Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    UKSW Siap Gelar Wisuda Periode I 2025, 827 Lulusan Meriahkan Acara Penuh Prestasi

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) akan menggelar Upacara Wisuda Periode I Tahun 2025, Kamis (23/1/2025) di Balairung Universitas.

    Momen istimewa ini akan menjadi perayaan bagi 827 lulusan yang dikenal sebagai Creative Minority untuk menandai pencapaian akademik mereka.

    Acara ini akan berlangsung dalam bentuk Rapat Senat Terbuka yang diikuti oleh lulusan dari berbagai jenjang mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktor.

    Direktur Direktorat Akademik (DAK) UKSW, David Adechandra Ashedica Pesudo, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa prosesi wisuda akan dipimpin langsung oleh Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami. 

    Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan, termasuk Kepala LLDIKTI Wilayah VI dan Penjabat Wali Kota Salatiga. 

    “Rektor Intiyas akan mewisuda para lulusan secara langsung mulai pukul 08.30.”

    “Prosesi ini juga akan menjadi momen istimewa bagi para lulusan karena mereka akan didampingi oleh orangtua dan wali mereka,” ungkap David.

    Capaian akademik lulusan terbaik

    Prosesi wisuda kali ini diwarnai dengan sejumlah pencapaian membanggakan dari para lulusan.

    Pada jenjang Strata 1 (S1), Oktavyana Damanik, S.Pd., dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

    Tifanny Sischa Saputri, S.Psi., dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi, dan Valencia Vanessa, S.Kom., dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi (FTI).

    Ketiganya berhasil meraih Indeks Prestasi Tertinggi (IPT) dengan nilai 3,95.

    Di jenjang Magister (S2), sebanyak 14 lulusan berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Di antaranya adalah enam lulusan dari Prodi Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi, yakni Andreas Fredriko, M.Si., Rio Sario Tamawiwi, M.Si., Alma Victoria Anastasia Lukas, M.Si., Dani Ariyanto, M.Si., Marfan Ferdinanda, M.Si., dan Otniel Aurelius Nole, M.Si.

    Selain itu, dari Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Wiwik Suryani, M.M., juga mencatatkan prestasi serupa.

    Kemudian, dari Prodi Akuntansi FEB, penghargaan ini diraih oleh Rhismaya Okki Elsandi, M.Ak., Ranang Wisnu Bintoro, M.Ak., Yuliana Chintya Dewi Santoso, M.Ak., dan Mika Puspitasari, M.Ak.

    Tak ketinggalan, dari Prodi Magister Sains Data Fakultas Sains dan Matematika (FSM) melalui Yosia Adi Susetyo, M.Si.D., serta di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum melalui Marcelino Ceasar Kishan, M.H., dan Prisilia Kornelia Moonik, M.H.

    Prestasi ini juga dilengkapi dengan capaian luar biasa di jenjang Doktor (S3), dimana Dr. Dony Ariyus dari Prodi Doktor Ilmu Komputer FTI dan Dr. Lina Sinatra Wijaya dari Prodi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin (FId) berhasil meraih IPK sempurna 4.00.

    Sebagai tambahan prestasi gemilang, sebanyak 26 lulusan UKSW berhasil melakukan publikasi jurnal yang terbit di jurnal nasional dan internasional yang menjadi bukti nyata kontribusi akademik mereka.

    Salah satunya, Dony Ariyus berhasil menerbitkan jurnal berjudul “Enhancing Sentiment Analysis of Indonesian Tourism Video Content Commentary on TikTok: A Fasttext and Bi-LSTM Approach” yang terbit di jurnal SCOPUS Q2. 

    Selain itu, sebanyak 17 lulusan lainnya juga meraih pencapaian luar biasa dengan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), semakin menegaskan bahwa UKSW tidak hanya menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik tinggi, tetapi juga memupuk potensi inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Upacara wisuda ini bukan hanya perayaan kelulusan, tetapi juga penegasan komitmen UKSW dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

    Melalui pelaksanaan pendidikan berkualitas (SDGs 4), berkurangnya kesenjangan (SDGs 10), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs 17), UKSW terus menunjukkan perannya sebagai universitas yang berkontribusi bagi dunia. (*)

  • Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY

    Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Kota Yogyakarta meresmikan ZCoffee Hening di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, Selasa (21/1), sebagai upaya memenuhi hak penyandang disabilitas untuk lebih maju, serta memfasilitasi mereka untuk meraih kemandirian ekonomi. 

