Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Pameran Industri Kesehatan Dukung Transformasi Digital Rumah Sakit – Halaman all

    Pameran Industri Kesehatan Dukung Transformasi Digital Rumah Sakit – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia digital merambah ke seluruh lini, termasuk sektor kesehatan.

    Demi mendukung transformasi digital di RS yang berujung pada perbaikan mutu layanan kesehatan, pameran industri kesehatan kembali digelar.

    Kali ini digelar di Medan, Sumatra Utara.

    Pameran bertajuk Medan Hospital Expo ke-13 akan digelar di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention , pada 19 – 21 Februari 2025.

    Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia(PERSI) Wilayah Sumatra Utara dr. Syaiful M. Sitompul, mengatakan Rumah Sakit saat ini terus dituntut terus meningkatkan mutu, berkompetisi, efisien, sekaligus menjalankan fungsi sosial berlandaskan norma, moral, dan etika, untuk meraih kepercayaan masyarakat.

    Melalui pameran kesehatan inilah para pengelola Rumah Sakit bisa menggali lebih mendalam apa yang harus diperbaiki kualitasnya.

    Dokter Syaiful menegaskan, Medan Hospital Expo telah berkontribusi mewadahi para pelaku industri kesehatan berbagi pengetahuan, menjalin kerjasama, dan memperkenalkan inovasi terbaru.

    ”Rumah sakit juga dapat melakukan perbandingan harga dan kualitas, serta bertemu dengan para ahli untuk mendapatkan informasi terkini tentang tren alat kesehatan ke depan,” katanya.

    Mendukung pameran tersebut, PERSI menggelar Seminar dan Workshop Perumahsakitan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Sumatra Utara ke-15 yang bertema “Transformasi Rumah Sakit Berkesinambungan Menggapai Peluang di Era Digital.“

    Topik layanan unggulan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), ESG, digital healthcare, tata kelola akan menjadi pembicaraan hangat.

    Rangkaian kegiatan ini memperkuat jaringan antar anggota, juga dengan pihak eksternal seperti industri, pemerintah, dan akademisi.

    Acara ini juga dapat menarik perhatian pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan kesehatan di Sumatra Utara.”

    Saat ini anggota rumah sakit anggota PERSI Wilayah Sumatra Utara berjumlah 177, dari total 208 rumah sakit.

    “Mari bersama-sama dukung Medan Hospital Expo untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di Sumatra Utara dan wilayah lainnya. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi, tetapi juga mendorong adopsi inovasi, memperkuat kolaborasi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” 

    Pameran akan menempati lahan seluas 1.340 m2, ditempati perusahaan-perusahaan  nasional yang bergerak dalam industri alat kesehatan yang memasok berbagai kebutuhan rumah sakit serta keperluan pribadi.

    Direktur Marketing & Finance  PT Okta Sejahtera Insani,  Yudha Imam Sutedja, S.Kom, M.M., memaparkan, peralatan kesehatan terkini yang dipamerkan terdiri atas peralatan anastesi, kecantikan medis, arsitektur rumah sakit, peralatan laboratorium klinis beserta reagen, barang medis sekali pakai, barang medis habis pakai.

    Juga ada perangkat kedokteran gigi, alat diagnostik, peralatan penanganan darurat, perangkat endoskopi dan bronkoskopi, ranjang rumah sakit ergonomis, sistem teknologi informasi kesehatan, perlengkapan dapur industrial, mesin binatu berkapasitas besar, gas medis, layanan pelatihan medis /rumah sakit,  peralatan ortopedi, instrumen bedah, sistem pemantauan pasien terpusat, peralatan farmasi, peralatan fisioterapi, peralatan radiologi,  alat bantu pernapasan, alat sterilisasi, pengolahan limbah rumah sakit, hingga pakaian medis.

    Medan Hospital Expo ke-13 ditargetkan dikunjungi 2.500 orang yang terdiri atas peserta Seminar dan Workshop Perumahsakitan, pimpinan, pemilik, dan manajemen rumah sakit, serta masyarakat umum.

    Pengunjung bisa masuk gratis untuk mengunjungi pameran dengan mendaftar daring melalui tautan https://tinyurl.com/medanhospex2025.

    Di arena pameran, juga terdapat pemeriksaan kesehatan gratis yaitu: lemak tubuh, gula darah, bilirubin total, protein total, kalsium, hingga donor darah serta pemeriksaan golongan darah oleh PMI Kota Medan.

    ”Masyarakat dapat memanfaatkan pameran ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai inovasi dalam dunia medis. Mereka juga bisa membeli dan mendapatkan penjelasan langsung tentang cara penggunaan alat kesehatan pribadi dari pihak perusahaan, mulai dari termometer, tensimeter, nebulizer, dan lain-lain,” kata Yudha.

