Tag: Mochamad Iriawan

  • Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. – Halaman all

    Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H. adalah seorang perwira tinggi (Pati) aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, Irjen Cahyono Wibowo mendapat amanah untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri.

    Jenderal bintang 2 ini sudah menjabat sebagai Kakortastipidkor Polri sejak November 2024.

    Ia juga merupakan polisi pertama dalam sejarah Polri yang menduduki posisi jabatan sebagai Kakortastipidkor Polri.

    Cahyono sendiri sudah berpengalaman dalam memberantas kasus korupsi.

    Saat berpangkat AKBP, ia pernah menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Cahyono Wibowo juga sempat menjabat sebagai Dirtipidkor Bareskrim Polri.

    Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Cahyono Wibowo di gedung Polri, Jumat (31/1/2025). Kortastipidkor Polri memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. terkait pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012 hingga 2016. (Foto sumber Polri)

    Rekam jejaknya dalam memberantas kasus korupsi pu tak kaleng-kaleng.

    Irjen Cahyono Wibowo tercatat pernah menahan 2 mantan petinggi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), anak perusahaan dari Jakpro, yakni Vice President Finance PT JIP (2008-2018) Christman Desanto dan mantan Direktur Utama PT JIP (2014-2018) Ario Pramadhi.

    Keduanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi pembangunan menara telekomunikasi dan pengadaan GPON (Gigabyte Passive Optical Network) oleh PT JIP tahun 2015-2018.

    Selain itu, Cahyono juga pernah mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang tahun anggara 2018 dan 2019 dengan menetapkan tersangka terhadap 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia (RI).

    Kehidupan pribadi

    Dikutip dari Wikipedia, Irjen Cahyono Wibowo lahir di Jakarta, 13 Februari 1968.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Pendidikan

    Irjen Cahyono Wibowo adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

    Sederet pendidikan kepolisian di Polri yang pernah ditempuhnya antara lain yakni Selapa (2004), Sespim (2010), dan PKN TK I (2020).

    Sementera itu, semasa mengenyam pendidikan umum, Cahyono tercatat telah lulus dari SDN Slipi 03 Pagi, SMPN 74 Jakarta, dan SMAN 21 Jakarta.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Irjen Pol. Cahyono Wibowo, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Irjen Cahyono Wibowo telah malang melintang berkarier di Polri.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun sudah pernah ia emban.

    Kepala Kortastipidkor Irjen Cahyono Wibowo. (Istimewa)

    Cahyono mengawali kariernya sebagai Pama Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) pascalulus sebagai taruna Akpol.

    Setelah itu, ia tercatat sempat menjabat sebagai Pama Polresta Banjarmasin Polda Kalsel, Kanit I Sat III Ops Narkotika Ditreskrim Polda Kalsel, dan Kasubbagops Restik Ditserse Polda Kalsel.

    Selain itu, Irjen Cahyono Wibowo juga sempat menjabat sebagai Pjs. Kasat II Ops Krimsus Ditserse Polda Maluku, dan Pamen Polda Bengkulu.

    Karier Cahyono dalam memberantas korupsi dimulai tatkala ia dimutasi menjadi Yanma Polri dalam rangka penugasan di KPK.

    Setelah itu, ia mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

    Pada 2014, Cahyono lalu dipercaya untuk menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri).

    Selama melanglang buana menapaki kariernya di Polri, jenderal asal Jakarta ini tercatat juga sempat menjabat sebagai Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri dan Wadirtipidkor Bareskrim Polri.

    Pada 2021, Cahyono lalu diangkat sebagai Dirtipidkor Bareskrim Polri.

    Baru setelah itu ia diutus untuk menjabat sebagai kepala di lembaga baru pemberantasan korupsi Polri, yakni Kortastipidkor Polri.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H. – Halaman all

    Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H. adalah seorang perwira menengah (Pamen) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi diamanahkan untuk bertugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro atau Polrestro Jakarta Barat (Jakbar).

    Di sana, Twedi Aditya Bennyahdi menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Twedi mulai mengemban jabatan sebagai Kapolres Metro Jakbar pada Januari 2025.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Kombes Pol. M. Syahduddi yang dimutasi menjadi Kapolrestabes Semarang.

    Sebelum itu, Twedi sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi.

