Xcloud.id

Tag: Mochamad Iriawan

  • Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China

    loading…

    Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seminar publik berjudul Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China digelar Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia ( Unhan RI ), Forum Sinologi Indonesia (FSI), dan Indonesian Maritime Initiative (Indomasive) di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Indonesia diimbau untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi pertahanan baik dengan Republik Rakyat China maupun dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan negara-negara Barat.

    Hubungan baik dalam aspek pertahanan dengan China agar dilaksanakan secara hati-hati tanpa mengorbankan kemitraan strategis dengan negara lain. Hal tersebut titik temu dari beberapa pembicara dan penanggap dalam seminar tersebut.

    Diskusi dimoderatori oleh Direktur Penelitian Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Indonesia Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc tersebut dibuka oleh Ketua Prodi KM Unhan RI Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso., S.IP., M.AP., CIQaR, yang mewakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional UnHan RI Mayor Jenderal TNI Dr. Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr (Han).

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave A. F. Laksono yang hadir sebagai salah satu pembicara seminar itu memaparkan bahwa kerja sama pertahanan masih menjadi aspek paling lemah dalam hubungan bilateral Indonesia-China. “Indonesia memang menyambut baik kerja sama dalam bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infastruktur, tetapi menjadi berbeda ketika menyangkut isu pertahanan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

    Dave mengungkapkan beberapa hal yang menjadi hambatan bagi hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China. Yang pertama adalah sikap konfrontatif China di Laut China Selatan (LCS) dan tindakan tegas Indonesia terhadap kapal-kapal ikan ilegal China dan sub-marine drone (kapal tanpa awak bahwa laut) China.

    Dave berpendapat, ketegangan di Laut China Selatan, menjadi alasan bagi Indonesia untuk menghentikan latihan militer Sharp Knife antara Indonesia China pada 2015. Kedua, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Indonesia lebih banyak berasal dari negara Barat yang berkiblat pada NATO, padahal China bersama Rusia bersikap anti terhadap NATO.

    Ketiga adalah adanya warisan sejarah yang masih membentuk persepsi yang anti terhadap kehadiran China. Peraih doktor di bidang ilmu pertahanan dari Unhan RI tersebut juga memaparkan potensi risiko bagi Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama pertahanan dengan China.

    Menurutnya, salah satu risiko yang timbul adalah ketegangan dengan negara lain, khususnya dengan negara Barat yang selalu menganggap China sebagai potensi ancaman bagi mereka. Risiko kedua terkait dengan kontrol dan pengaruh.

  • Giliran Istri Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan Kena Sorotan, Pakai Tas Rp 80 Juta – Halaman all

    Giliran Istri Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan Kena Sorotan, Pakai Tas Rp 80 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keluarga Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan tengah jadi sorotan.

    Kini giliran sang istri yang disorot karena memakai tas Rp 80 juta.

    Sebelumnya Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan juga disorot karena doyan flexing.

    Sementara Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawa lebih dulu disorot buntut rayakan ulang tahun di hotel mewah saat efisiensi anggaran.

    Kini bukan cuma akun sang anak yang hilang, akun Instagram istri Kapolda Kalsel juga diprivasi.

    Namun di akun Instagram Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, masih ada foto-foto bersama sang istri.

    Pada HUT Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Rosyanto Yudha Hermawan juga memposting foto bersama istrinya, Yenny Yudha.

    Pada foto itu, Yenny Yudha mendampingi sang suami dengan mengenakan kebaya berwarna cokelat muda.

    Istri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Yenny Yudha tampil mengenakan tas mewah harga puluhan juta dalam perayaan ultah. 

    Yenny Yudha juga terlihat memakai kain selendang berwarna cokelat tua.

    Yenny tampak membawa tas tangan berwarna cokelat muda senada dengan kebayanya.

    Rupanya tas yang dipakain Yenny Yudha itu harganya fantastis.

    Tas yang dipakai oleh Yenny Yudha itu merupakan Hermes Picotin 18.

    Dilansir dari laman Thinkerlust, harga tas itu yakni Rp 84.150.000.

    Sementara itu jika dilihat dari penghasilan Rosyanto Yudha, polisi berpangkat Irjen hanya memiliki gaji bulanan berkisan Rp 3,2 sampai Rp 5,5 juta per bulan.

    Dengan gaya hedon sang anak dan istri, netizen pun menaruh curiga pada Rosyanto Yudha.

     

    Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan punya gaya hidup hedon.

    Akibat suka flexing di media sosial, kini sosoknya disorot di media sosial.

    Mirisnya Ghazyendha Aditya Pratama flexing pamer kehidupan mewah di tengah isu negara melakukan efisiensi anggaran.