    Dalam pelaksanaannya, BAZNAS berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Bank BPD DIY, dan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta guna mendukung terwujudnya ZCoffee Hening di Kota Yogyakarta.

    ZCoffee Hening merupakan pengembangan dari Kafe Hening, yang sudah berjalan sejak 2022. Kafe ini merupakan program inisiatif BAZNAS, yang dikelola langsung oleh penyandang disabilitas. Selain menu kopi, ZCoffee Hening juga menyediakan menu ayam krispi ZChicken. 

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam sambutannya menyampaikan, ZCoffee Hening merupakan rebranding usaha untuk meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mustahik disabilitas.

    “Rebranding ini dilakukan agar usaha lebih kompetitif dan sesuai dengan standar bisnis modern. Kami ingin usaha ini dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas sekaligus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami keberagaman,” ujar Kiai Noor.

    “Kami juga melihat potensi besar dari usaha ini, apalagi lokasinya berada di Mal Pelayanan Publik yang setiap hari dikunjungi lebih dari seribu orang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga edukasi. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati kopi dan makanan, tetapi juga berkesempatan belajar bahasa isyarat. 

    “Kami berharap masyarakat yang datang ke sini tidak hanya menikmati sajian, tetapi juga membawa pulang pesan penting tentang inklusivitas,” imbuhnya.

    Dalam pelaksanaannya, Kiai Noor menjelaskan, BAZNAS RI memberikan dukungan berupa peningkatan standar bisnis, pembaruan konsep usaha, dan pengadaan peralatan. 

    “Alhamdulilah, dukungan juga datang dari Bank BPD DIY melalui dana CSR, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui fasilitasi dan regulasi, serta Mal Pelayanan Publik yang menyediakan lokasi strategis,” ucap Kiai Noor. 

    “Dengan kolaborasi ini, kami berharap program ini dapat menciptakan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A., memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi Yogyakarta sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.

    “Kehadiran ZCoffee Hening menunjukkan bahwa Yogyakarta memberikan kesempatan kepada semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, untuk berkembang dan berkarya. Ini adalah bukti nyata bahwa inklusivitas dapat diwujudkan melalui kolaborasi,” ujar Sugeng.

    Ia juga berharap, program ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menciptakan program pemberdayaan serupa.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyampaikan, pihaknya merasa bangga dapat mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas melalui usaha produktif seperti ini.

    “Kami melihat usaha ini bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga sebagai investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan lokasi strategis dan jumlah pengunjung yang tinggi setiap harinya, ZCoffee Hening memiliki prospek cerah untuk berkembang menjadi usaha inklusif yang mandiri,” jelas Santoso. 

    Di akhir acara, BAZNAS juga menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS kepada empat orang mustahik di Yogyakarta.

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono, Ketua BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si., Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta Drs.H.Syamsul Azhari, beserta jajarannya.

    Sumber : Antara

  • Terungkap! Perusahaan Aguan Miliki Sertifikat HGB di Area Pagar Laut

    Terungkap! Perusahaan Aguan Miliki Sertifikat HGB di Area Pagar Laut

    GELORA.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis sejumlah perusahaan yang tercatat memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB).

    “Setelah kami cek benar adanya [ada SHGB di wilayah laut], lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bhumi yaitu ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi SHGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) dengan kepemilikan SHGB atas 20 bidang lahan di area perairan.

    Adapun, PT CISN sendiri merupakan entitas anak usaha dari pengembang PIK 2 yaitu PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Mengacu pada laporan keuangan PANI periode Kuartal III/2024, tercatat PANI memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di PT CISN.

    “Berdasarkan Akta Notaris No. 86 dari Edison Jingga, S.H., M.H., tanggal 13 Desember 2023, Perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar Rp4.159.500.000 (88.500 saham) yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33%,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Tim Bisnis telah mencoba menghubungi pihak PANI mengenai hal tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan manajemen PANI belum memberikan jawaban.