    Kehidupan pribadi

    Dikutip dari TribunnewsWiki, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, 2 Agustus 1977.

    Saat ini, ia telah berusia 47 tahun.

    Twedi memiliki seorang istri yang bernama Ny. Astuti Twedi.

    PENGAMANAN IMLEK 2025 – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi meninjau Vihara Dharma Bakti, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025). Peninjauan dilakukan dalam rangka pengamanan perayaan Imlek 2025. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

    Pendidikan 

    Kombes Twedi Aditya Bennyahdi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan anak eks Kapolri, yakni Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H.

    Rekam jejak karier

    Karier Kombes Twedi Aditya telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pun sudah pernah diembannya.

    Alumni Akpol 1998 ini tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Banjar pada tahun 2016.

    Semenjak itu, karier Twedi makin cemerlang di Polri.

    Pada 2018, ia diangkat menjadi Kapolres Purwakarta.

    Satu tahun kemudian, Twedi dimutasi menjadi Kasdiklaka Subditlaka Ditgakkum Korlantas Polri.

    Pada 2020, ia lalu ditugaskan untuk mengisi kursi jabatan sebagai Dirlantas Polda Maluku Utara.

    Tak berselang lama, Twedi kemudian dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri pada tahun 2021.

    Setelah itu, ia dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Metro Bekasi pada 2022.

    Barulah di tahun 2025 Kombes Twedi Aditya Bennyahdi diangkat menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Menilik harta kekayaannya, Twedi tercatat memiliki total harta sebesar Rp7,2 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Twedi terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 28 Februari 2024.

    Dikutip Tribunnews, harta terbanyak Twedi berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah kota Jakarta Timur senilai Rp4,5 miliar.

    Lalu disusul dengan sejumlah mobil yang ia miliki senilai Rp1,6 miliar.

    Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp200 juta dan kas sebesar Rp948 juta.

    Riwayat jabatan

    Berikut daftar riwayat jabatan yang pernah diemban Kombes Twedi.

    Kapolres Banjar (2016—2018)
    Kapolres Purwakarta (2018—2019)
    Kasidiklaka Subditlaka Ditgakkum Korlantas Polri[1] (2019—2020)
    Dirlantas Polda Maluku Utara (2020—2021)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri (2021—2022)
    Kapolres Metro Bekasi (2022—2025)
    Kapolres Metro Jakarta Barat (2025-sekarang)

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han. – Halaman all

    Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal atau Brigjen. Pol. Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han. adalah Karokermaluhkum Divkum Polri. 

    Jenderal Bintang Satu ini menjabat posisi Karokermaluhkum Divkum Polri sejak 20 September 2024.

    Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur

    Dilansir Tribunnews Wiki, Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan adalah lulusan Akademi Polisi atau Akpol 1996.

    Perwira Tinggi Polri ini berpengalaman dalam bidang reserse. 

    Diketahui, Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan merupakan adik dari Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus .

    Pria kelahiran 12 Juni 1973 ini pun juga memiliki adik yang juga seorang polisi, ia adalah AKBP M Agung Gumilar.

    Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan adalah anak dari pasangan Oma Harmanto dan Opih Sopiah.

    Adik dari Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus ini juga terkenal memiliki banyak prestasi dan cukup kreatif.

    Brigjen Akhmad Yusep Gunawan mengenalkan program Penurunan Berat Badan (PBB) di kepolisian setempat.

    Inovasi tentang program razia polisi gendut ini dilakukan ketika dirinya menjabat Kapolres Jombang pada tahun 2014.

    PBB memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja polisi di wilayah Jombang.

    Bahkan dirinya juga mencetuskan ide program layanan elektronik tilang atau yang dikenal dengan istilah e-Tilang saat menjabat sebagai Kapolres Kediri 2016.

    Layanan e-Tilang ini memberikan kemudahan bagi para pelanggar lalu lintas untuk membayar dendanya.

    Berkat inovasi dan kreativitasnya tersebut, Brigjen Akhmad Yusep Gunawan  mendapatkan apresiasi dari Mabes Polri.

    Prestasi selanjutnya yang ditorehkan oleh Brigjen Akhmad Yusep Gunawan yaitu sukses mengaplikasikan gedung layanan terpadu berbasis informasi teknologi (IT) di markasnya ketika dirinya menduduki posisi sebagai Kapolres Kediri.