    Awal viralnya nama Ghazyendha Aditya Pratama ketika ia mengunggah ucapan ulang tahun untuk ayahnya di X atau Twitter melalui iklan.

    Kemudian, Ghazyendha Aditya Pratama juga pamer sedang menaiki jet pribadi dan melakukan transaksi hingga senilai Rp1,2 miliar hanya dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.

    Dalam unggahannya, Ghazyendha Aditya Pratama juga mengunggah foto sang ayah saat melakukan syukuran ulang tahun dengan seragam kepolisian.

    Sontak, hal ini mengundang reaksi warganet.

    Tak sedikit warganet yang kemudian mengkritisi gaya hidup mewah Ghazyendha Aditya Pratama tersebut.

     

    Lantas, seperti apa sosoknya?

    Sosok Ghazyendha Aditya Pratama

    Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Ia diketahui menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

    Namun, beberapa informasi di media sosial dan Google menyebutkan, bahwa Ghazyendha Aditya Pratama sempat berpindah-pindah kampus, termasuk di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Megou Pak Tulang Bawang.

    Mengenai tanggal dan tempat kelahirannya, saat ini masih belum diketahui.

    Hanya saja, beberapa informasi menyebutkan bahwa yang bersangkutan ini punya jabatan mentereng di sebuah perusahaan.

    Sejak namanya viral di media sosial, sejumlah warganet pun mulai mengulik sosok dan kehidupan Ghazyendha Aditya Pratama.

    Ia disebutkan menjabat sebagai Direktur di PT Tunggal Utama Lestari.

    Perusahaan itu konon kabarnya bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara.

    Lokasi perusahaannya ada di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Informasi beredar menyebutkan, bahwa perusahaan itu milik Ghazyendha dan keluarga.

    Namun, belum ada keterangan resmi dari Ghazyendha Aditya Pratama.

    Sejak namanya viral, akun media sosial milik Ghazyendha Aditya Pratama sudah tidak dapat ditemukan lagi.

     

    Rekam jejak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan yang jadi sorotan imbas sang anak Ghazyendha Aditya pamer naik jet pribadi dan transaksi Rp 1,2 Miliar.

    Sosok Irjen Pol Rosyanto Yudha jebolan Akpol 1992, jadi Kapolda di Kalimantan Selatan.

    Ia menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan sejak 11 November 2024.

    Brigjen Rosyanto Yudha Hermawan (kanan) saat serah terima jabatan Wakapolda Kalsel 2023 lalu. (Istimewa)

    Irjen Rosyanto Yudha Hermawan lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Februari 1970.

    Yudha memiliki istri yang bernama Yeni Susanty dan menganut agama Islam.

    Rosyanto Yudha merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992.

    Di Akpol, Yudha satu angkatan dengan mantan Kadiv Propam Polri, Komjen Pol. (Anm.) Ignatius Sigit Widiatmono, S.I.K., M.Si., M.H., M.T.C.P.

     

    Perjalanan karier

    Karier Irjen Rosyanto Yudha Hermawan sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Yudha tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo.

    Kariernya makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kotabaru pada tahun 2011.

    Dua tahun setelah itu, Yudha diangkat menjadi Kabidpropam Polda Kalsel.

    Kemudian, ia juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda Kaltim.

    Pada tahun 2017, Rosyanto Yudha Hermawan naik pangkat dari Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigjen.

    Saat itu, jenderal asal Purworejo ini dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.

    Setelah itu, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dimutasi menjadi Wadirtipidkor Bareskrim Polri pada 2019.

    Tak berselang lama, Yudha ditugaskan untuk menempat posisi jabatan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri pada tahun 2020.

    Di tahun yang sama, ia dimutasi ke Mabes Polri untuk mengemban jabatan sebagai Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri.

    KAPOLDA KALSEL ULTAH – Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Rosyanto Yudha Hermawan saat menghadiri acara syukuran menjelang Ramadhan sekaligus perayaan ulang tahunnya ke-55 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Kalsel di Banjarbaru. (Tangkapan layar dari akun Humas Polda Kalimantan Selatan)

    Melansir Tribun-Timur.com, pada tahun 2023, Yudha kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Selatan.

    Barulah di tahun 2024 Rosyanto Yudha Hermawan diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Selatan.

    Saat menjabat sebagai Wakapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha sangat menyoroti kasus penyalahgunaan narkoba hingga judi online.

    Yudha selalu menekankan kepada para anak buahnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meberantas narkoba dan judi online.

    Ia juga tak segan-segan akan menindak tegas jika ada anggota polisi Polda Kalsel yang menjadi backing, bandan, ataupun pelaku tindakan haram tersebut.