    Selain CISN, entitas usaha bernama PT Intan Agung Makmur juga dilaporkan menggenggam SHGB laut sebanyak 243 bidang. Kemudian, terdapat 9 bidang SHGB atas nama perorangan

    Dengan demikian, total terdapat 263 bidang lahan perairan yang dilaporkan memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

    Kisruh Pagar Laut

    Sementara itu, polemik pagar laut masih berlanjut hingga saat ini. Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat antara TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono tak sepakat dengan tindakan pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang, Banten yang dilakukan oleh TNI AL.

    Pada Sabtu (18/1/2025), sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Para nelayan serta TNI melakukannya dengan cara manual, yaitu mencabut menggunakan tangan ataupun menggunakan tali yang disangkutkan ke kapal. Tahapan pembongkaran pertama tersebut sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan.

    Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.  Sakti menilai seharusnya pagar laut yang menjadi polemik belakangan itu tak dibongkar dulu lantaran dapat mengaburkan proses penyelidikan.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyelidikan],” kata Sakti di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025), dilansir dari Antara. Sakti mengatakan, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa [dicabut],” ucapnya.

    Perintah Prabowo

    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pembongkaran pangar laut di Tangerang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pembongkaran akan dilanjutkan, sudah ada perintah dari Bapak Presiden,” tuturnya di Jakarta, Minggu (19/1).

    Agus mengatakan, jika pagar laut tersebut tidak segera dibongkar, maka nelayan akan kesulitan untuk mencari ikan di laut lepas. Maka dari itu, Agus menegaskan bahwa pihaknya sudah memerintahkan prajurit TNI untuk membongkar pagar laut itu.

    “Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses sehingga kita akan buka agar masyarakat bisa mencari ikan di laut,” kata Agus.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, untuk membongkar pagar laut tersebut pihaknya akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

    “Kita akan lanjutkan bongkar itu dan juga melibatkan stakeholder maritim ya,” ujarnya.

  • Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

    Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

    Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

  • Daftar 97 Perwira Tinggi Naik Pangkat Diterima Langsung Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon

    Daftar 97 Perwira Tinggi Naik Pangkat Diterima Langsung Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon

    loading…

    Sebanyak 97 Pati TNI naik pangkat di awal tahun 2025 ini. Laporan Kenaikan Pangkat Pati TNI ini diterima langsung oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Foto/Ist

    JAKARTA – Terdapat 97 Perwira Tinggi (Pati) TNI naik pangkat di awal tahun 2025 ini. Laporan Kenaikan Pangkat Pati TNI ini diterima langsung oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Laporan kenaikan pangkat Pati TNI ini didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU.

    Dalam acara kenaikan pangkat ini, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan selamat pada setiap Jenderal, Laksamana, dan Marsekal yang mengalami kenaikan pangkat.

    Daftar 97 Pati TNI Naik Pangkat

    54 Pati TNI Angkatan Darat

    1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. (Pangkogabwilhan I)

    2. Letjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M. (Danpussenif)

    3. Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. (Dankodiklat TNI)

    4. Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. (Orjen TNI Babinkum TNI)

    5. Mayjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han). (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan)

    6. Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si.(Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI)

  • Drs. H. Karna Suswandi, M.M. – Halaman all

    Drs. H. Karna Suswandi, M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Drs. H. Karna Suswandi, M.M. adalah Bupati Situbondo, Jawa Timur.

    Pria kelahiran 15 April 1967 ini menjabat sebagai Bupati Situbondo sejak 26 Februari 2021. 

    Karna Suswandi sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.

    Di jabatan tersebut, Karna Suswandi menjabat sejak 4 Juli 2019.

    Kemudian ia pensiun dini di bulan September 2020 lalu.

    Pria asal Situbondo ini merupakan anak dari H. Muhammad Syamsudin dan Hj. Nurhayati.

    Karna Suswandi menikah dengan Hj. Jumaati Karna Suswandi.

    Keduanya dikarunia 2 orang anak, yaitu Lucky Agnestiar Anggraini dan Firman Adi Setiawan.