    Gedung layanan publik berbasis IT tersebut memberikan layanan pengaduan kepada warga masyarakat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pengaduan polisi nakal (Yanduan Propam), pembuatan SIM, BPKB, SKCK, inafis, yang semuanya bisa diakses secara online.

    Akhmad Yusep pun membentuk Communication Command Center.

    Sebagai informasi, Communication Command Center yaitu sebuah pusat kendali komunikasi yang berfungsi untuk memantau tempat rawan kejahatan dan kecelakaan lalu lintas melalui kamera CCTV.

    Hal tersebut dibangun di Kediri.

    Dirinya pun terlibat dalam program pengembangan SISPEK atau Sistem Informasi Perlindungan Konsumen saat menjabat sebagai Wakil Kepala Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

    Pendidikan

    Brigjen. Pol. Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han. diketahui pernah mengenyam beberapa pendidikan.

    Berikut adalah daftar pendidikan yang pernah dilalui oleh Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan, dikutip dari Wikipedia :

    Akabri Kepolisian (1996)
    STIK-PTIK (2003)
    Selapa Polri (2007)

    Sespimmen Polri Dikreg 51 (2011)
    Sesko TNI Dikreg XLVII (2020)

    Karier

    Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan memiliki karier yang cukup mentereng di tubuh kepolisian Republik Indonesia.

    Namanya pernah dikenal sebagai Wakapolres Kukar.

    Bahkan karier Akhmad Yusep Gunawan kian meningkat.

    Kemudian ia menduduki posisi sebagai Kapolres Jombang hingga akhirnya kini dirinya menjabat sebagai

    Karokermaluhkum Divkum Polri sejak 2024.

    Berikut adalah riwayat karier Brigjen Pol. Akhmad Yusep Gunawan hingga akhirnya menjadi Karokermaluhkum Divkum Polri :

    Wakapolres Kukar
    Pamen Polda Kaltim (2011)
    Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jatim
    Kapolres Jombang Polda Jatim (2014)
    Kapolres Kediri Polda Jatim (2015)
    Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya (2016)
    Kapolresta Bandara Soetta Polda Metro Jaya (2017)
    Dirpamobvit Polda Maluku (2018)
    Dirreskrimsus Polda Jatim (2018)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (2019)
    Kabagrenmin Divkum Polri (2020)
    Kapolrestabes Surabaya. (2021)
    Wakapolda Jawa Timur (2023)
    Karokermaluhkum Divkum Polri (2024)

    Penghargaan

    Tanda Jasa

    Satyalancana Pengabdian XVI Tahun
    Satyalancana Pengabdian VIII Tahun
    Satyalancana Jana Utama
    Satyalancana Ksatria Bhayangkara
    Satyalancana Karya Bhakti
    Satyalancana Dwidya Sistha
    Satyalancana Bhakti Buana
    Satyalancana Bhakti Nusa
    Satyalancana Dharma Nusa
    Satyalancana Operasi Kepolisian

    Brevet

    Brevet Penyidik Utama
    Brevet Selam Polri
    Brevet SAR Polri

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran

    Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran

    Foto: Istimewa

    Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Pesawaran meresmikan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi akses kesehatan gratis bagi mustahik, di Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (30/01).

    Hingga kini, terdapat 30 Rumah Sehat BAZNAS di seluruh Indonesia, 23 RSB sudah berjalan dan beroperasi, dan 7 RSB lainnya dalam proses launching. Sampai Januari 2025, total sebanyak 362.690 jiwa lebih telah menerima manfaat dari layanan kesehatan Rumah Sehat BAZNAS di seluruh Indonesia yang telah beroperasi.

    Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Bupati Kabupaten Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona, ST.,M.,Tr.,IP, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. H.M Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D., Ketua BAZNAS Provinsi Lampung DR. Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H., serta Ketua BAZNAS Kabupaten Pesawaran Hi. A. Hamid, S., S.H., M.M.

    Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dalam sambutannya mengatakan kehadiran RSB Kabupaten Pesawaran ini dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi para mustahik.