    Yudha juga mengingatkan kepada seluruh anggota untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun itu.

    Pada Oktober 2024, Rosyanto Yudha bersama dengan Polda Kalsel berhasil mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkoba jaringan internasional.

    Barang bukti yang berhasil diamankan Polda Kalsel dalam kasus tersebut yakni sabu sebanyak 70,7 kg. pil ekstasi sebanyak 9.560 butir, dan serbuk ekstasi sebanyak 67,56 gram.

    Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan itu berasal dari Malaysia.

     

    Riwayat Pendidikan

    AKPOL (1992)

    PTIK

    SESPIMTI (2017)

     

    Riwayat Jabatan

    Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo

    Kapolres Kotabaru[2] (2011)

    Kabidpropam Polda Kalsel (2013)

    Dirreskrimsus Polda Kaltim

    08-12-2016 Analis Kebijakan Madya bidang Pidter Bareskrim Polri (Dlm rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017)

    22-01-2019 Wakapolda Sulawesi Tenggara

    02-09-2019 Wadirtipidkor Bareskrim Polri

    03-08-2020 Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri

    16-11-2020 Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri

    23-12-2022 Wakapolda Kalimantan Selatan

    11-11-2024 Kapolda Kalimantan Selatan

     

  • Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Masalah study tour yang memberatkan wali murid, disikapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Usai sopot jabatan Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok gegara ngeyel berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur. 

    Kini Dedi Mulyadi copot Agam Supriyanta dari jabatan Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    Pencopotan jabatan Agam Supriyanta karena memberangkatkan siswanya study tour ke Bali.

    Polemik study tour di SMAN 1 Cianjur ini bermula dari keluhan salah satu wali murid.

    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir sebesar Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira total nya Rp 3 juta,” katanya, yang enggan disebutkan identitasnya, melansir dari TribunJabar, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu ia mengaku berat untuk menggelontorkan uang jutaan rupiah agar anaknya bisa mengikuti study tour yang digelar pihak sekolah. 

    “Agendanya memang ke Bromo dulu, lalu selesai dari Bromo dilanjut ke Bali. Sekarang, dalam perjalanan pulang ke Cianjur,” ucapnya. 

    Imbas sekolah nekat memberangkatkan siswa study tour, kini Agam Supriyanta, Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. 

    Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat. 

    “Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi dalam unggahan videonya.

    Dedi Mulyadi menegaskan, langkah serupa akan diterapkan di sekolah lain jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan sekolah. 

    “Ini akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya. 

    Bahkan, jika ditemukan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi, jabatannya akan dicopot secara permanen.

    GELAR STUDY TOUR: SEKOLAH STUDY TOUR – (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (kanan) Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025). SMAN 1 Cianjur nekat melakukan study tour ke luar kota. (Kolase youtube dan dok SMAN 1 Cianjur)

    “Selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat,” katanya. 

    Dedi juga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya membenahi sistem pendidikan serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

    “Kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun rupiah. Namun, kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi yang diberikan itu tidak ada artinya,” katanya. 

    Hingga berita ini ditulis, Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, belum memberikan tanggapan terkait penonaktifannya. 

    Sebelumnya, Agam menyebut, kegiatan tersebut merupakan outing class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

    “Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025),” terangnya, dikutip dari Tribun Jabar.

    Kegiatan itu, katanya, mengacu pada program sekolah.

    “Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut” katanya. 

    Sementara Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Nono Winarni, masih enggan berkomentar soal nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    “Kita liat ya nanti, saya belum bisa berkomentar soal sanksinya ya. Urusan itu nanti saya beritahukan kembali ya,” katanya. 

    Nonong menambahkan, pihaknya mendukung soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan studi tour. 

    Sosok Agam

    Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd., M.H., adalah seorang pendidik dan akademisi yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 26 tahun di dunia pendidikan Indonesia.

    Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cianjur sejak 10 Juli 2020 hingga saat ini.

    Selain perannya sebagai kepala sekolah, Dr. Agam aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Beliau memiliki minat khusus dalam bidang Perpustakaan Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Pendidikan.

    Hal ini tercermin dari partisipasinya di platform Academia.edu, di mana ia memiliki 242 pengikut dan telah mempublikasikan dua makalah penelitian.

    Agam juga berbagi pengetahuan dan pengalamannya melalui kanal YouTube pribadinya, yang berisi berbagai video terkait pendidikan dan profilnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

    Di bawah kepemimpinannya, SMA Negeri 1 Cianjur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk peluncuran 161 buku karya guru dan siswa sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah yang ke-61.

    Inisiatif ini menunjukkan komitmen Dr. Agam dalam mendorong budaya literasi di kalangan pendidik dan peserta didik.