    Acara Belanja Tahunan Rumah Sakit

    Yudha menegaskan, Medan Hospital Expo menjadi ajang pameran teknologi terbaru, peralatan medis, serta inovasi dunia kesehatan dan perumahsakitan.

    Dari tahun ke tahun, pameran ini telah mewadahi rumah sakit, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan terkait untuk berkolaborasi.

    Kemitraan itu menghasilkan produk dan layanan medis berkualitas lebih baik dengan harga kompetitif.

    ”Medan Hospital Expo juga merupakan agenda belanja tahunan bagi Rumah Sakit di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.”

    Bagi industri alat kesehatan, Medan Hospital Expo juga menjadi ajang strategis untuk menampilkan produk dan jasa unggulan, meningkatkan citra perusahaan, serta bertemu dengan pemangku kepentingan, seperti rumah sakit, dokter, hingga distributor atau pemasok.

    Berinteraksi langsung dengan pengunjung, para pelaku industri medis itu dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menyesuaikan produk dan layanan sesuai permintaan pasar.

  • Empat Perwira Menengah Resmi Jabat Posisi Strategis di Kodam V Brawijaya

    Empat Perwira Menengah Resmi Jabat Posisi Strategis di Kodam V Brawijaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Empat Perwira Menengah TNI AD berpangkat Kolonel kini secara resmi menduduki posisi strategis di Kodam V/Brawijaya.

    Jabatan tersebut mencakup Komandan Korem (Danrem) 081/DSJ, Asisten Personel Kasdam (Aspers Kasdam) V/Brawijaya, Kepala Kesehatan Kodam (Kakesdam) V/Brawijaya, dan Kepala Ajudan Jenderal (Kaajendam) V/Brawijaya.

    Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya, pada Rabu (12/02/2025).

    Acara tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, serta dihadiri oleh pejabat teras di lingkungan Kodam.

    Jabatan Danrem 081/DSJ yang sebelumnya kosong kini diisi oleh Kolonel Arm Untoro Hariyanto, S.I.P, M.I.P. Sementara itu, posisi Aspers Kasdam V/Brawijaya yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Rio Neswan, S.E, M.M, M.M. Sc, M.K.P, kini beralih ke Kolonel Inf Budi Handoko, S. Sos.

    Perubahan juga terjadi pada jabatan Kakesdam V/Brawijaya, yang sebelumnya dipegang oleh Kolonel Ckm dr. Adhy Sugih Arto, Sp. An. Kini, posisi tersebut diisi oleh Kolonel Ckm dr. Ketut Mahendra Barata, Sp.An-TI, Subsp TI (K).

    Selain itu, jabatan Kaajendam V/Brawijaya yang sebelumnya dipegang oleh Kolonel Caj Irmawan, S. Sos, kini resmi diserahkan kepada Kolonel Caj Paham Priyono, S.E, M.M.

    Selain pelantikan pejabat baru, acara sertijab juga diwarnai dengan pelepasan Kolonel Inf Akhmad Juni Toa yang berpindah tugas ke Markas Besar TNI AD (Mabesad) dalam rangka persiapan penugasan luar negeri.

    Dalam kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi bagi para pejabat yang baru dilantik. “Segera menyesuaikan diri, berani mengambil keputusan dan jangan pernah takut berinovasi untuk kemajuan Satuan,” tegasnya.

    Serah terima jabatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepemimpinan di lingkungan Kodam V/Brawijaya, guna mendukung tugas dan fungsi TNI AD dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya. (ted)

  • Profil Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, Eks Pangkoarmada II yang Kini Resmi Jabat Komandan Seskoal – Halaman all

    Profil Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, Eks Pangkoarmada II yang Kini Resmi Jabat Komandan Seskoal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah profil serta sepak terjang Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, di mana kini memiliki jabatan baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal).

    Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo masuk dalam daftar 24 perwira tinggi (pati) TNI yang dirotasi dan dimutasi di sejumlah posisi strategis oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Rotasi dan mutasi jabatan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025), mengutip Kompas.com.

    Profil dan Sepak Terjang

    Ariantyo Condrowibowo merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVII/tahun 1991.

    Sebelum menjabat sebagai Danseskoal, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), mengutip tni-au.mil.id.

    Pati TNI AL kelahiran 15 September 1969 ini sebelumnya juga pernah mengemban jabatan sebagai Waasops Kasal pada 2023–2024 dan juga Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI pada 2024.

    Sedangkan pada 2023, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan (Dirdik) Kodiklatal menggantikan Laksamana Pertama TNI Dato Rusman S.N.

    Mengutip tnial.mil.id, sebelum resmi menjadi Dirdik Kodiklatal, Ariantyo Condrowibowo pernah menjabat sebagai Wadan Seskoal.