    “Dengan adanya RSB Kabupaten Pesawaran ini, kami ingin agar mustahik dapat mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik,” kata Kiai Noor, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menambahkan, semua RSB hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan, pendampingan, skrining kesehatan, khitanan massal, hingga operasi katarak.

    “Siapa pun yang memenuhi kriteria mustahik, akan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya,” ucap Kiai Noor.

    “Adanya RSB di Kabupaten Pesawaran ini merupakan wujud nyata BAZNAS untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, khususnya melalui peningkatan akses kesehatan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona, ST.,M.,Tr.,IP, mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Pesawaran atas dibangunnya Rumah Sehat BAZNAS di Kabupaten Pesawaran.

    Menurutnya, saat ini kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi umat manusia, akan tetapi bagi kaum duafa seringkali sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

    “Hadirnya RSB Pesawaran ini merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pesawaran. Kami berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat khususnya kaum duafa di Kabupaten Pesawaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pesawaran Hi. A. Hamid, S., S.H., M.M mengungkapkan rasa syukur atas peresmian Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Pesawaran.

    “Kehadiran RSB Pesawaran diharapkan mampu memberikan akses pelayanan kesehatan gratis yang layak bagi para mustahik,” jelasnya.

    Pihaknya juga mengatakan RSB Pesawaran dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik.

    Adapun 23 RSB yang sudah beroperasi di antaranya, RSB Sumatra Utara, Batam, Lampung Tengah, Pesawaran, Jakarta, Banten, Kota Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Kendal, Sidoarjo, Sragen, Brebes, Karanganyar, Pangkal Pinang, Sambas, Berau, Makassar, Lombok, Bima, Palu, Parigi Moutong, dan Papua. Ke depan, ada 7 RSB yang akan disiapkan, yakni RSB Sarolangun, Kepulauan Riau, Palembang, Mamuju Tengah, Pohuwato, Kabupaten Bogor, dan Masjid Istiqlal.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kasus Dugaan Pemerasan Anak Pengusaha Miliaran Rupiah, AKBP Bintoro Ditahan di Paminal PMJ – Halaman all

    Kasus Dugaan Pemerasan Anak Pengusaha Miliaran Rupiah, AKBP Bintoro Ditahan di Paminal PMJ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro ditahan di Paminal PMJ terkait kasus dugaan pemerasan terhadap anak pengusaha senilai miliaran rupiah.

    Hal itu disampaikan Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    “Kami sudah tangani dari hari Sabtu (25/1/2025) kemarin yang bersangkutan dan bersamaan waktu sudah kami amankan,” kata Kombes Radjo Alriadi.

    Kombes Radjo belum menerangkan detail pemeriksaan yang dilakukan kepada AKBP Bintoro.

    Saat ini proses perihal pelanggaran etik masih berlangsung.

    Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) menduga aliran dana pemerasan yang dilakukan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro melalui oknum kuasa hukum.

    AKBP Bintoro, S.H., S.I.K., M.M. (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso IPW mendesak terhadap oknum advokat tersebut juga dilakukan proses hukum pidana suap.

    “Tersangka yang sudah menyerahkan sejumlah uang yang terkonfirmasi oleh IPW sebesar Rp 5 Miliar,” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    Menurutnya, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro tersebut harus dituntaskan sebagai cermin bagi 450 ribuan anggota Polri. 

    IPW juga menilai proses pidana pemerasan dalam jabatan yang termasuk dalam korupsi. 

    “Sebab dalam aliran dana tersebut dilewatkan melalui advokat yang diduga kuasa hukum tersangka,” tambahnya.

    Sugeng berujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal telah melakukan proses hukum secara tegas kasus  pembunuhan atas korban FA yang dilakukan oleh anak pemilik Klinik Kesehatan Prodia setelah adanya pergantian Kasatreskrim dari AKBP Bintoro ke AKBP Gogo Galesung pada bulan Agustus 2024 lalu. 

    IPW mendapatkan informasi bahwa uang yang mengalir ke AKBP Bintoro dari korban pemerasan pemilik klinik kesehatan Prodia itu hanya sebesar Rp 5 Miliar. 

    Bantahan 

    AKBP Bintoro membantah tudingan dirinya melakukan pemerasan terhadap anak pengusaha laboratorim senilai Rp 20 miliar.