    Sebelumnya, di hari pertama menjabat sebegai Gubernur Jawa Barat,Dedi Mulyadi mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. 

    Mulyadi di Istana, Jakarta, Kamis.

    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

    Sosok Kepala SMAN 6 Depok

    GAJI KEPALA SMAN 6 DEPOK – Siti Faizah (kiri) dicopot dari jabatan Kepala SMAN 6 Depok, imbas ngeyel berangkatkan siswa study tour padahal sudah dilarang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan). (KOLASE X – YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMAN 6 Depok belum memberikan statement apapun.

    Termasuk saat ramai-ramai masalah study tour yang berujung pelarangan oleh Dedi Mulyadi.

    Lalu, siapakah sosok Kepala SMAN 6 Depok?

    Dari penelusuran Tribunnews.com, saat ini Kepala SMAN 6 Depok adalah Siti Faizah MPd.

    Siti Faizah menjabat sebagai Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan tahun 2022.

    Sebelumnya, Siti Faizah sempat menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.

    Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang beredar, Siti Faizah diketahui lahir pada 3 Oktober 1968.

    Sehingga saat ini, ia berusia 56 tahun.

    Ia diangkat menjadi PNS pada Januari 1992 atau sudah 33 tahun menjadi seorang abdi negara.

    Sebagai kepala sekolah, Siti Faizah kerap muncul di sejumlah kegiatan. Terutama di SMAN 6 Depok.

     Misalnya, saat Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Rosyanto Yudha Hermawan viral di media sosial X (Twitter) usai muncul foto kegiatan ultah (ulang tahun) dirinya, simak profil sang jenderal. Foto itu menjadi pembicaraan usai diunggah akun X diduga anaknya, @ghazyysuck3r, yang kini akunnya sudah tidak bisa ditemukan.

    “SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK AYAH TERBAIK,” demikian tulis akun X diduga milik anak sang Irjen polisi bintang 2, @ghazyysuck3r.

    Foto yang dimaksud menampilkan Rosyanto Yudha di banner “Syukuran Ulang Tahun”, banner itu dikelilingi banyak hiasan bunga dan dekorasi yang indah. Tertulis nama lengkap beserta pangkat (Irjen) dan gelarnya yaitu S.I.K (Sarjana Ilmu Kepolisian), S.H (Sarjana Hukum), dan M.H. (Magister Hukum).

    “Syukuran Ulang Tahun Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup dan kesuksesan yang tidak terbatas,” demikian tertulis dalam banner tersebut.

    Rosyanto ternyata merupakan Kapolda Kalsel (Kalimantan Selatan) yang mulai menjabat sejak akhir 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakapolda di wilayah yang sama dari akhir tahun 2022, ia menjabat hampir dua tahun.

    Polisi Rosyanto Yudha belum lapor LHKPN?

    Nama sang Irjen polisi bintang 2 ternyata tidak ditemukan dalam website LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK berdasarkan penelurusan hari ini, Kamis 27 Februari 2025 pukul 13.15 WIB. Penelusuran dengan kata kunci spesifik seperti ‘Rosyanto’ atau ‘Yudha’ atau dengan nama lengkapnya juga tidak mendapati hasil.

    Hal ini berbeda dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang data harta kekayaan miliknya muncul di website e-lhkpn KPK. Pimpinan tertinggi Kepolisian ini terakhir kali melaporkan harta pada 30 Maret 2024 atau periode 2023. Adapun harta periode 2024 belum ditemukan datanya di laman yang sama.

    Profil Rosyanto Yudha Nama lengkap: Rosyanto Yudha Hermawan TTL: Purworejo, Jawa Tengah, 26 Februari 1970 Pekerjaan: polisi Riwayat pendidikan Rosyanto Yudha Akademi Kepolisian 1992 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 2017

    Foto Rosyanto Yudha, polisi Kapolda Kalsel diduga menggelar ultah secara mewah. Kolase foto X

    Polisi Backing Tambang, Parcok, Tembak Mati Siswa Semarang, Jokowi Rusak Institusinya

    Kronologi Humas Polrestabes Semarang Tuduh Warga Sumbu Pendek, Ajudan Prabowo Dicolek Netizen

    Riwayat karier Rosyanto Yudha di kepolisian Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo Kapolres Kotabaru (2011) Kabidpropam Polda Kalsel (2013) Dirreskrimsus Polda Kaltim Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017) Wakapolda Sulawesi Tenggara (Januari – September 2019) Wadirtipidkor Bareskrim Polri (September 2019 – Agustus 2020) Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri (2020) Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri (2020) Wakapolda Kalimantan Selatan (Desember 2022 – November 2024) Kapolda Kalimantan Selatan (sejak November 2024 sampai sekarang)

    Demikian profil Rosyanto Yudha, Kapolda Kalsel yang viral kegiatan ultah dirinya mewah. Diduga polisi tersebut belum lapor LHKPN atau harta kekayaan berdasarkan penelusuran di website resmi e-lhkpn.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UKSW Kukuhkan Lima Guru Besar, Perkuat Peran sebagai Sinar Ilmu Pengetahuan

    UKSW Kukuhkan Lima Guru Besar, Perkuat Peran sebagai Sinar Ilmu Pengetahuan

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) kembali mencatatkan pencapaian akademik yang gemilang.