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Dansatkor Koarmatim (2016-2018), Asops Pangarmatim (2018-2019), dan Asops Kogabwilhan I (2020-2022).

    Berikut riwayat jabatannya mengutip Wikipedia:

    Komandan KRI Ahmad Yani-352 (2011–2013)
    Danlanal Balikpapan (2013–2015)

    Kadep Ops Seskoal (2015–2016)
    Dansatkor Koarmatim (2016–2018)
    Asops Pangkoarmatim (2018–2019)
    Paban V/Kerkamtas Sops TNI (2019–2020)
    Asops Kogabwilhan I (2020–2022)
    Wadanseskoal (2022–2023)
    Dirdik Kodiklatal (2023)
    Waasops Kasal (2023–2024)
    Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI (2024)
    Pangkoarmada II (2024—2025)
    Komandan Seskoal (2025—Sekarang)

    Berikut daftar 24 Pati TNI AL yang dirotasi dan dimutasi, mengutip Kompas.com: 

    Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo dari Pangkoarmada II menjadi Danseskoal
    Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada II
    Laksda TNI Fauzi, dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal
    Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
    Laksma TNI Kris Wibowo dari Kadisfaslanal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI
    Kolonel Laut (T) Jusep Wildan dari Kasatlaikmattin Dislaikmatal menjadi Kadisfaslanal
    Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (T) Dedy Pradono dari Sekdisbekal menjadi Kapoksahli Koarmada I
    Laksma TNI I Gusti Putu Ngurah Sedana dari Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (P) Agus Surya Dharmawan dari Pamen Denma Koarmada RI menjadi Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI
    Laksma TNI Doddy Setyo Prambudi, dari Ir Pushidrosal menjadi Pati Mabes TNI AL
    Kolonel Laut (S) Nanang Permadi dari Kadopusbekbar Disbekal menjadi Ir Pushidrosal
    Laksma TNI Hogi Suprayogo dari Pati Sahli Pasal Bid. Dokstraops menjadi Staf Khusus KSAL
    Laksma TNI Tjatur Hendrawidjaja, dari Wairjenal menjadi Pati Sahli Pasal Bid Dokstraops
    Laksma TNI Agus Priyatna, dari Ses Itjen TNI menjadi Warjenal
    Laksma TNI Djatmoko dari Direvjianbang Sesko TNI menjadi Ses Itjen TNI 
    Laksma TNI Johanes Djanarko Wibowo dari Dankorsis Sesko TNI menjadi Direvjianbang Sesko TNI
    Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman dari Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI menjadi Dankorsis Sesko TNI
    Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernaswan dari Dirdik Seskoal menjadi Dosen Ahli Opsgap Sesko TNI
    Laksma TNI Iwan Setiawan, dari Asistel Pangkarmada RI menjadi Staf Khusus KSAL
    Kolonel Laut (S) Erwin Edi Anto Hutapea, Opsla dari Paban VI/Mintel Sistel TNI menjadi Asintel Pangkoarmada RI
    Laksma TNI Arif Badrudin dari Dirum Akademi TNI menjadi Staf Khusus KSAL, dalam rangka Dik. PPRA LXVIII Lemhanas TA 2025
    Kolonel Mar Mikaryo Widodo dari Dosen/Patun Sesko TNI menjadi Dirum Akademi TNI
    Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslim, M.M. Dari Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus KSAL.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Shela Octavia)

     

  • Warga Desa Manggis Kediri Tuntut Hak Lahan, Perhutani Siap Fasilitasi Validasi

    Warga Desa Manggis Kediri Tuntut Hak Lahan, Perhutani Siap Fasilitasi Validasi

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang mengaku sebagai anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Adil Sejahtera, menggelar aksi damai di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri. Mereka menuntut kejelasan hak garap lahan yang sebelumnya dicabut oleh kepengurusan LMDH di bawah pimpinan Sutarno.

    Tuntutan Warga

    Dalam aksi ini, warga mengajukan beberapa tuntutan utama, di antaranya:

    1. Validasi Anggota LMDH oleh Perhutani

    Warga meminta agar Perhutani segera melakukan validasi terhadap keanggotaan LMDH Adil Sejahtera guna memastikan legalitas serta hak-hak anggota yang merasa dikeluarkan tanpa alasan yang jelas.

    2. Evaluasi Kinerja Pengurus LMDH Adil Sejahtera

    Para peserta aksi mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan LMDH Adil Sejahtera. Mereka menilai bahwa organisasi perlu dikelola lebih transparan dan akuntabel.

    3. Investigasi Penggunaan Lahan di Petak 16

    Warga menuntut Perhutani dan pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap lahan petak 16. Mereka menduga lahan yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan justru disewakan kepada pihak luar tanpa persetujuan anggota.