    Pendidikan 

    Karna Suswandi menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 2.

    Berikut adalah riwayat pendidikan Karna Suswandi, dikutip dari Wikipedia :

    SD Negeri Curah Tatal I (1973-1979)
    SMP Negeri Prajekan (1979-1982)
    SMA Negeri Situbondo (1982-1985)

    S-1 Universitas Merdeka Malang (1985-1989)
    S-2 Universitas Wijaya Putra (2006-2007)

    Karier 

    Karna Suswandi menjalani karier birokrasi justru di kota tetangga Situbondo, yakni Bondowoso. 

    Karna Suswandi menduduki jabatan sebagai Camat hingga jabatan penting lain kepala Organisasi Perangkat Daerah. 

    Namanya pun pernah menduduki posisi sebagai Pj. Bupati Bondowoso di tahun 2018.

    Berikut rincian lengkap jabatan yang pernah diemban oleh Karna Suswandi:

    CPNS / Gol.III/a pada Kantor Departemen Penerangan (1993-1994)
    PNS / Gol.III/a pada Kantor Departemen Penerangan (1994-1997)
    Juru Penerangan Kecamatan Cermee, Bondowoso (1997-2000)
    Plh. Kepala Desa Solor, Cermee, Bondowoso (1997)
    Ajun Juru Penerang Kecamatan Cermee, Bondowoso (2000-2001)
    Pj. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cermee, Bondowoso (2001-2003)
    Sekretaris Kecamatan Cermee, Bondowoso (2003-2004)
    Sekretaris Kecamatan Grujugan, Bondowoso (2004-2006)
    Camat Pakem, Bondowoso (2006-2009)
    Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (2009-2012)
    Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso (2012-2013)
    Pj. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso (2013-2014)
    Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso (2014-2017)
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso (2017-2018)
    Plt. Sekretaris Daerah – Pj. Bupati Bondowoso (2018-2019)
    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso (2019)
    Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang (2019-2020)
    Bupati Situbondo (2021 – Sekarang )

    Kabar Terbaru

    KPK memenangkan gugatan praperadilan mantan Bupati Situbondo Karna Suswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 25 Oktober 2024.

    Dengan demikian, penetapan status tersangka Karna Suswandi dalam kasus suap alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo telah sesuai prosedur.

    Namun, Bupati Situbondo nonaktif Karna Suswandi mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Karna Suswandi dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

    Selain Karna Suswandi, Eko Prionggo selaku PNS di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo juga ikut mangkir dari panggilan penyidik.

    KPK telah menetapkan Karna Suswandi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Eko Prionggo sebagai tersangka korupsi pada Selasa, 27 Agustus 2024.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Bupati Situbondo dan Kepala Dinas PUPR terkait penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara atau mewakilinya tentang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    KPK juga telah memenangkan gugatan praperadilan melawan Bupati Situbondo nonaktif Karna Suswandi (KS) dalam perkara tersebut pada 26 November 2024.

    Hal ini merupakan kemenangan kedua kalinya KPK melawan Karna Suswandi di sidang praperadilan.

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 27 Januari 2024/Periodik – 2023, harta kekayaan Karna Suswandi ada di angka Rp. 2.816.304.703.

    Dalam LHKPN tersebut, Karna Suswandi diketahui tidak memiliki hutang.

    Harta terbanyak yang dimiliki Karna Suswandi ada di harta bergerak senilai Rp. 1.535.360.000.

    Berikut rincian lengkap harta kekayaan Karna Suswandi dikutip dari LHKPN miliknya : 

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 272.000.000

    1. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    2. Tanah Seluas 50400 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, WARISAN Rp. 197.000.000

    3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

    4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 725.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER MOBIL PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MOBIL PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.535.360.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 283.944.703

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 2.816.304.703

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.816.304.703

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)

  • Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilantik pada 9 Desember 2023.

    Ridwan Mansyur menggantikan posisi Manahan M.P. Sitompul.

    Sebelum menjabat sebagai hakim MK, Ridwan Mansyur pernah menjabat sebagai hakim panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.

    Berikut profil Ridwan Mansyur.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Ridwan Mansyur lahir di Lahat, Sumatra Selatan, pada 11 November 1959.