    Lima akademisi dari berbagai disiplin ilmu resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Rapat Senat Terbuka yang digelar di Balairung UKSW pada Kamis (27/02/2025).

    Pengukuhan ini tidak sekadar menjadi seremoni akademik, tetapi juga bukti nyata komitmen UKSW dalam membangun ekosistem akademik yang unggul dan berdaya saing global.

    Di bawah kepemimpinan Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami, universitas ini terus menunjukkan pertumbuhan akademik yang luar biasa.

    Sejak 2022 hingga awal 2025, UKSW telah melahirkan 19 Guru Besar, mendekati target yang dicanangkan yakni 20 Guru Besar baru hingga 2027.

    Dengan total 29 Guru Besar saat ini, UKSW semakin mengukuhkan dirinya sebagai pusat keunggulan akademik di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Rektor UKSW, Prof. Intiyas Utami, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini.

    “Kami berbangga karena telah lahir lima Guru Besar baru. Selamat kepada Prof. Hanna, Prof. Maria Rio Rita, Prof. Albert, Prof. Christina Maya Indah, dan Prof. Darmawan. Puji Tuhan, dari janji saya menambah 20 Guru Besar selama periode 2022–2027, kini sudah tercapai 19 orang,” ujarnya.

    Ia berharap para Guru Besar dapat menjadi motor penggerak dalam publikasi ilmiah yang berdampak serta menghasilkan penelitian yang tidak hanya terbit di jurnal akademik, tetapi juga diintegrasikan dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

    “UKSW berkomitmen untuk menjaga nilai budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Riset kita harus berpacu dengan kecerdasan buatan dan inovasi digital, tetapi tetap berakar pada budaya kita sebagai ’Indonesia Mini’,” tegasnya.

    Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VI, Adhrial Refaddin, S.IP., M.P.P., turut mengapresiasi pencapaian UKSW.

    “Saat ini UKSW memiliki 29 Guru Besar. Selamat kepada para Guru Besar yang baru dikukuhkan. UKSW memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi swasta dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

    Ia juga mengajak UKSW untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan reputasi pendidikan tinggi di Indonesia.

    “Mari bersama-sama membawa UKSW dan pendidikan tinggi di Jawa Tengah menuju level internasional. Let’s go international!” pungkasnya.

    Dalam atmosfer penuh hikmat, kelima Guru Besar yang dikukuhkan menyampaikan orasi ilmiah di bidang masing-masing, mengangkat isu-isu strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

    1.  Prof. Dr. Hanna Arini Parhusip, M.Sc., Nat. (Ilmu Matematika, Fakultas Sains dan Matematika)

    Orasi ilmiahnya yang berjudul “EMAS MURNI: Eksplorasi Matematika untuk Aplikasi Sains oleh Minoritas Unggul yang Berkepribadian Kristiani” menyoroti peran matematika dalam berbagai aspek kehidupan.

    Terinspirasi dari visi Program Studi Matematika UKSW dan motto Creative Minority, ia menegaskan pentingnya eksplorasi ilmu secara holistik.

    “Saya percaya perjalanan akademik ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang indah,” ungkapnya penuh syukur.

    2.  Prof. Dr. Maria Rio Rita, S.E., M.Si. (Ilmu Keuangan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)

    Dalam orasinya berjudul “Kewirausahaan Berkelanjutan: Perspektif Keuangan bagi UMKM”, ia membahas keterbatasan akses permodalan yang kerap menjadi tantangan bagi UMKM.

    Pendekatan financial bootstrapping pun ditawarkan sebagai solusi inovatif untuk pertumbuhan bisnis yang lebih mandiri.

    “Selama dua dekade di UKSW, saya belajar bahwa Tuhan selalu memberi berkat melalui berbagai peristiwa dan pembelajaran. Semoga saya menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bermanfaat bagi sesama,” ujarnya dengan haru.

