Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.
Tag: Mochamad Iriawan
-
Ada Celah Diskresi di KUHP Baru, Guru Besar Universitas Jember: Dimanfaatkan untuk Wani Piro
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Prof Dr. Topo Santoso S.H, M.H sebut banyak diskresi atau mengambil keputusan dalam situasi tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terbaru tahun 2023.
Menurutnya, disekresi tersebut berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum, bahkan hal itu bisa jadi celah transaksional ketika menangani perkara pidana.
“Di tangan penegak hukum yang integritasnya rendah bahaya juga, karena bisa dimanfaatkan untuk wani piro (berani bayar berapa),” ujarnya usai mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jember bertema Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya, yang ditulis media ini, Sabtu (15/2/2025).
Prof Topo menjelaskan, dalam KUHP Nasional tidak terfokus pada tindakan pidananya saja ketika menangani perkara terhadap orang dewasa, anak dan korporasi.
“Tetapi fokus pada tindak pidana dan orang yang melakukan. Jadi latar belakang si A dan B berbeda maka penegak hukum harus melihat perbedaan itu,” ucap Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
Selain itu aparat penegak hukum juga harus melihat dampak tindak pidana terhadap korban, sehingga banyak variabel yang perlu diperhatikan ketika menangani perkara.
“Pilihan pilihan yudisial kan akan menimbulkan diskresi. Maka diperlukan penegak hukum yang bukan hanya pintar, atau faham soal hukum pidana, tetapi harus punya integritas tinggi,” ucap Prof Topo.
Tim Ahli Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menegaskan, KUHP Baru ini tidak menjamin terjadinya peningkatan integritas aparat penegak hukum.
“KUHP baru tidak bicara soal integritas, itulah tugas dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LSM dan masyarakat untuk mengontrol penegak hukum, mentalitas dan karakternya,” katanya.
Artinya adanya keterbatasan dalam KUHP Nasional ini. Kata dia, gak itulah pentingnya kontrol yang cukup ketat dari masing-masing instansi aparat penegak hukum.
“Kalau pelaksanaanya, recruitmentnya dan pengawasannya kendor, ini juga bisa disalahgunakan,” jlentrehnya.
Prof Topo juga mengaku untuk melaksanakan KUHP Nasional ini, draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu harus diperbarui.
“RUU KUHAP harus mengakomodir perkembangan yang ada di KUHP Nasional dan tidak boleh tertinggal. Hemat saya, KUHAP sekarang tidak bisa digunakan melaksanakan KUHP Nasional,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut dia , pasal-pasal dan paradigma di KUHP Nasional harus diikuti KUHAP, termasuk dominus litus dan penyidikan.
“Termasuk kewenangan dalam perkara dan sebagainya itu fokus utama ada di KUHAP, serta Undang-Undang kepolisian, kejaksaan dan sebagainya,” tutur Prof Topo lagi.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5134443/original/002386400_1739610602-IMG-20250215-WA0052.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Munas Alumni UII Digelar di Semarang, Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Kandidat Ketum 2025-2030")
Munas Alumni UII Digelar di Semarang, Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Kandidat Ketum 2025-2030
Liputan6.com, Semarang – Tongkat estafet kepengurusan DPP Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) Periode 2019-2024 segera berpindah tangan. Gelaran Munas IKA UII ini digelar 14-15 Februari 2025 di Hotel Tentrem Semarang Jawa Tengah.
Bertajuk “Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri” Musyawarah Nasional IKA UII resmi dibuka oleh jajaran Pimpinan Pengurus DPP IKA UII, yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., dan didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. Dalam rangkaian kegiatan yang dilandasi semangat kebersamaan ini nantinya dibagi dalam beberapa agenda sidang.
Agenda utama adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP IKA UII 2019-2024 dan pemilihan Ketua Umum baru dengan masa jabatan 5 tahun mendatang.
Acara Munas ini akan dihadiri oleh delegasi setiap DPW dan DPD IKA UII. Bindut Agus Dewanto, selaku Ketua Panitia Munas VI & Reuni IKA UII 2025 menekankan tujuan utama diselenggarakannya Munas ini adalah untuk forum silaturahmi, evaluasi dan eksistensi.