    Pernyataan BPD Manggis

    Dalam aksi tersebut, Muliyadi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manggis, menyampaikan: “Terkait tuntutan kami, petani Desa Manggis yang saat ini dengan wajah menangis menuntut haknya kembali, minta validasi data dan hak kami sebagai anggota LMDH itu kembali semula, yang sebelum dicabut oleh Sutarno Cs. Kita punya hak, kita bisa menggarap dengan tenang. Tetapi ketika dipegang Sutarno Cs bersama antek-anteknya, kita tidak diberi hak, tidak diberi garapan, apa yang seperti dulu kita garap”.

    Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut awalnya dibentuk untuk mewadahi kerja sama dengan Perhutani. Namun, dalam lima tahun terakhir, hak petani telah dicabut tanpa alasan yang jelas.

    “Kalau luasan lahan 900 sekian hektar. Alasan pencabutan itu akal-akalan lembaga. Lembaga ini sudah tidak pernah laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Karena mengatasnamakan ormas, sehingga tidak pernah kerja sama dengan pemerintah desa,” tambahnya.

    Perhutani Akan Fasilitasi Validasi

    Menanggapi aksi ini, Miswanto, selaku Administratur Perhutani KPH Kediri, menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi permintaan warga untuk dilakukan validasi.

    “Sebenarnya ada kelompok-kelompok yang tidak puas terkait tata kelola LMDH Adil Sejahtera. Sebenarnya bukan ranah Perhutani untuk melakukan validasi, karena lembaga itu adalah mitra kita. Sehingga Perhutani tidak punya kewenangan apapun untuk mendorong melakukan apapun terkait LMDH. Tetapi karena menyampaikan dari sini kemudian ada audiensi dengan kami, Kesbangpol, kepolisian, kejaksaan juga hadir, saya sebagai mitra akan memfasilitasi sesuai tuntutan mereka untuk mendorong dilakukan validasi dan dilaksanakan hari Rabu 19 Februari 2025 sementara tempatnya di Kantor Desa,” terangnya.

    Tanggapan Kuasa Hukum LMDH Adil Sejahtera

    Heri Sunoto, SH, M.H, selaku kuasa hukum LMDH Adil Sejahtera, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait aksi tersebut.

    “Sementara saya tidak akan memberi komentar apapun. Kita akan mengikuti proses hukum yang ada dan perkembangan yang ada. Pada intinya kita hadir di sini untuk menyaksikan siapa yang beraksi, sehingga nanti ini menjadi ranah organisasi untuk membuat keputusan,” jawabnya.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan data untuk memastikan validitas klaim para peserta aksi.

    “Dari pengakuan mereka seperti apa, kita punya data dan kita akan ricek. Dengan hasil hari ini kita tahu, data itu siapa dan kita korelasikan dengan data di lembaga, baru keputusan organisasi kebenarannya seperti apa.”

    Mengenai klaim warga yang merasa dikeluarkan, Heri Sunoto menyatakan: “Mereka harus buktikan dulu, kita tidak bisa menjustifikasi seseorang sejauh mana. Karena nanti keputusan kebenaran hukum prosesnya di peradilan. Itu secara umum. Saat mereka mengatakan demikian, maka harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat.”

    “Mereka memiliki hak untuk melakukan upaya hukum,” tutupnya. [nm/beq]

  • Kasus AKBP Bintoro: Lima Polisi Banding Usai Dipecat dan Demosi, Simak Profil Mereka – Halaman all

    Kasus AKBP Bintoro: Lima Polisi Banding Usai Dipecat dan Demosi, Simak Profil Mereka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan sebanyak lima polisi, termasuk Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, menolak putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus dugaan penyuapan, Jumat (7/2/2025). 

    Dalam sidang KKEP itu, kelima polisi mengajukan banding dengan harapan mendapat sanksi lebih ringan dibandingkan sebelumnya. 

    “Atas keputusan yang telah dibacakan ini, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (10/2/2025).

    Adapun tiga orang yang dipecat, yaitu:

    Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro

    Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Zakaria

    Mantan Kanit Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP M.

    Selain ketiga orang itu, dua polisi lainnya, yaitu mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda ND juga diberikan sanksi demosi 8 tahun.

    Mereka dijatuhi hukuman, karena diduga menyalahgunakan wewenang saat bertugas.

    Berikut ini profil lengkap

    AKBP Bintoro

    AKBP Bintoro adalah seorang perwira menengah Polri.

    AKBP Bintoro adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004 atau yang disebut Tatag Trawang Tungga.

    AKBP Bintoro diketahui pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Depok pada 2018.

    Saat itu, pangkat alumni Akpol 2004 ini masih Komisaris Polisi atau Kompol.

    Di tahun yang sama, Bintoro juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Kompol Andi Sinjaya yang didapuk menjadi Pj. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan.