    Uang itu diduga sebagai iming-iming penghentian kasus pembunuhan dua remaja di Jakarta Selatan.

    “Saya AKBP Bintoro izin mengklarifikasi terkait berita yang beredar dan viral di masyarakat tentang dugaan pemerasan. Itu fitnah dan mengada-ada,” kata Bintoro dalam keterangannya, Minggu (26/1/2026).

    Pemerasan tersebut diduga terjadi saat Bintoro masih menjabat Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan.

    Bintoro dituding meminta uang sebesar Rp 20 miliar kepada bos Prodia agar kasusnya dihentikan.

    Dia saat ini dimutasi menjadi penyidik madya Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    AKBP Bintoro menegaskan tak pernah meminta uang yang yang dituduhkan tersebut

    Menurutnya kasus itu tidak dihentikan dan masih berjalan di Polres Jakarta Selatan.

    “Hingga kini proses perkara telah P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dua tersangka saudara AN dan B untuk disidangkan,” tambahnya.

    Dia menjelaskan peristiwa berawal dari dilaporkannya AN alias Bastian yang telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan tindak pidana perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Selatan.

    Pada saat olah TKP ditemukan obat obatan terlarang (inex) dan senjata api.

    “Singkat cerita kami dalam hal ini Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan, yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrimnya melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

    Selanjutnya pihak tersangka tidak terima dan memviralkan berita berita bohong.

    “Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh propам polda metro jaya kurang lebih 8 jam dan hand phone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut, dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya,” tambahnya.

  • 8 Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 5 dan 6 Seangkatan Kapolri

    8 Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 5 dan 6 Seangkatan Kapolri

    loading…

    Delapan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor diulas dalam artikel ini. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Delapan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor diulas dalam artikel ini. Nomor 5 dan 6 merupakan seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo .

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia menjabat Kapolri sejak dilantik pada 27 Januari 2021.

    Adapun Doktor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi.

    Berikut 8 Komjen Polisi Bergelar Doktor:

    1. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.H., M.H.

    Foto/Dok Kemenkumham

    Pria kelahiran 8 September 1967, Medan, Sumatera Utara ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum. Mantan Kapolres Metro Bandara Soekarno Hatta ini adalah jebolan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang reserse.

    2. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

    Foto/Instagram Chryshnanda Dwilaksana

    Pria kelahiran 3 Desember 1967, Magelang, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas).

    3. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 26 Juli 1968, Madiun, Jawa Timur ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Mantan Kadiv Humas Polri periode 2021-2023 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 berpengalaman dalam bidang reserse.

  • Gerakan Tanah di Bali Akibatkan Korban Meninggal, Badan Geologi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

    Gerakan Tanah di Bali Akibatkan Korban Meninggal, Badan Geologi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau masyarakat di kawasan Jalan Ken Dedes, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, meningkatkan kewaspadaannya usai terjadi gerakan tanah yang menyebabkan lima orang meninggal dunia Senin (20/1/2025) pukul 07.00 Wita.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, imbauan itu karena diperkirakan daerah tersebut masih sangat rawan terjadi gerakan tanah dan curah hujan yang masih tinggi maka sebagai langkah antisipasi potensi longsoran susulan.

    “Masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan tidak berkumpul di area bencana gerakan tanah karena masih memungkinkan terjadi longsoran susulan.Masyarakat terdampak bencana segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” terang Wafid dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Rabu (22/1/2025).

    Wafid mengatakan rumah yang rusak berat dan berada di area longsoran disarankan saat ini dikosongkan. Akibat gerakan tanah tersebut dilaporkan lima rumah tertimbun material longsor dan tiga orang terluka.

    Wafid menyebutkan mendatang, pengembangan pemukiman jangan dilakukan di bawah longsoran atau sekitar tebing curam atau terjal.

    “Bencana gerakan tanah yang terjadi diperkirakan berupa longsoran. Longsoran pada tebing belakang rumah warga menunjukan terjadinya tipe longsoran cepat berupa longsoran translasi,” ungkap Wafid.

    Wafid menerangkan rekomedasi penanggulangan longsor dengan melakukan perkuatan lereng atau penambatan tanah dengan pondasi yang menembus batuan dasar.

    Serta menurunkan geometri lereng pada daerah yang sudah longsor dan daerah yang berpotensi longsor.