“Persiapan panitia merupakan gerakan gotong royong antara kepengurusan pusat, wilayah, juga daerah. Kami berusaha menciptakan kegiatan yang rapi terencana baik demi kelancaran. Tak lupa, semuanya bertujuan demi keberlanjutan roda organisasi IKA UII.” ujarnya.
Disampaikan juga apresiasi kepada seluruh undangan pemegang mandat dan juga alumni UII yang hadir. Tercatat sebanyak 365 orang berkesempatan membersamai acara pembukaan Munas IKA UII VI. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua DPP IKA UII menyampaikan kerja keras dam pencapaian periode kepengurusan 2019-2024 ini dilandasi semangat kebersamaan dan pengabdian yang nyata antara Alumni dan Rektorat juga Badan Wakaf.
“Banyak hal tentunya yang sudah kita capai bersama-sama. Mulai dari terbentuknya kepengurusan IKA UII di semua wilayah, sampai dengan pelaksanaan program kerja yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh Masyarakat, khususnya alumni UII. Semua capaian tersebut, tentu berkat kerja keras dan semangat pengabdian kita semua. Berkat sinergi yang baik antara DPP, DPW, DPD dan IKA Prodi di seluruh Indonesia. Juga sinergi dengan kampus, yang direpresentasikan oleh rektorat dan badan wakaf. Bisa saya katakan, organisasi kealumnian kampus di seluruh Indonesia yang paling aktif dan dinamis selama lima tahun terakhir ini, adalah IKA UII,” ucapnya
Besarnya organisasi IKA UII tak lepas dari semangat demokrasi yang dijaga sejak dulu. Proses pemilihan ketua baru nantinya diharapkan menjadi langkah pertama yang membawa kebaikan. Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) optimistis Munas ke-VI ini akan menjadi tolok ukur baru kepengurusan periode berikutnya untuk lebih baik lagi dalam melanjutkan tongkat estafet IKA UII.
Manfaat yang diterima umat akan lebih menyebar dan juga terus terjaga silaturahmi bagi keluarga alumni IKA UII di seluruh tanah air. Dalam Munas Alumni UII akan digelar Pemilihan Ketua Umum IKA UII periode 2025-2030.
Sejumlah tokoh yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum itu antaralain Ari Yusuf Amir (Sekjen IKA UII, lawyer, eks ketua tim hukum AMIN), Suhartoyo (Ketua MK), Suparman Marzuki (Eks Ketua KY), Rifqinnizami Karsayuda (Ketua Komisi II DPR).
-
Jubir Demokrat kenang Renville Antonio berdedikasi besarkan partai
Jakarta (ANTARA) – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengenang almarhum Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio sebagai sosok yang mendedikasikan diri dalam membesarkan Partai Demokrat.
“Sepanjang hidupnya, almarhum mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat, serta komunitas Overlanding Indonesia,” kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, dia menyebut keluarga besar Partai Demokrat merasakan kehilangan atas kepulangan Renville Antonio yang begitu tiba-tiba lantaran mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, Jumat ini.
Duka mendalam, lanjut dia, dirasakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
“Mas AHY dan kami seluruh kader Partai Demokrat merasa sangat kehilangan,” ujarnya.
Herzaky menyebut Partai Demokrat akan selalu mengenang pengabdian, jasa, serta kebaikan hati Renville Antonio semasa hidupnya.
“Masih hangat diingatan Mas AHY dan kami, dalam setiap kebersamaan baik pagi, siang, dan malam beliau selalu memberikan yang terbaik, penuh dedikasi, dan berkomitmen tinggi dalam perjuangan bersama. Setiap langkah perjuangannya mencerminkan keberanian dan ketulusan hati,” tuturnya.
Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kabar duka ini.
“Selamat jalan, sahabat, Pak Bendum kami, Dr. H. Renville Antonio, S.H., M.H. Kehadiranmu akan selalu kami rindukan, cintamu akan selalu kami kenang, dan semangat juangmu akan terus hidup dalam hati kami seluruh kader Partai Demokrat,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Renville Antonio berpulang pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 WIB akibat mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Adapun rumah duka almarhum berada di Surabaya, Jatim.
Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Renville Antonio itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nomor B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, mendiang Renville Antonio diduga melaju kencang dari arah Surabaya ke Banyuwangi, dan diduga kendaraan pikap hendak ke kanan jalan sehingga kecelakaan tak terhindarkan.
