasan Nasbi, Senin (29/9/2025) kemarin.
    Hasan mengatakan, Teddy datang dengan membawa surat dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Beliau mengantarkan surat dari Presiden. Surat ucapan terima kasih dan pemberitahuan pemberhentian dari jabatan oleh Presiden,” ujar Hasan kepada
    Kompas.com
    , Selasa (30/9/2025).
    Hasan menjelaskan, mereka sekaligus bertemu dalam rangka mengobrol hal-hal ringan.
    Apalagi, Hasan mengaku sudah berkawan lama dengan Teddy.
    “Sekalian ngobrol-ngobrol ringan. Toh kita sudah kenal dan berteman lama. Cuma selama ini, karena kesibukan masing-masing, jarang punya waktu untuk bicara santai dan informal,” ujar dia.
    Seperti diketahui, Hasan Nasbi dicopot dari jabatan kepala PCO pada Rabu (17/9/2025).
    Nomenklatur PCO pun berubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo.
    Setelah meninggalkan posisi kepala PCO, Hasan Nasbi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), sesuai dengan keputusan para pemegang saham perusahaan tersebut.
    Selain Hasan, terdapat Nanik Sudaryati Deyang, Heru Pambudi, dan Bambang Suswantono yang juga duduk sebagai komisaris Pertamina.
    Susunan Komisaris Pertamina juga diisi oleh Mochamad Iriawan selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama.
    Selain itu, ada Condro Kirono dan Raden Adjeng Sondaryani yang menjabat sebagai Komisaris Independen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.