    3.  Prof. Dr. Albert Kriestian Novi Adhi Nugraha, S.E., M.M., Ph.D. (Ilmu Perilaku Konsumen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)

    Mengusung tema “Kala Cinta dan Benci Berbenturan: Dari Citra Negara Asal ke Pengambilan Keputusan Konsumen”, Prof. Albert menyoroti bagaimana citra negara asal suatu produk dapat memengaruhi perilaku belanja masyarakat, khususnya di kalangan Gen Z.

    “Mencintai produk dalam negeri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga membangun kebanggaan nasional. Mari kita refleksikan, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini?” serunya penuh semangat.

    4.  Prof. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum. (Hukum Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak, Fakultas Hukum)

    Dalam orasi ilmiah berjudul “Paradigma Baru dalam Hukum Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital”, ia menyoroti tantangan baru dalam penegakan hukum di era digital.

    “Ilmu hukum harus terus berkembang agar keadilan dapat dirasakan oleh semua. Hukum harus bertumbuh pada habitusnya, memanusiakan manusia,” ungkap akademisi yang telah mengabdi di UKSW sejak 1997 ini.

    5.  Prof. Darmawan Utomo, M.Eng., Ph.D. (Ilmu Deep Learning, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer)

    Orasinya yang berjudul “Deep Learning dan Masa Depan Teknologi: Sebuah Paradigma Baru dalam Kecerdasan Buatan” menyoroti bagaimana AI dapat dikembangkan secara etis dan humanis.

    “Teknologi bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tanggung jawab. Semoga ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi umat manusia,” ujarnya yang telah berkecimpung dalam riset kecerdasan buatan selama lebih dari 25 tahun.

    Dengan bertambahnya lima Guru Besar baru, UKSW kini memiliki 29 Guru Besar di berbagai bidang ilmu.

    Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

    Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah menurut Webometrics, UKSW memiliki 15 fakultas dan 63 program studi yang dikenal dengan keberagamannya.

    Dijuluki Creative Minority, UKSW terus mendorong inovasi dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

    Dengan semangat akademik yang terus menyala, UKSW siap melangkah ke masa depan sebagai sinar ilmu pengetahuan yang tidak hanya mencetak generasi unggul, tetapi juga berkontribusi bagi bangsa dan dunia.

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

     

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan semakin dekat. Untuk menentukan kapan 1 Ramadhan, Kementerian Agama (Kemenag) harus terlebih dahulu mengadakan Sidang Isbat. Kapankah Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan?

    Sidang Isbat biasanya diadakan pada malam hari. Dengan mengetahui waktunya, umat Islam di Indonesia dapat mempersiapkan diri menyongsong ibadah puasa.

    Kapan Sidang Isbat 2025?

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbat” berarti penetapan atau penentuan.

    Sidang Isbat sendiri adalah sidang untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah berbeda dari kalender Masehi karena berdasarkan siklus bulan yang mengelilingi bumi.

    Penetapan bulan baru dilakukan dengan mengamati bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru yang terjadi dekat dengan matahari terbenam. Jika bulan sabit terlihat, itu menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

    Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan sidang untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadhan dan Syawal.

    Berdasarkan informasi dari kemenag.go.id, Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar pada 28 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

    Informasi Penting Secara Kronologis Acara: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1446 H Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Waktu: Pukul 17.00 WIB hingga selesai Tempat: Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

    Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung. Sidang Isbat ini akan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Perhitungan Hilal dalam Sidang Isbat

    Perhitungan hisab atau konjungsi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari pemantauan, posisi hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96°.

    Sementara, sudut elongasi (jarak sudut antara matahari dan bulan) diperkirakan berada dalam rentang 4° 47,03′ hingga 6° 24,14°.

    Hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, bersama dengan data hisab mengenai posisi hilal, akan menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H bagi umat Islam di Indonesia.

    Itulah penjelasan mengenai kapan Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah. Seluruh muslim dalam negeri, siapkan diri sebaik-baiknya! ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. – Halaman all

    Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Profesor Doktor Doktorandus Haji atau Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Jabatan strategis terakhir yang diemban oleh Anas Yusuf di Polri yakni Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Gubernur Akpol pada tahun 2015 hingga 2017.

    Sepanjang kariernya, Anas Yusuf juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim).

    Sementara itu, jabatan terakhirnya di Polri sebelum pensiun yakni sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

    Anas Yusuf resmi pensiun dari Polri pada tahun 2018.

    Setelah pensiun, Anas kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung Partai NasDem.

    Nama Anas Yusuf juga pernah masuk dalam barisan purnawirawan yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

    Selain itu, ia juga maju menjadi caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah IX pada Pileg 2024.

    Kehidupan pribadi

    Irjen Anas Yusuf lahir di Brebes, Jawa Tengah (Jateng), pada tanggal 11 September 1960.