    Ia juga tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Penyidik Madya 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Setelah itu, Bintoro diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggantikan Kompol Irwandhy Idrus pada Agustus 2023.

    Barulah pada Agustus 2024 ia dimutasi menjadi Penyidik Madya 6 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    AKP Zakaria

    AKP Zakaria memiliki nama lengkap AKP Ahmad Zakaria, S.H., M.H., sempat aktif sebagai perwira pertama (Pama) di Polri.

    Sebelum dipecat, Zakaria sempat menduduki posisi jabatan yang strategis di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

    Di sana, ia sempat menjadi anak buah AKBP Bintoro dengan jabatan sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Dari penelusuran Tribunnews, Zakaria tercatat aktif menjabat sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Jaksel sejak 2023 hingga 2025.

    Saat masih aktif menduduki jabatan tersebut, Zakaria telah berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal yang terjadi di Jaksel.

    Ia bersama jajarannya pernah mengusut kasus pengeroyokan seorang kru YouTuber Laurendra Hutagalung yang membuat ‘cegat motor lawan arah’ di salah satu restoran di Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jaksel, pada 2023.

    Di bawah kepemimpinan AKP Ahmad Zakaria, Polres Metro Jaksel berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial YS (45).

    Namun, jabatan strategis itu tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Zakaria.

    Ia justru terseret di lingkaran kasus dugaan pemerasan oleh mantan bosnya di Polres Jaksel, AKBP Bintoro.

    AKP Mariana

    Sebelum dipecat, AKP Mariana tercatat aktif sebagai polisi wanita (polwan) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Ia menyandang pangkat di golongan perwira pertama (Pama) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP.

    Di Polri, polwan berpangkat balok tiga di pundaknya ini sempat menduduki posisi jabatan yang strategis di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

    AKP Mariana sempat menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Sebagai Kanit PPA Polres Jaksel, AKP Mariana memiliki tugas untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

    Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.

    Pada 2022 silam, AKP Mariana pernah mengusut kasus dugaan pelecehan seksual di dalam angkot.

    Selain itu, ia juga pernah mengusut kasus dugaan pelecehan yang menimpa seorang jurnalis wanita berinisial QHS di dalam gerbong KRL pada 2024.

    Tak hanya itu, baru-baru ini AKP Mariana juga sempat mengusut kasus rudapaksa seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang dilakukan ayah tirinya di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Januari 2024.

    Namun, jabatan strategis sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel itu tak dimaksimalkan secara baik oleh Mariana.

    AKP Mariana terseret di lingkaran kasus dugaan penyuapan mantan bosnya di Polres Jaksel, AKBP Bintoro.

    Selain AKP Mariana dan AKBP Bintoro, ada juga eks Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, AKBP Gogo Galesung; eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel, AKP Ahmad Zakaria; dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel, berinisial ND.

    AKBP Gogo Galesung

    AKBP Gogo Galesung merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2006.

    Sebelum menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, dia sempat menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Dia juga sempat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi dan Kasat Narkoba Polres Lebak Banten.

    Gogo pun turut bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Tangerang Kota.

    Karir Gogo tercatat begitu baik ketika menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel.

    Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat pun pernah dibongkarnya seperti perkara anak bunuh ayah di Lebak Bulus pada November 2024 lalu.

    Selain itu, dia juga sempat menangani kasus koboi Pasar Minggu yang menodongkan pistol ke petugas PPSU pada Oktober 2024.

    Selain itu, dia juga sempat memimpin pengungkapan kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi saat masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi.

    Ipda ND

    Ipda ND terlibat juga dalam kasus ini.

    Ipda ND terakhir menjabat sebagai Kasubnit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Perjalanan Kasus

    Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, bermula dari laporan perdata yang dilayangkan oleh korban pemerasan pada 6 Januari 2025. Dalam laporan tersebut, korban menuntut pengembalian uang sebesar Rp5 miliar dan aset yang disita secara tidak sah terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto.

    Pada April 2024, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif dan Bayu atas dugaan keterlibatan dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang pekerja seks komersial anak. 

    Kedua tersangka diduga lalai dalam pengawasan dan juga mencemari korban dengan narkoba. 

    Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara.

    Penyalahgunaan Wewenang oleh AKBP Bintoro

    Kasus ini kemudian diambil alih oleh AKBP Bintoro yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. 

    Dalam proses penyelidikan, Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp20 miliar dari keluarga tersangka sebagai imbalan untuk menghentikan penyidikan. 

    Selain itu, Bintoro juga dikabarkan membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson yang menjadi bagian dari tuduhan penyalahgunaan wewenang.

     

     

  • Gus Lukman Resmi Jabat Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya

    Gus Lukman Resmi Jabat Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Mojokerto Raya resmi dilantik. Lukman Sugiharto Wijaya, M.H., M.Si., Ph.D., resmi diangkat sebagai Ketua DPC PPKHI Mojokerto Raya.