Renville Antonio dikenal sebagai politikus muda asal Surabaya yang memulai kariernya sebagai advokat sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.
Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan kiprah cemerlang di bawah kepemimpinan Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.
Di bawah kepemimpinan Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville dipercaya sebagai sekretaris. Setelah Soekarwo lengser, dia kemudian menggantikan posisi tersebut sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.
Di bawah kepemimpinan Renville, Partai Demokrat sukses mengantarkan kadernya, Emil Dardak, menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Karier politik Renville makin bersinar setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Laka Maut Bendum Demokrat, Kapolres Situbondo: Korban Terpental 100 Meter
Situbondo (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Asembagus, Kabupaten Situbondo, pada Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan pikap dengan nomor polisi P-9304-MY dan sepeda motor Harley Davidson bernomor polisi B-6789-A.
Akibat kecelakaan ini, pengendara Harley Davidson, Renville Antonio, S.H., M.H. (47), yang diketahui sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, tewas di tempat dengan luka parah.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan, mengungkapkan bahwa korban terpental hingga 100 meter setelah bertabrakan dengan kendaraan pikap.
“Benturan keras menyebabkan korban terpental cukup jauh, sekitar 100 meter sampai 200 meter dari titik tabrakan. Kondisi korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh,” ujar AKBP Rezi.
Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), sementara pengemudi roda empat diamankan petugas.
“Pengendara roda empat sudah kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Rezi.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Situbondo, Iptu H. Rachman, menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi ketika kendaraan pikap yang dikemudikan Moh. Difa Saputra (19), warga Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, melaju dari arah barat menuju timur.
“Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan pikap berbelok ke kanan atau ke arah selatan. Namun, karena jarak yang sudah sangat dekat, pengendara Harley Davidson tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga terjadi tabrakan,” ujar Iptu H. Rachman.
Benturan keras membuat Renville Antonio mengalami luka fatal, termasuk patah tulang di beberapa bagian tubuh serta pendarahan di telinga dan hidung.
Meski pengemudi pikap tidak mengalami luka, kendaraannya mengalami kerusakan di bagian depan kanan dengan perkiraan kerugian sekitar Rp1 juta.
Sementara itu, Harley Davidson yang dikendarai korban mengalami kerusakan cukup parah dengan estimasi kerugian mencapai Rp10 juta.
Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta meminta visum et repertum di RSUD Asembagus.
“Kami juga sudah melaporkan kejadian ini kepada pimpinan untuk langkah lebih lanjut,” pungkas Iptu H. Rachman. [awi/beq]
-
Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Wafat Akibat Laka, Ini Kata Polres Situbondo
Situbondo(beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Asembagus, Kabupaten Situbondo, pada Jumat (14/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.
Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan pikap dengan nomor polisi P-9304-MY dan sepeda motor Harley Davidson dengan nomor polisi B-6789-A.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Situbondo, IPTU H. Rachman, mengungkapkan bahwa kecelakaan terjadi saat kendaraan pikap yang dikemudikan Moh Difa Saputra (19), warga Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, melaju dari arah barat menuju timur.
“Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan pikap berbelok ke kanan atau ke arah selatan. Namun, karena jarak yang sudah sangat dekat, pengendara Harley Davidson tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga terjadi tabrakan,” ujar IPTU H. Rachman kepada beritaJatim.com.
Pengendara Harley Davidson yang diketahui bernama Renville Antonio, S.H., M.H. (47), warga Kupang Indah, Kota Surabaya, mengalami luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Renville Antonio merupakan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.
“Korban mengalami luka serius, termasuk patah tulang di beberapa bagian tubuh dan pendarahan di telinga serta hidung,” tambah IPTU H. Rachman.
Satlantas Polres Situbondo olah TKP laka di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jumat (14/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)
Sementara itu, pengemudi pikap tidak mengalami luka. Namun, kendaraan yang dikemudikannya mengalami kerusakan pada bagian depan kanan dengan perkiraan kerugian sekitar Rp1 juta.
Sedangkan sepeda motor Harley Davidson mengalami kerusakan cukup parah dengan estimasi kerugian mencapai Rp10 juta.
Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta meminta visum et repertum di RSUD Asembagus.