    Ia memiliki istri yang bernama Hj. Widhi Sri Prabandari dan menganut agama Islam.

    Pendidikan

    Irjen Anas Yusuf merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984.

    Dikutip dari Wikipedia, sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1991), Sespim (1998), Sespati XIII (2007), dan Lemhannas PPSA (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M.

    Karier

    Anas Yusuf telah malang melintang di dalam Polri.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Anas Yusuf tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Kendal (2000), Kapolres Pekalongan (2001), Waidrreskrim Polda DIY (2003), Katim I/Counter Terorism BID PKAN (TNCC) Bareskrim Polri (2004), dan Dirreskrim Polda Bali (2006).

    Selain itu, alumnus Akpol 1984 tersebut juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Interpol Set NCB Interpol (2007), Karomisinter Divhubinter Polri (2010), Dirtipidter Bareskrim Polri (2011), dan Sahlisospol Kapolri (2012).

    Karier Anas makin cemerlang setelah ia didapuk menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2012.

    Pada 2013, ia dipercaya menjadi Wakabareskrim Polri.

    Satu tahun kemudian, Anas diutus sebagai Kapolda Jatim.

    Pada 2015, purnawirawan jenderal asal Brebes ini diangkat menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol.

    Menjelang masa pensiun, Anas Yusuf sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri pada 2017.

    Lalu Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas pada 2018.

    Terakhir yakni Analis Kebijakan utama Bidang STIK Lemdiklat Polri pada 2018.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Universitas Islam Bandung (Unisba) kembali memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi unggul di Jawa Barat dan Banten. Hal ini terlihat dengan pengukuhan lima guru besar baru pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam acara yang digelar di Aula Unisba, Rektor Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menekankan bahwa gelar profesor bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga tanggung jawab intelektual untuk berkontribusi bagi masyarakat.

    Kelima guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Septiawan Santana Kurnia (Ilmu Komunikasi), Prof. Dr. Pupung Purnamasari (Auditing), Prof. Dr. Dedeh Fardiah (Media dan Komunikasi), Prof. Dr. Ima Amaliah (Ekonomi), dan Prof. Dr. Neneng Nurhasanah (Hukum Ekonomi Syariah).

    Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. (kedua kiri)
    Prof. Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.(pertama kiri)
    Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. (tengah)
    Prof. Dr. Septiawan Santana, S.Sos., M.Si (pertama kanan) Prof. Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si., Ak.CA. (kedua kanan)
    Prof. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si. (ketiga kanan) berfoto bersama seusai pengukuhan jabatan guru besar Universitas Islam Bandung di Aula Utama Unisba, di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (27/2). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres

    BACA JUGA:Seminar Jurnalistik Unisba: Mengupas Tantangan dan Harapan Ekosistem Media

    Dalam sambutannya, Prof. Edi Setiadi menegaskan bahwa Unisba didirikan dengan visi besar: mencetak intelektual yang tidak hanya cakap di bidang akademik, tetapi juga memiliki spirit keislaman yang kuat. Ia mengingatkan bahwa seorang guru besar harus terus berperan aktif dalam riset, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.

    “Guru besar tidak boleh menjadi ‘pertapa akademik’ yang hanya berkutat di menara gading. Mereka harus bergaul, membumi, dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya,” ujarnya.

    Rektor juga menekankan bahwa gelar profesor bukan titik akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Seorang profesor, kata dia, harus berani menyuarakan gagasan, mempertahankan argumen berbasis riset, serta terlibat dalam diskusi publik.

  • DKI tetapkan operasional museum saat Ramadhan sesuaikan jam kerja ASN

    DKI tetapkan operasional museum saat Ramadhan sesuaikan jam kerja ASN

    Jam operasional museum pada saat Ramadhan biasanya mengikuti jam kerja ASN sesuai surat edaran nanti

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah menyesuaikan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Jam operasional museum pada saat Ramadhan biasanya mengikuti jam kerja ASN sesuai surat edaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Merujuk tahun lalu, jam kerja ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Ramadhan pada Senin hingga Kamis adalah pukul 08.00-15.00 WIB. Lalu, pada Jumat, jam kerja ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dimulai pukul 08.00-15.30 WIB.

    Pemprov DKI Jakarta saat ini mengelola lebih dari 10 museum yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum M.H. Thamrin, Museum Joang 45, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil.

    Kemudian, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Si Pitung, Taman Benyamin Suaeb, dan Museum Arkeologi Onrust.

    Tarif masuk museum-museum ini yakni Rp10.000 untuk dewasa perorangan di hari biasa, dan Rp15.000 pada akhir pekan.