    DPC PPKHI Mojokerto Raya menjadi DPC pertama dan satu-satunya yang resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPKHI, Dheky Wijaya, S.H., M.H. Pelantikan digelar di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

    Acara ini juga dirangkai dengan seminar hukum bertema ‘Dinamika dan Tantangan Profesi Advokat dalam Bidang Litigasi dan Non-Litigasi’. Gus Lukman (sapaan akrab, red), menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya pelantikan dan seminar tersebut.

    “Momentum ini menjadi penanda hadirnya PPKHI di Mojokerto Raya dengan program kerja prioritas yaitu melakukan konsolidasi dan mempersatukan Advokat dan Calon Advokat di Mojokerto Raya dalam amanah memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Momentum tersebut menandai bahwa PPKHI telah ada dan lahir di Mojokerto Raya dengan tugas untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat utamanya yang sedang atau akan mengalami perkara hukum. Masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari PPKHI Mojokerto Raya.

    “Bagi masyarakat yang kurang mampu, PPKHI Mojokerto Raya akan memberikan bantuan secara gratis. Perkara-perkara yang sering dialami oleh masyarakat adalah sengketa di hukum perdata ataupun masalah pidana yang ada di kepolisian, yang itu kemudian masuk di meja hijau di pengadilan,” paparnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Menurutnya, harapan dan tantangan ke depan hukum sangat dinamis karena banyak hal yang perlu dilakukan. Pihaknya akan mengadakan penyuluhan Gerakan Kesadaran Hukum bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto.

    “PPKHI Mojokerto Raya berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Mojokerto Raya melalui penyuluhan hukum, bantuan advokasi hukum. Tidak terbatas juga pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian profesi advokat,” ujarnya.

    PKPA tersebut akan menggandeng Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono (Unimas) dan Fakultas Hukum Universitas KH Abdul Chalim (UAC). Menurutnya, langkah terebut diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi perkembangan perekonomian dan investasi di Mojokerto Raya.

    “Jadi ini adalah harapan sekaligus program kerja kami, ke depan kita berharap Mojokerto Raya sangat kondusif untuk perkembangan perekonomian dan investasi sehingga menghantarkan masyarakatnya bisa lebih adil dan maju lagi. PPKHI akan berperan dalam mencetak advokat-advokat baru dari kampus-kampus hukum di Mojokerto Raya,” paparnya.

    Pasalnya, lanjutnya, PPKHI mempunyai tugas untuk bersama-sama dengan para sarjana hukum dari Unimas dan UAC membantu menjadi advokat yang nantinya bisa disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Serta bersama-sama untuk mengabdikan diri sebagai penegak hukum selaku advokat.

    “Diharapkan PPKHI Mojokerto Raya dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat serta mendukung profesi advokat dalam menghadapi tantangan hukum di era modern,” harapnya.

    Dalam seminar hukum yang digelar usai pelantikan, hadir mahasiswa hukum dari Unimas dan UAC. Acara ini menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Dr. Hadi Soetopo Notaris/PPAT Kota Mojokerto sekaligus praktisi hukum, serta Abdul Hakim Founder Dignity Law Firm Jakarta dan Founder Gradasi Jakarta.

    Turut hadir Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Hakim Pengadilan Negeri, Pejabat Polresta, Pejabat Pemkot, Pejabat Kampus Unimas, Pengurus KONI Kota Mojokerto, Ketua KADIN, Pengurus HIMPI Kota serta akademisi/ praktisi hukum di wilayah Mojokerto Raya. [tin/but]

  • Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi Panglima Agus Subiyanto di Awal Januari 2025

    Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi Panglima Agus Subiyanto di Awal Januari 2025

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 62 Jenderal dan Perwira TNI AD pada awal Januari 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Terdapat 62 Jenderal dan Perwira TNI AD yang terkena mutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada awal Januari 2025. Total, terdapat 101 perwira TNI yang terkena rotasi besar-besaran ini.

    Mutasi Panglima TNI ini didasarkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Selain 62 Perwira TNI AD terdapat juga 8 Perwira TNI Angkatan Laut, dan 31 Perwira TNI Angkatan Udara.

    Daftar 62 Jenderal dan Perwira TNI AD Dimutasi
    1. Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. dari Wagub Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    2. Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    3. Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr.(Han). dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menjadi Staf Khusus Kasad,

    4. Mayjen TNI Budi Irawan,S.I.P.,M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers menjadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (Sertijab menunggu Keppres),

    5. Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han). dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers,

    6. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu S.Hub.Int., M.H.I. dari Kas Kogabwilhan I menjadi Pangdam XVIII/Ksr,

  • Pohon Bertumbangan di Banyuwangi, Polisi dan Masyarakat Gotong Royong

    Pohon Bertumbangan di Banyuwangi, Polisi dan Masyarakat Gotong Royong

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Angin kencang menyebabkan pohon tumbang yang menutup Jalan dan menimpa rumah warga di sejumlah wilayah Banyuwangi, Minggu (09/2/2025).