“Kami juga sudah melaporkan kejadian ini kepada pimpinan untuk langkah lebih lanjut,” tutup IPTU H. Rachman. (awi/ted)
-
7 Poin Penting RUPS BBCA Maret 2025, Ada Dividen!
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 12 Maret 2025 di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta.
Mengutip keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI), ada tujuh poin penting yang akan disampaikan dalam RUPST. Di antaranya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, hingga terkait Dividen interim.
Berikut adalah tujuh poin penting mata acara dalam RUPST BBCA pada Maret 2025.
1. Persetujuan pemegang saham laporan tahunan dan kinerja 2024
Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Lalu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan.
Kemudian, pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan.
“Akan disampaikan kinerja perseroan dan pencapaian-pencapaian perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi,” tulis manajemen BCA dalam keterbukaan informasi, Kamis (13/2).
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan 2024
Penggunaan laba bersih perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.
3. Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi
Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:
Pengunduran diri Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan Jahja Setiaatmadja sebagai Presiden Komisaris Perseroan Gregory Hendra Lembong sebagai Presiden Direktur Perseroan John Kosasih sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan Hendra Tanumihardja sebagai Direktur Perseroan.
4. Penetapan remunerasi direksi dan komisaris
Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
Pemberian kuasa kepada pemegang saham mayoritas dalam perseroan untuk: a) menetapkan honorarium dan tunjangan untuk anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2025; dan b) menetapkan tantiem untuk anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk tahun buku 2024 Pemberian kuasa kepada dewan komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota direksi untuk tahun buku 2025.
5. Penunjukkan kantor akuntan publik
Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Eddy Rintis selaku Akuntan Publik. Penunjukan tersebut untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
6. Pembayaran dividen interim
Pembayaran dividen interim atau sementara akan dilakukan apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan atas perubahan recovery plan BCA
Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) perseroan.
-
Mutasi TNI 31 Januari 2025, 7 Pati AL Digeser Jadi Staf Khusus KSAL Ali
loading…
Sebanyak tujuh perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Laut (AL) digeser menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Foto/Dok Setpres
JAKARTA – Sebanyak tujuh perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Laut (AL) digeser menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Muhammad Ali. Mereka termasuk 24 Pati TNI AL yang masuk daftar mutasi pada Jumat, 31 Januari 2025.
Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.
“Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
Berikut 7 Pati TNI AL yang digeser menjadi Staf Khusus KSAL
1. Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL,2. Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, S.E., M.Si.(Han). dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus KSAL,
3. Laksma TNI I Gusti Putu Ngurah Sedana dari Pa Sahli Tk II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus KSAL,
4. Laksma TNI Hogi Suprayogo, S.E. dari Pati Sahli Pasal Bid. Dokstraops menjadi Staf Khusus KSAL,
5. Laksma TNI Iwan Setiawan, S.H. dari Asistel Pangkarmada RI menjadi Staf Khusus KSAL,
6. Laksma TNI Arif Badrudin, M.Mgt. Stud. dari Dirum Akademi TNI menjadi Staf Khusus KSAL (Dalam rangka Dik. PPRA LXVIII Lemhanas TA 2025),
7. Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslim, S.H., S.E., M.M. Dari Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus KSAL.
(rca)
-
Unisma Malang Gelar Seminar Nasional, Bahas RUU KUHAP Serta RUU Kejaksaan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang (Unisma) menggelar seminar nasional bertajuk ‘Dilema Tumpang Tindih Kewenangan Polisi dan Jaksa: Urgensi Revisi Rancangan KUHAP dan Rancangan UU Kejaksaan dalam Bingkai Sistem Peradilan Pidana’.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Abdul Rachman Wahid Unisma pada Kamis (13/2/2025) siang. Menghadirkan beberapa akademisi dan pakar hukum seperti Dekan Fakultas Hukum (FH) Unisma, Dr. Arfan Kaimuddin, S.H, M.H, Guru Besar FH Universitas Brawijaya, Prof Dr I Nyoman Nurjaya S.H,M.S, Wakil Rektor III Unisma Dr Moh Yunus M.Pd dan Wakil Ketua Umum Peradi Dr H. Salih Mangara Sitompul S.H, M.H.