    Saat ini, ia telah berusia 65 tahun.

    Ridwan memiliki istri yang bernama Rita Iryani. 

    Ia dikaruniai empat anak yang bernama Aditya Akbar, Andini Dwi Lestari, Alvin Aulia Rahman, dan Aldy Rizky Adhytama.

    Pendidikan

    Ridwan Mansyur diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 12 Lahat, Sumatra Selatan, dan lulus pada 1972.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan lulus tahun 1975.

    Ridwan lalu bersekolah di SMA Xaverius 1 Palembang, lulus pada 1979.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Ia meraih gelar sarjananya pada 1984. 

    Lalu, pasca-lulus dari program magister hukumnya, kemudian melanjutkan program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan berhasil membawa gelar doktor di tahun 2010.

    Karier

    Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berfoto dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Ridwan Mansyur dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Sitompul yang telah memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Perjalanan karier Ridwan Mansyur dimulai saat ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1986. 

    Sementara, jabatan sebagai hakim dimulai saat ia bertugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 1989.

    Dua setengah tahun berselang atau tepatnya pada tahun 1992, ia beralih tugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara. 

    Kemudian pada 1998, Ridwan ditugaskan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong.

    Empat tahun berikutnya, setelah mengikuti short course pada UTS Sidney dalam bidang Intellectual Property Rights (IPR), Ridwan kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan tahun 2006.

    Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepadanya pada 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. 

    Setahun berikutnya, ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. 

    Tahun 2008, Ridwan mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut.

    Kemudian, ia tercatat mendapat beberapa promosi jabatan, yakni sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, Hakim Tinggi PT Jakarta, dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

    Pada pertengahan 2017, ia mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hingga akhir 2018.

    Selanjutnya, Ridwan mendapat mandat untuk menjadi Panitera Mahkamah Agung tahun 2021.

    Berkat prestasi dan kinerjanya, ia pun dipilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur yudikatif (Mahkamah Agung) dan dilantik per 9 Desember 2023.

    Harta Kekayaan

    Menurut situs e-LHKPN KPK, Ridwan Mansyur diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 5.602.928.919.

    Laporan harta kekayaan terbaru Ridwan Mansyur diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Ridwan Mansyur yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.260.000.000                          

    Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/25 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 700.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/72 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000                            
    Tanah Seluas 344 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp 260.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/384 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/168 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 220.000.000                        

    MOBIL, TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T LUX DIESEL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.210.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.053.178.919                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 5.743.178.919.

    Ridwan Mansyur tercatat memiliki utang sebesar Rp 140.250.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 5.602.928.919.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Kombes. Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR. – Halaman all

    Kombes. Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR, adalah seorang perwira menengah Polri yang baru saja dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung, Jawa barat.

    Kombes. Pol. Aldi Subartono menggantikan posisi Kombes Kusworo Wibowo yang akan menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti).

    Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Karawang dan Kapolres Cimahi.

    Berikut profil Kombes. Pol. Aldi Subartono.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Kombes. Pol. Aldi Subartono lahir pada 1978.

    Saat ini, ia telah berusia 47 tahun.

    Kombes. Pol. Aldi Subartono juga telah memiliki istri yang bernama dr. Syarifah Asegaf Subartono.

    Pendidikan

    Kombes. Pol. Aldi Subartono merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003.

    Ia berpengalaman di bidang reserse.

    Karier

    Kombes. Pol. Aldi Subartono tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsekta Medan Sunggal dan Kasatreskrim Polresta Medan.

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisis sebagai Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan Kasubagmutjabpama Robinkar SSDM Polri.

    Kariernya makin melejit setelah ia didapuk menjadi Kapolres Karawang pada 2021.

    Kemudian, Kombes. Pol. Aldi Subartono dimutasi menjadi Kapolres Cimahi pada awal 2023.

    Saat menjadi Kapolres Karawang, ia meluncurkan inovasi unggulan yakni ‘Lapor Pak Kapolres’.

    Di mana, melalui inovasi itu masyarakat bisa melaporkan aksi kriminalitas dan kejadian yang lain, secara langsung melalui nomor WhatsApp pribadinya.