    Pohon tumbang menghalangi akses jalan yang meyebabkan arus lalu lintas terganggu terjadi di kota Banyuwangi, Rogojamp, Cluring, Genteng dan wilayah lainnya di kabupaten Banyuwangi.

    Polresta Banyuwangi, bersama dengan instansi terkait lainnya, bahu-membahu mengevakuasi pohon dengan menggunakan gergaji mesin dan alat manual.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H mengatakan bahwa proses evakuasi pohon tumbang berlangsung lancar dan berhasil menyelesaikan penyingkiran pohon dari badan jalan.

    “Arus lalu lintas kembali normal dan situasi di lokasi sudah kondusif,” ujarnya.

    Akibat kejadian ini di Rogojampi pohon yang menimpa pengemudi kendaraan sepeda motor mengalami luka dan telah mendapat penanganan medis. Untuk beberapa daerah lain dampak angin ini menyebabkan kerugian material seperti wilayah genteng yang menimpa rumah warga,” tambahnya.

    Polresta Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana serupa.”Kami dari Kepolisian bersama dinas terkait lainnya dan dibantu warga langsung turun ke lokasi untuk kelancaran lalu lintas.

    Alhamdulillah, dengan kebersamaan dapat mengatasi permasalahan akibat angin kencang,” tandasnya.

    Salah satu warga yang berada dilokasi kejadian mengatakan kepada media bahwa sangat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Polresta bersama dinas terkait lainnya dalam mengatasi dampak angin kencang.

    Upaya ini menjadi wujud sinergi antara aparat kepolisian, dinas terkait dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana.

    Tidak hanya menjaga Harkamtibmas, Polresta Banyuwangi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, khususnya dalam membantu masyarakat mengatasi musibah akibat bencana. [alr/but]

  • Wakil KSP ajak advokat teladani sosok Adnan Buyung

    Wakil KSP ajak advokat teladani sosok Adnan Buyung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengajak para advokat yang tergabung dalam Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) meneladani semangat sosok pendekar hukum Alm Prof Dr (Iur) H. Adnan Buyung Nasution, S.H.

    Dalam keterangan pers DePA-RI, Minggu, M Qodari mengapresiasi komitmen dan kiprah Almarhum Adnan Buyung Nasution dalam mengupayakan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

    Wakil Kepala Staf Kepresidenan bahkan mengusulkan agar DePA-RI membuat kurikulum pengajaran tentang kiprah Pendekar Hukum Indonesia yang juga dikenal sebagai Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

    Pernyataan tersebut dikemukakan M Qodari pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD DePA-RI wilayah Jakarta Raya dan Rapat Pimpinan Nasional 1 (Rapimnas 1) di Jakarta pada 7 Februari 2025.

    Dalam acara itu, Ketua Umum DePA-RI TM. Luthfi Yazid juga menyampaikan pesan untuk pengurus baru yang dikukuhkan baik dari DPD DePA-RI Jakarta Raya dan seluruh DPC Jakarta.

    Ia meminta para advokat tersebut agar mampu menjaga integritas dan etika sebagai advokat yang selalu siap memberikan bantuan sejalan dengan istilah Justitia Omnibus atau keadilan bagi semua.

    Para advokat juga diminta untuk meningkatkan keterampilannya dengan memperbanyak edukasi lewat berbagai kursus dan pelatihan sehingga kemampuan yang dimiliki dapat terasah.

    Ketua Umum DePA-RI itu, meminta para anggotanya agar tidak pernah berhenti belajar dan menjadi pembelajar sepanjang masa.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto yang juga menghadiri acara tersebut ikut memberikan pesan kepada para advokat DePA-RI untuk bisa beradaptasi dengan baik menghadapi tantangan di era digital. Ada tiga hal yang menjadi poin pembahasannya.

    Pertama, para advokat perlu fasih dengan digitalisasi. Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, Chat GPT atau DeepSeek harus pula diikuti. Apabila tidak dipahami, profesi advokat mungkin saja tergerus.

    Kedua, Bambang mengatakan agar para advokat memantaskan diri dalam dunia yang begitu cepat berubah. Artinya, setiap advokat dituntut untuk menjadi pemecah masalah dalam setiap hal yang ditanganinya.

    “Dalam setiap keadaan yang sulit akan selalu ada peluang. Itulah yang harus dimanfaatkan para advokat,” tutur pengacara dan arbiter dengan sapaan akrab BW itu.