Dekan FH Unisma, Dr. Arfan Kaimuddin mengatakan, bahwa perubahan regulasi hukum harus selalu menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Namun pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana yang sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penanggulangan kejahatan yang harus diterapkan dengan pendekatan sistematis. Dan di dalam sistem itu, melibatkan empat lembaga sekaligus yaitu kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Menurutnya, ada tiga pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana. Yaitu, pendekatan normatif yang menempatkan lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai satu bagian dari sistem hukum.
“Lalu yang kedua, pendekatan administratif yang memandang APH sebagai lembaga dengan mekanisme kerja yang terstruktur baik horizontal maupun vertikal sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku,” tambahnya.
Dan yang ketiga, pendekatan sosial dengan menempatkan APH dalam sistem sosial. Yang melibatkan peran serta masyarakat dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Namun dengan adanya RUU KUHAP maupun RUU Kejaksaan, menjadi ada ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar APH. Sehingga dapat berakibat pada kurangnya perhatian terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.
Oleh karenanya ditegaskan, bahwa diperlukan adanya revisi pada RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan.
“RUU KUHAP dan RUU Kejaksaaan sangat perlu adanya revisi. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar APH,” terangnya.
Di sisi lain pihaknya menegaskan, bahwa sistem peradilan pidana yang saling terintegrasi menjadi solusi utama dalam mengatasi permasalahan yang ada.
“Dengan demikian, urgensi revisi RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan harus segera dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan para stakeholder. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antar APH,” pungkasnya.
-
Polisi Banyuwangi ‘Ngaji’ di Titik Rawan Kecelakaan, Cara Unik Bantu Doa Bagi Keselamatan Pengendara
Banyuwangi (beritajatim.com) – Satlantas Polresta Banyuwangi memiliki cara unik untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya.
Selain melakukan upaya patroli dan penegakan hukum, mereka juga menggelar kegiatan ‘ngaji’ atau berdoa bersama di titik-titik rawan kecelakaan (Balcspot) pada, Kamis (13/2/2025).
Dengan tajuk ‘Ruqyah Blackspot’, terlihat personil Satlantas tersebut melantunkan doa bersama di pinggir jalan raya agar pengendara senantiasa diberikan keselamatan selama berkendara.
Adapun ngaji bersama tersebut dilaksanakan di dua lokasi Blackspot. Yakni Simpang 4 Patung Kuda atau Taman Tirta Wangi, Jl. Letjen S Parman, Kelurahan Sobo dan Jalan Raya Bulusan, kecamatan Kalipuro. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Program Mahameru Lantas dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si., M.H., melalui Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo, S.I.Kom., M.H., yang memimpin langsung kegiatan menyampaikan, tak hanya mendoakan keselamatan pengendara, tujuan utama dari ‘Ruqyah Blackspot’ adalah untuk mengidentifikasi serta mengurangi potensi kecelakaan di titik-titik rawan.
Kegiatan itu merupakan suatu upaya Satlantas dalam mengurangi risiko kecelakaan di daerah rawan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Untuk itu diperlukan identifikasi atau meneliti penyebab kecelakaan guna menentukan langkah perbaikan.
“Kami melakukan analisis terhadap faktor penyebab kecelakaan, baik dari segi infrastruktur jalan, rambu-rambu lalu lintas, termasuk kondisi lingkungan sekitar,” kata Kompol Elang, Kamis (13/2/2025).
“Dengan begitu kita dapat menerapkan solusi rekayasa lalu lintas, seperti pemasangan rambu dan peningkatan penerangan jalan. Sehingga menekan angka korban jiwa dan kerugian akibat kecelakaan,” imbuhnya.
Selain deteksi dan pencegahan kecelakaan, Satlantas juga membagikan brosur imbauan keselamatan kepada pengguna jalan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas secara aman dan tertib.
Kompol Elang berharap, kegiatan ini dapat menurunkan angka kecelakaan, peningkatan keselamatan bagi pejalan kaki, pengendara motor, dan pengguna kendaraan lainnya. Termasuk kelancaran arus lalu lintas dengan meminimalkan hambatan di titik-titik rawan, hingga efisiensi transportasi yang lebih baik agar mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar.
“Satlantas Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk terus meningkatkan keselamatan di jalan raya dengan berbagai langkah strategis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025,” pungkasnya. (ted)