    “Tujuannya pada material longsoran ini untuk mengurangi pergerakan material longsor dan menambah gaya penahan agar tidak terjadi longsor,” sebut Wafid.

    Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Terjadinya Gerakan Tanah pada Bulan Januari 2025 di Kota Denpasar, Provinsi Bali (Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-PVMBG), lokasi bencana termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah rendah.

    Pada zona kerentanan gerakan tanah rendah adalah wilayah yang mempunyai proporsi kejadian gerakan tanah lebih dari 5-10 persen dari total populasi yang ada.

    “Pada zona ini yaitu gerakan tanah rendah, yang dapat diartikan bahwa gerakan tanah dapat terjadi terutama pada wilayah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir atau lereng curam, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan,” lanjut Wafid.

    Wafid menuturkan gerakan tanah lama dan baru dapat terjadi atau aktif kembali jika dipicu oleh curah hujan tinggi dan atau gempa bumi.

    Gerakan tanah dapat terjadi dari lereng landai dikisaran 3-9 derajat sampai lereng curam lebiih dari 36 derajat dan tergantung pada kondisi geologi setempat.

    “Penyebab terjadinya gerakan tanah diperkirakan karena hujan dengan intensitas tinggi yang turun sebelum kejadian gerakan tanah. Kemiringan lereng yang curam di sekitar lokasi gerakan tanah. Sifat tanah pelapukan vulkanik yang sarang dan mudah luruh dan pembangunan tembok penahan yang tidak sesuai kaidah teknis,” sebut Wafid.

    Agar kejadian yang samam tidak terulang, Wafid meminta seluruh kelompok masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kestabilan lereng, seperti pemotongan lereng yang tidak sesuai kaidah geologi teknik, dan tidak melakukan penebangan pohon-pohon besar dengan sembarangan.

    Sealin itu disarankan membuat dinding penahan lereng hingga ke batuan dasar. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah.

    “Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari aparat pemerintah setempat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” jelas Wafid.

    Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Denpasar (M.M. Purbo-Hadiwidjojo, dkk., Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, 1998), batuan penyusun di daerah bencana di lokasi bencana termasuk kedalam satuan Batuan Gunungapi Kelurahan Buyan Bratan dan Batur (Qpbb).

    Satuan ini terdiri dari tuf dan lahar. Tidak terdapat struktur geologi berupa sesar, lipatan, maupun kelurusan di sekitar lokasi gerakan tanah.

     

  • Asosiasi Industri Benih Mitigasi Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal di Karawang – Halaman all

    Asosiasi Industri Benih Mitigasi Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal di Karawang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Peredaran sarana pertanian palsu dan ilegal yang dijual via offline maupun online masih menjadi tantangan bagi sektor pertanian.

    Ini karena dampaknya yang sangat merugikan bagi petani, industri dan lingkungan serta menjadi ancaman untuk mencapai swasembada pangan dan pertanian berkelanjutan yang menjadi prioritas utama pemerintah.

    Mengantisipasi hal ini, asosiasi industri benih dan produk perlindungan tanaman CropLife Indonesia, melakukan edukasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum sarana pertanian palsu dan ilegal di Indonesia.

    Kegiatan sosialisasi dilakukan di Karawang, Jawa Barat, seputar Mitigasi Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal di Media Platform Online dan Offline, Jumat, 24 Januari 2025.

    Asosiasi memberikan penghargaan kepada Polres Subang atas keberhasilannya dalam penegakkan hukum kepada pelaku peredaran sarana pertanian palsu di wilayah Subang di 2024.

    Sebelumnya, Polres Subang berhasil melakukan operasi tangkap tangan pelaku pemalsu produk pestisida di Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang setelah mendapatkan laporan dari
    masyarakat.

    Dyah Ayu Indri Nurani, SP., Ketua Tim Kerja Pengawasan Pestisida Kementerian Pertanian mengatakan, pemerintah, masyarakat dan stakeholder di bidang pertanian harus terus berkolaborasi dan bersinergi untuk meminimalisir peredaran sarana pertanian (pupuk dan pestisida) palsu dan ilegal di Indonesia.

    Agung Kurniawan, Direktur Executive CropLife Indonesia menyatakan, penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Polres Subang dalam memberantas peredaran sarana pertanian palsu dan ilegal. 