    Sementara untuk pelajar dan anak-anak Rp5.000, lalu untuk pengunjung asing Rp50.000 baik di hari biasa maupun akhir pekan.

    Kemudian, khusus untuk tiga kategori yaitu penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemprov DKI memberikan layanan masuk museum secara gratis.

    Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Tagunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum Pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu.

    Linda mengatakan aturan tersebut dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan rekreasi khususnya bagi masyarakat tertentu, yaitu penyandang disabilitas, penduduk usia lanjut, dan peserta didik penerima KJP. Adapun layanan gratis ini berlaku pada hari Selasa hingga Jumat (kecuali hari libur nasional dan cuti bersama).

    “Tujuan diberikannya (layanan gratis ini) juga guna mewujudkan pelayanan rekreasi di museum yang aman, nyaman dan murah,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sengketa Merek Minyak Kutus Kutus: Ahli HKI Beberkan Pandangan

    Sengketa Merek Minyak Kutus Kutus: Ahli HKI Beberkan Pandangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

    Dalam perkara ini, Bambang Pranoto dan PT Kutus Kutus Herbal bertindak sebagai penggugat, sedangkan Fazli Hasniel Sugiharto, pemilik merek minyak Kutus Kutus, menjadi tergugat. Kementerian Hukum dan HAM turut tergugat dalam kasus ini.

    Penggugat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek Kutus Kutus yang telah terdaftar atas nama Fazli Hasniel Sugiharto sejak 2014, atau lebih dari 10 tahun.

    Sidang kali ini menghadirkan Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), sebagai saksi ahli.

    Dalam keterangannya di persidangan, Prof. Budi Santoso menjelaskan bahwa proses pendaftaran merek melewati beberapa tahap penting. Pemohon mengajukan merek ke kantor merek dengan dokumen yang lengkap, kemudian ada masa keberatan selama 2 bulan bagi pihak lain yang merasa dirugikan. Jika tidak ada keberatan, kantor merek akan melakukan pemeriksaan mendalam sebelum menerbitkan sertifikat merek.

    “Sertifikat merek adalah bukti legalitas kepemilikan. Menurut UU, sertifikat ini berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama,” jelas Prof. Budi.

    Lebih lanjut, ia mengacu pada Pasal 77 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebut bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah sertifikat diterbitkan.

    “Jika dalam 5 tahun tidak ada gugatan, maka sertifikat merek menjadi bukti kepemilikan yang sah dan sempurna bagi pemegang merek,” ungkapnya.

    Namun, ia juga menegaskan bahwa sesuai Pasal 77 ayat (2), gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terbukti ada iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

    “Meski ada frasa ‘tanpa batas waktu’, dalam praktiknya tetap harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kepatutan. Jika suatu merek telah terdaftar dan dibiarkan tanpa sengketa selama 10 tahun, maka itu membuktikan tidak ada masalah dalam kepemilikannya,” jelasnya.

    Menurut Prof. Budi, aspek iktikad tidak baik menjadi poin krusial dalam gugatan pembatalan merek yang sudah lama terdaftar.

    “Kalau sebuah merek sudah bertahan selama 10 tahun tanpa ada gugatan, artinya merek tersebut telah melalui uji publik dan mendapat pengakuan hukum. Maka, tidak bisa begitu saja dibatalkan kecuali ada bukti kuat adanya unsur iktikad tidak baik,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa dalam dunia bisnis, kepemilikan merek adalah hak eksklusif yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

    “Kalau bisa setiap saat diutak-atik, maka tidak adil. Makanya UU sudah mengatur masa 2 bulan untuk keberatan dan 5 tahun untuk gugatan. Lebih dari itu, gugatan harus didukung bukti yang sangat kuat,” paparnya.

    Kuasa hukum tergugat, Dr. Ichwan Anggawirya, S.H., M.H., dari MASTER LAWYER, menilai gugatan ini tidak berdasar.

    “Selama 10 tahun, tidak pernah ada konflik atau keberatan dari pihak penggugat. Bahkan, Bambang Pranoto sendiri pernah mengakui bahwa merek Kutus Kutus dimiliki oleh Fazli Hasniel Sugiharto,” ungkap Ichwan.

    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., dari K&K Advocates, menegaskan pihaknya tetap berpegang teguh pada gugatan.

    “Kami tetap berargumen bahwa minyak Kutus Kutus ditemukan dan diracik oleh Bambang Pranoto sejak 2011. Itu yang menjadi dasar gugatan kami,” kata Elsiana.

    Sidang berikutnya akan menghadirkan lebih banyak bukti dan saksi dari kedua belah pihak. [uci/beq]