    Terakhir, advokat harus memahami perkembangan geopolitik dunia sehingga dapat memahami dampak bagi pekerjaannya di masa mendatang.

    BW mencontohkan, misalnya, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS harus dikaji dampaknya, termasuk terhadap profesi hukum.

    Dalam Rapimnas 1 DePA-RI tersebut, dibahas banyak hal mulai dari isu pendidikan lanjutan, pengangkatan dan penyumpahan advokat, peningkatan kompetensi advokat, kerja sama dengan institusi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah; pembentukan Dewan Kehormatan, pembentukan Dewan Pakar, hingga pembelaan anggota.

    Acara itu mengukuhkan sosok Kunthi Dyah Wardani S.H., M.H., CRA. sebagai Ketua DPP DePA-RI Jakarta.

    Selanjutnya, posisi lainnya yang dikukuhkan yaitu Wakil Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi sosok Suntan Satriareva, S.H., CLA dan Sekretaris DPD DePA-RI Jakarta Raya diisi perannya oleh Aldhi Setyawan Pratama, S.H., M.H., CRA.

    Ketua DPD DePA-RI Jakarta Raya dalam pidatonya setelah dilantik dan dikukuhkan mengatakan bahwa tugas yang ia terima tidaklah ringan.

    Berbagai tantangan ke depan akan menghadang seperti soal ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, perubahan regulasi, kondisi ekonomi global dan lain-lain. Tetapi ia menyatakan optimistis dirinya akan sanggup menakhodai dan memajukan DPD DePA-RI di wilayah Jakarta Raya.

    Dalam acara itu hadir juga Hakim Tinggi Jakarta Dr Fauzan, S.H., M.H, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dr Dahnil Anzar Simajuntak, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.

    Hadir pula memberikan sambutan secara daring, yaitu Hakim Agung Dr Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H dan Komisioner Komisi Yudisial Pro. Dr Mukti Fajar Nur Dewata, S. H., M.Hum.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    Era Baru Perlindungan Pekerja Migran

    loading…

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M. Foto/Istimewa

    Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
    Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    BEBERAPA hari lalu, saya menulis tentang “Melindungi Tenaga Migran, Menjaga Martabat Kemanusiaan” di suatu media nasional. Tulisan tersebut menyoroti betapa pentingnya memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga hak asasi dan martabat mereka.

    Dalam tulisan itu, saya menekankan bahwa perlindungan tenaga migran bukan sekadar kewajiban hukum. Tetapi juga cerminan dari bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang berjuang di negeri orang.

    Kini, dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlindungan pekerja migran harus memasuki babak baru: transformasi digital. Kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan tantangan baru. Tetapi juga peluang besar dalam memperkuat perlindungan dan memberdayakan para pekerja migran secara lebih efektif.

    Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang sering kali bekerja dalam kondisi rentan. Mereka jauh dari rumah dan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari eksploitasi hingga keterbatasan akses informasi. Perlindungan mereka bukan hanya persoalan hukum dan kebijakan. Ini juga menyangkut martabat kemanusiaan.

    Di era digital , tantangan ini sekaligus membuka peluang. Teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan pekerja migran. Memberi mereka akses informasi, perlindungan, dan dukungan yang lebih baik. Namun, tanpa strategi yang tepat, digitalisasi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Yaitu menciptakan kesenjangan baru bagi mereka yang belum terjangkau teknologi.

    Transformasi Digital untuk Perlindungan MigranTransformasi digital dalam perlindungan pekerja migran harus dimulai dari hulu ke hilir. Ini mencakup proses perekrutan, keberangkatan, hingga kepulangan. Kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak-haknya dengan lebih transparan dan adil.

    Salah satu inovasi yang perlu dikembangkan adalah sistem pendaftaran dan verifikasi digital bagi calon pekerja migran. Sistem berbasis data yang terintegrasi dapat meminimalkan praktik percaloan dan penipuan. Aplikasi yang menyediakan informasi terkait hukum ketenagakerjaan, kontak kedutaan, hingga mekanisme pengaduan harus diperluas. Semua harus lebih ramah pengguna.

    Di negara-negara tujuan, digitalisasi layanan perlindungan menjadi krusial. Kita perlu memastikan pekerja migran memiliki akses ke jalur komunikasi yang aman dengan perwakilan Indonesia. Penguatan sistem pengaduan berbasis digital yang responsif sangat diperlukan. Ini bisa didukung dengan kecerdasan buatan untuk menyaring laporan-laporan darurat. Hal ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan tenaga pendamping di luar negeri.

    Digitalisasi tidak boleh berhenti pada aspek pengawasan dan pengaduan semata. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara menyeluruh. Pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain dapat memastikan upah dibayarkan tepat waktu. Tanpa potongan yang tidak transparan. Dengan mekanisme ini, risiko eksploitasi keuangan dapat ditekan.