    Kombes. Pol. Aldi Subartono juga berhasil membongkar sebuah kasus-kasus besar, salah satunya aksi perampokan sebuah bank senilai Rp300 juta yang terjadi pada 26 November 2021 di Karawang. 

    Dalam kasus tersebut, Kombes. Pol. Aldi Subartono dan jajarannya berhasil meringkus tujuh pelaku dalam waktu dua hari.

    Para pelaku merupakan residivis yang pernah beraksi di Vietnam, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan China.

    Di Cimahi, dirinya kembali meluncurkan inovasinya yakni ‘Lapor Pak Kapolres Reborn’.

    Kombes. Pol. Aldi Subartono berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol dan viral di sosial media hingga dia kerap mendapat pujian dari warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

    Pada Juni 2024, Kombes. Pol. Aldi Subartono menjadi perwira menengah yang masuk daftar mutasi Polri, dirinya diangkat menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya.

    Pada awal 2025 ini, Kombes. Pol. Aldi Subartono resmi mengemban tugas baru sebagai Kapolresta Bandung.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. adalah Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki posisi Hakim Konstitusi menggantikan I Dewa Gede Palguna yang purna tugas pada 7 Januari 2020 lalu.

    Sosok Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menuliskan dalam sejarah bahwa dirinya menjadi putra pertama Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak MK berdiri. 

    Selain hakim, pria kelahiran Kupang ini juga dikenal sebagai akademisi yang mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta, dilansir Wikipedia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh lahir dari pasangan Esau Foekh dan Yohana Foekh-Mozes.

    Diketahui, ayah hakim Daniel Yusmic merupakan guru yang pernah bertugas di Kefamenanu dan Pulau Rote.

    Hakim kelahiran 15 Desember 1964 ini adalah anak kelima dari tujuh bersaudara.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menikah dengan Sumiaty.

    Keduanya dikarunia tiga anak, yakni Refindie Micatie Esanie Foekh, Franklyn Putera Natal Foekh, dan Abram Figust Olimpiano Foekh.

    Pendidikan

    Dilansir dari situs MKRI, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.  pernah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata Tiga.

    Hakim Daniel menempuh pendidikan dasar hingga sarjana di Kupang.

    Sementara pendidikan tinggi lainnya ia tempuh di luar tempat kelahirannya.

    Berikut rincian pendidikan yang pernah dijalani oleh Hakim Daniel :

    SD Inpres Oetete II (1979)
    SLTP Negeri II Kupang (1982)
    SLTA Negeri I Kupang (1985)
    S1 Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
    S2 Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
    S3 Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005) 

    Sepak Terjang

    Daniel Yusmic Foekh sempat gagal menjadi wartawan.

    Bahkan ia bekerja sebagai karyawan swasta setelah dirinya lulus sarjana.

    Kemudian Daniel Yusmic Pancastaki Foekh melanjutkan studi bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk jenjang magister. 

    Dilanjutkan dengan jenjang doktoral yang juga ditempuh di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2010.

    Hakim Daniel juga diketahui sebagai seorang dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

    Hingga akhirnya pria kelahiran Kupang ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta.

    Ia mengampu mata kuliah hukum tata negara, hukum tata negara darurat, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

    Tak sampai di situ saja, Daniel pun pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Wakil Dekan Fakultas Hukum.

    Namanya juga diketahui aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

    Ia pernah mendaftar menjadi hakim MK di tahun 2003 dari unsur pemerintah.

    Namun, dalam pendaftaran tersebut Daniel gagal karena tidak memenuhi syarat.

    Pada tahun 2019, Daniel tidak menyerah dan mulai mendaftar lagi menjadi calon hakim MK.

    Saat itu ia mendaftar untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah akan habis masa jabatannya. 

    Usahanya tidak sia-sia, pada bulan Desember 2019 itulah Daniel dinyatakan lolos menjadi salah satu dari delapan orang kandidat usai seleksi administrasi dan tertulis.

    Kemudian nama Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi satu dari tiga nama yang diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden.

    Hingga akhirnya, pada 7 Januari 2020, Daniel dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama Suhartoyo.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)