    “Tindakan tegas penegakan hukum tersebut tidak hanya untuk melindungi petani dari risiko kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas hasil pertanian serta kelestarian lingkungan,” kata Agung.

    “Kami lakukan melalui sinergi dengan banyak pihak termasuk Kepolisian agar peredarannya dapat diminimalisir dan tindakan penegakan hukum akan memberikan efek jera kepada pelaku,” imbuhnya.

    Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kanit Ipd Abraham Ben Gurion, S.Tr.K., menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini.

    “Penegakan hukum terhadap produk pertanian ilegal adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung petani dan memastikan keamanan sektor pertanian. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk CropLife Indonesia, dalam menjaga integritas produk pertanian,” ujarnya.

  • Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal atau Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Staf Utama Operasi (Karorenmin Stamaops) Mabes Polri.

    Brigjen Pol. Puji Santosa berhasil pecah bintang pada 29 November 2024.

    Jabatan terakhir yang diemban oleh jenderal bintang satu ini yaitu Kepala Biro Operasi Polri (Karoops) Polda Jawa Timur. 

    Jabatan itu disandang Puji Santosa sejak 4 Agustus 2020.

    Sebagai informasi, Karoops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

    Brigjen Puji Santosa merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol 1993.

    Brigjen Pol Puji Santosa  berpengalaman dalam bidang brimob.  

    Brigjen Pol Puji Santosa memiliki istri yang bernama AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian.

    AKBP Netty, sempat viral karena parasnya yang cantik hingga punya julukan polwan cantik. 

    Pasangan polisi ini dikaruniai dua putri, yaitu Neysa dan Sheyna.

    Pendidikan

    Dilansir Tribunnewswiki, Brigjen Pol Puji Santosa pernah menempuh beberapa pendidikan.

    Berikut adalah jenjang pendidikan yang pernah dijalani oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    PTIK
    Sespim
    Sesko TNI (2018)

    Karier

    Brigjen Pol Puji Santosa sudah berpengalaman dalam dunia Bhayangkara Tanah Air.

    Saumi AKBP Netty pernah menjabat sebagai Kanit 1 Subden 1 Den Gegana Pusbrimob Polri, Danki B Danyon A Resimen 1 Pusbrimob Polri.

    Dilansir Tribun Timur, ia kemudian menjabat sebagai Kaur Provos Denma Resimen 1 Gegana. 

    Perjalanan kariernya terus merangkak naik dengan berjalannya waktu.

    Puji Santosa pun memangku jabatan sebagai Kasi Ops Satbrimob Polda Lampung di tahun 1998, lalu sebagai Kasi Intel Satbrimob Polda Lampung pada tahun 2000.

    Pada tahun 2001, dirinya menjabat sebagai PS Danyon A Satbrimob Polda Lampung. 

    Brigjen Pol Puji Santosa sempat pindah bertugas ke Polda Metro Jaya dengan jabatan Wadan Yon C Satbrimob dari tahun 2002 hingga 2006.

    Setelah berkarier di Polda Metro Jaya, jebolan Akpol 1993 lantas menduduki di posisi strategis hingga diamanatkan menjadi Kapolres Lingga pada 2013—2014.

    Posisinya juga kian meningkat.

    Hingga akhirnya Brigjen Pol Puji Santosa berhasil menjabat sebagai Karoops Polda Jatim.

    Berikut adalah perjalanan karier yang pernah diduduki oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    Kapolres Lingga (2013—2014)
    Wakasat Brimob Polda Kalsel (2014—2015)
    Kasat Brimob Polda Kalsel (2015—2016)
    Kasat Brimob Polda Jabar (2016—2018)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2018—2020)
    Karoops Polda Jatim (2020—2024)
    Karorenmin Stamaops Polri(2024 – Sekarang)

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

  • Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Target 3 Juta Ton, Bulog Gandeng TNI dan KTNA untuk Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras

    Surabaya, Beritasatu.com – Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya pada Rabu (22/1/2025).

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp 6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional. Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

    Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H., Pangdam V /Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah . 

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. mengungkapkan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

    “Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pangdam V/Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini.

    “Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,” tuturnya.

    Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan, TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi. 

    “Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

    Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

    Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.